Ditemukan 1350 data
196 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak ada penelitian dan dokumen akademis (bahkan olehKominfo) yang mempertanggungjawabkan relevansipenipuan, tindak kejahatan dengan kartu perdana;2. Ada atau tidaknya kartu perdana, penipuan dan tindakpidana akan tetap terjadi;Halaman 12 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3.Tindakan tersebut tentu. merupakan ranahnya penegakhukum;.
- Keputusan hasil fit and proper test merupakan keputusan tata usahanegara, akan tetapi Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengujikeputusan tersebut karena :- Keputusan tatausaha negara tersebut diterbitkan oleh ... [Selengkapnya]
">- Subtansinya tidak hanya berisi tindakan hukum sematan akan tetapi juga aspek-aspek lain non hukum seperti moralitas, profesionalitas, akademis
77 — 15
satu) Tahun ;Bahwa setelah melihat kontraknya Ahli tidak melihat sfesifikasi bahu jalan dansampai sekarang ahli belum melihat kontraknya ;Bahwa yang dimaksud bahu jalan menurut Pengertian Ahli adalah Beton yangdibangun dikiri dan kanan Jalan dan dalam proyek Badami Pangkalan menurutGambar ada bahu jalan tapi dilapangan bahu jalan ada yang kurang batu kerikilnyayaitu di segmen O dan ada yang tidak ada sama sekali batu kerikilnya di segmen Adan kalau kena hujan bisa tergurur oleh air ;Bahwa secara Akademis
Bahwa setelah ahli melihat kontraknya tidak melihat sfesifikasi bahu jalan dansampai sekarang ahli belum melihat kontraknya ;hwa yang dimaksud bahu jalan menurut Pengertian Ahli adalah Beton yangdibangun dikiri dan kanan Jalan dan dalam proyek Badami Pangkalan menurutGambar ada bahu jalan tapi dilapangan bahu jalan ada yang kurang batu kerikilnyayaitu di segmen O dan ada yang tidak ada sama sekali batu kerikilnya di segmen Adan kalau kena hujan bisa tergurur oleh air ;Bahwa tehnik sampling Menurut Akademis
89 — 67
satu) Tahun ;Bahwasetelah melihat kontraknya Ahli tidak melihat sfesifikasi bahu jalan dan sampaisekarang ahli belum melihat kontraknya ;Bahwa yang dimaksud bahu jalan menurut Pengertian Ahli adalah Beton yang dibangun dikiridan kanan Jalan dan dalam proyek Badami Pangkalan menurut Gambar ada bahu jalan tapidilapangan bahu jalan ada yang kurang batu kerikilnya yaitu di segmen O dan ada yang tidakada sama sekali batu kerikilnya di segmen A dan kalau kena hujan bisa tergurur oleh air ;Bahwa secara Akademis
setelah ahli melihat kontraknya tidak melihat sfesifikasi bahu jalan dan sampaisekarang ahli belum melihat kontraknya ; Bahwa yang dimaksud bahu jalan menurut Pengertian Ahli adalah Beton yang dibangun dikiridan kanan Jalan dan dalam proyek Badami Pangkalan menurut Gambar ada bahu jalan tapidilapangan bahu jalan ada yang kurang batu kerikilnya yaitu di segmen O dan ada yang tidakada sama sekali batu kerikilnya di segmen A dan kalau kena hujan bisa tergurur oleh air ; Bahwa tehnik sampling Menurut Akademis
67 — 14
satu) Tahun ;Bahwa setelah melihat kontraknya Ahli tidak melinat sfesifikasi bahu jalan dansampai sekarang ahli belum melihat kontraknya ;Bahwa yang dimaksud bahu jalan menurut Pengertian Ahli adalah Beton yangdibangun dikiri dan kanan Jalan dan dalam proyek Badami Pangkalan menurutGambar ada bahu jalan tapi dilapangan bahu jalan ada yang kurang batu kerikilnyayaitu di segmen O dan ada yang tidak ada sama sekali batu kerikilnya di segmen Adan kalau kena hujan bisa tergurur oleh air ;Bahwa secara Akademis
setelah ahli melihat kontraknya tidak melihat sfesifikasi bahu jalan dansampai sekarang ahli belum melihat kontraknya ;Bahwa yang dimaksud bahu jalan menurut Pengertian Ahli adalah Beton yangdibangun dikiri dan kanan Jalan dan dalam proyek Badami Pangkalan menurutGambar ada bahu jalan tapi dilapangan bahu jalan ada yang kurang batu kerikilnyayaitu di segmen O dan ada yang tidak ada sama sekali batu kerikilnya di segmen Adan kalau kena hujan bisa tergurur oleh air ;Bahwa tehnik sampling Menurut Akademis
62 — 124
Malut SofifiJakartadalam rangka mendampingi Gubernur Maluku Utara dalam rangkamenghadiri presentasi dan penyerahan naskah akademis sesuai SPPDNomor: 093/209/DPRD/PROV.M.U/2011 dan menerima uang sebesarRp. 17.500.000, sebagaimana tercantum dalam kwitansi tertanggal 15Juli 2011, dan saksi menerima uangnya ;Bahwa untuk perjalanan dinas dalam daerah SofifiKab.
