Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSIuntuk sebahagian;

1. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM Berita Acara RUPS-LB No. 14, tanggal 26 Maret 2012, dan Akta No. 1 Tahun 2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta;
3. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.

C2-9519- HT.01.01.Th.89, tanggal 14 Oktober 1989, dan telah diumumkan da lam Berita Negara No. 57, tanggal 17 Juli 1990 dan Tambahan BN No. 2514;

b).Akta Berita Acara RUPS No. 42, tanggal 23 Desember 1994, yang dibuat oleh Haryati Surachman, SH., Notaris di Jakarta; telah memperoleh perngesahan dari Menteri Hukum dan HAM-RI No.

C2-11847- HT.01.04.Th.95, tanggal 19 September 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 57, tanggal 17 Juli 1990 dan Tambahan BN No. 2514

1. Akta Berita Acara RUPS-LB No. 16, tanggal 16 Desember 1998, yang dibuat oleh Angelique Tedjajuwana, SH., Notaris di Semarang. Akta ini merupakan penyesuaian Anggaran Dasar PT. Idola Tunggal dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; telah memperoleh perngesahan dari Menteri Hukum dan HAM-RI No.

Batang , yang sebelumnya pada tanggal 1 Juni 2014 terdakwa diangkatmenjadi Direktur Utama PT Batang Alum Industrie, PT Indonesia MikiIndustries dan PT Sumbertex berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang dihadiri oleh Sdr.

adalah Sadr.Kaleb Solaiman sebagai Direktur Batang Alum industrie berdasarkankebijakan perusahaan., adapun Laptop tersebut diberikan sebelum terdakwaHalaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2016/PN Btg.menjadi Direktur Utama karena sesuai dengan permintaan terdakwa danapabila sudah diangkat resmi menjadi Direktur Utama terdakwa sudah dapatmengoperasionalkan laptop tersebut dan urusan tentang pekerjaanperusahaan dapat berjalan dengan lancar, kemudian berdasarkan hasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS

karyawanperusahaan di tempat saksi bekerja ;Bahwa setelah menjabat sebagai CEO , Terdakwa mendapatfasilitas sesuai Terms of Appointment yaitu poin Remunerasi ;Bahwa saksi menjelaskan hakhak yang diperoleh Terdakwaadalah antara lain : Gaji Bruto bulanan , TunjanganTransportasi bruto bulanan , Tunjangan Hari Raya , TunjanganKesehatan , asuransi kesehatan perusahaan , Tunjanganfasilitas komputer / laptop , telepon seluler / handphone dancuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja ;Bahwa berdasarkan RUPS

Teram ofAppointment yang saksi buat di jakarta ;Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2016/PN Btg.12Bahwa dalam Terms of appointment tersebut terdapat poinremuneration yang semua hakhak Terdakwatertuangdidalamnya ;Bahwa setelan Terdakwa setuju kemudian Terdakwatandatangani dan kemudian dikirim lewat email;Bahwa Terdakwa memperoleh sarana dari perusahaan sepertilaptop merk sony vaio ;Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2014 , Terdakwaberdasarkan RUPS sudah tidak lagi menjadi Direktur UtamaPT.Batang

.14.318.000, (empat belas juta tiga ratus delapan belas riburupiah) ;Bahwa saksi Phllip S.Widjaja , MSc pada tanggal 12 Nopember2014 di jakarta bertemu dengan Terdakwa dan dalampertemuan tersebut saksi Phillip sebagai komisaris PT BatangAlum Industri mengatakan bahwa Terdakwa mendapatterminasi atau diakhiri sebagai CEO PT Batang Alum Industrisampai dengan tanggal 26 Desember 2014 namun Terdakwamasih mendapat gaji akan tetapi sejak tanggal 27 Nopember2014 , berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Semua kejanggalanitu belum pernah dijelaskan secara tuntas oleh Termohon pada forumtertinggi perseroan yaitu RUPS maupun RUPSLB. Kejanggalankejanggalan yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagaimanadiuraikan di bawah ini;A.

Akan tetapiTermohon hingga kini tidak menanggapi dan menjelaskan peristiwa hukumtersebut kepada Para Pemohon baik didalam forum RUPS dan RUPSLB;21.

Akan tetapi transaksi afiliasi tersebuttidak pernah diberitahukan atau terobuka kepada pemegangsaham publik minoritas (Pemohon), baik melalui surat tertulismaupun pada waktu diselenggarakannya RUPS Tahunan ataupun RUPSLB tahun 2008 atau 2009.

