menemukan faktafakta yang dikemukakandiatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa PenuntutUmum yang mendakwa Anak dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu :12Kesatu : Perbuatan Anak tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun2016 tentang perubahan kedua atas uu no. 23 Tahun 2002 tentangperlindungan Anak menjadi uu jo pasal 1 angka UU RI no 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;AtauKedua : Perbuatan Anak tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun2016 tentang perubahan kedua atas uu no. 23 Tahun 2002 tentangperlindungan Anak menjadi uu jo pasal 1 angka UU RI no 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak;AtauKetiga : Perbuatan Anak tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 D UU RI No.17 Tahun

2016tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun2016 tentang perubahan kedua atas uu no. 23 Tahun 2002 tentangperlindungan Anak menjadi uu jo pasal 1 angka UU RI no 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegangteguh asas/prinsip yang menyatakan Tiada hukuman tanpa kesalahan (geenstraf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang dapatdihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya;Menimbang

dibawah umur; Antara keluarga Terdakwa Anak dan saksi korban belum tercapai upayaperdamaian ;Halhal yang meringankan : Terdakwa Anak belum pernah dihukum ; Terdakwa Anak menyesali perbuatannya; Terdakwa masih Anak Anak;Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D UU RINo.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu no. 23 Tahun 2002 tentangperlindungan Anak menjadi uu jo pasal 1 angka UU RI no 11 Tahun 2012tentang Sistem

Peradilan Anak;, UndangUndang R.I.

UndangUndang No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak Jo Pasal 486 K.U.H.Pidana, dengan unsurunsursebagai berikut:1. Unsur barang siapa;2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnyakepunyaan orang lain;Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;4.

melakukan tidak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan,dan jarak waktu kejadian tersebut dan putusan pengadilan tersebut denganperkara ini masih dalam jangka waktu di bawah 5 (lima) tahun;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pasal 486 KUHP dalamkaitannya dalam perkara ini telah terpenuhi sebagaimana fakta di persidangan;Menimbang, bahwa akhirnya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatananak telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke5 KUHP Jo.UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak Jo Pasal486 K.U.H.Pidana, maka oleh karena itu anak telah dapat dinyatakan terbuktiHalaman 11 dari 14 Hal Putusan Nomor: 31/ Pid.

UndangUndangNo. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo Pasal 486 K.U.H.Pidana,Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sertaketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;MENGADILI1. Menyatakan anak AL FIKRI ZULHAIRI Bin SAMSI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalanh melakukan tindak pidana Pencuriandalam keadaan memberatkan;2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan;3.

Dengandemikian, jika Terdakwa MUHAJRI Alias AJRI Bin ASRI MUNTHE masihtermasuk kategori Anak, maka berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Terdakwa MUHAJRI AliasAJRI Bin ASRI MUNTHE perkaranya diperiksa dengan Sistem Peradilan Anak;Apabila melihat Dakwaan Penuntut Umum, maka terlihat PenuntutUmum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap didalam menyusunDakwaannya.

Jika tempus delictinya dibulan Juni 2016, maka Terdakwa MUHAUJRI Alias AJRI Bin ASRI MUNTHEberdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014, termasukkategori Anak, karena belum mencapai umur 18 Tahun, maka berdasarkanketentuan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanAnak, Terdakwa MUHAJRI Alias AJRI Bin ASRI MUNTHE perkaranyadiperiksa dengan Sistem Peradilan Anak;2.

bahwa setelah diketahui tentang kapan Terdakwadikategorikan sebagai Anak dan kapan sebagai Dewasa, selanjutnyapembahasan tentang tempus delicti, yakni mengenai apakah benar jika tempusdelictinya di bulan Juni 2016, Terdakwa MUHAJRI Alias AJRI Bin ASRIMUNTHE berdasarkan ketentuan UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2014,termasuk kategori Anak karena belum mencapai umur 18 Tahun sehinggaberdasarkan ketentuan UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Anak, perkaranya diperiksa dengan Sistem

Peradilan Anak,namun pembahasan tersebut akan dipertimbangkan bersama denganpermasalahan kedua;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpermasalahan kedua tentang Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhiketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undangundang Hukum Acarapidana, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum;Menimbang bahwa Surat Dakwaan adalah dasar atau landasanpemeriksaan suatu perkara bagi hakim di persidangan.