Ni Putu Evy Widhiarini, SH., M.Hum.
Terdakwa:
Tsvetanov Radoslav Ivanov
438 — 702
Hp.08119631113.Ahli berhalangan hadir dipersidangan sehingga keterangannya dalamBAP dibacakan: Ahli menjelaskan tentang latar belakang pendidikan akademis yaituahli lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas GunadarmaJakarta pada tahun 1994 dan sejak bulan Februari 2002 s/d sekarang,dimana saya bekerja di Bank BNI Jakarta di bagian PemimpinKelompok Otorisasi & Pengendalian Fraud, yang tugas pokoknyamenangani kasus yang berkaitan dengan transaksi penyalahgunaanmaupun kejahatan yang berkaitan dengan
48 — 21
Malut SofifiJakartadalam rangka mendampingi Gubernur Maluku Utara dalam rangkamenghadiri presentasi dan penyerahan naskah akademis sesuai SPPDNomor: 093/209/DPRD/PROV.M.U/2011 dan menerima uang sebesarRp. 17.500.000, sebagaimana tercantum dalam kwitansi tertanggal 15Juli 2011, dan saksi menerima uangnya ;Bahwa untuk perjalanan dinas dalam daerah SofifiKab.
DENRI KASWORO, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD RAFII Als ARY HERNANDES Als UCOK Bin M. SYAFII .Alm
408 — 310
Bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme menjadi UndangUndang dinyatakan bahwa yang dimaksudHalaman 78 dari 91 halaman Putusan Pidana Nomor 927/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Timdengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelahkejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasiyang berkaitan Rancangan UndangUndang tentang Pemberantasan
DEDI SEPTYANTO,SH
Terdakwa:
WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT alias WIJAYA EXPRES alias TRANSPORTER alias ABU UMAR
248 — 1429
Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atauketerangan untuk melakukan kejahatan.Bahwa dalam menafsirkan suatu undangundang dalam ilmu hukumpidana dapat digunakan penafsiran secara historis, artinya ada suatudasar filosofinya sehingga suatu perbuatan dapat ditetapkan dalamundangundang.Sebagai contoh perundangundangan terorisme,menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUUHalaman 80 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utrtentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
179 — 32
Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penyampaian Perolehan Nilai Bakalcalon Hasil Seleksi Akademis Nomor : 141/021Pan.Pilwu/2019 tanggal28 September 2019, selanjutnya diberi tanda T14;5.
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.FITRIANI HASAN, SH.
5.IRWAN BAHARUDDIN, SH
6.ANDI HERNAWATI, S.H.
7.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
PT. LARAS BUMI RESOURCES DIWAKILI OLEH H. URAY IWAN PURNAWAN, S.E.
743 — 255
Mempelajari literatur akademis, pedoman, dan prosedur kerjayang berkaitan dengan keselamatan pertambangan mineral danbatubara;c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan yang terkait dengankeselamatan pertambangan mineral dan batubara;d. Menyipakan bahan bimbingan teknis yang terkait dengankeselamatan pertambangan mineral dan batubara;e.
