TANKAMELLO, S.H., MS., yang juga berpendapat bahwa dianggap tidak pernahada RUPS sehingga konsekuensinya saksi Nyoman Yudi Saputra masihberstatus sebagai Direktur PT Yong Kharisma Utama Jaya.Oleh karena hasil RUPS PT Yong Kharisma Utama Jaya tanggal 29 Januari2014 tidak sah sehingga secara hukum perseroan belum terjadi perubahansusunan Dewan Direksi PT Yong Kharisma Utama Jaya sehingga statussaksi Nyoman Yudi Saputra masih berstatus sebagai Direktur PT YongKharisma Utama Jaya, sehingga perbuatan

Nyoman Yudi Saputra per tanggal 01 Maret 2014tidak lagi menjabat sebagai Direktur 1 (Direktur Marketing) berarti bahwaproposisi (makna) pertama yang dinyatakan dalam surat tersebut adalahinformasi yang tidak benar dan keliru dan bohong sebab hasil RUPS yangmerupakan dasar pencabutan jabatan Sdr.

TanKamello, S.H., MS., yang juga berpendapat bahwa dianggap tidak pernahada RUPS sehingga konsekuensinya saksi Nyoman Yudi Saputra masihberstatus sebagai Direktur PT Yong Kharisma Utama Jaya.Oleh karena hasil RUPS PT Yong Kharisma Utama Jaya tanggal 29 Januari2014 tidak sah sehingga secara hukum perseroan belum terjadi perubahansusunan Dewan Direksi PT Yong Kharisma Utama Jaya sehingga statussaksi Nyoman Yudi Saputra masih berstatus sebagai Direktur PT YongKharisma Utama Jaya, sehingga perbuatan

Sebab, hasil RUPS yangmerupakan dasar pencabutan jabatan Sdr.

Bahwakonsekuensi batal demi hukum atas RUPS tersebut adalah bahwaPT Yong Kharisma Utama Jaya dianggap tidak pernahmelaksanakan RUPS serta Sdr. Nyoman Yudi Saputra tetapmenjabat sebagai Direktur PT Yong Kharisma Utama Jaya, karenaternyata Kementerian Hukum dan HAM RI menerima perubahandata Perseroan PT Yong Kharisma Utama Jaya tersebut tanggal 28Mei 2014, yang berarti melebihi waktu) yang ditentukansebagaimana diatur dalam Pasal 21 Jo.

Yasmin Interbuana Hotel,dimana RUPS tersebut walaupun saksi sudah berkirim surat undangan untukRUPS kepada terdakwa sebanyak 2 kali namun terdakwa tidak hadir denganalasan terdakwa berada di luar negeri ; Bahwa, benar RUPS tersebut dilakukan di rumah terdakwa yang juga berfungsisebagai Kantor PT.

,M.H. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa ada suatu perkara salah satu pemegang saham mengajukan RUPS di dalamperusahaan/PT tanpa melalui prosedur pemegang saham langsung membuat suratundangan; Bahwa, menurut undangundang harus ada RUPS 1 (satu) tahun sekali dan tidakdapat dilaksanakan RUPS tanpa memenuhi syaratsyarat RUPS sebagaimanaaturan undangundang; Bahwa, kalau tidak diperoleh persetujuan/kuasa dari direksi maka dapat diajukanpermohonan ke Pengadilan Negeri untuk

; Bahwa kalau ada yang tidak setuju di dalam RUPS maka harus voting, 50 + 1suara; Bahwa harus ada rapat dan yang mempunyai kewenangan adalah direksi, dalamhal ini yang mewakili direksi untuk menjual; Bahwa apabila ada benturanbenturan atau persoalanpersoalan harus adakesepakatan, dan aset diatur dalam AD/ART;Bahwa apabila asetnya dijaminkan lebih dari 50% + 1 %, maka harus ada RUPS,tetapi kalau di bawah aset perusahaan, maka cukup diwakili direksi;Bahwa kalau ada sesuatu yang segera maka RUPS harus

Abdul Kadir Halim memberikan persetujuankepada terdakwa untuk menjual aset PT Yasmin Interbuana Hotel.Bahwa, benar pada tanggal 1811 2013 telah dilaksanakan RUPS, dimana saksiH.Abdul Halim Kadir bermaksud untuk melakukan perubahan AD/RT PT.Yasmin Interbuana Hotel, dimana RUPS tersebut tanpa dihadiri Terdakwasebagai Direktur dan pemilik saham sebesar 20 % dan tanpa dihadiri Komisarissebagai pemegang saham sebesar 30 %.Bahwa, adapun hasil RUPS tersebut adalah memberhentikan terdakwa selakudirektur