Peradilan Anak;ATAUKEDUA :Bahwa ia Anak TERDAKWA (Yang masih berusia 17 Tahun dan 11 Bulanserta belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.5630015708 Tanggal 30 Juni 2009, yang ditandatangani oleh Drs.

Peradilan Anak.

Peradilan Anak;ATAU :KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika Jo UndangUndang No. 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anakmemenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebin dahulu akandipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anaksebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitandengan

Peradilan Anak, yang unsurunsurnyasebagai berikut :1.

peradilan anak makaterhadap anak bernama TERDAKWA ditambah dengan pidana pelatinhan kerja;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (Dua) paket kecil Narkotika jenis shabushabu yang dibungkus plastik beningdengan berat kotor 0,03 gram, serta dikurangi berat pembungkus 0,22 gram danberat bersih 0,08 gram dengan perincian sebagai berikut :1.

Peradilan Anak, yaitu pidana terhadapAnak terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, yang mana untuk pidanapokok bagi Anak terdiri atas: pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihankerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara;Menimbang, bahwa telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)yang dilakukan oleh SAYUTI, SH tertanggal 11Agustus2014 selaku PembimbingKemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Banjarmasin yang padapokoknya memberikan rekomendasi terhadap AnakMuhammad

Pazii BinFahriani dapat diberikan sanksi pembinaan dalam lembagadenganditempatkan pada Panti dibawa Pengelolaan Kementerian Sosial sesuai denganketentuan pasal 71 ayat (1) huruf d UndangUndang Republik IndonesiaNomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dengan pertimbanganAnak Muhammad Pazii melakukan tindak pidana karena ada dorongan atauajakan dari temannya meskipun juga ada motivasi Anak Muhammad Pazii untukmendapat keuntungan dari perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka

Peradilan Anak yang menyebutkan bahwa Diversidilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan bukan merupakanpengulangan tindak pidana, sehingga jika merupakan pengulangan tindakpidana maka tidak dilakukan Diversi.

Pid.Sus/PN Bjbmaka perlu ditetapkan agar Anak Muhammad Pazii tetap berada dalamtahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidanganakan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Anak Muhammad Pazii dinyatakanterbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biayaperkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat dan memperhatikan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, Pasal 363 ayat (1) ke4Kitab UndangUndang Hukum Pidana, serta peraturan peraturan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini :1.

dari Hakim tingkat pertama bagi Anakdalam putusannya tersebut diambil alin dan di jadikan dasar sendiri olehPengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan untuk tingkat banding,dengan sedikit perbaikan tentang pidana bersyarat yang dijatunkan olehpengadilan tingkat pertama kepada Anak, yang belum memuat syarat khusus baikdalam pertimbangannya maupun dalam amar putusannya, sebagaimana yangdiamanatkan dalam Pasal 73 ayat (2) dan (4) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan anak, untuk itu PengadilanTingkat Banding akan memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama ;Menimbang, bahwa karena Anak, WARDIMAN DWI PUTRA Bin INDRAGUNAWAN masih anak anak yang umurnya baru 17 tahun dan masih berstatus pelajarsekolah SMK kelas 1, namun sudah biasa merokok layaknya orang dewasa, untuk itumenurut hemat Pengadilan Tingkat Banding sudah selayaknya kepada Anak yangdijatuhi hukuman bersyarat selain dari syarat umum berupa larangan melakukanperbuatan pidana juga diberikan

UndangUndang nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta PasalPasal dari ketentuanketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;e Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 6/Pid.SusAN/2015/PN.Crp tanggal 24 Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut sekedarmenambahkan syarat khusus bagi terdakwa, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :1.

