Ditemukan 4846 data
237 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
demikian dari ke 2 (dua) hasil survey tersebut disimpulkandan diperoleh fakta bahwa kerusakan Crane Nomor 3 disebabkan olehkesalahan Tergugat IV dalam mengoperasikan Crane Nomor 3 sehinggamenubruk Crane Nomor 2 yang dalam posisi diam, sehingga oleh sebabTergugat IV adalah pihak operator yang bertugas mengoperasikan CraneNomor 3 pada saat kejadian tubrukan berlangsung dan yang bekerja dibawahtanggungjawab Perusahaan Bongkar Muat/Stevedoring Company in casuTergugat dengan demikian berdasarkan Pasal 1367
tersebut dapat dikwalifisir sebagai PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata danmewajibkan orang yang karena salahnya tersebut mengganti kerugian yangtimbul;Bahwa, sebagaimana telah Penggugat jelaskan pada poin 3 di atas, makaPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat IV adalah perbuatanmengakibatkan rusaknya Crane Nomor 3 tersebut, dan oleh sebab TergugatIV adalah pihak yang ditunjuk oleh Tergugat untuk mengoperasikan Cranetersebut maka Tergugat berdasarkan Pasal 1367
Penerapan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata adalah keliru oleh karenaPerbuatan Turut Termohon Kasasi III/Turut Termohon Banding II/TergugatIV bukanlah tanggung jawab Pemohon Kasasi.1.
Bahwa yang menjadi inti dari ketentuan Pasal 1367 (1) dan (8) KUHPerdatamenekankan pada pertanggungjawaban hukum dari pekerja yang berada dibawah tanggung jawab Majikan atau si Pemberi Kerja, artinya untukmenyatakan bahwa Majikan bertanggung jawab atas tindakan pelayan ataubawahan harus didasarkan pada perjanjian perburuhan antara majikan atausi pemberi Kerja, yang didalamnya memuat unsur perintah;4.
Bahwa oleh karena terbukti yang terjadi adalah perjanjian pemborongan, dantidak terbukti adanya perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi/PemohonBanding/Tergugat III dengan Turut Termohon Kasasi Ill/Turut TerbandingIIl/Tergugat IV maka jelas penerapan Pasal 1367 KUHPerdata adalah keliru.Hal. 22 dari 30 hal. Put. No.1210 K/Pdt/2014b.
- Penggugat
- Tergugat
7 — 0
BarakSanghiang Teureup 01/06 Pakemitan Kidul XXXXX Tasikmalaya,dengan surat Kuasa khusus tanggal 03 Mei 2014 yang telahdidaftar dalam Register Kuasa Nomor: 1367/Reg.K/2014/PA Tsm.tanggal 06 Mei 2014, tanggal 06 Mei 2014, dan mengambil domisilidikantor Kuasa Hukumnya, selanjutnya disebut PENGGUGAT;LAWANTERGUGAT, Umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebutTERGUGAT,Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat perkara;Telah mendengar
BarakSanghiang Teureup 01/06 Pakemitan Kidul XXXXX Tasikmalaya sesuai denganSurat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2014 dan telah terdaftar dengan registerNomor 1367/Reg.K/2014/PA Tsm. tanggal 06 Mei 2014, kuasa mana menurutMajelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yangberlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterimadan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secararesmi
25 — 15
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor17/Pdt.G/2019/PA.Bpp, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugatdengan alasan sebagai berikut :putusan No. 164/Pdt.G/2019/PA.BDDP. ...... ce renee e eee eeaneeeeiee 1Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara sahpada tanggal 25 Februari 2000, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, ProvinsiSulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :1367
P.2 dan dua orang saksi.Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, KotaMakassar Kutipan Akta Nikah Nomor 1367/78/II/2000 tanggal 25 Pebruari 2000bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeratai cukup dan cocokdengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuaiputusan No. 164/Pdt.G/2019/PA.BDDP. ...... eee eee eee eter eee eeaaeeeenee 6ketentuan pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 4040 K/Pdt/2001meminta ganti kerugian kepada Tergugat II atas kerugian yang telah ditimbulkanoleh Tergugat ;Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 BW (KUHPerdata),bahwa : Tiaptiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada oranglain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut ; danBahwa sesuai dengan Pasal 1367 BW (KUHPerdata), bahwa :" Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkankarena perbuatannya sendiri
TENAGA BARU Jalan Simpang Tenaga Selatan 69Malang, namun meskipun Penggugat telah berusaha menjelaskan dengan baikkepada Tergugat II tapi upaya ini tidak mendapat tanggapan positif dari paraTergugat ;Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka perbuatan Tergugat termasuk dalam perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, dan perbuatan Tergugat IItermasuk dalam perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Demak
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS EVI MARIANI GAUTAMA, SH, Sp N, MH
Terbanding/Tergugat III : Hj. MUSTOFIYAH
Terbanding/Tergugat IV : KPKNL SEMARANG
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DEMAK
119 — 77
PENGGUGAT Tidak Menguraikan secara Jelas Pemenuhan UnsurPerbuatan Melawan Hukum TERGUGAT II serta Tidak Menguraikan SecaraJelas dan Rinci Mengenai Bentuk Pertanggungjawaban TERGUGAT IlBerdasarkan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata.3.