Para Pemohonmemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukmengabulkan permohonan pemeriksaan (special audit) terhadapTermohon yaitu bidang pembukuan dan keuangan, pemeriksaanfisik/areal lapbangan usaha dan operasional pada anak perusahaanmaupun unitunit kerja Termohon selama kurun waktu dari tahun2007, 2008, 2009 dan 2010;PARA PEMOHON TELAH MEMINTA PENJELASAN DAN DATADATAMELALUI SURAT DAN FORUM RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUARBIASA TERMOHON.

Bahwa tindakan pemasukan aset (Inbreng) yang dilakukan olehPEMOHON KASASI telah mendapatkan persetujuan dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) pada tanggal 21 April 2006 sebagaimanatertuang dalam Berita Acara RUPS Tahunan PT Sumalindo LestariJaya Tbk Nomor 73 tanggal 21 April 2006 yang dibuat oleh BennyKristianto, SH, Notaris di Jakarta (bukti T21), dan akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sumalindo Lestari JayaTbk No. 67 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris BennyKristianto

Trinanda Buana Lestari ;e Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak diJalan Sumbawa No.1, Kelurahan Gondangdia, Menteng, JakartaPusat ;bahwa dengan batalnya pelaksanaan Akta No.2 dan No.3maupun RUPS jual beli saham oleh karena ulah Tergugat Rekonvensimengakibatkan membengkaknya beban perseroan yang hingga saatini ditanggulangi sendiri oleh Penggugat Rekonvensi, untuk itu mohonagar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta

tersebut, maka patutkiranya Pemohon Kasasi/Penggugat dalam tuntutan provisimengajukan permohonan kepada judex facti untukmenyelenggarakan RUPS dengan agenda utama mensahkanpengalinan saham dari Pemohon Kasasi/Penggugat kepadaTermohon Kasasi/Tergugat ;.

Bahwa secara nyata judex facti tidak konsisten denganpertimbangannya sendiri, karena meskipun dalam putusannyatelah mengakui bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukanwanprestasi, namun disisi lain menyatakan masihterdapatkewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon Kasasi/Penggugatterkait dengan pengalihnan saham melalui prosedur RUPS telahpula dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat melaluituntutan provisi dalam perkara a quo, yaitu agar Termohon Kasasi/Tergugat segera melakukan RUPS dengan

Bahwa dalam proses membangun pabrik dan memasang mesinmesinmembutuhkan waktu yang relatif tidak cepat, salah satu pemegang sahamyaitu Ho Giok Kie/TERGUGAT tidak sabar dan mengajukan pengundurandiri pada tanggal 07 Oktober 2005 pada Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Terbatas di Hotel Sheraton Towers Jakarta, JI.

Pangkey selakupenerjemah tersumpah ;RUPS tersebut telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (4) dan ayat (5) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan :(4) "Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang sahamdan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS denganagenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun denganmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).(5) "RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambilkeputusan jika keputusan tersebut disetujui

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2005 diadakan RUPS Luar Biasa gunamenindaklanjuti hasil RUPS Terbatas tanggal 07 Oktober 2005 tentangKesepakatan Pengunduran diri TERGUGAT untuk dituangkan kedalam AktaNotaris, namun TERGUGAT ataupun Kuasanya tidak hadir meskipun telahdipanggil secara patut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan maupunUndangUndang yang berlaku, karenanya Notaris Robert Purba, SH. padasaat itu tetap mencantumkan nama TERGUGAT dalam Akta No. 13, yangmana hal tersebut bisa terjadi disebabkan

No.W701641.HT.01.04TH.2006 tanggal 12 Oktober 2006 ;Kemudian pada tanggal 02 Nopember 2006 diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) untuk merubah susunan pemegang sahamdan pengurus yang diaktakan oleh Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu,SH. dengan Akta No.1, yang perubahannya telah diterima dan dicatat didalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI. sesuaisurat No.

W7HT 01.103336 tanggal 13 Nopember 2006 ;Dan terakhir pada tanggal 13 April 2007, diadakan lagi RUPS untukpeningkatan kinerja Perseroan dengan merubah susunan pemegangsaham dan pengurus yang diaktakan oleh Notaris Theresia Lusiati SitiRahayu, SH., dengan Akta No.2, yang perubahannya telah diterima dandicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI.sesual surat No.