Agustus 2020 yang dibuat danditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. danFILANTARI CAHYANI A.Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik CabangSurabaya;Re Membeli, menjadi perantaradalam jual beli narkotika golongan jenis sabu tersebut tidak ada jjin dari yangberwenang;Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.SusAnak/2020/PN SpgPerbuatan anak I sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;AtauKedua :Bahwa anak sopada = waktu dan tempatsebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu diatas, tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan GE dengan caracara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelan sabusabukemudian 1 (Satu) poket sabusabu tersebut oleh anak mendapatkan sabusabukemudian 1 (satu) poket sabusabu tersebut oleh IWE akan diserahkan kepada

Lab. 8436/NNF/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang dibuat danditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. danFILANTARI CAHYANI A.Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik CabangSurabaya;Bahwa anak EE penguasai narkotika golongan jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;Perbuatan anak ssebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;AtauKetiga :Bahwa anak

Lab. 8436/NNF/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang dibuat danditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. danFILANTARI CAHYANI A.Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik CabangSurabaya;Bahwa EE menggunakan sabusabutersebut tidak ada jjin dari yang berwenang;Perbuatan anak i sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.SusAnak

Dalam perkara terdakwa diajukan kePengadilan dengan dakwaan primair pasal 82 UU No. 23 tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidananya paling lama 15tahun, dengan demikian sesuai dengan pasal 82 ayat (3) UU No. 11halaman 6 dari 11 putusan No.03/Pid.Anak/2015/PT.SMRtahun 2012 tentang sistem peradilan anak terdakwa tidak dapatdiajatuhi tindakan melainkan harus dijatuhi pidana;3. Bahwa sesuai dengan pasal 3 Perma No. 4 tahun 2014 tentangPedoman Pelaksanaan Diversi.

tersebut diatas, makaPengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding Penuntut Umumkhususnya pada angka 1 yakni penjatuhan tindakan berupa pengembalianhalaman 8 dari 11 putusan No.03/Pid.Anak/2015/PT.SMRterdakwa kepada orang tuanya kurang adil apabila dibandingkan dengan efekatau akibat yang dirasakan oleh saksi korban Rita Hartika yang kehilangankehormatannya/kegadisannya dan mengalami trauma berat;Menimbang, bahwa memori banding selebihnya kurang beralasankarena yang dimaksudkan dalam UndangUndang Sistem

Peradilan Anak danjuga Perma No. 4 tahun 2014 tentang Diversi yang dapat dikenakan tindakanadalah perbuatan pidana yang ancaman pidananya paling singkat 7 (tujuh)tahun, dalam perkara ini Sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum pasal 82 UUNo. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman pidananya palingsingkat 3 (tiga) tahun, karena mengenai formal pengenaan tindakan dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa dari halhal yang telah dipertimbangkan diatas,Pengadilan Tinggi berpendapat

warna hitamdimusnahkan;Pasal 3Bahwa apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi oleh Anak maka prosespemeriksaan diajukan dalam proses persidangan;Pasal 4Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruandan penipuan dari pihak manapun;Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dantidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehingga beralasanuntuk dikabulkan;Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) UndangundangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

tingkat banding ;Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum selebihnya hinggaAmar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim TingkatBanding bahwa perdamaian antara Anak dengan Anak Korban denganmenyatakan bertanggungjawab dan melakukan Nikah agama (belum dicatat)terkait dengan dakwaan pasal 81 ayat (2) Undangundang Nomor 23 tahun2002, tentang Perlindungan Anak adalah bukan merupakan bentuk keadilanrestoratifi sebagaimana dimaksudkan oleh Undangundang Nomor 11 tahun2012, tentang Sistem

Peradilan Anak yo.

menghapus proseshukum/ penuntutan terhadap anak karena tindak pidana yang telah dilakukanoleh Anak bukan Delict Aduan adalah benar dan Majelis Tingkat Bandingsependapat, lagi pula Perdamaian menikahkan Anak dengan Anak Korbansecara Agama karena tindak pidana pasal 81 ayat (2) Undangundang NomorHalaman 11 dari 15 halaman Put No 01/PID.SUSAnak/2016/PT BGL23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak bukanlah wujud Keadilan Restoratifsebagaimana diamanahkan oleh Undangundang Nomor 11 tahun 2012,tentang Sistem

