nama SANTY.1(satu) Lembar Asli Slip Penarikan Bank BII senilai Rp.200.000.000, (Dua ratus jutarupiah) tanggal 13 Mei 2011 atas nama SANTY.Dokumen Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan penanggulangan BencanaPaket 1 lokasi Kab Mukomuko.1(satu) buah Dokumen Enginering Estimate (EE) CV Arsindo Consultan.2(Dua) Dokumen Laporan Akhir perencanaan CV Arsindo Konsultan.1(satu) buah dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan perencana CV ArsindoKonsultan.1(satu) Dokumen Rencana Kerja dan Syarat sayarat

Dispertasih adalah untuk sebanyak 147(seratus empat puluh tujuh) Debitur dengan rincian besaran total tiap tahunnyadari tahun 2008 sampai dengantahun 2011 sebesar Rp. 2,847,000,000Bahwa benar pegawai Dispertasih Kab Bandung tersebutpada saat mengajukan kredit ke PD BPR Banjaran KabBandung melalui saksi HENDRA RAMDAN.Bahwa benar peranan saksi terkait dengan adanya KreditKonsumtif yang ada di BPR Banjaran Kab Bandung adalahmembuat Surat Perjanjian kredit dan menandatangankannyake debitur sebagai sayarat

dengan perbuatan berlanjut(voortgezette handeling) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPadalah jika antara beberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satuaturan pidana, jika berbedabeda yang diterapkan adalah yang memuatancaman pidana pokok paling berat;Menimbang, bahwa menurut ajaran perbuatan berlanjut (voortgezettehandeling), ada 3 (tiga) sayarat

Dispertasih adalah untuk sebanyak 147 (seratusempat puluh tujuh) Debitur dengan rincian besaran total tiap tahunnya dari tahun2008 sampai dengantahun 2011 sebesar Rp. 2,847,000,000Bahwa benar pegawai Dispertasih Kab Bandung tersebutpada saat mengajukan kredit ke PD BPR Banjaran KabBandung melalui saksi HENDRA RAMDAN.Bahwa benar peranan saksi terkait dengan adanya KreditKonsumtif yang ada di BPR Banjaran Kab Bandung adalahmembuat Surat Perjanjian kredit dan menandatangankannyake debitur sebagai sayarat

sebagaimana yang diatur dalam LampiranV Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix29e, tidaka ada diatur Kewenangan penagihan PNBP PKH dalam KeputusanMenteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 sebagai syarat persetujuan RKAB tahun2020 maka harus dilihat dalam konteks lintas sektoral kKewenangan yakni dasaradalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaiInstansi pengelola PNBP PKH di bidang kehutanan, oleh karenanya Jika DinasESDM menjadikan PNBP PKH sebagai sayarat

RKAB sebagaimana yang diatur dalam LampiranV Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix29e, tidaka ada diatur Kewenangan penagihan PNBP PKH dalam KeputusanMenteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 sebagai syarat persetujuan RKAB tahun2020 maka harus dilihat dalam konteks lintas sektoral kKewenagan yakni dasaradalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaiInstansi pengelola PNBP PKH di bidang kehutanan, oleh karenanya Jika DinasESDM menjadikan PNBP PKH sebagai sayarat

Awalnya saksi mendengar dari ibu Sariah bahwa ada yangmeminjamkan uang kredit kemudian saksi menemui saksi WASKA AliasDION dirumahnya di Desa Sukamelang Gadel Kecamatan KroyaKabupaten Indramayu dan saksi menanyakan mengenai pinjaman uangHalaman 122 dari 264 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgkredit untuk usaha namun saksi WASKA Alias DION mengatakan tidakbisa untuk usaha melainkan bisa untuk membangun rumah kemudiansyarat sayarat tersebut diajukan ke Bank BJB Karangampel kemudianoleh pihak Bank