Trust Multi Finance;e Bahwa yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan adalah terdakwaperusahaan;Bahwa audit yang dilakukan Akuntan Independent dari AKHYADIWADISONO adalah audit investigasi ;Bahwa benar sebelum terdakwa keluar/resign saksi minta semuakaryawan hadir dan kemudian dilakukan RUPS ;Bahwa benar setelah RUPS baru timbul masalah dan kemudianaccuntan pubiik independent dari AKHYADI WADISONO untukmalakukan audit ;Bahwa saksi pemah menghubungi terdakwa untuk meminta penjelasansehubungan

Trust MultiFinance terdakwa minta dilakukan RUPS;Bahwa benar saksi tidak tahu maksud terdakwa minta dibuatkan RUPS ;Bahwa benar terdakwa minta dibuatkan RUPS dalam waktu 2 hari;Bahwa benar awalnya saksi selaku bagian legal minta RUPS serkulersaat terdakwa akan mengundurkan diri namun terdakwa keberatan danminta RUPS karena kalau harus sirkuler waktunya lama;Bahwa benar saksi kemudian menelepon pak HARDY YUNARAGA danbilang terdakwa tidak mau diadakan RUPS sirkuler minta diadakan RUPSminggu ini juga

karena terdakwa akan keluar;Bahwa benar salah satu isi RUPS adalah perusahaan PT.

;Bahwa benar saat RUPS saksi tidak hadir;Bahwa benar saksi pernah menyusun laporan kronologis hasil temuanperusahaan selama masa kerja terdakwa di PT. Trust Multi Finance daritahun 2007 s/d 2008;Bahwa benar yang menyuruh saksi untuk membuat laporan kronologisadalah HARDI YUNARAGA selaku Direktur Utama PT. Trust MultiFinance;Bahwa benar laporan kronologis dibuat setelah RUPS;Bahwa benar susunan hasil kronologis yang saksi ketahui sebagai berikut1.

Trust Multi Finance terdakwa digajiRp.30 juta sebulan dan tidak ada keluhan dari pihak perusahaan.Bahwa benar bagian legal minta serkuler saat terdakwa akanmengundurkan diri namun terdakwa keberatan dan minta RUPS karenakalau harus sirkuler waktunya lama;Bahwa benar RUPS tanggal 11 Juni 2008 dipimpin HARDY YUNARAGAselaku direktur utama dan para pemegang saham serta Komisaris ;Bahwa benar kesimpulan RUPS adalah perusahaan PT.

Putusan No. 182/PDT/2016/PT.PBR40.2.Bahwa kemudian dilaksanakan RUPS berdasarkan undangan40.3.PENGGUGAT selaku Direktur PT.

BMS dengan surat tanggal 11 Mei2013 Nomor 164/BMS/V/2013 tentang Undangan RUPS Tahunan denganagenda : 1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ; 2) Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa untuk rencana perubahan susunan Direksidan Dewan Komisaris, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 28 tanggal 16 Mei 2013tentang Berita Acara RUPS Tahunan PT.

Penggugat tidaksecara detail menguraikan unsurunsur perbuatan hukum manayang Tergugat VI lakukan dalam pembuatan Akta sehubungandengan RUPS PT.

Putusan No. 182/PDT/2016/PT.PBRberdasarkan keputusan RUPS PT.

dalam Perseroan; Akta Berita Acara RUPS No. 99, tertanggal 30 November 2011,Para Turut Tergugat s/d M masih Pemegang Saham danPengurus dalam Perseroan; Akta Berita Acara RUPS No. 2, tertanggal 02 Desember 2011,Para Turut Tergugat s/d M masih Pemegang Saham danPengurus dalam Perseroan;Dengan adanya tindakan hukum berupa panggilan kepada paraTurut Tergugat untuk menghadiri RUPS tersebut diatas telah secaranyata membuktikan bahwa Penggugat sendiri mengetahui dirinyabukanlah pemegang saham tunggal.

Peresseia Mazekadwisaptaabadi (perusahaan TERGUGAT), seperti apa yang telah di janjikanoleh TERGUGAT sebelumnya;Bahwa Berdasarkan Pasal 94 ayat 1 Undangundang No. 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, jelas di sebutkan bahwa:" Anggota Direksi di angkat oleh RUPS"Selain pasal di atas, Pasal 94 ayat 7 Undangundang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, juga di sebutkan;"Dalam hal terjadi penqanqkatan* penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggotaDireksi

kepada Menteri untuk di catat dalam daftar Perseroan dalamjangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejaktanggal keputusan RUPS tersebut"Jadi jelas terbukti Pengangkatan anggota Direksi berupa DireksiPengembangan harus melalui mekanisme seperti yang telah di aturdalam Undangundang No. 40 tahun 2013 tentang PerseroanTerbatas, yaitu harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);3.

