Selain itu Yurisprudensi tersebutditerbitkan pada tahun 1978 dan 1973, dimana sesuai dengan asas /exspesialis derogat lex generalis (peraturan yang khusus mengenyampingkanperaturan yang umum), maka yang berlaku adalah peraturan yang terbarudan khusus yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, danPeraturan Pemerintah ini tingkatannya lebih tinggi dari Yurisprudensi karenadi bawah undangundang;229 22 222 nnn on ee ene nen cence eeMenimbang, bahwa bukti suatu kepemilikan atas tanah adalahsertifikat

Isa adalah Para Penggugat danTergugat tanopa mempersoalkan kedudukan dan tingkatannya dalam susunanahli waris;BAB IIIHARTA WARISPasal 3Hal. 4 dari 11 Akta Perdamaian No. 141/Pdt.G/2018/PA.ClgPara pihak menerima dan mengakui memiliki harta waris dari peninggalanAlmarhum H. Moch. Ali bin H. Moch. Isa berupa :(1) Tanah seluas 2.960 M? di jalan Mayjen D..

Bahwa wewenang kuasa Penggugat tidak sesuai seperti yang diaturoleh UndangUndang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh &Serikat Pekerja Pasal 23 : Pengurus serikat pekerja/serikat buruh,federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telahmempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secaratertulis kKeberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai tingkatannya;Bahwa sampai gugatan ini diajukan, DPC FSBSI Hukatan tidakpernah memberitahukan secara tertulis ke pihak perusahaan sebagaimitranya

Oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut dapatHalaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 0048/Pat.G/2014/MS.SNBdikategorikan sebagai Syahadah mustafadhah yang tingkatannya sama dengantestimonium de auditu;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Pemohon danTermohon dapat ditetapbkan sebagai suami istri dan pernikahan yangdilaksanakan pada tahun 1979 di Desa Meunasah Serba Kecamatan JayaKabupaten Aceh Jaya adalah sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (a) KHI yangmenyatakan

pengadilan Dengan sengaja diartikan meliputiWillen en Wetens yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatantersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku ;Menimbang, bahwa kesalahan dalam mengadakan atau memberi kesempatanbermain judi dirumuskan sebagai Dengan sengaja ( Opzetilijk ) menunjuk pada halbahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku ( sikap batin ) baikdengan wujud perbuatan maupun akibatnya ;Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya

ditanda tangi oleh pihak penerima.Selanjutnya dokumen BAST dan TTHP yang telah dibawakembali oleh satker dan telah dikontrol sesuai penerimaselanjutnya oleh SATKER diserahkan BAST dan TTHPkepada Tim Raskin selaku penanggung jawab pendistribusianraskin, BAST dan TTHP yang diterima Tim Raskin diverifikasi terkait dengan DO yang diterbitkan; Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan Pedum RASKIN, Satker Raskinberkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya

kepala desa atau kepala desa tidakmembayar TTHP maka dokumen BAST danTTHP di bawa kembali ke gudang, untukdiserahkan Administras gudang untukdiselesaikan oleh bagian administarsi ;Bila raskin diserahkan ke TD (titik distribusi)dan tidak bertemu dengan kepala desa makasatker mencari perangkat yang bertanggungjawab untuk menerima RASKIN, danbertanda di SKAe Bahwa sesuai dengan Pedum RASKIN, Satker Raskin berkedudukan di bawahdan bertanggungjawab kepada Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog PerumBULOG sesuai tingkatannya

kepala desa atau kepala desatidak membayar TTHP maka dokumen BAST dan TTHP di bawakembali ke gudang, untuk diserahkan Administras gudang untukdiselesaikan oleh bagian administarsi ;c Bila raskin diserahkan ke TD (titik distribusi) dan tidak bertemudengan kepala desa maka satker mencari perangkat yangbertanggung jawab untuk menerima RASKIN, dan bertanda diBahwa sesuai dengan Pedum RASKIN, Satker Raskin berkedudukandi bawah dan bertanggungjawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya

maka dokumen BAST dan TTHP di bawa kembali kegudang, untuk diserahkan Administras gudang untuk diselesaikan oleh bagianadministarsi ; 3 nnnnnnnn nnn nnn nnn nnn3 Bila raskin diserahkan ke TD (titik distribusi) dan tidak bertemu dengan kepala desamaka satker mencari perangkat yang bertanggung jawab untuk menerima RASKIN,dan bertanda di SKA.; 2222 nn nene Bahwa sesuai dengan Pedum RASKIN, Satker Raskin berkedudukandi bawah dan bertanggungjawab kepada Kadivre/KasubdivreKakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya

Pasal 197 ayat (1) KUHAP diawali dengan katakataSurat putusan pemidanaan memuat ..... katakata yang sama jugaberlaku dalam putusan bukan pemidanaan, yakni surat putusan bukanpemidanaan memuat .... sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1)KUHAP, Jika ditelaah dengan seksama dalam keseluruhan pasalpasalKUHAP yang memuat norma tentang putusan pengadilan yangtermaktub dalam Bab XVI dengan judul PEMERIKSAAN DI SIDANGPENGADILAN nyatalah bahwa KUHAP tidaklah membedakan formatputusan pengadilan menurut tingkatannya

Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang termasuk dalamnorma tentang putusan pengadilan, didalam urutan kodifikasipenempatannya masuk kedalam bagian BAB XVI tentangPemeriksaan disidang Pengadilan, sehingga menjadi nyata bahwaterhadap ketentuan tentang putusan pengadilan dalam KUHAP tidakmengenal dan tidak akan pernah membedakan format atau bentukputusan pengadilan berdasarkan pada tingkatannya.

Hal ini sebagai bukti bahwa majelis hakim pada pengadilandiberbagai tingkatannya sesungguhnya sudah sangat menyadari bahwaterhadap putusan pemidanaan yang dibuatnya dimanapun tingkatannyaharus memiliki format dan bentuk baku yang sama yakni harus tetapmemenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP);9.

Bahwa terhadap putusan pengadilan diberbagai tingkatannya yang tetapmencantumkan dengan format yang sama pada poin disebut di atas, lainhalnya dengan format pencantuman sebagaimana yang diatur didalamketentuan pada Pasal 197 ayat (1) huruf Il KUHAP dalam setiapputusan pemidanaan yang sering mendapat perlakuan yang berbedaSalinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.Untuk informasi lebih lanjut, hubungi K it dan iat Jenderal K itusi Republik ja

Dengan demikian, maka cukup menjadi jelas bahwa jika putusanPengadilan pada semua tingkatannya, yang tidak mencantumkanapa yang disebut dalam Pasal 197 ayat (1) huruf Il yaknimencantumkan hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum,nama hakim yang memutus dan nama panitera makamangakibatkan putusan batal demi hukum.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3)Peraturan Kapolri Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi Pelanggar yangdikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) hurufd, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepadaKomisi Banding melalui Ankum sesuai dengan tingkatannya, palinglambat 14 (bmpat Belas) hari kerja sejak diterimanya surat keputusanSidang KKEP , 272 nn nn nn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa, Keputusan

,demikian Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor43/Pdt.G/2016/PN.Mjk tanggal 1 September 2016 tidak dapat dibatalkanoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksaperkara No. 36/Pdt.G/2019/PN.Mjk ini, karena bagaimana Pengadilanyang setingkat / atau bahkan lebih rendah tingkatannya akanmembatalkan Putusan Pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya , tentuakan bertentangan dengan hukum dan akan menghebohkan duniahukum Indonesia;8.

Lembaga ini diberi Hama: Ditingkat Desa/kelurahan dan atautempattempat dianggap perlu adalah Majelis Kelompok AgamaHindu Kaharingan yang disingkat MKAHK;Pasal 7 Kedaulatan tertingggi lembaga ini berada pada musyawarahsesuai tingkatannya;Pasal 15 Musyawarah dan rapatrapat adalah sah apabila dihadiri lebihdari setengah jumlah peserta yang hadir;Bahwa berdasarkan Bukti Peninjauan Kembali 2 Surat Keputusan Majelis DaerahAgama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya Nomor: 35/MDAHKP/KPR/V/2003tanggal 5 Mei

Penyang Fakta tidak terbantahkan terjadi a quo pelanggaran AD/ART dengan alasandalam memutus pasal 7 kedaulatan tertinggi lembaga ini berada padamusyawarah sesuai tingkatannya juncto pasal 15 Musyawarah dan rapatrapatadalah sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir;8 Bahwa Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandur KotaPalangka Raya Periode 20032007 melaksanakan rapat hadir sebagai pengurusadalah: No.Nama JabatanTalisman D.