sempurna dalam proses peradilan yang artinya akteotentik tersebut tidak perlu lagi oleh alatalat bukti yang lain dan dia telahmembuktikan dirinya sendiri artinya apa yang tercantum dalam akte otentikitulah akta sesungguhnya Bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak apabila tidak memenuhi syaratsubyektif yaitu menyangkut kesepakatan dan kecakapan maka perjanjian tersebutdapat dibatalkan artinya apabila syarat tersebut sudah dipenuhi maka para pihakdapat melanjutkan perjanjian sedangkan apabila sayarat

sebagaimana yang diatur dalam LampiranV Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix29e, tidaka ada diatur Kewenangan penagihan PNBP PKH dalam KeputusanMenteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 sebagai syarat persetujuan RKAB tahun2020 maka harus dilihat dalam konteks lintas sektoral kKewenangan yakni dasaradalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaiInstansi pengelola PNBP PKH di bidang kehutanan, oleh karenanya Jika DinasESDM menjadikan PNBP PKH sebagai sayarat

RKAB sebagaimana yang diatur dalam LampiranV Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix29e, tidaka ada diatur Kewenangan penagihan PNBP PKH dalam KeputusanMenteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 sebagai syarat persetujuan RKAB tahun2020 maka harus dilihat dalam konteks lintas sektoral kKewenagan yakni dasaradalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaiInstansi pengelola PNBP PKH di bidang kehutanan, oleh karenanya Jika DinasESDM menjadikan PNBP PKH sebagai sayarat

saksi bukan pegawai tetap di PDAM Tirtanadi Provinsi SumateraUtaraBahwa yang mengangkat saksi sebagai karyawan koperasi KaryawanPDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara adalah dari Multi jasa;Bahwa dalam permohonan pinjaman, KTP saksi disebut sebagai ibu rumahtangga;Bahwa jika meminjam sebesar Rp.6.000.000 di Koperasi berhubungandengan koperasi simpan pinjam sdr Dimas Eko;Bahwa saksi pernah menyerahkan dokumendokumen berupa foto copikepada Dimas Eko Prasetyo ;Bahwa aplikasi yang ada di BSM sebagai sayarat

sebagaimana yang diatur dalam LampiranV Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix29e, tidaka ada diatur Kewenangan penagihan PNBP PKH dalam KeputusanMenteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 sebagai syarat persetujuan RKAB tahun2020 maka harus dilihat dalam konteks lintas sektoral kKewenangan yakni dasaradalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaiInstansi pengelola PNBP PKH di bidang kehutanan, oleh karenanya Jika DinasESDM menjadikan PNBP PKH sebagai sayarat

KdiV Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix29e, tidaka ada diatur Kewenangan penagihan PNBP PKH dalam KeputusanMenteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 sebagai syarat persetujuan RKAB tahun2020 maka harus dilihat dalam konteks lintas sektoral kKewenangan yakni dasaradalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaiInstansi pengelola PNBP PKH di bidang kehutanan, oleh karenanya Jika DinasESDM menjadikan PNBP PKH sebagai sayarat persetujuan RKAB maka telahterjadi

sebagaimana yang diatur dalam LampiranV Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix29e, tidaka ada diatur Kewenangan penagihan PNBP PKH dalam KeputusanMenteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 sebagai syarat persetujuan RKAB tahun2020 maka harus dilihat dalam konteks lintas sektoral kKewenangan yakni dasaradalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaiInstansi pengelola PNBP PKH di bidang kehutanan, oleh karenanya Jika DinasESDM menjadikan PNBP PKH sebagai sayarat

