Pasal 127 ayat (2) yangkami kutip sebagai berikut:Pasal 87 ayat 1 UUPT:Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diambil berdasarkanmusyawarah untuk mufakat;Yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat adalah hasilkesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakilidalam RUPS;Pasal 125 ayat 7 UUPT:Dalam hal pengambilaihan saham dilakukan langsung dari pemegangsaham, ketentuan dalam Pasal 125 ayat 5 dan ayat6 tidak berlaku;Pengambilalinan saham dalam perseroan langsung dari pemegang

Jkt.PiKomosaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa Direksi berwenang membuat keputusan yang sekaligusmewakili perseroan di dalam pengadilan.

Komisaris bertugasmelakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi.Sedangkan RUPS memiliki semua kewenangan yang tidak dimilikiatau diberikan kepada Direksi maupun Komisaris;Bahwa RUPS ada 2 (dua), yaitu RUPS Tahunan yang dilaksanakanberdasarkan inisiatif Direksi dan Dewan Komisaris dan RUPS LuarBiasa yang dilaksanakan berdasarkan adanya Pemohon yangmewakili pemegang saham dan dapat karena permintaan DewanKomisaris;Bahwa RUPS selalu dilaksanakan oleh Direksi dan apabila terjadipertemuan seluruh

, tetapi dimungkinkan juga tidak didahuluidengan RUPS;Bahwaakta notaris yang menyatakan sebagai alat bukti yang sah itu diperbolehkan, biasanya dalam akta notaris selain peristiwa biasa disebutjuga tentang biayanya;Hal. 45 dari 69 halaman, Pts.

Pacific Royale Airways No. 20 tertanggal 9 Oktober 2012 danAkta Jual Beli Saham No. 21 tanggal 9 Oktober 2012 terdapat unsurpemaksaan serta tidak terpenuhinya syaratsyarat RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) maka terhadap Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Di Luar Rapat PT.

Bahwa berdasarkan UndangUndang No.1 tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas Pasal 68 ayat (1)(2);(1)Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilankepada pemegang saham.(2)Dalam halhal tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar,pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatdilakukan oleh Komisaris.Dan Pasal 69 ayat (1)(6);(1)Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.(3) Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan

dalam 2(dua) surat kabar harian.halaman 6 dari 46 putusan Nomor 8/PDT/2021/PT YYK(4) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai haridilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan.(5) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud dalam ayat (4) kepada pemegang saham secara cumacuma.(6) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuansebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), keputusan tetapsah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yangmewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengansuara bulat.Bahwa PARA PENGGUGAT (Clemens Eko Hadiputro dan MyraPurnamasarl) sebagai pemilik 100 (Seratus) lembar saham pada NV.Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy, tidak pernah menerimasurat pemanggilan dan/atau pemberitahuan mengenai akandilaksanakannya RUPS.Maka RUPS yang diadakanoleh TERGUGAT (Sukrisno Wibowo)tertanggal

Bahwa RUPS yang diadakan oleh TERGUGAT (SukrisnoWibowo) tertanggal 23 Desember 2000 tidak sah dan batal demihukum, maka likuidasi yang dilakukan oleh TERGUGAT (SukrisnoWibowo) dan Alm. Toni Satriono Surahmat secara sepihak dan diamdim juga harus dibatalkan dan/atau batal demi hukum.25. Bahwa dalam Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember2000, TERGUGAT (Sukrisno Wibowo) menyatakan bahwadirinyabertindak sebagai kuasa dari NV.

JBBM) yangmenyebutkan persetujuan RUPS untuk mengalihaknsebagian Saham dari Edward Dirk Nicolaas Helanthalaman 20 dari 46 putusan Nomor 8/PDT/2021/PT YYKMuller atau anggota keluarga lain kepada GijsbertusClemens Fransiscus Wilmink .

Daerah Maluku.16. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku.18. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pemb. Daerah Maluku.19. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.20. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.21. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pemb. Daerah Maluku Tahun 2013.22. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.24. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.25. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT.

BPDM/2014, saksi juga tidak mengetahuinya;Bahwa setahu saksi RUPS diatur di dalam UU Perseroan Terbatas dimana dalamUndangundang tersebut ada dua jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPSLuar Biasa. Di dalam UU Perseroan Terbatas setahu saksi tidak ada disebutkanmengenai RUPS Terbatas;Bahwa selama ini yang ada hanya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,sedangkan RUPS Terbatas baru saksi ketahui saat adanya Keputusan RUPSTerbatas No : 01/RUPST/PT. BPDM/2014.

diatur di dalam Anggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatasdimana dalam Undangundang tersebut ada 2 jenis RUPS yaitu RUPS Tahunandan RUPS Luar Biasa.Bahwa dalam UU PT Tidak ada disebutkan mengenai RUPS Terbatas, hanyaRUPS sebagaimana yang saksi sebutkan pada poin 30Bahwa selama ini yang ada hanya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,sedangkan RUPS Terbatas setahu saksi tidak pernah ada197Bahwa hasil pembicaraan dalam RUPS dituangkan dalam bentuk SuratKeputusanBahwa kalau Berita Acara Negosiasi Harga tidak

setiap akhir bulan april, dan RUPS Luar biasa yangdapat dilaksanakan sewaktuwaktu diluar RUPS wajib.