Bahwa dengan adanya tindakan Melawan Hukum yang dilakukanoleh TERGUGAT tersebut diatas yaitu dengan mengangkat PENGGUGATsebagai Direksi Pengembangan di Perusahaan TERGUGAT tanpa adanyakeputusan dari RUPS , maka PENGGUGAT dengan ini merasa SANGATDIRUGIKAN BAIK SECARA MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL;Mengingat PENGGUGAT yang pada saat ini sedang melakukanperintisan Karier dan membutuhkan kepercayaan yang cukup besardi kalangan luas, baik di masyarakat maupun di perusahanperusahan lainnya, maka kerugian yang

dinilai sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu miiyar rupiah).Dengan demikian total dari kerugian PENGGUGAT baik secara materiilmaupun immateriil adalah sebesar Rp. 2.030.000.000, (Dua miiyar tigapuluh juta rupiah).Bahwa Berdasarkan uraianuraian posita di atas, maka terbuktiterdapat fakta Hukum yang menunjukkan Pengangkatan PENGGUGATsebagai anggota Direksi dengan jabatan berupa Direksi pengembanganadalah tidak sesuai aturan Hukum yang berlaku, karena tidak dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

PERUM PERHUTANI sebagai Pemegang saham dari TERGUGATIlBahwa Apa yang dilakukan PENGGUGAT dengan menyetujui untukdilakukan RUPS LB PT. Purwa Permai adalah sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/MenhutI/2004 Tanggal 23Januari 2004 pada pasal 3 ( Bukti P.8) yang isinya adalah sebagai berikut :Permohonan restrukturisasi saham atau rekomposisi saham atas pinjamanyang berupa dana talangan dalam bentuk penambahan modal penyertaaanHalaman 5 dari 14 hal.

Menghukum kepada TERGUGATI untuk segera menyetujui danmembuat surat penegasan persetujuan kembali atas hasil RUPS LByang telah diadakan padatanggal. 30 September 2014 mengenaikenaikan modal dasar di PT. PURWA PERMAI dari Rp.8.425.000.000menjadi Rp70.000.000.000,00 dan konversi hutang affiliasi dariPENGGUGAT menjadi saham sejumlah Rp26.743.967.386,00 sejakputusan ini dibacakan4.

Menghukum kepada TERGUGAT II untuk melaksanakan hasil dari padapersetujua kembali dari TERGUGAT Il atas hasil RUPS LB yang telahdiadakan pada tanggal 30 September 2014 mengenai kenaikan modaldasar di PT. PURWA PERMAI dari Rp8.425.000.000,00 menjadiRp70.000.000.000,00 dan konversi hutang affiliasi dari PENGGUGATmenjadi saham sejumlah Rp26.743.967.386,00 kepada instansi yangberwenang5.

Menghukum kepada TERGUGATI untuk segera menyetujui dan membuatsurat penegasan persetujuan kembali atas hasil RUPS LB yang telahdiadakan pada tanggal 30 September 2014 mengenai kenaikan modaldasar di PT. PURWA PERMAI dari Rp8.425.000.000,00 menjadiRp70.000.000.000,00 dan konversi hutang affiliasi dari PENGGUGATmenjadi saham sejumlah Rp26.743.967.386,00;4.

Menghukum kepada TERGUGAT II untuk melaksanakan hasil dari padapersetujuan kembali dari TERGUGAT Il atas hasil RUPS LB yang telahdiadakan pada tanggal 30 September 2014 mengenai kenaikan modaldasar di PT.

Husny Lee Mining serta melakukanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)3. Bahwa selanjutnya, menetapkan Penggugat sebagai pemegangsaham terbesar (mayoritas) berhak dan berkewenangan secarahukum menguasal, mengurus (memanagemen) sertamengoperasikan perusahaan incasu PT.

Husny Lee Mining termasuknamun tidak terbatas untuk melakukan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) (Vide UU No.40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas)DALAM POKOK PERKARA :1. Bahwa, PT.

Husny Lee Mining serta melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB).3. Memutuskan, menetapkan Penggugat tetap sebagai pemegangsaham terbesar (mayoritas) berhak dan berkewenangan secarahokum menguasal, mengurus (memanagemen) sertamengoperasikan perusahaan incasu PT.

Husny Lee Mining termasuknamun tidak terbatas untuk melakukan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) (Vide UU No.40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas).DALAM POKOK PERKARA :1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.2. Menyatakan TERGUGAT bukanlah Pihak/pembeli yang beritikadbaik.3.

Husny Lee Mining serta tidak melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan Atau Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa, dengan pertimbangan mengesampingkan dan menolakgugatan provisi dari Penggugat oleh karena tuntutan provisi telahmenyangkut pokok permasalahan dalam gugatan dan selain itu tidakterdapat halhal yang mendesak untuk memutus perkara Secara provisi,pertimbangan seperti tersebut harus dikesampingkan dan dibatalkan ;c. bahwa kekeliruan Majelis Hakim Yang lain adalah : ditolaknya 2(dua) saksi

No :107/B/2016/PT.TUN.JKTPasal 27 UndangUndang Perseroan, yaitu jika bertentangan dengan tata caraperubahan anggaran dasar, undangundang, ketertiban umum dan/ ataukesusilaan, serta ada keberatan dari kreditor atas Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) mengenai pengurangan modal;Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan Tergugat/Terbanding tentang persetujuan perubahan anggaran dasar tidak menimbulkanperubahan hubungan hukum yang sudah ada, karena perubahan keadaan atauhubungan hukum sudah ada

sebelum keputusan perubahan , BerSstujuanditerbitkan, yaitu berupa hasil kKeputusan Rapat Umum Pemegadg Saham LuarBiasa (RUPS LB) PT.

Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BLUE BIRD TAXI tanggal 11 Mei2015). Ketetapan tertulis a quo tidak mengubah hakhak dan kewajiban yangtelah ada, tetapi hanya menetapkan mengikatnya suatu hubungan hukum atauhanya dimaksudkan untuk mengakui suatu hakhak maupun kewajiban yangSINCE ACL nnHal 11 dari 14 hal. Put.

Tergugat/Terbanding) ; Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukumtersebut diatas, maka jika Penggugat/Pembanding mempersoalkan keabsahanKeputusan Objek Sengketa yang isi (Substansi)nya sebagaimana kasus a quo,maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutusnya dan jika yang dipersoalkan tentang cacat Juridisaktaakta Notaris dan / atau keputusan Rapat Umum Pemegang gaham LuarBiasa (RUPS LB) PT.

Dimanasalah satu keputusannya adalah memberikanpersetujuan untuk merubah status PT MALAYA SAWITKHATULISTIWA dari perusahaan PMA menjadi perusahaanNonPMDN/PMA, padahalsecara hukumRUPSSirkulertersebut BELUM BISA DILAKSANAKAN dikarenakanmasihterdapat persyaratan yang belum dipenuhi ;Berdasarkan ketentuan poin II angka 3 RUPS Sirkulertersebut secara jelas mengatur bahwa "Setelahterpenuhinya PraSyarat, menyetujui perubahan statusPerseroan dari Perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi PT.

Ltd. sebagaimanaPra Syarat RUPS Sirkuler sejumlah USD 3.760.526,89tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratusduapuluh enam dolar Amerika Serikat dan delapanpuluh sembilan sen) belum dilakukan oleh PTKalpataru Investama ;Bahwa, kemudian pada tanggal 15 Juli 2010, PTKalpataru Investama melakukan pembayaran sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat),kemudian pada tanggal 22 Juli 2010, PT Kalpataru Investamakembali melakukan pembayaran sebesar USD979.965 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan

Ltd. adalahsebesar USD 1.780.561,89 (satu juta tujuh ratusdelapan puluribu lima ratus enam puluh satu dolarHalaman 17 dari 139 halaman, Putusan Nomor 131/G/2010/PTUN JKT10.11.18Amerika Serikat dan delapan puluh sembilan sen),yang seharusnya sudah dibayarkan oleh PT KalpataruInvestama paling lambat pada tanggal 31 Mei 2010 ;Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, seharusnyaTERGUGAT baru) dapat mengeluarkan Obyek Sengketasetelah semua Pra Syarat dalam RUPS Sirkulerdimaksud telah dipenuhi yang dibuktikan

RUPS Sirkuler)sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan ObjekSengketa tersebut ; Bahwa belakangan diketahui, ternyata terdapat itikadtidak baik yang dilakukan oleh Direktur PT MAHAKAMSAWIT = PLANTATION yang dinominasikan oleh PTKalpataru Investama (incasu Ir. H.

Padahal faktanya, pada tanggaltersebut, PT Kalpataru Investama belum memenuhi seluruh PraSyarat yang diatur dalam RUPS Sirkulersebagaimana telah diuraikan sebelumnya baik itukewajiban pengembalian danaterkait PT SawitKhatulistiwa Plantation, maupun pembayaran hargapembelian saham oleh PI Kalpataru Investama kepadaPENGGUGAT.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam gugatan ini,berakhirnya hubungan' kerja antara PENGGUGAT denganTERGUGAT disebabkan oleh adanya klaim sepihak dari TERGUGATbahwa PENGGUGAT telah telah diakhiri hubungan kerjanya secaralisan ( saat mediasi tripartite memberi alasan karena putusan RUPS PTISA).4.

Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang timbul akibatklaim TERGUGAT bahwa PHK berdasarkan keputusan RUPS PT ISA TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.5. Memerintahkan TERGUGAT untuk mempekerjakan kembaliPENGGUGAT ditempat dan posisi semula tanpa mengurangi hakhaknya.6.

Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) PT Indosurya Semesta Abadi sebagaimana dimaksuddalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarHalaman 11 dari 39 Putusan Nomor 365 PdtSusPHI/ 2018 PN JRtPst Biasa PT Indosurya Semesta Abadi Nomor 25 Tertanggal 26 Januari2018 dibuat dihadapan Haijjah Devi Kantini Rolaswati, S.H., Mkn.

Notarisdi Jakarta tersebut, terbukti Penggugathadir sehingga secara hukumPengquaat sejak awal sudah sangat mengetahui dan menerima secarasadar pengangkatan dirinya sebagai Direksi yaitu sebagai Direktur padaPT Indosurya Semesta Abadi/Tergugat.Bahwa kehadiran Penggugat dalam pelaksanaan RUPS LB PT IndosuryaSemesta Abadi jelas diungkapkan dalam halaman 3 sampai 4 AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTIndosurya Semesta Abadi Nomor 25 Tertanggal 26 Januari 2018 dibuatdihadapan

Bahwa oleh karena Penggugat bukan pekerja/buruh/karyawan akantetapi sebagai Direksi yakni sebagai Direktur pada PT IndosuryaSemesta Abadi/Tergugat, maka pengangkatan dan pemberhentianPenggugat sebagai Direksi sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, haruslah dilakukan melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), yang didalam perkara aquo telahdilakukan oleh Tergugat berdasarkan :4.

Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, danrisalah rapat Direksi ;b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dandokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Dokumen Perusahaan ; danc.

HardlentMedika Husada ; Menyatakan RUPS LB PT. Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret2012 adalah sah menurut hukum ; Menyatakan Akta Pernyataan Berita Acara RUPS LB PT.

Hardlent Medika Husada padatanggal 13 Maret 2012 merupakan perbuatan yang melanggarhukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata yang hadir dalam RUPS Luar Biasa PT.Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret 2012 jumlah pemegangsahamnya tidak memenuhi kuorum, sehingga penyelenggaraanRUPS tersebut tidak sah dan dengan demikian RUPS Luar BiasaPT.

Hardlent Medika Husada tersebut batal demi hukum, dandengan demikian petitum nomor 2 gugatan beralasan dan patutdikabulkan ;Menimbang, bahwa RUPS Luar Biasa PT.

Penggugat tidak dapat melaksanakan RUPS taunan ataupun RupsLuar biasa karena adanya perubahan susunan Direksi, Komisaris danPemegang saham. Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatannya sebagai Badanhukum sebagaimana umumnya.8.

Terhadap penerbitan objeksengketa ini tidak memerlukan persetujuan dari TERGUGAT dan Il,karena sudah final dan mengikat para pihak sejak ditutupnya RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan cukup diberitahukan saja untukdicatat (vide Pasal 94 ayat 6 jo. Pasal 111 ayat 6);b.

Tribharata Sejati nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yangdibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana;* 1 (satu) lembar copy legalisir Surat permintaan diadakanpanggilan RUPS LB kepada Direksi Perseroan pada tanggal 10Agustus 2016. 1 (satu) lembar copy legalisir Undangan RUPS LB kepadapara undangan rapat dan seluruh pemegang saham perseroandengan surat tercatat pada tanggal 31 Agustus 2016; 1 (Satu) lembar copy legalisir Panggilan RUPS LB yang dimuatdalam surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 2 September

Tribharata Sejati nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yangdibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana; 1 (satu) lembar copy legalisir Surat permintaan diadakanpanggilan RUPS LB kepada Direksi Perseroan pada tanggal 10Agustus 2016. 1 (satu) lembar copy legalisir Undangan RUPS LB kepadapara undangan rapat dan seluruh pemegang saham perseroandengan surat tercatat pada tanggal 31 Agustus 2016; 1 (Satu) lembar copy legalisir Panggilan RUPS LB yang dimuatdalam surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 2 September

, akta keputusan pemegang saham di luar RUPSatau dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan2). keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang sahambadan hukum atau orang perseorangan.c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewankomisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegangsaham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewankomisaris;10.

RatubadisAdhiperkasa dalam Pasal 17 point 1b dan Bab VI tentang Rapat UmumPemegang Saham, mempunyai wewenang dan pengaruh terhadap keputusankeputusan yang dibuat melalui RUPS. yang dituangkan dalam Berita AcaraRapat oleh Para Pemegang Saham PT.

Putusan Nomor 207 K/TUN/2013.12122 Bahwa sampai saat ini, tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap yang menyatakan RUPS Luar Biasa PT.

RATUBADISADHIPERKASA tidak sah dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.RATUBADIS ADHIPERKASA Nomor 09 tanggal 22 November 2008 yangdibuat dihadapan Notaris Maria Julie Busya Wilar, SH menjadi batal demihukum;Dengan demikian, Penggugat jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkara yangdidasarkan pada tindakan hukum/RUPS Luar Biasa yang merugikan Penggugat yangdilakukan oleh Pengurus/pemegang saham PT.

