Ditemukan 1272 data
318 — 346
TurutTerbanding Il/ Turut Tergugat, tanggal 13 Januari 2015, Nomor:AHUAH 01.06 73, yang mencatat Perubahan SusunanPembina, Pengawas, dan Pengangkatan Kembali PengurusYayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswe Indonesia tetapsah dan mempunyai kekuatan hukum.Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Terbanding/Penggugat akan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selaindan selebihnya, sehingga Terbanding/ Penggugat akan dihukumuntuk membayar biaya perkara yang akan termuat dalam amarputusan ini.Bahwa berdasarkan ulasan
169 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGUS MUHARAM dengan perkaraa quo yang dari ulasan Hakim menunjukkan telah menyimpulkanperkara tidak ada kaitannya, padahal jelas dalam dakwaan disebutkanbersamasama antara Terdakwa dalam perkara a quo dengan H.AGUS MUHARAM dan kasus posisi dalam kedua perkara tersebutadalah sama dan terkait, bahkan Hakim telah menggunakan sebagaidasar pertimbangan menentukan perbuatan melawan hukum yangdilakukan Terdakwa, sedangkan keterangan Terdakwa dan saksimahkota H.
ALPON SARAGIH
Tergugat:
1.RAMLI SIHOTANG
2.MARIANUS SIHOTANG
Turut Tergugat:
1.SALMON DAMANIK
2.Kepala Desa Parbuluan VI
153 — 138
., perbedaanTergugat dan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanya tunduk pada isiHalaman 11 dari 108 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sdkputusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat tidak melakukansuatu (perbuatan) (httos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1976/menetukankwalifikasi).
69 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekhilafan Judex Facti dalam pertimbangannya tentangmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;1.Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbanganJudex Facti tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,sebagaimana tertuang pada halaman 197 alinea 2, halaman 200alinea 2, halaman 201 alinea 204 alinea 1 dan 2, halaman 205,yang dalam ulasan hukum pada memori kasasi ini, PemohonKasasi tidak
258 — 148
Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan olehpenyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulukepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalamankerja personil inti dan/atau spesifikasi peralatan yangdiusulkan beserta ulasan perubahand. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/pengantianpersonil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkane.
99 — 26
Menurut KamiPenasihat Hukum Para Terdakwa, unsur setiap orang harus dihubungkan denganperbuatan selanjutnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana ataukahtidak, dan kalau unsurunsur lainnya terpenuhi barulah unsur setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti.Setiap Orang sesungguhnya bukanlah unsur, akan tetapi dalam perkembanganpraktek Pengadilan, kata setiap orang atau dalam KUHPidana dikenal dengan istilahbarang siapa menjadi bahan ulasan baik oleh Kejaksaan maupun Pengadilan.Barang
542 — 215
berdasarkan dalil dari Penggugat dibelioleh Tergugat VI, atas perintah dari Penggugat sendiri, dan menggunakan kartukredit daripada Penggugat sendiri, dengan nama tamu pada voucer tersebut jugaadalah nama Penggugat sendiri (bukti surat P2 dan P3), sehingga dengandemikian walaupun Tergugat VI yang membeli atau melakukan pembayaranterhadap voucer tersebut, namun tetap akibat dari hal itu Penggugatlah yangmerasa telah dirugikan oleh ketidakberhasilan penukaran voucer tersebut, dengandemikian sesuai dengan ulasan
202 — 38
yang sehat, UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan,serta Instruksi Presiden RI jo SEBI No. 13/26/DPNP tanggal 30 Nopember2011 sebagai perbaikan SEBI No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011,TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill, sehingga secara melawan hukum,TERGUGAT diduga keras telah melecehkan serta memilihmengorbankan penyimpan dana minor demi membebaskan TERGUGAT IIdan terlepasnya TERGUGAT Ill yang notabene merupakan bank papanatas dunia agar terlepas dari jeratan dan sanksi hukum.Berdasarkan fakta, ulasan
ZAENAL ABIDIN SIMARMATA, SH
Terdakwa:
ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO Bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc
421 — 261
tersebut di atas, Penuntut Umum dalamperkara ini berpendapat bahwa Pledoi terdakwa haruslah tidak diterima atausetidaktidaknya haruslah dikesampingkan Selain itu, uraianuraian Pledoitersebut tidak memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untukmenopang bangunan pengertian dalam mementahkan Surat Dakwaan danSurat Tuntutan dari Penuntut Umum.Setelahn mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik), makaterdakwa melalui penasehat hukumnya menanggapi (duplik) yang padapokoknya adalah;Bahwa dalarn ulasan
150 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 6 PK/PID.SUS/2017I.45.1.46.Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata junctoPasal 15 ayat (3) Kontrak dihubungkan dengan Tabel 4 dan Tabel 6di atas serta dikaitkan dengan BB Jaksa/Penuntut Umum Nomor 31,32, 33, 34, 35 yang mana Addendum tidak pernah dibantah atauditolak oleh saksisaksi dan jumlah nilai Kontrak tidak pernahberubah bahkan diakui dan dijadikan dasar pelaksanaan pekerjaansampai adanya audit klaim 2010 oleh BPKP Perwakilan Balimaupun audit BPKP Perwakilan NTB ;Bahwa dengan ulasan
120 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari ulasan itu memegang disini bukanlah berarti bendatersebut dipegang secara nyata oleh genggaman tangannya, akan tetapibenda tersebut berada dibawah kekuasaannya sebagai miliknya, sehinggaada pengaruh kekuasaan yang demikian besar terhadap suatu benda,seperti misalnya memindah tangankan, menggeser letak, merusak dantindakan hukum lainnya.