Bank Maluku hanya dikenal 2(Dua) forus RUPS yaitu, RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sedangkanmengenai RUPS Terbatas tidak diatur dalam Anggaran Dasar.

Terbatas setelah beliau tiba di Ambon; Bahwa sebelum keputusan RUPS Terbatas tersebut ditandatangani oleh Gubernur,Saudara PETRO TENTUA dan FREDDY SANAKY sudah berproses, dalam artianSurat Keputusan RUPS Terbatas PT.

Bahwa perbuatan dimaksud untuk mewakili Kedua anak tersebutuntuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.ADHISATYA PROPERTY dan PT.ADHISATYA ENERGY yang akandilaksanakan dalam waktu dekat;7.

Menetapkan menunjuk Para Pemohon (SUKA ADHISATYABin H.SUKAWI S, SH dan HAYFA Binti MUHAMAD AHMAD) untukmewakili anakanak PARA PEMOHON yang masih dibawah umur dalammelakukan Perbuatan Hukum, menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.ADHISATYA PROPERTY dan PT.ADHISATYAENERGY;4.

tahun dan Shyabelita AishyamalkiaAdhisatya, perempuan berumur 6 (enam) tahun, anakanak tersebut berada dibawah pengasuhan para Pemohon dan oleh karena anakanak tersebut masihdibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka paraPemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalianatas anakanak tersebut, knususnya untuk melakukan tindakan hukum berupapenandatangan Akta Akta yang diperlukan kaitannya dengan kepemilikansaham dan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

tersebut berada di bawahpengasuhan serta tinggal bersama dengan para Pemohon; Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebutdalam kondisi sehat dan terawat dengan baik; Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebutselama dalam pengasuhan para Pemohon; Bahwa tujuaan Pemohon mengajukan permohonan perwalianadalah untuk khususnya untuk melakukan tindakan hukum berupapenandatangan Akta Akta yang diperlukan kaitannya dengankepemilikan saham dan untuk menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

(lima ratus juta rupiah) dari pihak kedua sebagaibiaya pengurusan Regulated Agent dan biaya operasional:;e pihak pertama akan menjual sahamsaham perseroan milik pihakpertama sebanyak 3.060 (tiga ribu enam puluh) lembar sahamkepada pihak kedua dengan cara akuisisi, dengan harga sebesarRp. 2.000.000.000, dua milyar rupiah);e penjualan sahan dan akuisisi ini dilaksanakan secara bersamaandengan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yangdilaksanakan bersamaan dengan rapat umum pemegang saham(RUPS

Bahwa didalam pasal 3 perjanjian kerjsama nomor 03 disebutkanperjanjian kerjasama Nomor 03 harus segera dilaksanakan perubahankepengurusannya paling lambat pada tanggal 13 Maret 2017 dan setelahseluruh tahapan proses dan administrasi RUPSLB/RUPS dilaksanakan,maka pinjaman dana dalam bentuk Pinjaman Modal, biaya praOperasional sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), sertaakuisisi dan jualbeli saham sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar) akandisediakan dan diserahkan oleh pihak kedua kepada

pihak pertama (dalamini akan diserahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT) paling lambatHalaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 711/Pdt.G/2017/PN JKT.SELdalam waktu 7 (tujuh) hari setelah RUPSLB/RUPS dan jual beli sahamdilaksanakan;9.

Pertamina Dana Ventura ("RUPS Luar Biasa PDV"), makaPenggugat memberi tahu pihak pihak lain yang terkait dalamKesepakatan BI tanggal 4 Maret 2005 mengenai keputusanhasilRUPS Luar Biasa PDV tentang sikap yang ditempuh Penggugatterhadap syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Bltanggal 4 Maret 2005 ;Bahwa dengan bahasa yang jelas dan runtun dalampemberitahuan itu telah dijelaskan kepada semua pihak yangturut serta dalam Kesepakatan BI tanggal 4 Maret 2005,bahwa Penggugat bersedia ikut dalam

Permintaan Turut Tergugat IV itu) dengan tegasditolak Penggugat karena tidak sesuai atau menyimpang daripersetujuan Komisaris dan keputusan RUPS PDV yang telahdiberikan kepada Penggugat ;Bahwa penolakan Penggugat mengubah Pernyataandan Kesepakatan tanggal 14 Maret 2005 menimbulkan reaksiyang luas dari berbagali kalangan, maupun berbagaikonsekuensi.

No. 1216K/Pdt/2010kesepakatan a quo untuk mendapat persetujuan dari DewanKomisaris dan RUPS PDV.

Namun setelah meneliti lebih rincisyarat dan ketentuan yang diatur dalam KesepakatanPertemuan BI tanggal 4 Maret 2005, maka Dewan Komisarismaupun RUPS PDV tidak dapat memberi' persetujuan yangdimintakan ;Bahwa alasan yang utama yang mendasari keputusanDewan Komisaris dan RUPS PDV adalah karena KesepakatanPertemuan BI tanggal 4 Maret 2005 sama sekali tidak memberiperlindungan yang hakiki terhadap upaya pengembalianinvestasi Penggugat.

Kesepakatan a quo dirasakan sangattendensius memprioritaskan penyelamatan BPI daripadapengembalian investasi Penggugat ;Bahwa tidak diberikannya persetujuan oleh DewanKomisaris maupun RUPS PDV a quo telah disampaikan Penggugatkepada Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, maupun TurutTergugat V ;Bahwa setelah pemberitahuan a quo, maupun setelahlampau waktu tanggal 28 April 2005 yang disyaratkan dalamPokok Pokok Kesepakatan BI tanggal 26 April 2005 sebagaibatas akhir bagi Penggugat untuk memperoleh

KTE untukmenghadiri RUPS PT. KPC.17.Surat tanggal 24 April 2006, No. 025/A3/KTE/04/06, Dirut PT.KTE menyampaikan kepada Dirut PT. KPC tentang tambahanAgenda Pembahsan RUPS, diantaranya rencana penjualan 5 %saham PT. KTE.18.Surat tanggal 26 April 2006, surat Direktur PT. KPC kepadaDireksi PT. KTE Npo. 44/KPC/IV/06 tentang Agenda RUPS LuarBiasa PT. KPC termasuk rencana penjualan saham 5 % milik PT.KTE.19.Surat tanggal 20 April 2006, Notulen RUPS PT.

KTE (Keputusan ParaPemegang Saham),tanggal 24 November 2009 ;RUPS PT. KTE 57 Januari 2010, laporan keuangan PT. KTE,RUPS setuju, salah satunya untuk Rencana PT. KTEmemberikan pinjaman kepada Pemkab Kutim sebesar Rp. 50milyar dari keuntungan perusahaan tahun 2008 ;Laporan Auditor Independen Kantor akuntan Publik Purwantana,Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Yaoung), Keuangan PT.

KPC tentang tambahanAgenda Pembahsan RUPS, diantaranyarencana penjualan 5% saham PT. KTE.Surat tanggal 26 April 2006, surat DirekturPT. KPC kepada Direksi PT. KTE Noo. 44/KPC/IV/06 tentang Agenda RUPS Luar BiasaPT. KPC termasuk rencana penjualan saham5 % milik PT. KTE.Surat tanggal 20 April 2006, Notulen RUPSPT. KTE, hasil RUPS mengangkat AnungNugroho dan Apidian Triwahyudi masingmasing selaku Dirut dan Direktur PT.

KTE tanggal 26Oktober 2009;e Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT.KTE (Keputusan Para PemegangSaham),tanggal 24 November 2009 ;e RUPS PT. KTE 57 Januari 2010, laporankeuangan PT. KTE, RUPS setuju, salahsatunya untuk Rencana PI. KTEmemberikan pinjaman kepada Pemkab Kutimsebesar Rp. 50 milyar dari keuntunganperusahaan tahun 2008 ;e Laporan Auditor Independen Kantor akuntanPublik Purwantana, Sarwoko & Sandjaja(Ernst & Yaoung), Keuangan PT.

DianFortuna Erisindo TIDAK PERLU MEMINTA PERSETUJUAN RUPS. Halini Sesuai dengan ketentuan pasal 02 ayat (3) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Seandainya perbuatan direktur utama PT.

Dian Fortuna Erisindo,dimana dalam gugat perlawanannya mempersoalkan Jual Beli obyeksengketa tidak sah karena belum ada ijin RUPS. Artinya merekamenganggap tindakan Direktur Utama telah melampaui kewenanganlUltraVires.

Dian Fortuna Erinsindo) melalui RUPS luarbiasa pada tanggal 31 Maret 1997.

H Iskandar sebagaiDirektur Utama PT DIAN FORTUNA ERISINDO dilakukan rapat umumpemegang saham luar biasa (RUPS) dengan acara penjualan lembar saham,pengunduran diri SOEPRIHARSIH selaku PELAWAN, masuknya persero baru,pengalihan saham dan perubahan susunan pemegang saham dan perubahansusunan perseroan;Bahwa rapat pemegang saham luar biasa (RUPS) diatas sama sekali tidakmengatur perbuatan hukum penyetoran tanah obyek sengketa yang perolehanhaknya atas nama alm. H.Iskandar menjadi atas nama PT.