TAN KAMELLO, S.H., M.S yang jugaberpendapat bahwa dianggap tidak pernah ada RUPS sehinggakonsekwensinya saksi NYOMAN YUDI SAPUTRA masihberstatussebagai Direktur PT. Yong Kharisma Utama Jaya; Oleh karena hasil RUPS PT. Yong Kharisma Utama Jaya tanggal 29Januari 2014 belum sah secara hukum sehingga secara hukum perseroanterbatas maka belum terjadi perubahan susunan Dewan Direksi PT. YongKharisma Utama Jaya sehingga status saksi NYOMAN YUDI SAPUTRAmasih berstatus sebagai Direktur PT.

NYOMAN YUDI SAPUTRApertanggal 01 Maret 2014 tidak lagi menjabat sebagai Direktur (DirekturMarketing) berarti bahwa proposisi (makna) pertama yang dinyatakandalam surat tersebut adalah informasi yang tidak benar dan keliru danbohong sebab hasil RUPS yang merupakan dasar pencabutan jabatanSdr.

Bahwa proses pemberitahuan perubahan data Perseroantersebut telah melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimanayang diharuskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (7) juncto Pasal 21UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmengakibatkan hasil RUPS tanggal 29 Januari 2014 menjadi tidak sah danbatal demi hukum hal tersebut juga sesuai dengan keterangan AbhliPerseroan Terbatas Prof. Dr.

TAN KAMELLO, SH.MS yang jugaberpendapat bahwa dianggap tidak pernah ada RUPS sehinggakonsekwensinya saksi NYOMAN YUDI SAPUTRA masihberstatussebagai Direktur PT. Yong Kharisma Utama Jaya; Oleh karena hasil RUPS PT. Yong Kharisma Utama Jaya tanggal 29Januari 2014 belum sah secara hukum sehingga secara hukum perseroanterbatas maka belum terjadi perubahan susunan Dewan Direksi PT. YongKharisma Utama Jaya sehingga status saksi NYOMAN YUDI SAPUTRAmasih berstatus sebagai Direktur PT.

Bahwakonsekuensi batal demi hukum atas RUPS tersebut adalah bahwa PT.Yong Kharisma Utama Jaya dianggap tidak pernah melaksanakanRUPS serta Sdr. NYOMAN YUDI SAPUTRA tetap menjabat sebagaiDirektur PT. Yong Kharisma Utama Jaya, karena ternyata KementerianHukum dan HAM RI menerima perubahan data Perseroan PT.

Tentang RUPS Pasal 104 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas1.

Bahwa ketentuan Pasal 104 UU No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan Penjelasan pasalnya, tidak mengatur dan menentukansuatu kewajiban yang harus dipenuhi bahwa RUPS dilakukan dihadapanNotaris, demikian juga tidak diatur akibat hukum jika RUPS tidakdilakukan dihadapan Notaris akan tetapi hanya mengatur bahwa untukmelakukan Permohonan Pailit, maka Direksi harus mendapatpersetujuan dari para Pemegang Saham berdasarkan RUPS dan dalamhal ini Pemohon Pailit PT.

Bahwa oleh karena itu RUPS hanya merupakan syarat bagi Direksi jikaingin melakukan gugatan dan atau permohonan pailit ke PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk membuktikan bahwa Direksitidak lalai atau tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakankewenangannya sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 37 tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidakdiatur syarat formilnya RUPS harus dihadapan Notaris..

Bahwa dengan demikian tidak berdasarkan atas hukum Majelis HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk meragukankeabsahan bukti P15 dan tidak menjadi kewenangan dan atau telahmelampaui kewenangan dari Majelis Hakim untuk sampai menilaikeabsahan Bukti P15, sebab yang disyaratkan bagi Debitur atauPemohon Pailit sebuah Perseroan yang ingin mengajukan PermohonanPailit untuk dirinya sendiri harus adanya RUPS, bukan RUPS wajibdilakukan dihadapan Notaris..

Bahwa RUPS adalah salah satu syarat formil bagi Debitur PerseroanTerbatas untuk menyatakan Permohonan Pailit ke Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Medan dan Permohonan dimaksud telahdiajukan advocat yang mewakili hak dan kepentingan Pemohon Pailit,sehingga telah terpenuhi kapasitas sebagai Pemohon Pailit untukmengajukan permohonan Pailit (vide Pasal 3 ayat 3 dan 5, Pasal 6,Pasal 7 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang Jo.