171 — 81
dengan aslinya, tanda tangan pada lembarpertama scan)Halaman 38 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/PN Dpk58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.P57P58P59P60P61P62P63P64P65P66P67P68P69P70P71P2P73Risalah Rapat Presentasi/Pemaparan ANDAL Rencana PengelolaanLingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Hidup (RPL) ProyekApartemen Cordoba Grand Zamzam Towers Depok (Senin, 18 Mei 2015) ;(sesuai dengan aslinya, daftar hadir copy dari copy)Rekap Penjualan Apartemen Cordoba; (Sesuai dengan aslinya)Ulasan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SYAFRIL SH
581 — 400
dari satu sisi saja yakni ambisi JPU untuk menyatakanterdakwa/pembanding bersalah tanpa memahami danmendalami apa yang menjadi latar belakang keterlambatanpenyelesaikan konflik dengan masyarakat tersebut padahaljudex Factie adalah instrument negara yakni badan peradilanyang sering menangani permasalahan tanah di indonesia dantentu sangat faham dan mafhum bagaimana sulitnya dankerasnya penyelesaian konflik dengan masyarakat tempatan.Halaman 181 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBRBahwa ulasan
majelis hakim dalam pertimbangan hukumnyayang selalu menitik beratkan pada pernyataanterdakwa/pembanding yang menyatakan bahwa lahan tersebuttidak pernah dianggap sebagai lahan perusahaan adalahmerupakan ulasan yang sangat tidak rasional dan monotonsehingga bisa dianggap sebagai argumentasi hukum yangbertentangan dengan kaidahkaidah hukum yang berlaku,Bahwa terdakwa /pembanding dalam menyampaikan mengenailahan yang dikuasai masyarakat tidak dianggap sebagai lahanperusahaan bukan tanpa alasan yang
153 — 58
disebutkan disita saja barang barangnya;Bahwa pembeli di Tokopedia tidak ada mennayakan barangbarang tersebuttidak ada izin edarnya karena di deskripsinya tidak ada public warning;Bahwa setelah saya minum kapsul extra binahong, segar dan tidak ada efeksampingnya sampai saat ini;Bahwa tidak ada efek samping;Bahwa Terdakwa sebelumya riset dahulu di Tokopedia dan Terdakwa baca diulasanulasan di Tokopedia jika tidak ada komentar komentar negatif terkaitkonsumsi obat obatan tersebut;Bahwa BPOM bisa membaca ulasan
NURMALINA HADJAR,S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD JIMMY GOH MAHSUN,BAcc
168 — 136
Putusan Nomor 153 Pid.B/2021/PN GnsBahwa periode tersebut Saksi laksanakan dari tahun 2009 sampai dengantahun 2015;Bahwa Saksi pada awalnya tidak tahu keterangannya dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut, karena Saksi hanya melaksanakantugas yang tertera didalam ruang lingkup kesepakatan yang dibuat;Bahwa berdasarkan perikatan Antara BDO Konsultan Indonesia dengan GMPNomor G1015/FR19BKI/003/092019 yang ditandatangani tanggal 13September 2019 yang isinya menyatakan bahwa memberikan ulasan
pengeluaranpengeluaranyang dikeluarkan oleh Terdakwa yang tidak dapat dijelaskan; Bahwa pada saat Saksi melakukan audit, ada lima orang auditor dalam satuteam audit pada saat itu tetapi Saksi hanya satu kali itu Saja melakukan audit; Bahwa yang Saksi lakukan pada saat audit, berdasarkan perikatan AntaraBDO Konsultan Indonesia dengan GMP Nomor G1015/FR19BKI/003/092019Halaman 113 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gnsyang ditandatangani tanggal 13 September 2019 yang isinya menyatakanbahwa memberikan ulasan
Terbanding/Tergugat I : Tuan Asmawi Bin Kodir Als. Asmawi Modir
Terbanding/Tergugat II : Tuan Muchtar Bin Napih Als. Muchtar
