Sulamah EkaYanti antara lain sebagai berikut :1) Agar yang bersangkutan mendapatkan konselingpsikoterapi/oendampingan psikiater untuk memperkuatkoping mekanisme menghadapi stressor yang dialami.2) Perlu adanya couple therapy/ (Terapi Pasangan )/ MarietalCounselling (Terapi Perkawinan) terhadap pasien dansuami dan suami oleh Psikiater/konseling perkawinan olehpetugas penyuluh perkawinandari kantor urusan agamaIslam untuk masalah rumah tangga yang mereka alami,3) Perlu adanya Family Therapy (Terapi

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).14.Bahwa di tingkat Pengadilan Negeri selaku Judex factie dalam perkaraSuwir Laut sudah sangat jelas tidak pernah ada pembahasan,pemeriksaan maupun pengujian mengenai besarnya pajak terutang

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun 2000menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

., dan bahkan sebelumnya dengan sengaja tidak membayarkangaji karyawan dan/atau dana operasional sebagai wujud kekecewaandan shock therapy (keterangan saksi Pembanding, Raden Kemalpada Berita Acara Persidangan pada tanggal 25 Mei 2021 hal 27 danKesimpulan Penggugat tanggal 28 Juni 2021 hal);Diperbaiki menjadi : ..., dan bahkan sebelumnya dengan sengaja tidak membayarkangaji karyawan dan/atau dana operasional sebagai wujud kekecewaandan shock therapy (keterangan saksi TERBANDING , Raden Kemalpada

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danhalaman 26 dari 32 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bkn.ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

sebagai orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur ini;halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN BknMenimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Sehubungan dengan poin nomor 1 & 2 tersebut diatas, perlu adanyaantisipasi/ pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkanHukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jeradengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalammasyarakat sehingga hal ini merupakan Shoc Therapy bagi Masyarakatbahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal.Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi SULAWESISELATAN :1.

mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahayabagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harusmempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmupenelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy.

orang yang tidak mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009,mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telahditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadapnarkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannyahanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukanperbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untukitu. yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidakdituukan untuk therapy karena oberpotensi sangat tinggi menimbulkanketergantungan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkapdipersidangan berdasarkan keterangan saksisaksi, dan telah diakui sendiri olehTerdakwa,

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Hakim berpendirian tindak pidana yangdilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengantujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakanpembalasan/represif melainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegaslagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa dimasa yang akan datang;Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagimasyarakat merupakan suatu shock therapy

berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwamemang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itusendiri yaitu bukan sematamata merupakan pembalasan/represif melainkansebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif danmotivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang;Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perobuatan tersebut dansegera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy

sebagai orang yang tidak mempunyaikompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur inl;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

berdasarkan Undangundang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, hal tersebut dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, dan bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy

Terdakwa dapat menyesaliperbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebihHalaman 20 dari 23 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Trgtepatnya hukum dijatuhnkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang,melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifatedukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akandatang, hal tersebut dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut, dan bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy

pembenaryang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan ParaTerdakwa, maka Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan kepadaPara Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa doktrin tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat /sarana melakukan pembalasan melainkan bertujuan agar terpidana menyadarikesalahannya dan diharapkan menjadi manusia yang bermartabat danbertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh sanksi pidanasebagai efek jera / shock therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidak mempunyaikompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur inl;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy