HENDRA ROZA PUTERA S.H
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II dan WALIKOTA SURABAYA

DALAM PENUNDAAN Menolak permohonan penundaan pelaksanaan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4/PTT-HGB/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012, Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4 Atas Nama PT.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4/PTT-HGB/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012, Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4 Atas Nama PT.

Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkannya berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4/PTT-HGB/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012, Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4 Atas Nama PT.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,Tempat Kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor : 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/Sk/VI/2012,tanggal 22 Juni 2012, dalam hal ini diwakili oleh KuasaIUCN EVI TU) 9 Seeeseee eee1. Siswanto, S.H, M.Hum, Jabatan Direktur PerkaraVERE 207) 9) sesss2sssseese cece ese se se Se2. Saikun, S.H., Jabatan Kepala Sub Direktorat PerkaraWilayah Ill ; 3.

Bahwa, obyek gugatan yang diajukan Penggugat adalah : Terhadap Tergugat (Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikFeO IES) 61) eeseessee sees cee eee cease Se EeSurat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 4/PTTHGB/BPN RV2012, tanggal 18 Januari 2012, Tentanga=) al=)1 eem = Uar 10 =) 018 NCS ltl cl Ur srla eo 10 arla mm (e)anle) amr.Atas Nama PT.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2011, tentang Tata Cara Pendayagunaan TanahNegara Bekas Tanah Terlantar, tertanggal 14 Juli 2011 ; Perihal Alasan Keberatan Penggugat Atas Obyek Sengketa Dasar Hukum Alasan Keberatan Penggugat atas penerbitan obyek sengketa22.Bahwa, dasar dari gugatan Penggugat adalah sesuai dengan UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang UndangUndang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, pasal

PURWOKO, DKK;1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU,3.PT. PANCASURYA AGRINDO

dari 101 Halaman Putusan Nomor 136/G/2013/PTUNJKT98Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatan mendalilkan bahwaareal tanah cadangan adalah diperuntukkan bagi seluruh keturunan wargatransmigrasi di Desa Sukamaju yang jumlahnya saat ini sudah meningkat menjadi1.212 KK dari jumlah awal peserta transmigrasi sebanyak 450 KK transmigrasiumum ditambah 195 KK transmigrasi swakarsa, sebagaimana didukung olehketerangan saksi Oin Sukmawan, sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatanaquo terhadap Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 9/HGU/BPN.RI/2010 tanggal 8 Februari 2010 (Bukti T.I1=Bukti T.II1= Bukti T.II.Int1), dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 14/Desa TambusaiTimur, Tambusai Utara, tanggal 12 Maret 2010 (Bukti P1 = Bukti T.IJ2 = BuktiTI.

MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

., Jabatan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.2,Kebayoran Baru, JakartaSelatan; Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. SISWANTO, SH., M.Hum., Jabatan Direktur Prkara Pertanahan;2. HARIYANTO, S.H., M.Kn., Jabatan Kepala Sub Direktorat PerkaraWilayah Il;3. FARIDA WIDYARTATI, SH., M.Si., Jabatan Kepala Seksi PerkaraTata Usaha Negara Wilayah II;4. PRATIWI INDRIANINGSIH, SH., Jabatan Kepala Seksi PerkaraPerdata Wilayah Il.5.

tanggal 15 Maret 2013;NO ak WwTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Termohon Kasasidahulu sebagai Terbanding/Penggugattelahmenggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugatdi muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:Bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini berupa:Surat Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia:1.

Bahwa Tergugat dalam menerbitakan Surat Keputusan tersebut, tidak secaratibatiba, namun melalui proses dan tahapan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah No.11Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar jo.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.4Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar jo.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA (dahulu KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA), 2. PT. MESKOM AGRO SARIMAS

Gunawan Sutanto;1.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,3.Kementerian Perindustrian Republik Indonesia,dkk

HENDRA ROZA PUTERA S.H
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;2.YAYASAN KESUMA ABDI NUSA;3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;PT. BUANA SAKTI;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukkan di Jalan Sisingamangaraja Nomor : 2,Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. SISWANTO, S.H.,M.Hum., Jabatan Direktur PerkaraPertanahan, 2. SAIKUN, S.H., Jabatan Kepala Sub Direktorat PerkaraWilayah Ill; 3. SISWANTORO, S.H.,M.H., Jabatan Kepala SubDirektorat Konflik Kelompok Masyarakat; 4. SITT HAFSIAH, S.H., Jabatan Kepala Seksi PerkaraTata Usaha Negara Wilayah III; 5.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, 3. PEMERINTAH KOTA SURABAYA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;~Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Nama $ ANDJAR SETIANA,SHJabatan : Direktur Perkara Pertanahan;2. Nama : DIDIK BANGUN RESTUAJI,SH jo=====Jabatan : Kepala Sub. Direktorat PerkaraWilayah II1I;3. Nama : SITI HAFSIAH, SH.,Jabatan : Kepala Seksi Perkara Tata UsahaNegara Wilayah III; 4. Nama : SUWARDI,Jabatan : Kepala Seksi Perkara PerdataWilayah II1;5.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI dan Pemohon Kasasi III : SITTI HAERANI KAIMUDDIN tersebut ;

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 36XI1997 tanggal 07Oktober 1997, pada tanggal 30 September 2010 sepenuhnya dalil dalil yangdibuat buat agar gugatan yang diajukan tampak wajar dan memenuhi ketentuanyang berlaku.

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat I in casu Surat Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepala badan Pertanahan nasional Republik Indonesia No. 36XI1997 tanggal 07 Oktober 1997 adalah berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriKendari tanggal 20 Maret 1990 No. 11/Pdt/G/1989/PN.Kdi jis Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara tanggal 03 Oktober 1990 No. 44/Pdt/1990/PT.Sultra danPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1996 Reg.