DIAN FORTUNAERISINDO;Bahwa disamping itu dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS)dengan menghubungkan ahli waris sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikansaham atas nama aim. H.

Bahwa melalui RUPS PT. Rumah Sakit Haji Jakarta AktaNo. 17 Tanggal 14 Maret 2007, oleh Yualita Widyadhari,SH, Notaris di Jakarta jo Keputusan Dewan Komisaris PT.Rumah Sakit Haji Jakarta No. 001/DK/RSHJ/SK/III/ 2007tanggal 15 Maret 2007 jo Keputusan Menteri Agama RI No.64 Tahun2007 tanggal 13 Juli 2007, telah ditentukan sebagaiBOrikKUtt ( see sees sens seme 3Pelaksana Harian Direksi Penggugat adalah dr.

Jakarta Timur No.03/Pdt.P/RUPS/2007/ PN.Jkt.Tim tanggal 3 Maret 2008atas permohonan dari Pemda DKkKI Jakarta ;Bahwa Penetapan PN.

Jakarta Timur No.03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim tersebut telah terdapatkekhilafan dalam penerapan hukumnya, yaitu~ = mengenaiPasal 80 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas, yaitu) tidak memanggil Komisaris dan Direksiuntuk didengar keterangannya, dan salah pihak yaituDepartemen Agama dijadikan sebagai Termohon padahalbukan sebagai Pemegang Saham lagi melainkan BadanPengelola Dana Abadi Umat (BPDAU), oleh karenanya padatanggal 19 Maret 2008 (sebelum kedua RUPSLB dilakukan)telah diajukan

Moeseno :Bahwa RUPSLB oleh Pemda DKI Jakarta adalah merupakanNotulen sehingga pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2008tidak mungkin didaftarkan pada Tergugat karena harusdibuatkan terlebih dahulu) Akta Pernyataan KeputusanRapat oleh Notaris dalam hal ini Rumonda Kesuma Lubis,SH; Bahwa Pemda DKI Jakarta tidak sepenuhnya melaksanakanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo.03/Pdt.P/RUPS/2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 3 Maret 2008khususnya diktum angka 2 huruf f yang berbunyi : Ketua Rapat adalah Komisaris

Nomor 256 K/Pdt/2016sebagaimana dituangkan dalam Akta No.264 dan Akta No.265, yangdibuat oleh/di hadapan Tergugat III;Pada tanggal 8 Desember 2010 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT. Guna Kadota Manunggal, yang dipimpin olehTergugat Il. Dalam Rapat tersebut beliau mengusulkan dilakukannya :1) Perubahan Nama Perusahaan dari PT. Guna Kadota Manunggalmenjadi PT. Kadota Textile Industries dan 2) Perubahan Nama SuntechKadota Co. Ltd. menjadi Kadota Co.

Selanjutnya, padatanggal 21 Februari 2011 RUPS Luar Biasa PT.Kadota Textile Industriestelah menyetujui penjualan seluruh saham milik Tn. Otong Tjandradinatakepada Aoyama Sangyo Co. Ltd., sebagaimana dituangkan dalam AktaNo. 167 dan Akta No. 168, yang dibuat oleh/di hadapan Tergugat III;Dan pada tanggal 12 Juli 2011 RUPS Luar Biasa PT. Kadota TextileIndustries kembali menyetujui penjualan selurun saham milik PT. Insansandang Internusa kepada Aoyama Sangyo Co.

Ltd.: 28 %:Selain penjualan saham tersebut di atas, RUPS juga telah menyetujuiPerubahan Susunan Pengurus Perseroan menjadi:Presiden Direktur : Tn. Kazuto Hayashi;Direktur : Tn. Shankar Sunderdas Manghwani;Direktur : Tn.Alvosius Gunawan;Presiden Komisaris : Tn. Motohiro Aoyama;Komisaris : Tn. Naren Manghwani:Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt/201610.Komisaris : Ny.

,M.H., Notaris di Karawangadalah sah dikarenakan diambil berdasarkan kuorum lebih dari 50 %Pemegang saham (yaitu 64%) yang mana hal tersebut telah sesuaidengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Akta Pendirian PerseroanNomor 73 tertanggal 26 April 1996 jo Pasal 10 ayat (1) huruf a AktaPernyataan Rapat Nomor 33 tertanggal 29 Agustus 2008 jo Pasal 86Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;Bahwa dalam RUPS aquo, keputusan RUPS ditandatangani olehPemohon Kasasi dahulu Pembanding

I/Tergugat yang mewakili KadotaCo.Ltd (86% saham) dan Tn.Motohiro aoyama mewakili Aoyama SangyoCo.Ltd (28% saham) sedangkan dari pihak Koshii (HK) Ltd tidak adasatupun yang menandatangani keputusan RUPS a quo, dimana ataskeputusan aquo, Ibu Ria Muliati lrawan, S.H., selaku kKuasa Koshii (HK) Ltdmengatakan bahwa keputusan a quo adalah sah berdasarkan kuorumsebagai jawaban dari pernyataan yang diajukan oleh Tn.

