Ditemukan 1385 data
119 — 60
Setelah itu, perlu kita linatapakah Wilhelmus Ngaku itu memiliki dasar hukum yang cukup untukmenuntut hak dalam perkara ini ternyata Wilhelmus Ngaku tidak dapatmembuktikan atas dasar hukum apa ia menuntut hak dalam perkara ini,sedangkan Wilhelmus Ngaku itu bukan anak dan bukan pula ahli waris daripada Kaki Kabu, apalagi fakta menunjukan bahwa baik ayah maupunneneknya itu tidak pernah memiliki dan mengusai bidang tanah tersebut;Disamping fakta tersebut di atas, tedapat pula fakta lain yang terungkap
218 — 251
Salim MajuLestari.Bahwa Saksi mengetahui pada saat pengukurantanah pada awal tahun 2018 Saksi melihat padatanah tersebut tedapat patok tambatan kapal,parkiran mobil tangki, serta bekas bengkel,sedang pada pintu masuk terdapat pos jaga danportal dengan tulisan PT.
1.JOSEP GULTOM
2.BAIJO GULTOM
3.PARGAULAN SINAGA
4.DASLON SAMOSIR
5.JOHANNES SAMOSIR
Tergugat:
1.YAYASAN PERGURUAN KATOLIK SANTO YOSEPH MEDAN
2.YAYASAN PUTRI HATI KUDUS
56 — 17
Tergugat II ) ;Bahwa tidak tedapat bukti adanya pembayaran hak hak para Penggugat atasPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Pensiun dini paraPenggugat oleh Tergugat dan II;Halaman 82Putusan PHI No. : 171/PdtSusPHI/2018/PN.Mdn Bahwa benar perselisihan hubungan industrial ini telah pernah diupayakanmelalui perundingan mediasi, namun tidak terdapat penyelesaian sehinggaMediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utaramenerbitkan anjuran Nomor : 11876/DTK/2018, tanggal 26
803 — 923 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa penyelenggaraan pembukuan yang berpedoman padastandar akuntasi keuangan (SAK), tidak hanya tedapat dalamPasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2010, tetapijuga diatur dalam Pasal 28 UndangUndang Ketentuan Umumdan Tata Cata Perpajakan dan juga UndangUndang PajakPenghasilan sebagaimana telah Termohon uraikan di atas;i.
PAULUS RADITYA PRABA
Tergugat:
1.YAKUB SULISTYO
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
3.Kepala Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
154 — 21
Tergugat/kuasa hukumnya, Turut Tergugat, serta Kepala Desa yangdiperoleh fakta oleh Majelis Hakim bahwa diantara obyek sengketaterdapat tanah yang alas hak merupakan asset desa, fakta hukumtersebut dikemukakan oleh Kepala Desa bernama yuli;Fakta hukum yang ada dalam putusan tersebut senyata dan yangsesungguhnya terjadi adalah Penggugat lah yang berada dalamkedudukan sebagai pemilik atas 5 (lima) objek sengketa yang sah,akan tetapi didalam kepemilikan Penggugat atas 5 (lima) obyeksengketa ternyata tedapat
TARMIZI
Tergugat:
BUPATI BUNGO
111 — 45
enam bulan sudah harus dilaksanakan Musyawarah dusununtuk memilin Rio sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (4) PerdaHalaman 13 dari 114 HalamanPutusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.Kabupaten Bungo Nomor : 10 Tahun 2014Musyawarah dusunsebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama (6) enambulan sejak Rio diberhentikandan Pasal 47 ayat (5);Rio yang dipilin melalul musyawarah dusun sebagaimana dimaksud ayat(3) melaksanakan tugas Rio sampai habis sisa masa jabatan Rio yangdiberhentikan dan tedapat
78 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dirgantara Indonesia (Persero) NomorSKEP/248/030.02/PTD/ 09/2009, maka dengan demikian pembayaran manfaatpensiun yang dilakukan oleh Tergugat dan diterima oleh Para Penggugat telahberdasarkan hukum dan tidak terbukti Tergugat melakukan kekurangan pembayaranpensiun*;6 Bahwa antara putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas IA Bandung Nomor 26/G/2011/PHI/PN.BDG, Nomor 125/G/ 2011/PHI/PN.Bdg, dan Nomor 87/G/2011/PHI/PN.BDG tedapat perbedaan dalampertimbangan hukumnya dengan putusan
