Ditemukan 1049 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik rebuplik repubiik rebublik replik repulik repoblik repiblik repunlik repupblik reduplik
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdl
Tanggal 17 Oktober 2018 — Ny.DIANA,dkk,Bupati Pandeglang,Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten,Kepala Sekolah Negeri Kurung kambing I,4. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang,5.KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG,6. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang,7. Camat Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang,8. Kepala Desa Kurungkambing, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.
122 — 20
  • Kepolisian Negara Repuplik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah ProvinsiBanten, Beralamat di Jalan Syeh Nawaw Al Bantani No.76 Serang, Banten.yang diwakili oleh Muhammad Endro, S.IK., M.H., Jabatan Kabidkum PoldaBanten, IIN FAUZI, S.H., S.E., M.H., M.Si.,M.Kn. Jabatan Advokat Madya 2Bidkum Polda Banten, Dr. Dadang Herli S.SIP, S.H., M.H., M.Si., M.Kn.Jabatan Kabag Wassidik Ditreskrimsus Polda Banten, H. Suntoro,S.H.M.H.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 30-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 445/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, S.IP
Terbanding/Tergugat I : dr. Maruhum Siahaan, MPH,
Terbanding/Tergugat II : Sdr. Nambak Tarigan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
94 — 26
  • BANK RAKYATINDONESIA (Persero) Tok KANTOR CABANG MEDAN PUTRI HIJAUNomor: B.6954II/KC/ADK/10/2011 Tanggal 07/10/2011 Hak Tanggunganini hapus atas tanah HM No. 53/Padang Bulan sesuai dengan KetentuanPasal 54 Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia No. 24 tahun 1997 jo.Pasal 122 s/d Pasal 124 Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 ;13.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Waris
Putus : 14-08-2014 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 586/Pdt.G/2013/PN.SBY
Tanggal 14 Agustus 2014 — Tsang Fa Tai Dkk melawan Tegoeh Agoes Jatono Selamet ( Tjan Khwan Yang) Dkk
189 — 52
  • SEMA No. 6 Tahun 1994 yakni dibuatsecara tertulis, menyebut dengan jelas khusus untuk berperkara di pengadilan mana,identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan kongkritpokok dan obyek sengketa yang diperkarakan ;Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa tanggal 10 April 2013 yangdibuat dan ditandatangani/jempol di wilayah Repuplik Indonesia dalam hal ini diSurabaya dan di legalisasi oleh Jusuf Patrianto Tjahjono, SH. MH.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2013 — Putus : 12-07-2013 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 12/PID.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 12 Juli 2013 — Hj. Nilma Sari A.Kep, AM.Kes Pgl. Nilma
63 — 9
  • Bahwa Negara kita Repuplik Indonesia adalah Negara Hukum, dimana setiap orang dijaminhak haknya sebagai warga Negara. Jaminan tersebut dimuat dalam Undang Undang dasarNegara, dimana setiap orang diperlakukan sama didepan hukum, dan lagi pula setiap oranwajib dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan didepan hukum bahwa dia bersalah.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-06-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 284/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 5 April 2017 — NY Dra NOES SOEDIONO Lawan 1.KEPALA KEPOLISIAN RI CQ KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL RI CQ DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM KEPOLISIAN RI 2.KOMISARIS BESAR POLISI DRS. LISTYO SIGIT PRABOWO M.Si 3.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI AFRIADI LESMANA SIK 4.JAKSA AGUNG R.I CQ JAKSA AGUNG MUDA PIDANA UMUM CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
107 — 71
  • diberi kKewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1)huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yangdiperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, dimanadalam pelaksanaannya, untuk mendatangkan para ahli yang diperlukandimaksud adalah pengemban fungsi forensik atau scientific crimeinvestigation (penyidikan secara ilmiah) di lingkungan Polri;Bahwa Pasal 14 ayat 1 huruf h Undang Undang Repuplik
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 26-09-2013 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 76/Pdt.G.Int/2012/PNLP