Perlu diketahui bahwa salah satu kepentingan perlindunganpemegang saham minoritas, sehingga sesuai pasal 75 (3) UUNomor.40/2007 diatur setiap RUPS dalam mata acara lainlain tidakberhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadirdan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara 44.

Bahwa setelah diberhentikan untuk sementara maka sesuai dengan pasal 106 UUNo40/2007, Komisaris Perseroan telah'mengirimkan undangan kepadaPENGGUGAT dan istri PENGGUGAT dalam kapasitas sebagaBDirektur Utamadan Direktur yang diberhentikan sementara untuki melakukan pembelaan diri didepan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Selain ituKomisaris: juga telah menyampaikan undangan RUPS LB kepada PENGGUGATdan istri PENGGUGAT karena atas nama Press Tour (PT.

ataupun RUPS LB dan membuahkanaktaakta notaris yaitu..

All9a dan 9b)agar mereka datang pada RUPS LB yang akan diselenggarakan tanggal 3Nopember 2011, dengan agenda mendengarkan Pembelaan diri dari'v.. pereka yang diberhentikan sementara (Penggugat dan istrinya yaitu Ny. %, e Djuliana ganda masingmasing sebagai Direktur Utama dan DirekturSatral ./S Perseroan Primaa Wisatama berdasarkan Akte No. 4 Tanggal 18 Oktober Tahun 2011 ;Menimbang, bahwa RUPS LB Tanggal 3 Nopember 2011 tersebut dihadiri1.

Tuan Rudi Sutanto selaku Komisaris Ketua RUPS LBdan pemegang 600 saham atau 60% saham yang telah dikeluarkan olehPerseroan hingga2. Ny. Efi Supriati sebagai Undangan ; 3. Tuan Harinudin sebagai undangan ;4. Tuan Rendy Maulana, karyawan perseroan sedangkan RimbaSimanjuntak sebagai Direktur Utama dan Ny. Djuliana Suganda sebagaiDirektur tidak hadir dalam RUPS LB ; Menimbang, bahwa dalam rapat tanggal 3 Nopember 2011 tersebut pihakRimba Simanjuntak dan Ny.

TamansariOutput Centre ini sejak Tahun 2003 tepatnya tanggal 04 September 2003vide bukti P1, telah melakukan aktifitas/kegiatannya sampai sekarang,akan tetapi selama itu pula Tergugat ( Jao Tjoe An ) selaku Direktur Utamabelum pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunanbagi para pemegang saham guna mengevaluasi kinerja Direksi dalammelaksanakan tugasnya maupun perkembangan jalannya perusahaan PT.Tamansari Output Centre ;Bahwa ternyata melalui laporan keuangan hasil audit dari AkuntanPublik

Tamansari OutPut Centre, vide bukti P1,yang secara tegas harus melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham ( RUPS ), sehingga dipastikan bahwa apa yang dilakukan olehHal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1309 K/Pdt/2012Tergugat yang telah melanggar ketentuan dalam Akta Pendirian,menonaktifkan Penggugat selaku Komisaris PT. Tamansari OutputCentre adalah bersifat melawan hukum yang merugikan Penggugat ;Bahwa selama PT.

Tamansari OutputCentre, dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) Tahunanyang wajib dilaksanakan diadakan oleh Tergugat ( Jao Tjoe An ) selaku Direksi(Direktur Utama) PT. Tamansari Output Centre, sampai sekarang ;Dengan demikian Tergugat ( Jao Tjoe An ) secara jelas dan nyata telahmelakukan perbuatan melawan hukum yaitu. dengan sengaja tidakmempertanggung jawabkan tentang keuangan PT.

Tamansari OutputCentre sejak berdirinya perusahaan pada tanggal 04 September 2003sampai dengan gugatan Penggugat ini diajukan dihadapan PengadilanNegeri Jakarta Barat, dalam hal tidak melakukan Rapat Umum PemegangSaham ( RUPS ) setiap tahunnya dalam hal pembagian keuntungan (Dividen)kepada para pemegang saham, termasuk salary/ gaji Penggugat terhitung sejakJuni 2005 sampai sekarang ;Bahwa oleh karena itu adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawabPT.

membayar kerugian materiilsalary/gaji sebesar Rp129.000.000, dilain pihak; sedangkan disatu pihakPutusan Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya mewajibkanTergugat/Pemohon Kasasi membayar haknya kepada Termohon Kasasiatas gaji/salary sebesar Rp129.000.000, (Rp3.000.000, x 43 bulan);Putusan Hakim Pertama yang dikuatkan Hakim Banding tidak mempunyaipertimbangan hukum yang mendasar dan bermuatan wanvertrouwen; makayang berhak menentukan kerugian suatu perusahaan adalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