Ganja tersebut;Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.SusAnak/2020/PN BnaMenimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dantercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuandengan putusan ini yang tidak terpisahkan;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 115 ayat (2) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPlIdanaJo Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, AtauKedua melanggar Pasal 114 ayat (2) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPIidana Jo UndangundangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Atau Ketiga melanggarPasal 111 ayat (2) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPldana Jo Undangundang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa terhadap bentuk dan susunan dakwaan PenuntutUmum berbentuk Alternatif, maka Hakim dapat

Korporasi;Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.SusAnak/2020/PN BnaMeimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik denganhukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksitindak pidana dan berdasarkan pasal 1 ayat 3 Anak yang Berkonflik denganHukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi

tidak akan mengulangi lagiperbuatannya; Anak berusia muda dan masih dapat memperbaiki kelakuannya untuk masadepan Anak; Anak belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhihukuman maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesualdengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KOHAP;Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana Jo Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan terdakwa Dinda Rizki Aulia Br Marpaung bersalahmelakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP Jo Pasal 44 UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam SuratDakwaan Tunggal;2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Dinda Rizki Aulia Br Marpaungdengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwadalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintahterdakwa tetap ditahan;3.

Juta Seratus Ribu Rupiah) sedangkansisanya Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) diserahkankepada anak untuk digunakan membayar kontrakan;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPJo Pasal 44 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan anak;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan anak meresahkan masyarakat;e Anak telah menikmati hasil kejahatannya;Keadaan yang meringankan:e Anak bersikap sopan di persidangan;e Anak masih berusia muda dan diharapkan masih dapat berubah dikemudian hari;Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP Jo Pasal 44 UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

perbedaan umur anak yaitubagi anak yang masih berumur dibawah 14 (empat belas) tahun hanya dapatdikenai tindakan sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, dijatunkanpidana di mana perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhandan perkembangan fisik, mental dan sosial anak sebagaimana yang disebutkandalam pasal 71 UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang perubahanatas UndangUndang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang sistem

peradilan anak;Menimbang, bahwa dari segi penilaian Hakim dalam mempertimbangkankemampuan akal dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, Hakimdalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa RIFZAL Bin SAMUNIR telahmencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun, yakni berumur 16 (enam belas)tahun, sehingga menurut Hakim bahwa berpatokan dengan umur tersebuttentunya Terdakwa sudah dapat menyadari perbuatan yang dilakukannya dandapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan apabila kemudianperobuatan

No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak,adalah bersifat kumulatif, dimana penjatuhan pidana penjara haruslah disertaipula dengan penjatuhan pidana denda, akan tetapi sebagaimana disebutkandalam pasal 71 ayat (3) Undangundang RI Nomor 11 tahun 2012 tentangperubahan atas UURI Nomor 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan anak,bahwa penjatuhan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum bahwaTerdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana pembinaan

peradilan anak disebutkan mengenaipidana pokok bagi Anak terdiri atas:a.

peradilan anak adalah beralasan hukum untukmengharuskan agar Anak mengikuti program pembimbingan didalam lembagaYayasan Bustanul Ulum AAziziah yang terletak di Gampong Pulo le KecamatanKluet Utara Kabupaten Aceh Selatan ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, makaperlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Anak;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Anak meresahkan masyarakat Gampong Pulo le Kec KluetUtara Kab Aceh Selatan ; Perbuatan terdakwa

Menyatakan anak berkonflik dengan hukum Erich Parulian Nababan AlsErik bersalah melakukan tindak pidana anak telah melakukan tindakpidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana diatur dalam pasal111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No.11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam dakwaan Alternatifkedua kami ;2.