LINDU AJI SAPUTRO, SH
Terdakwa:
1.ZAKRULLAH ALS ROZAK BIN WAHYUDI
2.H IMRON BIN MASHURI
112 — 25
Tanah Kapling Sulthoni berikut ada tulisan angka 1.000.000 serta tertanggal 18-4-2017 berikut ada tandatangan serta atas nama Sobirin;
- 1 (Satu) lembar kwitansi terdapat tulisan angka 2.000.000 tertanggal 13/12 2017;
- 1 (Satu) lembar kwitansi terdapat tulisan angka 10.000.000 serta tertanggal 7/3/2018;
- 1 (Satu) lembar kwitansi terdapat tulisan haji imron, dua juta rupiah, dp. pembayaran tanah a/n. h. sulthoni tegalsari, kandeman, dan tedapat tulisan angka 2.000.000
53 — 18
Pemeriksaan Fisik: nenen ce ne nnn ee nee en en cen ne nn concn nn nen ee nnnee cece annea Kepala : Tedapat luka wie fikepala a atas P 5 cm dalam a memeardikelopak mata sebelah kin 6 x5 cm, + ++ 222 22 cee cere cee seen cenceb = Leher: Tidak ada kelainan. soneeceeeDada: Luka lecet kemerahan pada punggung belakang sebelah i P a x La cm. d = Perut: Luka lecet bagian pinggang belakang P20 x cm. sen eenence Extremitas atas: Luka lecet bagian tangan kin P 20 x cm f Extremitas bawah: luka lecet pada punggung
98 — 51
ditemukan fakta hukum bahwa benar Terdakwa adalahKepala SDN 001 Polewali yang sekaligus sebagai penanggung jawab penggunaandana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut majelis hakim,karena terdakwa adalah penanggung jawab dana BOS, yang dalam hal ini Terdakwamempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan, oleh karenanya hal tersebut adalah sangat relevan dengan dakwaanyang menerapkan pasal 3 yang didalamnya tedapat
213 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 93 PK/Pid.Sus/20178) Bahwa oleh karena dalam pekerjaan pembangunan Gedung SerbagunaPusat Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi SulawesiTengah tidak tedapat adanya kerugian nilai Rp/774.949.407,48 (tujuh ratustujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empatratus tujuh rupiah empat puluh delapan sen), maka secara yuridis pulaTerpidana tidak dapat dipersalahkan telah melakukan Tindak PidanaKorupsi yang telah mengakibatkan adanya kerugian bagi negara,sehingga Pertimbangan
AMRIL ABDI, SH
Terdakwa:
RAHMAT ASSARI alias ACENG alias ABU HANIN
375 — 1222
Memperkenalkan Daullah Islamiyah kepada masyarakat.Untuk hijrah ke Daulah Is dan bila tidak bias untuk membuka lading jihad dinegri masingmasing.Bahwa benar tedapat ikhwanikwhan dari Kelompok JAD Jabodetabek yangsudah bergabung langsung dengan Daulah S di Suriah diantaranya yangSaksi kenal yaitu :MOHAMAD IRSYAH alias ABU AZZAM ( September 2014).MOHAMDA RAFIK Alias ABU NAUFAL (Desember 2014).ADE RAHMAT alias ABU DOKA (Desember 2014).EMBOT ( awal tahun 2015).AYONG PUTRA (awal tahun 2015).RIVAL Alias
71 — 21
dikategorikan melakukan secara bersamasama, dan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, boleh diterapkan kepada Darwin Sitepu selaku PA/KPA dengan PKKKhairul Khaitami, bukan kepada Pemohon Banding.5.3 Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan dari segi tugas pokok danfungsi Pemohon Banding selaku Bendahara Dinas Bina Marga, tentu tidakmengetahui secara teknis dilapangan yang 66 paket pekerjaan, apalagipaket yang telah selesai dikerjakan dan yang belum dikerjakan, namunsecara keseluruhan anggaran tersebut telah tedapat
100 — 13
Bahwa saksi membenarkan BAP saksi butir 15, bahwa Panitia PHO melakukanpengecekan dilapangan, yang pertama kami lakukan adalah menghitung jumlahkeseluruhan fisik rumah dilapangan, kemudian beberapa rumah tersebut saksi lakukanpengukuran sebagai sampel, pada saat pengukuran tersebut ada selisih dari panjang danlebarnya, namun secara pasti saksi tidak ingat lagi tetapi disamping hal tersebut terdapatyang lebih, selain hal tersebut tedapat juga perbedaan kayu yang dipasang, hasil temuankami laporkan