;Bahwa salah satu hasil dari RUPS Luar Biasa yang terjadi pada tanggal16 November 2008 adalah untuk menyelenggarakan RUPS padatanggal 2425 Januari 2009, dan telah terjadi pengingkaran terhadapkomitmen dan Penolakan Direksi dan Management PT.

SBI (ParaTermohon) untuk menyelenggarakan RUPS tahun 2009 sampai dengansekarang;Bahwa adanya surat Penolakan tertulis Direksi dan Management PT.SBI (Para Termohon) dalam memberikan laporan dan penjelasanmengenai keuangan Perseroan bulan November 2008 kepadaKomisaris Perseroan;Hal. 3 dari 9 hal. Put.

No. 2253 K/Pdt/2009sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2(dua) kubu pemegang saham memiliki 50 (lima puluh)% saham;20. Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, maka Para Pemohon dapat mengajukanpermohonan ini;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Pemohon mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan penetapansebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;2.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UndangUndangNo. 40/2007, dikatakan bahwa salah satu alasan Perseroan tidakmungkin untuk dilanjutkan karena "dalam hal perimbangan pemilikansaham dalam Perseroan sedemikian rupa sehingga RUPS tidak dapatHal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2253 K/Pdt/2009mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegangsaham memiliki 50 (lima puluh)% saham;5.

dapat dilangsungkan jika dalamRUPS lebih dari 12 (Satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili kKecuali undangundang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Pasal 88 ayat (1) berbunyi : RUPS untuk mengubah anggarandasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilidalam RUPS dan keputusan adalah Sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (duaper

RUPSPasal 82 ayat (1) berbunyi : Pemanggilan RUPS dilakukan dalamjangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSdiadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggalRUPS.Pasal 85 ayat (1) berbunyi : Pemegang Saham,baik sendirimaupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS danHalaman 21 dari 73 halaman.

hak suara hadir atau diwakilidalam RUPS dan keputusan adalah Sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (duaper tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan pengambilan keputusanRUPS yang lebih besar.Pasal 94 ayat (1) berbunyi : Anggota direksi diangkat oleh RUPS*.Pasal 105 ayat (1) berbunyi : Anggota direksi dapat diberhentikansewaktuwaktu. berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkanalasannya*.Pasal 105 ayat (2) berbunyi : Keputusan

), tidak pernah memberikan kuasa, tidak pernahmenandatangani RUPS dan/atau dokumen dalam bentuk apapun;Halaman 31 dari 73 halaman.

Karena harus dapat dibuktikan terlebihdahulu dari segi aspek keperdataan, untuk menentukan sah atau tidaknyasuatu penyelenggaraan RUPS, benar atau tidaknya suatu pengalihansaham, dan sengketasengketa kerperdataan lainnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan,Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpamengadakan RUPS secara fisik dengan ketentuan semua PemegangSaham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Sahammemberikan persetujuan mengenal usul yang diajukan secara tertulisserta menandatangani persetujuan tersebut.

tatacara pencalonan anggota Direksi.Pasal 96 ayat (1) UU No. 40/2007 menyatakan bahwa:Ketentuan tentang besarangaji dan tunjangananggota Direksiditetapkanberdasarkan RUPS.Pasal 105 ayat (1) dan (5) UU No. 40/2007 menyatakan bahwa:(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan Ssewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebut alasannya;(5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:a. ditutupnva RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);C. tanggal

Indonakano, Majelis Hakim Agungmenyatakan:Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi)mendalilkan bahwa Penggugat adalah seorang Direktur Keuangandiangkat berdasarkan RUPS Perseroan Tergugat, karenanya sesuaiPasal 1 angka 9 UU No. 2 Tahun 2004 Penggugat tidak masuk pengertianPekerja sehingga sesuai Pasal 56 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tidakmenjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa danmengadili perkara aquo .b.

Penggugat adalah direktur yang diangkat oleh RUPS;b. saat diberhentikan oleh RUPS Penggugat menjabat sebagai DirekturKeuangan;Halaman 22 Putusan No : 335/Pdt.SusPHI/2017/PN.JKT.PSTc. pemberhentian Penggugat dilakukan oleh RUPS Tergugat berdasarkan UUNo. 40/2007.Berdasarkan faktafakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya tersebutterbukti antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada perselisihan hubunganindustrial mengenai PHK sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13/2003 dan UUNo. 2/2004.Karena tidak