Dalam ketentuan Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata yang dirujuk olehPENGGUGAT dalam meminta pertanggungjawaban TERGUGAT s.d.TERGUGAT IV tersebut adalah rumusan pertanggungjawaban yang bersifatumum dimana yang dikutip oleh PENGGUGAT adalah ketentuan Pasal1367 ayat (1) KUH Perdata, akan tetapi yang dirujuk adalah Pasal 1366 danPasal 1367 KUHPerdata, yang mana ketentuan pasal tersebut mengaturdua hal yang saling bertentangan.
Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam bukunya yangberjudul Hukum Perikatan (Law Of Obligations), Penerbit Pustaka Larasan,2012, Jakarta, Halaman 16:Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menentukan secara limitative siapaSiapa yang bertanggung jawab terhadap perbuatan orang yang menjaditanggungannya, yaitu:7.1.1. Tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak yang belumdewasa (Pasal 1367 ayat (2)).7.1.2.
Tanggung jawab majikan dan mereka yang mengangkat orang Iainuntuk mewakili suatu urusan (Pasal 1367 ayat (3));7.1.3.
Tanggung jawab guru sekolah dan kepala tukang terhadap muriddan tukangtukangnya (Pasal 1367 ayat (4)).Doktrin Hukum Rachmat Setiawan, S.H., dalam bukunya yang berjudulTinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Penerbit Bina Cipta,Cetakan Pertama, Bandung, 1991, Halaman 33:Pasal 1367 BW mengatur tentang pertanggungjawaban seseorangterhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh orang lain.
63 — 18
Menetapkan dan menyatakan harta bersama yang diperoleh selamaperkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi,berapa:1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA RISH warna Merah dengan nomorPolisi DP 1367 DR yang diperoleh selama perkawinannya dan sekarangdalam penguasaan Tergugat Rekonpensi dan jika Mobil tersebut dijual,dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah kurang lebih Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah);Untuk selanjrtaya disebut sebagai Obyek Sengketa: adalahharta bersama antara
Bahwa saksi mengatahui kalau mobil tersebut dibeli oleh ibuPemohon karena ibu pemohon yang menyampaikan ke saksi Bahwa mobil tersebut berwarna merah namun saksi tidak tahumereknya Bahwa mobil tersebut dibeli setelah 2 tahun pemohon danTermohon menikah Bahwa mobil tersebut dipakai oleh tergugat setelah Tergiugatberpisah tempat tinggal dengan PenggugatBahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh kuasaPenggugat mengenai harta bersama berupa satu unit Mobil Rush warnamerah Nomor Polisi DP 1367
Penggugattersebut dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut.Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalamkonvensi secara mutatis mutandis telah menjadi pertimbangan dalamrekonvensi dan selanjutnya penyebutan untuk Penggugat Konvensi menjadiTergugat Rekonvensi atau Tergugat sedang untuk Tergugat Konvensimenjadi Penggugat Rekonvensi atau Penggugat.Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi agardibagi harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:1 unit mobil Rush Nomor Polisi DP 1367
keterangan saksi mendukung dalildalil bantahan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 1tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrakhukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan/atauisteri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperolehsendirisendiri ataupun bersamasama;Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian saksi penggugatmaupun saksi Tergugat dapat disimpulkan bahwa Mobil Rush warna merahNo Polisi 1367
Penggugatdan Tergugat karena mobil tersebut dibeli pada waktu penggugat danTergugat sudah pisah temopat tinggal, lagi pula mobil tersebut dibeli olehorang tua Tergugat sehingga tidak sesuai dengan maksud pasal Pasal 35ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka,Majelis hakim berpendapa penggugat tidak dapat membuktikan dalildalilnyagugatannya bahwa obyek sengketa berupa Mobil Rush warna merah NoPolisi 1367
MARYAM
Tergugat:
1.Ibu FAUZIA
2.PT. MNC Finance Cab. Kota Pontianak, Kalimantan Barat
3.PT. Batavia Prosperindo Finance Kredit Mobil, Kantor Cab. Kota Pontianak
Turut Tergugat:
1.PT. MNC Finance Jakarta
2.PT. Batavia Prosperindo Finance Jakarta
75 — 16
Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakilbadan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum,dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 BW.c.
Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakilbadan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badanhukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 BW.c.
166 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
, peristiwaperampokan atau pencurian dengan kekerasan tersebut tidak termasukatau tidak disebabkan oleh kondisi force majeur sebagaimanadikemukakan oleh Tergugat, tetapi kejadian atau peristiwa dimaksuddisebabkan oleh kesalahan dan kelalaian mutlak karyawan Tergugat yangjuga merupakan tanggung jawab mutlak Tergugat sebagai atasan danmayjikannya;14.Bahwa perbuatan Tergugat di atas, jelas merupakan perbuatan melawanhukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 juncto Pasal1366 juncto Pasal 1367
(videPasal 1367 KUHPerdata);Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telahmemenuhi unsurunsur utama sebagaimana dimaksud dalam ketigaketentuan pasal tersebut di atas, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatantersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanyakerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatandengan kerugian;Oleh karena itu, Penggugat berpendapat bahwa kesalahan dan kelalaianyang terjadi merupakan akibat langsung dari proses atau cara kerjakaryawan
Putri Indonesia, Tergugat sudah selayaknya danseharusnya bertanggungjawab penuh atas penggantian klaim gantikerugian tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 284KUHD juncto Pasal 1365 juncto Pasal 1366 juncto Pasal 1367 KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata);15.Bahwa Penggugat bersamasama dengan PT.
28 — 5
Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPer): Seorang tidak saja bertanggung jawab untukkerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yangdisebabkan perbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan olehbarangbarang yang berada di bawah pengawasannya.Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan olehanakanak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa merekamelakukan
1.500.000; (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) x 2 = Rp.3.000.000; (Tiga Juta Rupiah) sehingga dengan demikian biaya pengobatan yangberalasan untuk dikabulkan adalah sebesar Rp. 3.000.000= (Tiga Juta Rupiah);4 Apakah semua kerugian Penggugat akibat perbuatan anak Tergugat tersebut dapatdibebankan kepada Tergugat selaku orang tua;Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwabenar Herbinanta Ginting adalah anak kandung Penggugat sehingga dengan demikianmaka berdasarkan Pasal 1367
adalah sah dalam pembuktian perkara ini dengandemikian maka petitum ini dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dipertimbangkan sebagai berikutbahwa sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa anak Tergugat yaituHerbinanta Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Penganiayaan terhadap Penggugat yaitu Yakin Bangun dan oleh karena Tergugatadalah orang tua kandung Herbinanta Ginting yang masih belum dewasa sehinggaberdasarkan Pasal 1367
280 — 138
Halini diatur dalam pasal 1367 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsiyang diajukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jawabannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi/ keberatan PARA TERGUGAT adalahkeberatan atas gugatan yang diajukan terhadap TERGUGAT II (H. SIRAD) sebab secarahukum tidak memiliki hubungan hukum dan permasalahan hukum sebelumnya denganPENGGUGAT (HJ.