441 — 176
Bahwa terhadap dasar hukum pengaturan tuntutan provisionil ini tidakdiatur secara tegas akan tetapi secara selintas dan implisit, adapunpengaturan tersebut tedapat dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR/191 Ayat (1)RBg, Pasal 53 Rv/Pasal 51 BRv Belanda (Stb 184752 yo Stb 184963),Pasal 24 PP 9/1975, Pasal 77, 78 UU 7/1989, Pasal 190, 212 dsinya,246, 457, 561 dan 1738 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Pasal 75huruf ddan Pasal 187 RUU Hukum Acara Perdata, pandangan doktrinadan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I
73 — 27
sangat beralasanhukum untuk menolak seluruh dalildalil Penggugat pada angka 5 huruf a.Bahwa terhadap dalil replik Penggugat tidak perlu untuk ditanggapi, karnadalil replik Penggugat pada bagian prangraf 2 halaman 13, sama dalilnyapada dalil replik Penggugat pada angka 6, bagian pragraf 2 halaman 8, danjika pun ada perbedaan Tergugat menolak dan tetap pada dalil jawaban.Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada angka 6 bagian pragraf 3halaman 13, tidak perlu untuk ditanggapi, karna dalil tersebut tedapat
dr. ARUM WERDI RATRI
Termohon:
1.Ketua Departemen Obsterti dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada
2.Plt. Ketua Program Studi Spesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada
696 — 868
pejabat yang berwenang namunisinyamengandung suatu permohonan didalam setia surat permohonan ada isinyadan pasti ada yang dia inginkan untuk dijawab pihak penguasa ;Bahwa artinya meskipun tidak ada hal perihal terkait dengan suratpermohonan namun dalam sub tansinya itu tersirat adanya permohonandikatakan sebagai surat permohonan ;Halaman 85 dari 131 halaman Putusan Nomor. 1/P/FP/2020/PTUN.YKBahwa menurut pendapat ahli secara teori apa sajakah yang harus termuatdidalam suatu putusan tata usaha negara tedapat
128 — 71
Sedang di sebelahselatan tedapat rumah Piter Pakabu dan tanah Ne Kamban yangdiantarai oleh patok batu. Perihal perbedaan batas Obyek Sengketamenurut versi Para Penggugat dan Tergugat , Il, Ill, V dan VI tersebut,Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya tanah yang ditunjuk olehPara Penggugat dengan batasbatas dalam gugatannya sebagaimanahasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim juga dibenarkan oleh PN. Makale Putusan No. 33/Pdt.G/2012/PN. Mkl 103 Putusan No. 33/Pdt.G/2012/PN.
242 — 65
Penggugat merupakanperbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal13865 KUHPerdataMenimbang bahwa pengertian gugatan rekonvensi yang diataur dalamketentuan pasal 132 a ayat (1) HIR yang maknanya hampir sama dengan yangdirumuskan dalam pasal 244 Rv adalah gugatan balik atau gugatan balasanyang diajukan Tergugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan,gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima (admissible) untukdiakumulasi dengan gugatan konvensi apabila terpenuhi syarat : Tedapat
107 — 22
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangmenyatakan setiap orang adalah orang perorangan atautermasuk Korporasi ;Menimbang, bahwa dengan demikian baik orang peroranganmaupun korporasi menurut UndangUndang tersebut diatasdianggap sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajibanyang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telahia lakukan ;Menimbang, bahwa didalam perkara ini Jaksa PenuntutUmum telah menghadapkan terdakwa ERI,SH , yang identitasnyabersesuaian dengan identitas terdakwa yang tedapat