Dilain pihak Tergugat mendalilkan tidak melakukanPHK terhadap Penggugat, karena jabatan Penggugat sebagai Direktur yangdiangkat oleh RUPS dan diberhentikan oleh RUPS, Penggugat menjabat sebagaiDirektur Keuangan, dan pemberhentian Penggugat dilakukan oleh RUPS Tergugatberdasarkan UU No. 40/2007.Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak memberikan keterangandan pendapat yang bertolak belakang maka untuk itu Majelis Hakim akanmempertimbangkan kedua aspek ini lebih lanjut dengan memperhatikan buktibukt

Dalam setiap RUPS pun PT RBSJ tidak pernahmelibatkan unsur pemerintah (kecuali Bupati), Pemerintah hanyadiberi tembusan RUPS nya ;Bahwa kalau ada proposal kerjasama antara PT RBSJ dan PTSAB yang ditujukan kepada Bupati, seharusnya saksi tahu karenasemua surat kepada Bupati melalui Sekda ;Bahwa semua kegiatan perusahaan yang sifatnya mengalihkanaset harus persetujuaan RUPS.

Tutup Buku tahun 2007,RUPS tanggal 30Juni 2008, Deviden yang harus setordeviden Rp 1.697.739.868,00,disetor lunaspada tahun 2008;2. Tutup Buku tahun 2008,RUPS tanggal 25Juni 2009, deviden yang harus disetorkanRp 1.643.284.000,00 disetor lunas padatahun 2009;3.

Tutup Buku tahun 2007, RUPS tanggal 30 Juni 2008,Deviden yang harus disetor Rp 1.697.739.868,00, sudahdisetor lunas tahun 2008 ;b. Tutup Buku tahun 2008, RUPS tanggal 25 Juni 2009,Deviden yang harus disetor Rp 1.643.284.000,00, sudahdisetor lunas tahun 2009 ;c.

RUPS PT RBSJ Nomor 35Tanggal 18 Februari 2008, yang dibuat Notaris H.

Rembang, PT RBSJpernah melakukan RUPS Tahunan, yaitu :Tutup Buku tahun 2008, RUPS tanggal 25 Juni 2009,kemudian dibuat Akta Notariil Nomor 67 tanggal 13 Agustus2009, yang dibuat dihadapan Notaris H. MUCHAMAD ALHILAL, SH, MKn, di Rembang, pada RUPS tersebut saya ikut,tetapi tidak punya hak suara;Tutup Buku tahun 2009, RUPS tanggal 30 Juni 2010,kemudian dibuat Akta Notariil Nomor 78 tanggal 23 Agustus2010, yang dibuat dihadapan Notaris H.

Mutiaranusa Antarsamudra Lines dan PT.Pelayaran Prima Jaya Samudra, tanopa melalui RUPS pada Januari 2014terdakwa kembali membeli satu unit kapal motor Nee Diak milik PT. FoongSoon dengan cara hutang, pembayaran kapal akan dilakukan setelah kapalmotor Nee Diak dibalik namakan menjadi milik perusahaan, setelah kapalmotor Nee Diak menjadi milik perusahaan kemudian terdakwa mengangunkankedua kapal motor Uranis dan Nee Diak ke Bank BNI cabang Batam sebesarRp.8.400.000.000.

(tigamilyar empat ratus juta rupiah), sisa uang tersebut sesuai dengan janjiterdakwa kepada saksi Yohanes lvan Santoso dan saksi Edy Susantoseharusnya terdakwa bayarkan untuk membayar pinjamannya kepada saksiYohanes lvan Santoso dan saksi Edy Susanto, akan tetapi terdakwa dengansengaja tidak membayarkannya dengan alasan akan membeli kapal lagi.e Bahwa terdakwa tanpa melalui RUPS, kembali meminta uang kepada saksiYohanes lvan Santoso dan saksi Edy Susanto dengan alasan untuk membelikapal sebanyak

oleh salah satu pemegang saham tidakmendapat persetujuaan pada RUPS, maka barang/modal/uang tidak dapatmenjadi aset perusahaan, Dasar hukumnya adalah pasal 41 ayat (1) UU No.40Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan penambahanModal perseroan harus dilakukan dengan persetuju~an RUPS dan pasal 42ayat (1), ayat (2) dan ayat (8) UU Nomor 40 Tahun 2007, tentang perseroanterbatas, beserta ketentuan anggaran Dasar PT;Bahwa selagi tidak dilakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) bahwakepemilikan

BNI 1946 Cabang Batam;Bahwa pada saat mengagunkan kapal tersebut dilakukan tanopa RUPS, namunkeempat pemegang saham menandantangani Perjanjian Kredit;Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh MajelisHakim di persidangan;Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 839/Pid.B/2017/PN MDNMeniimbang, bahwa di persidangan, Tim Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan 2 (dua) orang Ahli, yang dibawah sumpah masingmasingberpendapat sebagai berikut:Prof. TAN KAMELO, S.H.