RATUBADIS ADHIPERKASA;i Bahwa Pengugat yang mengaku sebagai pemegang saham 30 % pernahmemohon penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untukmenyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. RATUBADIS ADHIPERKASA;iil Bahwa berdasarkan putusan/penetapan No. 05/Pdt.P/2009/PN. SGU joPutusan Kasasi Nomor : 07 K/PDT.PEN/2009, permohonan Penggugat untukmengadakan RUPS Luar Biasa telah ditolak.

Putusan Mahkamah Agung RI No.07K/PDT.PEN/2009 tanggal 30 Agustus 2010, pada pokoknya menyatakanMenolak Permohonan Penggugat untuk menyelenggarakan RUPS Luar BiasaPT.

serta demi sahnya Akta Pengikatan JualBeli danKuasa Nomor 8 tertanggal 6 Februari 2014 tersebut, kemudian Tergugat Ilbertindak mewakili Tergugat I, telah membuat pernyataan bahwa apabiladalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 6 Februari 2014, Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajiban tersebut pada poin (7) di atas, makaTergugat berjanji dan mengikatkan diri untuk bersedia menandatanganiAkta Pengikatan Jual Beli dengan Penggugat serta menyerahkan hasilRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS

Durachman,S.H., Notaris di Cibitung BUKTI P6;12.Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat belum menyerahkanhasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) kepadaPenggugat, sehingga telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagiPenggugat untuk mendapatkan haknya atas pelunasan hutang dari Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dikarenakanPenggugat tidak dapat melaksanakan pembuatan Akita Jual Beli atasSebidang tanah HGB Nomor 1/Air Amo, terdaftar atas nama PT.

2002dengan Nomor Wdentifikasi Bidang Tanah (NIB) 03.11.11.02.00001, terletakdi Desa Air Amo, Kecamatan Kemang Baru, KabupatenSawahlunto/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat berikut turutanturutannyatermasuk diantaranya semua mesinmesin pabrik, kelapa sawit sertaperalatan lainnya yang ada dan bangunan pendukung lainnya yang melekatdi atas tanah tersebut yang menurut undangundang dapat dianggapsebagai barangbarang tetap tersebut.13.Bahwa dengan tidak diserahkannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS

Selain itu, Tergugat Il bertanggung jawabpenuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalammencapai maksud dan tujuannya, sebagaimana diatur dalam AnggaranDasarnya No. 4 tertanggal 5 Januari 2005.15.Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum bagi Penggugat, serta demikepastian hukum bagi Penggugat, maka adalah beralasan hukum apabilaMajelis Hakim perkara a quo menetapkan memberi ijin kepada Penggugatuntuk membuat Akta Jual Beli tanoa perlu menunggu RUPS LB dari ParaTergugat atas jual

LB),yang seharusnya somasi ditujukan untuk melakukan RUPS LB dan bukansomasi untuk melakukan pembayaran hutang (kredit).Bahwa apabila Penggugat menginginkan Para Tergugat harus melakukanRUPS LB, maka Para Tergugat belum pernah menerima somasi untukmelakukan RUPS LB tersebut, sehingga adanya gugatan Penggugatsangatlah membuat Para Tergugat terkejut apalagi tuntutannya bukanmengenai pembayaran hutang (kredit) melainkan untuk melakukan satuperbuatan hukum yaitu RUPS LB.Bahwa dengan ini Para Tergugat

BIA telah datangmenghadap Tergugat V untuk mengaktakan Notulen hasil RUPS PT.Bandung Internasional Aviation tanggal 28 April 2011, yang menyatakanbahwa hasil RUPS PT.

Ketentuan penyelenggaraan RUPS lainnya diatur padaPasal 78 ayat (4) UUPT dan berdasarkan Pasal 79 ayat (5) yangberbunyi:Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima..Berdasarkan permintaan penyelenggaran RUPS tersebut, maka IKHSANAMIN selaku Direktur Tergugat IV yang SAH mengirimkan PanggilanRUPS melalui surat tercatat tertanggal 30 Maret 2016 ditujukan kepadaseluruh Pemegang Saham Tergugat

, hanya karena Tergugat Vmenerangkan bahwa foto copy notulen RUPS yang bersangkutandilekatkan pada asli akta ini, padahal logikanya tidak akan ada foto copykalau tidak ada Aslinya, yang jelas jelas dalam Notulen RUPS yangbersangkutan Penggugat dan Turut Tergugat menanda tanganinya ;.