Terbanding/Tergugat III : Tuan Aseffudin selaku ahli waris dari Sanan Bin Napih
Terbanding/Tergugat IV : Ahli Waris Alm. H. IMAN BIN MILAN, yaitu Ny. Ibun Binti H. Iman, Ny. Lia Binti H. Iman, Ny. Suni Binti H. Iman, Ny. Hj. Sanih Binti Kuruh, dan Tuan H. Amjah Bin H. Iman,
Terbanding/Tergugat V : Tuan Soemali Soenanta
Terbanding/Tergugat VI : P.T. Kilap Propertindo
Terbanding/Tergugat VII : Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VIII : PPAT Notaris Daisy Rosalina Suniadji, S.H.,
Terbanding/Tergugat IX : PPAT Notaris Helmi, S.H.,
Terbanding/Tergugat X : Bank Panin
Terbanding/Tergugat XI : Wali Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat XII : Camat Kecamatan Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat XIII : Lurah Pekayon Jaya
Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II Ditjen Pajak Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan PBB Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia PUPR
Terbanding/Turut Tergugat III : P.T. Jasa Marga Persero Tbk
110 — 63
Bahwa Termohon Banding VI menolak setiap dan seluruh dalil Memori21.Banding Pemohon Banding dahulu Penggugat dalam bagian Memori BandingPemohon Banding mengenai ulasan kembali Gugatan Perbuatan MelawanHukum, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TermohonBanding VI;Bahwa Termohon Banding tidak akan menanggapi dalil dalil pengulangankembali dari Memori Banding Pemohon Banding yang diambil dariGugatannya, karena sudah cukup jelas terurai dalam Gugatan PemohonHalaman 102 dari 112 Putusan
113 — 294
agar Majelis Hakim perkara a quo juga berhati21hati dan meneliti dengan seksama kolom masa kerja PKWTGugatan Para Penggugat, karena berisikan data yang tidaksesuai dengan faktasebenarnya, sehingga memohon agarMajelis Hakim untuk MENOLAK SELURUHNYA..BAHWA karena isi Gugatan Para Penggugat yang tidak jelas,berbelitbelit dan kontradiksi telah dijawab oleh Tergugat, dansecara rincinya akan diuraikan pula pada halaman berikutnya,maka menjadi tidak efisien apabila Tergugat membahasnya satupersatu pada Ulasan
79 — 13
SoedarsonoKota Pasuruan menjabat sebagai Kepala Instalasi Farmasi sejak 1 Pebruari 2012 ;eBahwa Tugas saksi berdasarkan SK Pengangkatan Direktur RSUD dan SK nomorlupa tanggal Pebruari 2012 adalah : e Membuat ulasan ketersediaan perbekalan farmasi di RSUD ;e Menerima perbekalan farmasi dari distributor ;e Menyimpan perbekalan farmasi di gudang farmasi ;e Mendistribusikan perbekalan farmasi keruanganruangan rawat, poli danpelayanan resep kepasien ;e Melaporkan penggunaan perbekalan farmasi kepada Direktur
660 — 375
Namun sayang seribu sayang,dalam Putusannya, Termohon Pembatalan II hanya memeriksa BuktiP6 tersebut secara sekilas saja dengan ulasan minim danpertimbangan hukum yang dangkal serta hanya bersandarkan padakeyakinan, kemungkinan, asumsi atau anggapan semata, PADAHALPerkara Arbitrase tersebut bukanlah perkara pidana yang didasarkanpada unsur keyakinan hakim, tetapi perkara perdata yangpembuktiannya tunduk pada asasasas dan acara pembuktian formil.Dangkal dan minimnya pertimbangan Majelis Arbiter TermohonPembatalan
193 — 43
I sampai dengan XXI. 2 tersebut berisi beritaulasan dari harian koran tersebut tentang adanya Mafiagate Lembaga Peradilan110Malang, berita ulasan mana yang kebenarannya menurut hukum di persidangantidak pernah ada dibuktikan, lagi pula bukti ini tidak ada relevansinya yang dapatmendukung dalil gugatan Penggugat Rekonpensi sehingga dengaidemikian buktiPR.