TERGUGAT II adalah Orang tua (ayah) dari Terggugat I dan hal initelah dibenarkan oleh PARA TERGUGAT;Menimbang, bahwa Dalil PENGGUGAT yang telah dibenarkan PARA TERGUGATmenyatakan bahwa TERGUGAT I lahir tanggal 02 Juli 1998 dan saat ini masih berstatusMahasiswi, dalam memenuhi kebutuhan hidup TERGUGAT I seharihari masih menjaditanggungjawab TERGUGAT II hal ini sesuai dengan Ketentuan BAB X Pasal 45, 46, 47,48, dan Pasal 49 Undang Undang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Pasal 1367
Orang tua dan wali bertanggungjawab tentang kerugian yang disebabkan olehanakanak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukankekuasaan orang tua atau wali;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas hukum pidanauntuk pertanggungjawaban seseorang atas Perbuatan Melawan Hukum secara pidana tidakdapat digantikan oleh orang lain meskipun orang tuanya akan tetapi secara Perdataberdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata orangtua bertanggungjawabatas
SIRAD yang seluruh kebutuhan hidupnya masih dalamtanggungjawab TERGUGAT II maka berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) dan (2) KitabUndang Undang Hukum Perdata, maka akibat hukum perdata yang ditimbulkan olehTERGUGAT I termasuk menjadi tanggungjawab TERGUGAT II dengan demikianPetitum PENGGUGAT angka 7 patut untuk dikabulkan;Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.ldm20Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahakibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan
54 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Tergugat dan Tergugat Il telah melakukan perbuatan melawan hukum yang timbulakibat perbuatannya sebagaimana masuk dalam kualifikasi perbuatanmelawan hukum diatur dalam Pasal 1365 juncto 1367 (1) (2) Kitab UndangUndang Hukum Perdata dengan konsekuensi kewajiban untuk menggantikerugian yang timbul karenanya;Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugianitu mengganti kerugian tersebutPasal 1367 ayat (1) KUHPerdata berbunyi:Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkanperbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatanorangorang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barangbarang yang di bawah pengawasannya;Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata berbunyi:Majikanmajikan dan mereka yang mengangkat orangorang lain untukmewakili urusanurusan mereka, adalah bertanggung jawab tentangkerugian yang diterbitkan
9 — 0
Bahwa Penggugat adalah merupakan isteri sah dari Tergugat, dan telahmelangsungkan perkawinan tanggal 22 Juni 2002 di XxxxxxxxxxXXXXXXXx,Halaman dari 13 halamanPutusan Nomor 1421/Pdt.G/ 2014/PA.MdnKota Batam, hal ini sejalan dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan/dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXxxxxxxxxXxXxxxxxx tanggal 28 Juni2002 Nomor 1367/87/VII/2002 ;. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telahdikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, yakni :2.1.
Tahun 2008, tidak dapat dijalankan.Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat terkecuali posita nomor 10 dan petitumangka 3 dan 4 yaitu tentang hadhanah dinyatakan dicabut Penggugat dan tidakdipermasalahkan lagi;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti surat sebagai berikut:.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Batam;Nomor : 1367/87/VII/2002 Tanggal
1575 — 1027 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hologramisasi atau Kinegramisasi pita cukaitembakau atau rokok yang berdampak pada Hak Ekonomi suatu ciptaanhingga putusan berkekuatan hukum tetap;Menyatakan bahwa Tergugat Ill (tiga) melakukan Perbuatan MelawanHukum dengan menyetujui pengalinan Hak Cipta yang dikeluarkan DirjenHKI dengan Nomor 021812 dengan tanggal 26 November 2001 dariPenggugat kepada Tergugat III (tiga) padahal pada tanggal 6 Mei 2019,Penggugat telan memohon penundaan pengalihan Hak Cipta sesuaidengan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367
SusHKI/2020HKI dengan Nomor 021812 dengan tanggal 26 November 2001 dariPenggugat kepada Tergugat III (tiga) padahal pada tanggal 6 Mei 2019,Penggugat telah memohon penundaan pengalihan Hak Cipta sesuaidengan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata;14. Menyatakan Surat Pengalihan Hak dengan nomor HkKI.2.KI.01.0188tanggal 28 Mei 2019 tidak sah dan batal demi hukum;15.
1.KETUT SARINING
2.SA' DIYAH AMA
Tergugat:
PT. BPR BANK BULELENG 45 (PERSERODA)
113 — 61
dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas danjujur tentang karyawannya yang telah melakukan kesalahan/ melanggarstandar operasional prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugasnya yangmengatasnamakan Tergugat dan membuat Para Penggugat mengalamikerugian, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuanyang diatur dalam Pasal 7 huruf b UndangUndang Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) ;24.Bahwa sebagaimana tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan bunyiPasal 1367
(Vide bukti surat P 3).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana uraian tersebutdiatas, Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang ada untuk dapatmenyelesaikan dan menjawab keseluruhan permasalahan yang ada, sehingga yangmenjadi pertanyaan dalam substansi pokok perkara a quo adalah:1) Apakah Tergugat dapat dikenakan Pasal 1367 KUHPerdata atas perbuatanyang dilakukan oleh pegawainya (Putu Ayu Aryandrli) ?