Tanggal 26 September 2013 — 1. HAJI TENGKU HAFMARSYAH SINAR, S.H., Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan T. Raja Muda, Nomor 11, Kecamatan Lubuk Pakam – Kabupaten Deli Serdang ; 2. TENGKU HERMANSYAH SINAR, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Jalan Eka Rasmi Gg. Pipa, Nomor 5, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan; Dalam hal ini bertindakuntuk mewakili seluruh kepentingan hukum ahli waris Alm. TENGKU AFFAN SINAR dan dengan ini memberikan kuasa kepada : AULIA ZUFRI, S.H., A. RAMADANI DAMANIK, S.H., INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H. dan ISKANDAR SYAHPUTRA S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum I,A & ASSOSIATES, beralamat di Jalan Setia Budi, Gg. Amal, Nomor 37 – Helvetia Timur - Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2012; selanjutnya disebut sebagai ParaPenggugat Dalam Perkara Pokok/ Tergugat Intervensi I ; ------L A W A N------ 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI KESEHATAN REPUBIK INDONESIA, Cq. DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN, CQ. KETUA JURUSAN AKADEMI GIZI LUBUK PAKAM, yang berkerkedudukan di Jalan Negara Tanjung Garbus - Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ; Selanjutnya disebut dengan-------------------------Tergugat I/ Tergugat Intervensi II; 2. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL Cq. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG DELI SERDANG, yang berkedudukan di Jalan Negara Komplek Cadika Pramuka Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut dengan----------------- TERGUGAT II/ Tergugat Intervensi III; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq. BUPATI DELI SERDANG, yang berkedudukan di Jalan Negara No. 1, Lubuk Pakam - Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai ----------------TERGUGAT III/ Tergugat Intervensi IV; L A W A N 1. JATIHAD alias DJATIHAD alias JATIHAT, lahir di Percut Sei Tuan, tanggal 10 Maret 1940, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Tengku Fakhruddin, Kelurahan Lubuk Pakam, I-II Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai --------------- Penggugat Intervensi I; 2. NUR AINUN, lahir di Batang Kuis, tanggal 17 Oktober 1958, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Pancasila Dusun IV, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai - - - - - ------------ - - - - - - - - - Penggugat Intervensi II; 3. ALI AKBAR, lahir di Batang Kuis, tahun 1963, Pekerjaan Tidak Ada (sakit jiwa), Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Pancasila Dusun IV, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai - - - - - - - - - - -- - - ------------ Penggugat Intervensi III;
148 — 65
  • Tentang Lokasi Tanah Terperkara SebelumKemerdekaan Repuplik Indonesia; Bahwa sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia kita mengenal adanyaNegara Sumatera Timur (sekarang sebagian dari wilayah Propinsi Sumatera Utara)yang mana sekitar abad ke XIX terdapat beberapa Kesultanan yang berkuasa sesuaidengan hukum adat setempat pada waktu itu antara lain Kesultanan Deli,Kesultanan Serdang, dan Kesultanan Langkat dan lainlain; Bahwa batas wilayah antara Kesultanan Deli dengan Kesultanan Serdang adalahberupa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2021
Tanggal 3 Mei 2021 — Dr. Drs. M. SAYUTI, M.Pd. Gelar DT. RAJO PANGHULU VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., MENTERI DALAM NEGERI RI., MENTERI AGAMA RI;
1215 — 1603 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dasar hukum yang melandasi (Lega/ Standing) dalam halmelakukan upaya hukum permohonan uji materiil kepadaMahkamah Agung Repuplik Indonesia, yaitu:Halaman 12 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021A.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 50/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
MUAMMAR KHADAVI
Tergugat:
1.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.KKP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB
3.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) WilayahNusa Tenggara Barat
350 — 207
  • ., Sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Repuplik Indonesia Nomor AHU31926.AH.01.01.Tahun 2009 Tentang Pengesahan Badan HukumPerseroan PT. BATARA GURU GROUP tanggal 10 Juli 2009 danHalaman 14 dari 226 Halaman Putusan Nomor : 50/G/2020/PTUN.Mtr.Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0027464.AH.01.02 Tahun 2019 TentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.BATARA GURU GROUP tanggal 20 Mei 2019.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
RIKHI BENINDO MAGHAZ
Terdakwa:
ZULKIFLI AS ZULKIFLI ADNAN SINGKAH
504 — 242

  • 7. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa ZULKIFLI AS Alias ZULKIFLI ADNAN SINGKAH, berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
    8. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Repuplik Indonesia Nomor 131.14-631 Tahun 2016 tentang pengangkatan Walikota Dumai Provinsi Riau
    2.