, makakesepakatan tersebut sudah sah dianggap sebagai RUPS;Bahwa Pasal 91 UU Perseroan Terbatas memperbolehkan Pemegang Sahammengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semuapemegang saham dengan hak suara menyetujuinya secara tertulis;Bahwa apabila perbuatan dimulai dengan perjanjian dan telah dijalankansebahagian, namun tidak penuh maka perbuatan tersebut merupakanwanprestasi;Bahwa transfer uang bukanlah merupakan perbuatan pinjam meminjam halmana bersesuaian dengan UU No. 3 Tahun

Bahwa pada tanggal 5 Februari 2001 Penggugat mengadakan RUPS, yangdihadiri seluruh Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris guna membahaskeadaan perseroan yang pada waktu itu masih memiliki utang di BankHalaman 2 dari 59 hal. Put No 155/Pat/2017/PT.

DKI.Mandiri yang telah diambil alin olen Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) dan memerlukan dana tambahan untuk operasional perseroan.Bahwa adapun hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Penggugat tanggal 5 Februari 2001 tersebut memutuskan bahwa paraPemegang Saham setuju untuk menjual assetasset milik perseroan, yaituberupa 2 (dua) buah kapal yang terdiri dari Kapal Motor MV.

DKI.dibuat di hadapan Notaris Julinar Idris,SH , notaris di Jakarta.Bahwa benar, pada tanggal 5 Februari 2001 telah diadakan RUPS PTDamar Segara Agung Lines yang pada intinya menyetujui halhal sebagaiberikut:a.

) Penggugat karena Tergugat Il tidak mempunyai kapasitas untukmenanggapi hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penggugatdan Tergugat Il tidak menjadi pihak yang turut serta dalam penyelesaianutang Penggugat yang telah diambil alin oleh Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN).Bahwa Tergugat Il tidak menanggapi dalil Penggugat pada butir 5Gugatannya tentang pelaksanaan hasil Keputusan RUPS Penggugat sebabpelaksanaan hasil Keputusan RUPS Penggugat merupakan tugas dariinternal perseroan Penggugat.Bahwa

telah mentransfersisa dana hasil penjualan assetasset perseroan, karena Tergugat jugaberhak melakukan transfer dana meskipun tanpa persetujuan Penggugatmaupun Keputusan RUPS.

,M.Kn.) tentang Pemberhentian Sementara Penggugat dariJabatan Presiden Direktur PT Darmo Green Land yang ditandatanganioleh Dewan Komisaris PT Darmo Green Land yaitu Tergugat , Ill danTergugat IV Batal Demi Hukum dan menyatakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Darmo Green Land tanggal 24 Mei 2012dihadapan Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;Menghukum Tergugat II dan Penggugat untuk melaksanakan RUPS LuarBiasa PT Darmo Green Land dan memulihkan hak dan keadaanPenggugat sebagai

Presiden Direktur PT Darmo Green Land dalamwaktu selambatlambatnya 15 (lima belas) hari setelan putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Tergugat Il tidakmelaksanakan, maka Majelis memerintahkan agar Tergugat VImelakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa PT Darmo Green Landselambatlambatnya 15 (lima belas) hari setelah Tergugat Il tidakmelaksanakan RUPS Luar Biasa;Menghukum Tergugat , Il, Ill untuk membayar gaji Penggugat selakuPresiden Direktur PT Darmo Green Land sebesar Rp10.000.000, 00

Direktur PT Darmo Green Landdengan mengangkat Ong Helen Wijaya selaku Direktur Baru PT DarmoGreen Land, sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakudan diperintahkan untuk mengadakan RUPS baru yang hingga sekarangbelum dilaksanakan, sehingga terhitung sejak Putusan Banding Nomor 122/PDT/2014/PT SBY., tanggal 30 April 2014, Ong Helen Wijaya/TerbandingHalaman 19 dari 32 Hal.

,tanggal 30 April 2014 pihak Ong Helen Wijaya/Terbanding/TermohonKasasi, dalam amarnya:Menyatakan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Darmo Green LandNomor 001SK/DK/V/2012 (Berita Acara RUPS PT Darmo Green Land AktaNomor 74 tanggal 24 Mei 2012 yang dibuat oleh Anita Lucia Kendarto S.H.