Maksud dari ketentuan tersebut bahwa perubahan anggarandasar merupakan perbuatan keperdataan yang tidak melibatkan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia sama sekali, bahkan Menteri pun tidakmengetahui proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehinggauntuk menjamin kebenaran atas RUPS dan hasil kesepakatannya harusdituangkan ke dalam Akta Notaris agar dapat dijadikan sebagai bukti otentikatas adanya RUPS dimaksud berikut hasil keputusannya.

HENDRA HARYANSYAH;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.l11 yaitu NotulenRUPS, tanggal 28 April 2011, bukti T.II6 yaitu Rapat Umum PemegangHalaman 283 dari 412 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN.Bdg.Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Bandung Internasional Aviation,bukti T.1ll11 yaitu Notulen RUPS, tanggal 28 April 2011, bukti T.1V11 yaituRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT.

;Pasal 98 ayat (3) UU PT:Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat,kecuali ditentukan lain dalam Undangundang ini, anggaran dasar, ataukeputusan RUPS.;Penjelasan:Cukup Jelas.;Pasal 102 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PT:(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. Mengalinkan kekayaan Perseroan; ataub.

ESC Urban Food Station melaluidirekturnya telah mengajukan pencabutan Laporan Polisi kepadaTermohon melalui suratnya tertanggal 10 Mei 2018 dimana pencabutanLaporan Polisi tersebut didasarkan pada hasil keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Dalamkeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.ESC Urban Food Station tertanggal 10 Mei 2018 tersebut PemegangSaham telah menyetujui Pencabutan Laporan Polisi yang sebelumnyadilaporkan oleh Nano Sumartono, oleh karenanya PencabutanLaporan Polisi melalui direktur baru yang diangkat berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.ESC Urban Food Station tertanggal 10 Mei 2018 tersebut secarahukum telah memiliki kKedudukan hukum (legal standing) dalammelakukan

Ketut Westra, SH, MH, : yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa dalam perseroan terbatas ada disebut dengan organ perseroandimana dalam UU No. 4 Tahun 2007, organ perseroan itu ada 3 yaitu RUPS,Direksi dan Dewan Komisaris dimana masingmasing organ ini memilikikewenangan yang berbeda, dimana kewenangan RUPS adalahkewenangan yang tertinggi yg tidak dimiliki oleh direksi dan komisarissedangkan direksi sesuai dengan pasal 92 dari UU No. 40 thn 2007 inimempunyai kewenangan atau tugas untuk

dan ada yangtidak memerlukan persetujuan RUPS, kalau dia melakukan kewenanganuntuk menjalankan kerjasama untuk kepentingan perusahaan maka dia tidakmemerlukan persetejuan RUPS dan apabilan direksi menjaminkan asetasetperusahaan kemudian mengalihkan asetaset perseroan dan sebagainya inimemerlukan persetujuaan RUPS apabila melebihi dari 50 % asetasetperseroan, UndangUndang sudah menentukan sedemikian rupa terhadapasetaset yang dijaminkan dan ada pengalihan aset harus melalui RUPSkarena RUPS ini adalah

atas pertimbangan Dewan Pengawas danberdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku;Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan ataumelepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BKKberdasarkan persetujuan Bupati/Walikota atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas dan ketentuan lain yang berlaku;Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BKK berdasarkanpersetujuan Bupati/Walikota atau RUPS atas pertimbangan DewanPengawas;Mengadakan pinjaman atau perjanjian lainnya dengan

RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas;Hal. 3 dari 68 hal. Put.

atas pertimbangan Dewan Pengawas danberdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku;Membeli, menjual atau) dengan cara lain mendapatkan ataumelepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BKKberdasarkan persetujuan Bupati/Walikota atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas dan ketentuan lain yang berlaku; Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BKK berdasarkanpersetujuan Bupati/Walikota atau RUPS atas pertimbangan DewanPengawas;Mengadakan pinjaman atau perjanjian lainnya dengan

Kepala Negara;Bahwa berbeda dengan perusahaan daerah lainnya, Terdakwa DWIPURWANDARI, Sip menjadi Kepala SUB Bidang dan Kasi PD BKK WediKabupaten Klaten diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Sahamatau RUPS, sehingga Terdakwa bertanggungjawab kepada Rapat UmumPemegang Saham atau RUPS, jadi bukan bertanggunggjawab terhadappemerintah atau Negara;Dengan pemisahaan kekayaan dan modalnya berupa saham, makasecara hukum, setiap kerugian PD BKK Wedi Kabupaten Klaten adalahkerugian PD BKK Wedi Kabuapaten

, olehkarenanya sebagaimana BUMD yang berbentuk perseroan terbatas,maka untuk menentukan kerugian adalah bukan wewenang BPKP,akan tetapi hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):Dengan terbuktinya Ahli SURANTO, SE.