Oleh pengadilan yang sama atausama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangansatu dengan yang lain.Pasal 69 huruf (d) UU Mahkamah Agung menentukan :Tenggang waktu pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yangdidasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :d.

Darmo Permai, yangberakhir haknya pada tanggal 8 Maret 2001.Oleh pengadilan yang sama tingkatannya :lalah merupakan dua putusan pengadilan yang samasama telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).Telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain:lalah Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Reg. 32PK/TUN/2006 berdasarkan Permohonan Peninjauan Kembali PTDarmo Permai, telah memutuskan: Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PT DarmoPermai,Dalam Penundaan: Mencabut

Bahwa adanya putusan yang saling bertentangan terhadap pihakpihakyang sama mengenai suatu hal yang sama, atas dasar yang sama olehpengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusanHalaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 160 PK/TUN/2015yang bertentangan satu dengan yang lain, yaitu Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung No. 32 PK/TUN/2006 yang bertentangandengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 603 K/Pid/2007 danPutusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 171/Pid/2006/PT.Sbymerupakan

tersebut kepadaPenggugat terkait pencatatan Serikat Pekerja FSPMI yang ada diperusaahaan Penggugat ke Disnakersostrans Kabupaten Pasuruansebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 23 UU No. 21 Th 2000Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai berikut :Pasal 23 UU No. 21 Th 2000:"Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harusmemberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuaidengan tingkatannya

Adanya putusan yang sama dalam persoalan yang sama, atas dasaryang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan lainnya ;c. Apabila telah dikabulkannya suatu hal yang dituntut atau lebih dari padayang dituntut ;d.

Pertamajuga mempertimbangkan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi Gapensiyang telah ditetapkan pada tanggal 12 12010, antara lain dalam angkaXVII butir 6, intinya berbunyi sebagai berikut: Keputusan untuk meralatputusan yang terdahulu yang dimaksud butir 2 yaitu kekeliruan dalammenetapkan personalia (kKepengurusan) harus melalui tahaptahap, yaituselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berlangsungnyaMusyawarah Daerah setiap badan kepemimpinan yang telah dipilih harusmelaporkan ke badan pimpinan yang tingkatannya

Kotabertugas: a. menerima dokumen persyaratan pencalonan danpersyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atauGabungan Partai Politik atau perseorangan; b. menelitipemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 38 ayat (2) huruf a; c. meneliti keabsahan dokumenpersyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal38 ayat (2) huruf b dan huruf c, yaitu: 1. keabsahankepengurusan Partai Politik tingkat pusat yangmenandatangani surat keputusan tentang kepengurusanPartai Politik sesuai tingkatannya

Pasal 42 ayat (1) Dokumen persyaratan pencalonan danpersyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIPAceh atau KPU/KIP Kabupaten/kKota terdiri atas: huruf a.surat pencalonan yang ditandatangani oleh PimpinanPartai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yangbergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakanHal. 29 dari 66 hal.

Pasal 1134 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) :"Hak Istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undangundangkepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, sematamata berdasarkan sifat piutangitu. Gadai dan hipotik lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecualidalam hal dimana oleh undangundang dengan tegas menentukankebalikannya" ;b.