No.2027 K/Pdt/1991 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraacht vangewijsde) ;Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat in casu Surat Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 36IX1997 tanggal 07 oktober 1997, adalah selain dalam rangka melaksanakanPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1996 Reg.

Putusan Kasasi No. 2027/K/Pdt/1991 dan Putusan No. 699/PK/Pdt/1996, alasannya sebagai berikut :Bahwa Tergugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Kendari yang menyatakan Surat Keputusan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 36XI1997tanggal 7 Oktober 1997, perihal Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1987/Kemaraya tercacat atas nama Hj.

Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 36XI1997 tanggal 7 Oktober 1997, perihal Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor 1987/Kemaraya tercatat atas nama Hj.

GRAHA METROPOLITAN NUANSA;1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,2.MUNIAH MAEMUNAH BINTI H. MUSA,3.H. MARALI BIN H. MUSA

., yang pada pokoknyasebagai berikut :I OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARAYang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 3/Pct/BPN RI/2013, tanggal 30 Mei 2013, tentang Pencabutan SuratKeputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalTanggal 06 Januari 1997, Nomor : 5/HGB/BPN/97, TentangPemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Di Kotamadya Jakarta Selatan,Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dan Pembatalan Sertipikat

PADMA BHERUMAL ASWANI;1.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II. 3. PEMERINTAH KOTA SURABAYA vs BUDI TEDJO PRAWIRO THE

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;~Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Nama $ ANDJAR SETIANA,SH; Jabatan : Direktur Perkara Pertanahan;2. Nama : DIDIK BANGUN RESTUAJI,SH j=======Jabatan : Kepala Sub. Direktorat PerkaraWilayah II1I;3. Nama : SITI HAFSIAH, SH.,Jabatan : Kepala Seksi Perkara Tata UsahaNegara Wilayah III; 4. Nama : SUWARDI,Jabatan : Kepala Seksi Perkara PerdataWilayah II1;5.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.;2. MUNIAH MAEMUNAH BINTI H. MUSA.;3. H. MARALI BIN H. MUSA.;PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA.;

Yani Kav. 58, Jakarta Pusat,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 02,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam perkara inimemberi kuasa kepada :1. Andjar Setiana, S.H., jabatan Direktur Perkara Pertanahan;.

VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, diwakili oleh Ferry Mursyidan Baldan, selaku Menteri Agrariadan Tata Ruang Kementerian Pertanahan Nasional, dkk.

MUSA, dan Pemohon Peninjauan Kembali II: KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tersebut;

OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARAYang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 3/Pct/BPN RI/2013, tanggal 30 Mei 2013, tentang Pencabutan SuratKeputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalTanggal 06 Januari 1997, Nomor 5/HGB/BPN/97, Tentang Pemberian HakGuna Bangunan Atas Tanah Di Kotamadya Jakarta Selatan, DaerahKhusus Ibukota Jakarta Dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 456/Senayan, Sertipikat

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan;Pasal 61:Penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan dapat berupaperbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi:a. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi;b. Pencatatan dalam sertipikat dan/atau Buku Tanah serta DaftarUmum lainnya;c.

Kesimpulan1.Bahwa, dalam perkara ini, Tergugat telah menerbitkan SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 3/Pct/BPN RI/2013 tanggal 30 Mei 2013, tentangPencabutan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional tanggal 06 Januari 1997 Nomor5/HGB/BPN/97, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atastanah di Kotamadya Jakarta Selatan, Daerah Khusus IbukotaJakarta dan pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor456/Senayan, Sertipikat Hak Guna Bangunan

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiayang saat ini menjadi objek sengketa, didasarkan pada putusan badanperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana pula telahdiakui oleh majelis hakim dalam pertimbangan penetapan padaHalaman 38 dari 77 halaman.

Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan PenangananKasus Pertanahan;Bahwa perihal Menimbang disebutkan:a.

SATINI binti IMING Bin SAIMUN;1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,3.PT. BATARA INDRA

Retno Sutjiati Soerjosoemarno,2.Raden Mas Yedidiah Zenisar Kerti Darpito Soerjosoemarno,DKK;1.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,2.PT. Goldhill

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam sengketa inidiwakili oleh kuasanya Siswanto, S.H., M.Hum, Saikun, S.H,Sitti Hafsiah, S.H, Wahyu Arthamaji SW, S.H, Seri MaharaniBr.

selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebutcukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yangbersangkutan; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Gugatannya, Para Penggugattelah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi SuratSurat yang telah diberi meteraicukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinyaPAGE sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P1 sampaidengan P57, sebagai berikut : 1.2,4.Bukti P1Bukti P2Bukti P3Bukti P4Surat Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiamengenai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan No.20/Spb/DV/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011, Tentang TumpangTindih Tanah Bekas HGB No.22/Pasar Minggu Atas Nama PT.

BuktiT1 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiamengenai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan No.20/Spb/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011, Tentang Tumpang TindihTanah Bekas HGB No.22/Pasar Minggu Atas Nama PT. Gold Hill,seluas 15.973 M?

Gold Hill, dengan Sertipikat Hak GunaHalaman 63 dari 82 halaman Putusan No.215/G/2011/PTUNJKTPAGE Bangunan atas nama Para Penggugat, tanggal 28 Oktober 2011 (Vide Bukti SuratP1=T1), yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,dengan demikian, yang dapat berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalahKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatanPara Penggugat kurang pihak (Plurum Litis

HAJI AHYAR ROSIDI, DkLawanI PUTU GEDE SASTRAWAN, DkkDanKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN LOMBOK BARAT, Dk