AktaPernyataan Keputusan Rapat PT.BELTDC TOURISMDEVELOPMENT CORPORATION Nomor.2 tertanggal 17 April2017 yang diterbitkan oleh Natoris Bachtiar Hasan, SH, tidakmemiliki hutang dan atau kewajiban kepada Pihak manapun;Bahwa PT..BELTDC selama lebih dari 3(tiga) tahun telah tidak aktifdalam menjalan perseroan tersebut ;Bahwa menurut Pasal 142 ayat(1) UndangUndang Nomor.40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), berakhirnyaperseroan salah satunya adalah karena berdasarkan keputusanRapat Umum Pemegang Saham( RUPS

BELTDC tidak adapihakpihak = yang menyatakan keberatan aatas pembubaranPT.BELTDC tersebut;Bahwa hasil pembubaran PT.BELTDC dilakukan berdasarkankeputus berdasarkan RUPS dilaksanakan atas kesepakatan parapemegang saham yaitu 65 % hak Pemohon Il dan 35 % hakPemohon , maka Keputusan RUPS tentang pembubaranperseroan adalah sah karena diambil berdasarkan musyawarahuntuk mufakat karena jumlah suara yang hadir dalam memberikanpendapat pembubaran PT.BELTDC adalah 100% hak suara;Bahwa Pemohon dan Pemohon

BelitungTourism Development Corporation (BELTDC) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heri Herawan,RD.Moch Zainal Arifin, Mirang Uganda dan Imam Fadli, bahwa padatanggal 17 April 2017 pemegang saham melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat(1)Undangundang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas(UUPT), berakhirnya perseroan salah satunya adalah adanya keputusanRapat Umum Pemegang Saham(RUPS), sesuai dengan bukti surat P5;Menimbang

, bahwa salah satu berakhirnya atau dibubarkannyasuatu perseroan karena adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana diatur dalam pasal 142 ayat(1) Undang undang Nomor 40tahun 2007, yang mempunyai Anggaran Dasar serta lahan lebih kurang92,3 ha diatas HPL Nomor 1 telah dilakukan pemberesan aset yangbertempat di Desa Keciput Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, PT.Belitung Tourism Development Corporation (BELTDC) yang berkedudukanPenetapan No. 87/Pdt.P/2017/PN.TdnHalaman 17 dari 19 halamandi Komplek

tersebut sesungguhnya telahmengakui secara tersirat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan,hubungan hukum dan legal standing bertindak sebagai pelaksana wasiat(executeur testamantair) untuk melaksanakan urusan Pemberi HibahWasiat.Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya judex facti tidak lagimempertimbangkan kapasitas Pembanding dalam hubungannya dalampenyelesaian segala sesuatu/urusan yang berkaitan dengan masalah obyektanah, masalah kepemilikan saham Wang Cheng Hsiung, Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

Formosindo Wangi Abadi, perubahandirektur dan hasil keputusan RUPS yang mana telah merugikankepentingan alm. Wang Cheng Hsiung sebagai salah satu pemilik sahamatau pemilik modal yang saat ini9 menjadi obyek tanah, bangunan danperusahaan yang dalam hal ini telah memberikan hibah wasiat kepadaPembanding (Yu Chun Jung) ;Tentang Judex Facti keliru menilai dan mempertimbangkan kapasitasPenggugat ( YU CHUN JUNG) dan Terbanding Il (NY. TELLY LIONG)dalam perkara A quo pada rapat dan hasil RUPS PT.

FORMOSINDOWANGI ABADI;Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti halaman 44 alinea ke4yang menyatakan Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 AnggaranDasar tersebut di atas dihubungkan dengan bukti P.1 Majelis Hakim menilaibahwa peralihan hak tersebut hanya dapat dilakukan melalui Rapat UmumPemegang Saham;Bahwa kalaupun berdasarkan RUPS tidak ada aset yang dapat dialinkankepada Pembanding, namun yang menjadi keberatan Pembanding adalahbahwa kapasitas Pembanding yang sama sekali tidak pernah diberitahu

kanatau dinformasikan atau dilibatkan bahwa akan dilaksanakan RUPS PT.FORMOSINDO ABADI, oleh karena Pembanding adalah sebagai penerimahibah wasiat dari Alm.

Telly Liongl) dalam perkara a quo pada rapat hasil RUPS PT.Formosindo Wangi Abadi, juga tidak dapat dibenarkan, karena Mejelis HakimTingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai bahwa dari Bukti T.1.II5dan Bukti T.I.Il6 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Formosindo Wangi Abadi dengan agenda perubahan direksiPerseroan kerena Direksi lama Wang Cheng Hsiung meninggal dunia, danKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)menyepalakati mengankat Ny.

tertanggal 30 Oktober 2013 TERGUGATdiberhentikan, perlu PENGGUGAT ketahui bahwa TERGUGAT tidakpernah diundang dalam RUPS tersebut untuk memberikan konfirmasi,penjelasan atau klarifikasi hal tersebut jelas dan terang dinyatakan dalamPasal 105 Ayat (1) dan (2) UU PT:Pasal 105 Ayat (1) UU PT:Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Pasal 105 Ayat (2) UU PT:Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1)

Radja Bangunan dengan cara tidaksah, karena sejalan dengan ketentuan UU PT bahwa PengangkatanTERGUGAT sebagai Direktur dalah melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), sehingga demikian pula dengan pemberhentianTERGUGAT sebagai Direktur harus melalui RUPS.