Menimbang, bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, Majelis Hakimmempertimbangkan halhal sebagai berikut:Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN SgrBahwa secara normatif Pasal 1367 KUHPerdata menetapkan bahwaseseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkanperbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkanperbuatanperbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya ataudisebabkan barangbarang yang berada di bawah pengawasannya.
NamunPasal 1367 memiliki pengecualian sebagaimana disebutkan dalam fraseberikutnya yaitu tanggungjawab yang disebutkan diatas berakhir jika mampumembuktikan sebaliknya bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatanuntuk mana mereka seharusnya bertanggungjawab itu.Bahwa dalam menjalankan usahanya, Tergugat wajib menerapkan asasasasdalam hukum perbankan diantaranya asas kepercayaan (fiduciary principle)dan asas kehatihatian (prudential principle).
atas nama Putu Ayu Aryandri.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapatTergugat tidak melakukan kehatihatian dalam melakukan aktivitas perbankandalam bentuk pembinaan dan pengawasan yang intensif dan berkala sertaHalaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgrtidak menerapkan manajemen resiko dalam menjalankan fungsi perbankan,maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dikategorikan telah melakukankelalaian terhadap dana nasabahnya dan dikenakan Pasal 1367
7 — 0
1367/Pdt.G/2014/PA Pwr.
PUTUSANNomor 1367/Pdt.G/2014/PA Pwr.2 I %,) ,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:MMMMM binti MMMMM, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan buruh serabutan, bertempat kediaman di DukuhMMMMM, Desa MMMMM, Kecamatan MMMMM,Kabupaten Purworejo, sebagai PENGGUGAT;melawanMMMMM bin MMMMM, umur 50 tahun, agama Islam,
pendidikan SD tidaktamat, pekerjaan buruh serabutan, bertempat kediaman diDukuh MMMMM, Desa MMMMM, Kecamatan MMMMM,Kabupaten Purworejo, sebagai TERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober2014, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Purworejo dengan Nomor 1367
227 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3700 K/Pdt/2019kerugian yang dialami oleh Para Penggugat berdasarkan Pasal 1367,Pasal 1370 dan Pasal 1371 KUH Perdata yang merugikan Penggugat:.
Menyatakan Tergugat bertanggung jawab untuk mengganti kerugianyang dialami oleh Penggugat sampai V berdasarkan Pasal 1367, Pasal1370 dan Pasal 1371 KUH Perdata yang merugikan Para Penggugat;4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kKepada:a.
Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka danPemohon II berstatus Janda Cerai Hidup (Sesuai dengan Akta Cerai No.2900/AC/2015/PA.Clp, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap No.1367/Pdt.G/2015/PA.Clp, tanggal 24 April 2015);. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon denganPemohon Il telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Putri HanaNurhidayat, lahir di Cilacap, pada tanggal 09 Oktober 2016;.
8 — 1
Puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohondan Termohon terjadi pada O6 Agustus 2017, ketika itu Pemohonmenasehati Termohon untuk merubah sikaf akan tetapi bukan tanggapanbaik yang di terima Pemohon akan tetapi Termohon marahmarah kepadamemperdulikan hingga diajukan nya permohonan ini telah berlangsungselama lebih kurang tujuh hari;5, Bahwa Temohon pada tanggal 27 Agustus 2014 telah pernahmengajukan Gugatan Cerai terhadap Pemohon di Pengadilan AgamaPalembang yang teregister dengan Nomor 1367
6 — 4
BerdasarkanKutipan Akta Nikah No. 1367/170/VII/2006;2. Bahwa umur perkawinan atau lamanya perkawinan hingga saat ini adalahkurang lebih 10 Tahun;3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum pernahterjadi perceraian;Him. 1 dari 12 him. Put. Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Dpk10.11.Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMATBahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudahdikarunia 2 orang anak yang bernama :a. NAMA, usia 10 tahun;b.
Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan TergugatNomor 1367/170/VII/2006 tanggal 16 Juli 2006 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, telah bermaterai cukup dan telahdinazegelen Pos, kemudian telah dicocokan ternyata sesuai denganaslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;2.
- Tergugat
14 — 10
., tanggal08 Oktober 2018, dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009, Penggugat denganTergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram,sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah : 1367/105/XII/2009, tanggal15 Desember 2009;Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumahorangtua Tergugat di Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar, KecamatanAmpenan
Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1367/105/XII/2009,tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda P.2;B. Saksi :1.