,M.Kn.) tentang pemberhentian sementara Penggugat dari Jabatan PresidenDirektur PT Darmo Green Land yang ditandatangani oleh Dewan KomisarisPT Darmo Green Land yaitu Tergugat , IIl dan Tergugat IV batal demihukum dan menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT Darmo Green Land tanggal 24 Mei 2012 di hadapan Tergugat V tidakmempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;Menghukum Tergugat II dan Penggugat untuk melaksanakan RUPS LuarBiasa PT Darmo Green Land dan memulihkan hak dan keadaan Penggugatsebagai

SIMOPLAS (Dalam Pailit) dan Tergugat II telah didasarkan padaadanya 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang masingmasing RUPS beragendakanRapat pembahasan dan keputusan mengenai penjualan asset PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada Tergugat 11 sebagaimana dimaksuddalam : risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalamAkta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapanProf. Dr.

Bahwa hasil RUPS untuk menjual sebagian asset PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada Tergugat II tersebut telah disetujuioleh seluruh pemegang saham PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit),termasuk juga Penggugat yang pada saat itu berkedudukan sebagaisalah satu anggota Direksi dan pemegang saham Perseroan. Dengandemikian, Penggugat sejatinya mengetahui, menyetujui dan ikutmenandatangani hasil RUPS untuk menjual sebagian asset PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada Tergugat Il;12.

SIMOPLAS (Dalam Pailit) dan Tergugat II didasarkan padadasar hukum yang kuat, yaitu adanya hasil RUPS PT.

SIMOPLAS (Dalam Pailit) danPenggugat Rekonvensi telah didasarkan pada hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

Adapun masingmasing RUPS tersebut adalahsebagai berikut : risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalamAkta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapanProf. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM, Notaris di Semarangperihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan asset perseroan; dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Dian Semincoberkedudukan di Semarang berdasarkan hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebagaimana akta perubahan No. 59tertanggal 14 Maret 1990 yang dibuat dihadapan Notaris EllyNinaningsih, SH. Notaris di Semarang adalah sebagai berikut :a. Direktur Utama : Sutrisnob. Direktur : Soeyitnoc. Komisaris Utama : Henky Soetedjod. Komisaris : Suyatno.Hal 5 Puts. No. 391/PDT/2017/PT SMG10.11.12.13.14.Bahwa tahun 2000 Alm.

Bapak Henky Soetedjo secara sepihakmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpamengundang serta tanpa dihadiri oleh Penggugat Il pada saat ituselaku Direktur Utama dan Penggugat sebagai pemegang saham,akan tetapi diketahui dalam Notulensi Rapat RUPS tersebut adapemalsuan tanda tangan Penggugat dan Penggugat Il dikarenakanPenggugat dan Penggugat Il tidak hadir akan tetapi ada tanda tangandalam Notulensi rapat tersebut dan dibuatkan akta No. 35 tertanggal24 Mei 2000 yang di buat oleh Notaris Roekiyanto

MariatiBahwa RUPS tersebut ilegal dan ada dugaan pemalsuan tandatangan dalam notulensi rapat tersebut sehingga rapat tersebut cacathukum dan hasil apapun dalam rapat tersebut tidak memiliki kekuatanhukum karena bertentangan dengan anggaran dasar perseroan danperaturan perundangundangan.Bahwa sejak tahun 2000 perseroan PT.

Dian Semincotidak pernah ada laporan keuangan perusahaan dan tidak pernahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga ParaPenggugat sebagai pemegang saham beritikad baik mengundangkepada Para Ahli waris Bapak Henky Soetedjo selaku pemegangsaham PT. Dian Seminco sebanyak 23 lembar Saham Perseroan yaitupada tanggal 21 Nopember 2015 untuk membicarakan PT.

DianSeminco akan tetapi Para Tergugat tidak pernah hadir dan hanyadiwakili kuasanya dan dalam pertemuan tersebut tidak ada hasil apaapa.Bahwa karena semenjak bapak Henky Soetedjo meninggal dunia PT.Dian Seminco menjadi status quo, sehingga Para Penggugat memilikiitikad baik untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB), pelaksanaan RUPS LB tersebut denganmekanisme sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, yaitudilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2015, pukul 10.00 Wib hinggaselesai

Tanjung Selaki tidak pernahmengundurkan diri atau diberhentikan oleh RUPS. Dengandemikian, kedudukan Farid Sukiandjojo adalah masih tetapsebagai Komisaris PT. Tanjung Selaki;Bahwa pelaksanaan RUPS Luar biasa yang dilakukan olehPenggugat dan Il sebagaimana yang dituangkan dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Selaki tanggal 17 Mei2004 Nomor 2 yang dibuat oleh Notaris Chairul Anom, S.H.