46 hal Putusan No. 464/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel31.32.(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiantersebut.Sehingga sebagai direktur dalam PT.

dan dapat diangkatkembali.(9) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tatacara pencalonan anggota Direksi.(10) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.3.

Mengenai hal tersebut jelas diatur di dalamPasal 105 UU PT:(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diridalam RUPS.(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan dengan keputusan di luarRUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana

Jakarta, yangmenyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Januari 1997, bertempatdi Jalan Pulo Mas Raya, Nomor 9, Jakarta Timur, telah diadakan RapatUmum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS) PT. Laksana Budaya.Bahwa Kwok Untung Sinarta selaku Direktur PT. Laksana Budayamemimpin RUPS dan menghasilkan keputusan rapat sebagaimanadituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. LaksanaBudaya Nomor 2 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gonawan,S.H., Jakarta tersebut, sebagai berikut:1.1.

Laksana Budaya Nomor 2tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gunawan, S.H., adalah merupakanPernyataan dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS) PT.Laksana Budaya yang dibuat di bawah tangan tanggal 6 Januari 1997;Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995dinyatakan dengan tegas Organ Perseroan adalah: RUPS; Direksi; Komisaris;Halaman 15 dari 23 halaman.

Putusan Nomor 01 K/TUN/2015Dari ketentuan tersebut yang berhak memberikan Kuasa untuk menyatakansuatu keputusan rapat umum pemegang saham dalam suatu akta Notarisadalah RUPS itu sendiri bukan para pemegang saham oleh karena parapemegang saham hanya dapat memberikan Kuasa kepada Pihak Ketigauntuk mewakili para pemegang saham dalam RUPS;Bahwa oleh karenanya Kuasa yang diberikan para pemegang sahamkepada Penggugat (Boenarto Tedjoisworo) untuk menyatakan keputusanrapat PT.

Laksana Budayaberdasarkan RUPS PT.

Memberikan Izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama PT.Fitton Windu Utama untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Fitron Windu Utama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) harisejak tanggal penetapan ini, hal mana tata cara pelaksanaannya adalahberpedoman pada ketentuan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan/atau Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FitronWindu Utama, No. 65 tanggal 30 November 1999;3.

Menetapkan jenis kegiatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Fitron Windu Utama meliputi :a. Laporan keuangan perseroan;b. Penyelesaian kewajiban perseroan terhadap BNI SKM Manado;C. Hutang pada pihak ketiga (Supplier pakan udang);d. Hutang pada Bapak Yeriston Kusworo serta penebusan sertifikat HakMilik a.n Bapak Yuriston Kusworo yang telah ditempatkan sebagai jaminanperseroan pada BNI SKM Manado;e.

Bahwa berdasarkan pada penetapan No. 10/Pdt.P/2010/ PN.Lwk tanggal 25Oktober 2010 terhadap dalildalil gugatan perlawanan yang dikemas sedemikianrupa dengan formulasi yang seakanakan benar dan sah sesuai dengan NotulenRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 yang dimohonkandalam permohonan tersebut telah ditolak, sehingga Notulen Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak sah dan tidak benar;sehingga Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009 danHak

Bahwa terhadap dalildalil gugatan perlawanan dari perlawanan yangmendasarkan pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13Juni 2008 dan/atau dalildalil lainnya yang berhubungan langsung dengan NotulenRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak perludipertimbangkan dan harus dikesampingkan, karena Notulen Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak sah dan tidak benar;8.

Menyatakan Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009yang dibuat berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalahBatal dan tidak Sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk No.10/Pdt.P/2010/PN.Lwk, dimana Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.Bth/2018/PN Lwktanggal 13 Juni 2008 yang dimohonkan dalam permohonan tersebut telah ditolak,sehingga Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009 yangadalah

Dalildalil tersebut tidak beralasan hukum sama sekali.43.UndangUndang dalam hal ini UndangUndang Perseroan Terbatas telahmenjamin dan memberikan hakhak yang luas dan eksklusif kepadapemegang saham terkait dengan RUPS, dimana dalam hal pemegangsaham merasa perlu atau berkepentingan untuk dilaksanakan RUPS,maka pemegang saham dapat meminta direksi dan komisaris untukdiadakan RUPS berdasarkan Pasal 79 ayat (2) sampai dengan ayat (7)UndangUndang Perseroan Terbatas, yang apabila permintaantersebut tidak

diselenggarakan RUPS,yang untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukansuatu jumlah yang lebih kecil; ataub.

Dewan Komisaris.(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepadaDireksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.45.Bahwa pada faktanya, Para Penggugat tidak rnahmengajukanpermintaan penyelenggaraan RUPS tersebut dan Tergugat tidak51pernah menerima permintaan dari Para Penggugat untukmelaksanakan RUPS, dan karenanya segala tuduhantuduhan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak pernahmelaksanakan RUPS Tergugat haruslah ditolak, dan karenanya TergugatIl tidak melakukan

perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkanoleh Para Penggugat.46.Disamping itu, berdasarkan ketentuan ayat (6) Pasal 79 UndangUndangPerseroan Terbatas, dalam hal para pemegang saham berkepentinganataupun merasa perlu untuk diadakan RUPS, para pemegang sahamdapat juga meminta kepada dewan komisaris perseroan untukmelaksanakan RUPS, yang dikutip sebagai berikut:(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.47.Bahwa pada faktanya, hingga saat ini, Para Penggugat juga tidak pernahmengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepadadireksi Tergugat dan Para Penggugat juga tidak pernahmengajukanpermintaan RUPS kepada dewan komisaris Tergugat , dan karenanyasetiap dan seluruh tuduhantuduhan Para Penggugat yang menyatakanbahwa Para Tergugat tidak pernah melaksanakan RUPS Tergugat tidakberalasan dan sangat absurd.48

Direksi wajib meminta persetujuaan RUPS untuk mengalihkan ataumenjadikan jaminan utang atau sebagian besar kekayaanPerseroan.b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksudkan ayat 1 tidak bolehmerugikan Pihak Ketiga yang beritikad baik.2.

Pasal 102 Undangundang No. 40 tahun 2007, tentangPerseroanterbatas, dikutip sebagai berikut :(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :a. mengalihkan kekayaan Persertoan atau,b. menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakanlebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersihPerseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yangberkaitan satu sama lain ataupun tidak.(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan

Pasal 61 Undangundang No. 40 tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas, dikutip sebagai berikut:(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke pengadilan apabila dirugikan karena tindakanPerseroan yang dianggab tidak adil dan tanpa alasan yang wajarsebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau DewanKomisaris.(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlajukankepengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan."

Direksi wayib memintapersetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utangatau sebagian besar kekayaan Perseroan.b. Perbuatan hukumsebagaimana dimaksudkan ayat 1 tidak boleh merugikan Pihak Ketigayang beritikad baik.Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 434/PDT/2020/PT.BDG2.

Pasal 102 Undangundang No. 40 tahun 2007, tentangPerseroanterbatas, dikutip sebagai berikut :(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. mengalihkan kekayaan Persertoan atau.b. menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakanlebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersihPerseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitansatu sama lain ataupun tidak.(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan

Lebong Tandai untuk menghadiri RUPS LuarBiasa yang diadakan pada tanggal 21 September 2012 dengan agendaantara lain sebagai berikut :6..aUntuk mempertimbangkan dan menyetujui pembebanan jaminan atasharta kekayaan Perseroan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbksebagai agen untuk kepentingann para kreditur yang dijamin,,sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;6..b Untuk mempertimbangkan dan menyetujui penjaminan atassahamsaham PT.

Bahwa dari undangan RUPS tersebut di atas nampak sangat jelas sikapsewenangwenang Tergugat dan Tergugat III kepada Penggugat.

Dengan demikian perlu Penggugat tegaskanbahwa Penggugat tidak terikat kepada hasil RUPS dan tidak pernahmenyetujui semua agenda RUPS dari Tergugat I.Bahwa perlu Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak terikat kepadahasil RUPS dan tidak pernah mnyetujui semua agenda RUPS dan Tergugat Karena Para Tergugat telah banyak merugikan Penggugat.

SETIAP PEMEGANG SAHAM BERHAK MENGAJUKANGUGATAN TERHADAP PERSEROAN KE PENGADILANNEGERI APABILA DIRUGIKAN KARENA TINDAKANPERSEROAN YANG DIANGGAP TIDAK ADIL DAN TANPAALASAN WAJAR SEBAGAI AKIBAT KEPUTUSAN RUPS,DIREKSI, DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS.4.5. Bahwa dengan demikian dasar dan alasan Gugatan Penggugat dalam4.6.perkara ini sematamata TIDAK HANYA DIDASARKAN PADA JOINTVENTURE AGREEMENT SAJA NAMUN JUGA DIDASARKAN PADAKONTRAK KARYA PT.

Lebong Tandai untuk menghadiri28282925)RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 21 September 2012dengan agenda antara lain sebagai berikut :.a Untuk mempertimbangkan dan menyetujui pembebananjaminan atas harta kekayaan Perseroan kepada PT.