RKAB sebagaimana yang diatur dalam LampiranV Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix29e, tidaka ada diatur Kewenangan penagihan PNBP PKH dalam KeputusanMenteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 sebagai syarat persetujuan RKAB tahun2020 maka harus dilihat dalam konteks lintas sektoral kKewenagan yakni dasaradalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaiInstansi pengelola PNBP PKH di bidang kehutanan, oleh karenanya Jika DinasESDM menjadikan PNBP PKH sebagai sayarat

uang sebesar lebihkurang Rp. 3.384.201.870..Bahwa uang tersebut kemudian diminta oleh terdakwa FAKHRURRAZIsebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).Bahwa saksi menerima sebesar Rp. 600.000.000, kemudian untuk DEDIBUDI WIDODO sebesar Rp. 100.000.000, lebih,, Kasi Pengendalian(NELSON) Rp. 50.000.000,, Kasi Konservasi (HUSAERI) yang besarnyasaksi lupa, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (GSURAHMAN) sebesarRp.50.000.000..Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi atas dokumen yang diajukansebagai sayarat

kawasan RKLRPL yang menjadi kewenangan provensiatau daerah dalam hal ini gubernur; Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menerbitkan ijin UKLUPLadalah persyaratan administrasi, artinya ini adalah kawasan maka jinkawasan tersebut, dia memiliki ijin kKawasan, yang kedua gara gara jinkawasan tidak mengandung kawasan ada makan diterbitkan jinAMDALnya, kemudian yang menjadi kewenangan dalam provinsi inimelakukan ADH AMDAL ynag diterbitkan oleh gubernur berdasarkan itusecara administratif sudan memenuhi sayarat

saksi bukan pegawai tetap di PDAM Tirtanadi Provinsi SumateraUtaraBahwa yang mengangkat saksi sebagai karyawan koperasi KaryawanPDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara adalah dari Multi jasa.Bahwa dalam permohonan pinjaman, KTP saksi disebut sebagai ibu rumahtangga.Bahwa jika meminjam sebesar Rp.6.000.000 di Koperasi berhubungandengan koperasi simpan pinjam sdr Dimas Eko.Bahwa saksi pernah menyerahkan dokumendokumen berupa foto copikepada Dimas Eko Prasetyo ;Bahwa aplikasi yang ada di BSM sebagai sayarat

/PN.Amb.nama CV AEGO MEDIA PRATAMA adalah dilaksanakan olehMUHAMAD DUILA;Bahwa setelah selesai tahap pelelangan dan ditetapkanpemenangnya maka kemudian dibuatlah Kontrak antara SRIJAURIANTY, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dengan MUHAMAD DUILA selaku Kuasa dari CV AEGOMEDIAPRATAMA (Kontraktor);Bahwa namun sebenarnya CV AEGO MEDIA PRATAMA ini tidakmemenuhi sayarat untuk bisa memenangkan pekerjaan WaterFront City karena CV Aego Media Pratama hanya masuk dalamkualifikasi K1 dimana kualifikasinya

Berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim tidak dapat menjadikanketerangan tersebut sebagai landasan untuk mempertimbangkan masalahini karena disamping keterangan tersebut tidak memenuhi sayarat materil,juga untuk menghindari fitnah karena persoalan tersebut hanya diceritakansepihak oleh Penggugat kepada saksi;par Menimbang, bahwa Majelis Hakimketika proses pembuktian dari Penggugat telah memberikan kesempatankepada Penggugat untuk menghadirkan alat bukti lain supaya menguatkandalildalilnya, namun

/PN.Amb.Bahwa namun sebenarnya CV AEGO MEDIA PRATAMA ini tidakmemenuhi sayarat untuk bisa memenangkan pekerjaan WaterFront City karena CV Aego Media Pratama hanya masuk dalamkualifikasi K1 dimana kualifikasinya sebatas bisa melakukanpekerjaan yang besaran nilainya tidak lebih besar dari Rp.1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah);Bahwa semua realita yang janggal tersebut tetap bisa berlangsungpada intinya dikarenakan adanya faktor kekuatan pengaruh dariSYAHRAN UMASUGI yang merupakan tokoh masyarakat P

Glory GemilangJayamakmur; Bahwa pengangkatan istri Terdakwa sebagai komisaris hanya untukmemenuhi sayarat pembentukan Perseroan Terbatas (PT); Bahwa untuk menjalankan usaha pribadi milik Terdakwa, Adminnyamerangkap menjadi Admin PT. Glory Gemilang Jayamakmur; Bahwa mekanisme order barang harus diketahui oleh PT.