HIU KOK MING
Termohon:
1.Ditreskrimum Polda Jatim
2.KEPALA BADAN RESERSE KRIMIMNAL POLRI
83 — 34
Teori pragmatis: dimana banyak saksinya secara pragmatis merupakan asasdalam UU Kekuasaan kehakiman dalam bahasa akademis efektif danefisien, yaitu Sederhana dan biaya ringan;bahwa organisasi sistem peradilan pidana memperhatikan kompetensi;bahwa semua perkara dilalui tahap penyelidikan kecuali tertangkap tangankarena penyelidikannya cepat tidak sampai dua puluh empat jam , barunaik ke penyidikan;bahwa penyelidikan harus ada sprint lidik dan ada perbuatan pidanasyaratnya minimum 2(dua) alat bukti
272 — 366
(Ahli Hukum Pidana), di depanpersidangan telah memberikan keterangan/pendapatnya dibawah disumpahsesuai dengan keahliannya pada pokoknya, sebagai berikut:Bahwa Ahli menerangkan sebagai Ahli berdasarkan surat dari DirReskrimsus Polda Metro Jaya Nomor: B/240/l/2018/Datro tanggal 11Januari 2019 perihal permohonan keterangan ahli hukum pidana dan suratpenugasan ahli terlampir.Bahwa Ahli bekerja di Fakultas Hukum Universitas Trisakti sebagai stafpengajar sejak tahun 2004 dengan jabatan akademis LektorBahwa
172 — 84
Dengan demikian UniversitasTrisakti sebagai Perguruan Tinggi Swasta tidak dilahirkan berdasarkan KeputusanPengurus Yayasan; Bahwa sejak saat masih bernama Universitas Res Publica Djakarta yang kemudiandibekukan, dan kemudian diganti nama menjadi Universitas Trisakti pada tanggal29 Nopember 1965 , bahkan hingga saat sekarang ini, sebagian besar kegiatankegiatan akademis Universitas Trisakti, berada di bangunan gedunggedung,termasuk gedung Rektorat yang berada di areal tanah seluas sekitar 7 hektar
TEDDY IRAWAN , SH., MH.
Terdakwa:
INDRA UTAMA als GUNTUR BIN ROHADI AMIN
304 — 62
Tim.Undang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalahpembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasiyang berkaitan Rancangan UndangUndang tentang Pemberantasan TindakPidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidanaterorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secaraterbatas namun penting artinya.
120 — 44
Kalaudalam suatu kasus tidak mengeluarkan penetapan dan tidak mengirim berkas tetapi iamelakukan permohonan kasasi dan mengirim berkas ke Mahkamah Agung berartipenafsiran Ketua Pengadilan Tingkat Pertama ini masih kewenangan Bahwa peranan Pengadilan untuk mengontrol apakah putusan eksekusi itu secarayuridis benar atau tidak, Pengadilanlah yang akan menyatakan itu sah atau tidak.Kalau Pengadilan menyatakan itu) sah maka harus di laksanakan; Bahwa dari segi akademis maksudnya mengenai alasanalasan
87 — 19
hukum adalah pemberi mandat;Terdakwa bersama anggota Tim Penelitian dan Peninjauan Lapanganyang melakukan penelitian dan peninjauan lapangan dasar acuanyaadalah Peta Bidang Tanah No. 460.3/07/KPT08/1998 Tanggal 30Desember 1998, dengan membuat berita cara hasil penelitian danpeninjauan lapangan tertanggal 19 Juni 1999, bukan KepmenhutbunNomor : 453/KPTSI/1999 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 1999;Kedudukan hukum Kepmenhutoun Nomor :453/KPTSI/1999 tanggal 17Juni 1999 masih menjadi perdebatan akademis
ADE AZHARIE, SH
Terdakwa:
NURDIN Alias AKUNG Bin TOYYIBIN.
187 — 98
selesaidilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidanatersebut.Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RINo.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUNo.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadiHalaman 63 dari 82 Putusan Pidana Nomor 574/Pid/Sus/2020/PN.Jak.Tim.UndangUndang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalahpembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis
1.Moh. Supriyono
2.Nur Fatoni
3.Nur Hasyim
Tergugat:
Bupati Kendal
211 — 80
Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Bupati KendalNomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata CaraPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di KabupatenKendal diatur bahwa metode seleksi untuk tes kompetensidasar/tes kompetensi akademis dan tes kompetensi bidangmenggunakan Computer Assisted Test (CAT);b.