No.509 K/Pdt.Sus/2012"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersamasama bagi semuaorang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan bendabenda itu dibagibagi menurut keseimbangan yaitu menurut besarkecilnya piutang masingmasing kecuali apabila diantara paraberpiutang itu ada alasanalasan yang sah untuk didahulukan".Pasal 1134:Hak Istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undangundangkepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggidaripada orang berpiutang lainnya, sematamata berdasarkan

No. 565 K/Pid.Sus/20165) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Pasal 75 Perbendaharaan yangmenyatakan: Bendahara partai bertanggungjawab mengelola keuangandan kekayaan partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat KerjaPartai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan PengurusPartai di tingkatannya*:Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, kenyataannya sebagaimanapertanggungjawaban bantuan politik yang diajukan DPC PDI PerjuanganKabupaten Purworejo kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo

Bab V Pasal 12 Format Laporan Pertanggungjawaban Lampiran III Jenispengeluaran.5) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Pasal 75 Perbendaharaan yangmenyatakan: Bendahara partai bertanggungjawab mengelola keuangandan kekayaan partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat KerjaPartai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan PengurusPartai di tingkatannya*:Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, kenyataannya sebagaimanapertanggungjawaban bantuan politik yang diajukan DPC PDI PerjuanganKabupaten

No. 565 K/Pid.Sus/2016dan dalam Pasal 75 Perbendaharaan ditegaskan Bendahara partaibertanggung jawab mengelola keuangan dan kekayaan partai yangdisampaikan setiap tahun dalam Rapat Kerja Partai di tingkatannya atauapabila diminta oleh Ketua Dewan Pengurus Partai di tingkatannya:Bahwa dana yang berasal dari iuran anggota diperoleh dari anggota FraksiPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang duduk di DPRD KabupatenPurworejo yang berjumlah 8 orang dan setiap bulannya wajib memberikaniuran sebesar Rp

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para PemohonBahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (2) huruf a dan huruf c UndangUndangMahkamah Agung, permohonan untuk melakukan hak uji material dapatdiajukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan yang tingkatannya di bawah UndangUndang, termasuk perorangan warga negara Indonesia dan badan hukumprivat.

Lihat Pasal 114 UU Kesehatan yangmenyatakan (Bukti P2):Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayahIndonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.Oleh karena itu, Peraturan Bersama Menteri sebagai peraturan yang lebihrendah tidak dapat melakukan atau memberi wewenang kepada peraturanperaturan yang tidak sesuai dengan UU Kesehatan yang merupakanperaturan yang lebih tinggi tingkatannya dan yang secara tegas mengaturbahwa peraturan pelaksanaan lebih lanjut dalam bidang ini adalah

Pemohon yang menyatakan PBM PedomanPelaksanaan KTR ini bersifat sementara merupakan penafsiran sendiridari Pemohon, karena dalam ilmu pembentukan peraturan perundangundangan tidak dikenal adanya peraturan yang sifatnya sementara.Dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan disebutkan bahwa peraturanperundangundangan hanya dapat dicabut melalui peraturan perundangundangan yang setingkat atau lebih tinggi, dan pencabutan melaluiperaturan perundangundangan yang tingkatannya

Dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan disebutkanbahwa peraturan perundangundangan hanya dapat dicabut melalui peraturanperundangundangan yang setingkat atau lebih tinggi, dan pencabutan melaluiperaturan perundangundangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jikaperaturan perundangundangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untukmenampung kembali selurun atau sebagian dari materi peraturan perundangundangan yang lebih rendah yang dicabut itu.

DP BRINopek 11PEN/DIR/07/2008. tanggal 2 Juli 2008, (TIDAK MEMBERIKAN UANG PESANGON),ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Normatif yang telah diatur dalam UU No.13 Tahun2003, yang TINGKATANNYA DIATAS Peraturan Perusahaan dan ketentuan PeraturanPerusahaan TIDAK BOLEH BERTENTANGAN dengan UU NO 13 Tahun 2003 ;Bahwa PERATURAN PERUSAHAN DP BRI yang ditetapkan dengan Surat KeputusanDireksi DP BRI Nokep : 11PEN/DIR/09/2002, tertanggal 1 September 2002 tidak diperbaharuiHal. 2 dari 8 hal. Put.

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkatpertama, tingkat banding, atau kasasi;Syaratsyarat tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat itu tidakdipenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajarisecara seksama Surat Kuasa Khusus Para Pemohon bertanggal 06 Agustus2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk padatanggal 24 Agustus 2015 dengan nomor 434/Kuasa/VIII/2015,