Tanjung Selaki, yang isinya adalah: Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah mengambilkeputusan dengan suara bulat sebagai berikut: Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Direksi dan seluruhanggota Dewan Komisaris, serta mengangkat kembali seluruhanggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris padakedudukan/jabatan yang sama untuk jangka waktu 5 (lima) tahunmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai Pasal94dan Pasal 111, ayat 1 dan ayat 3 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan

Tanjung Selaki, yang isinya adalah: Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah mengambilkeputusan dengan suara bulat sebagai berikut: Menyetujui dan mengesahkan Pemindahan Hak Atas SahamPT.

ini selesai ditutup; Memberhentikan Nyonya Siti Kusnaeni dari jabatannya sebagaiKomisaris dan mengangkatnya kembali menjadi Komisaris Utamamulai tanggal empat belas Agustus tahun dua ribu tujuh belas(14082017) setelah RUPS ini selesai ditutup; Mengangkat Tuan Swarto yang dalam hal ini hadir atas UndanganDireksi menjadi Komisaris Perseroan terhitung mulai tanggalempat belas Agustus tahun dua ribu tujuh belas (14082017)setelah RUPS ini selesai ditutup; Susunan pemegang saham: BasaisSutami : 2.850

Terbatas Nomor 40Tahun 2007 Bab VI Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (4) yangmenerangkan bahwa RUPS terdiri dari atas RUPS Tahunan dan RUPSlainnya dan dipenjelasan yang di maksud RUPS lainnya adalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan RUPS lainnya dapatdilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganperseroan;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menerangkan bahwaDireksi memiliki fungsi dan wewenang untuk

; Pasal 67 ayat :"Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 1 ditandatangani oleh semuaanggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yangbersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapatdiperiksa oleh pemegang saham" ;Bahwa, ternyata TERGUGAT telah menunjuk Akuntan Publik Independen untukmelakukan audit Laporan Keuangan PT.

Komisaris, yang dilakukan tanpa melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) serta tidak transparannya penggunaan uang peminjaman tersebut, makatindakan dan perbuatan TERGUGAT tersebut dapat dikualifisir merupakan suatuPERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan oleh karenanya.

PELAYARAN SURYAdalam beberapa tahun terakhir secara sepihak menaikkan dan menurunkan gaji atau upah Direksimaupun Komisaris tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) termasukmenghentikan gaji atau upah PENGGUGAT selaku Komisaris, sehingga terhitung sejak bulanDesember 2010 hingga saat ini, PENGGUGAT selaku Komisaris PT.

PELAYARANSURYA tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk tahun buku 2007, 2008dan 2009 tanpa adanya persetujuan dari PENGGUGAT selaku Komisaris maupun STEVENDEKSY WEHANTOUW selaku Direktur dan / atau persetujuan RUPS adalah merupakanperbuatan melawan hukum ;Tidak melaporkan hasil audit Akuntan Publik Independen untuk tahun buku 2007, 2008dan 2009 setiap tahunnya kepada Komisari dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)adalah perbuatan melawan hukum ;1415Melakukan peminjaman uang kepada pihak

Pelayaran Surya tahun 2010 dan PenerapanProsedur Yang Disepakati atas Laporan Keuangan tahun buku 2007, 2008, dan 2009, buktiT.113 ;Fotocopy Risalah Rapat RUPS PT. Pelayaran Surya tanggal 21 Juli 2011, buktiT.114 ; BUKTI TERGUGAT II:Fotocopy Pedoman Manajemen Keselamatan (Safety Management Mnaual) tanggal 01Maret 2001, bukti T.II1 ; BUKTI TERGUGAT III:Fotocopy Daftar Gaji Karyawan PT. Pelayaran Surya bulan Pebruari 1996 tanggal28 Pebruari 1996, bukti T.III1 ;Fotocopy Daftar Gaji PT.

Pasal 66 ayat (1) : Direksi menyampaikan laporan tahunankepada RUPS setelah ditelaaholehDewan Komisaris dalam jangka waktupaling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku perseroan berakhir; Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 26/Pdt/2019/PTMDNb. Pasal 78 ayat (2) : RUPS tahunan wajib diadakan dalamjangka waktu paling lambat 6(enam) bulansetelah tahun buku berakhir;c.

Pasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunansebagaimana dimaksudDalam Pasal 78ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksudDalam pasal 78 ayat (4) dengandidahului RUPS;23.Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat yang bertindak seolaholahPenggugat bukanlah lagi bagian dari Direksi maupun bagian dariPemegang Saham seperti yang tercantum diatas, maka hal inimenyebabkan kerugian material dan immaterial sebagai berikut:a.

memasuki perusahaandan/atau tidak mengizinkan akses apapun kepada Penggugatterhadap perusahaan;25.Bahwa dikarenakan tindakantindakan yang dilakukan oleh Tergugattersebut telah merugikan Penggugat maka sesuai pasal 61 ayat (1) UUNo. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang adalah sebagaiberikut setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapperseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakanperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS

Jakarta, yangmenyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Januari 1997, bertempatdi Jalan Pulo Mas Raya, Nomor 9, Jakarta Timur, telah diadakan RapatUmum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS) PT. Laksana Budaya.Bahwa Kwok Untung Sinarta selaku Direktur PT. Laksana Budayamemimpin RUPS dan menghasilkan keputusan rapat sebagaimanadituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. LaksanaBudaya Nomor 2 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gonawan,S.H., Jakarta tersebut, sebagai berikut:1.1.

Laksana Budaya Nomor 2tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gunawan, S.H., adalah merupakanPernyataan dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS) PT.Laksana Budaya yang dibuat di bawah tangan tanggal 6 Januari 1997;Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995dinyatakan dengan tegas Organ Perseroan adalah: RUPS; Direksi; Komisaris;Halaman 15 dari 23 halaman.

Putusan Nomor 01 K/TUN/2015Dari ketentuan tersebut yang berhak memberikan Kuasa untuk menyatakansuatu keputusan rapat umum pemegang saham dalam suatu akta Notarisadalah RUPS itu sendiri bukan para pemegang saham oleh karena parapemegang saham hanya dapat memberikan Kuasa kepada Pihak Ketigauntuk mewakili para pemegang saham dalam RUPS;Bahwa oleh karenanya Kuasa yang diberikan para pemegang sahamkepada Penggugat (Boenarto Tedjoisworo) untuk menyatakan keputusanrapat PT.

Laksana Budayaberdasarkan RUPS PT.

Nomor 40Tahun 2007 yang termuat dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 danPasal 59 UndaangUndang Perseroan Terbatas (PT), dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal (PMA) sehingga Gugatan Penggugat padaposita angka 2 (dua) dan angka 8 (delapan) tidak dapat diterimakarena tidak di dasarkan Dasar Hukum yang berlaku serta tidaktunduk pada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) karena tidak melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS

Rhipidura Bungalows tidak melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sedangkan PT.RHIPIDURABUNGALOWS DAN PT MIMPI NYATA BALI adalah 2 (dua)Perusahaan yang berbeda dengan bentuk Perseroan Terbatas(PT) sesuai yang tertuang dalam undangundang no. 40 tahun2007 tentang (PT) pada pasal 56, pasal 57, pasal 58 dan pasal59, karena itu dalil Gugatan Penggugat sudah sepatutnya di tolakdan tidak dapat diterima NO.. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 4(empat) telah jelas dinyatakan bahwa PT.

RHIPIDURABUNGALOWS dan merujpakan kewenangan Rapat UmumPemegang Sxaham (RUPS).

PembandingI/Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskanjual beli saham/kepemilikan saham, karena semuanya harusmelalui RUPS dalam PT RHIPIDURA BUNGALOWS;3.

TribharataSejati;Bahwa dengan kondisi yang demikian tentu saja membuat Tergugat secara sepihak dan melawan hukum berusaha mengalihkan asetatau harta perseroan tanpa persetujuan dari Penggugat dalam suatuRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Bahwa akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, tanpa terlebihdahulu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Tergugat justru secara sepihak dan sewenangwenang melakukantindakan atau perbuatan berupa penjualan aset atau harta perseroantanpa terlebih dulu mendapatkan persetujuan melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sehingga jelas atas perbuatannyatersebut, Tergugat telah melakukan suatu tindakan atau perbuatanyang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);22.

Bahwa Tergugat Il juga tidak memeriksa mengenai adatidaknya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Hal 8 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI28.29.terkait penjualan aset perseroan PT.

(Turut Tergugat Il), Notaris KotaBekasi menunjukkan bilamana Turut Tergugat II patut diduga telahbekerjasama dengan Turut Tergugat maupun Turut Tergugat II danTurut Tergugat Ill untuk melakukan suatu perbuatan hukum tanpaadanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Perseroan, PT.

Tribharata Sejati perlu terlebihdahulu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Perseroan PT. Tribharata Sejati;Hal 15 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI53.54.55.56.Bahwa sedangkan Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Illbertindak selaku pembeli atas asset perseroan satusatunya milikPT.

Menetapkan Mata Acara RUPS LB PT. PUTERA PANDAWA ASLI adalah sebagai berikut :

1. Pembuktian Asli Setoran Modal ;
2. Perubahan Susunan Pengurus.