barang bukti berupa 1 (satu) botolplastik berisi 50 (lima puluh) ml urine diduga mengandung narkotika dari hasilanalisis pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandungTetrahydrocanabinol dan terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 9lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanasebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Peradilan anak no 11 tahun 2012 dan hal ini menjadi perhatiankhusus bagi Hakim anak sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung nomor 4tahun 2014;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, makaperlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Anak;Keadaan yang memberatkan: Bahwa perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalammemberantas penyalahgunaan narkotika ;Keadaan yang meringankan: Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya

dikemudian hari ; Anak bersikap sopan selama dalam persidangan ; Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki keadaannya;Memperhatikan, pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dengan seksamatelah bisa mengikuti jalannya persidangan dan dengan lancar dapat menjawab setiappertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum, serta Penasehat hukumnya olehkarenanya Pengadilan berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan16rohaninya, yang dimata hukum dapat dimintai pertanggung jawabannya, hal ini sesuai puladengan batasan umur terhadap anak yang yang diatur dalam ketentuan dalam pasal angka3

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelahmempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut UndangUndang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanyang dilakukan olehnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Barangsiapa orang telahterpenuhi pada diri Terdakwa;Ad. 2.

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan olehPenuntut Umum dalam dakwaan primair;Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidakmenemukan alasan ataupun keadaankeadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaafmaupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap mampubertanggung jawab dan patut dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 69 ayat 1 UU No. 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidanaatau tindakan;Bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, hukuman apakah yang tepatdijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut, apakah pidana Penjara atau Pidanatindakan ?

Peradilan Anak dan PerundangUndang lainnya yang bersangkutan;MENGADILI1.

Olehkarena itu di tuntut agar terhadap anak dijatunKan pidana penjara selama4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankaoleh anak dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pidana DendaRp. 800.000.000, (delapan ratus juta Rupiah) apabila pidana dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pelatinan kerja selama 3 (tiga)bulan ;Bahwa tuntutan pidana tersebut haruslah dimaknai sebagai ketentuansesuai dengan pasal 71 ayat (1) hurf e UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan anak, adapun anak telah dinyatakanbersalah melakukan suatu tindak pidana oleh judex factie PengadilanNegeri Amuntai sudah seharusnya dalam menjatuhkan putusanmempertimbangkan pasal 79 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Anak, sehingga diharapkan anak akan berbuatsecara hatihati karena adanya pengawasan baik secaramenghilangkanlangsung maupun tidak langsung oleh hukum ;Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri AmMuntai yang menjatuhkantindakan kepada anak dengan pengembalian

kepada orang tua / walitidak memberikan jaminan bahwa anak tidak akan mengulangi kembaliperbuatannya mengingat tindak pidana yng dilakukan anak adalahsebagai bukti lemahnya kontrol dari orang tua / wali terhadap anakHalaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUSANAK/2017/PT.BJMmaupun adanya pengaruh buruk pergaulan anak di lingkungan sekitartempat tinggal ;Bahwa didalam pasal 85 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan anak yang dijatuhi pidanapenjara

UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, atauKedua : melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakJo.

UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalambentuk Alternatif, maka Majelis Hakim lebin dahulu akan mempertimbangkandakwaan Kedua yang langsung ada relevansinya dengan faktafakta yangterungkap dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Jo Uu No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Anak masih anak dibawah umur, sehingga masih dapatmemperbaiki diri;.Mengingat pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Uu No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan pasalpasal lainyang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILIHalaman 19 dari 20 Putusan Nomor 09/Pid.SusAnak/2018/PN Lsk1. Menyatakan Anak SARJANI BIN M.

Menyatakan Terdakwa I Hakim Swito Situmeang, terdakwa II Joni Bintara Hutabaratbersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalampasal 363 ayat (1) ke4 KUHP Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;2.

para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukummenurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan para Terdakwa telah bersalah melanggarpasal yang didakwakan, maka perbuatan para Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruhunsurunsur ataupun kualisifikasi dari tndak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaantunggalyakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke3, ke4, ke5 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012Tentang Sistem

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang diketemukan didepanpersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapatakan langsung mempertimbangkan dakwaan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 363 Ayat(1) Ke3, ke4, ke5 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anakyang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Peradilan Anak yang didakwakanJaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwakesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam surat dakwaanJaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidanasetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhalyang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasanalasan yangmembenarkan maupun

Peradilan Anak, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 sertaketentuanketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

H.M.A.Firdaus,AM, MM) dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2008 yang menerangkan TerdakwaDIKABURKAN lahir di Tanjung Agung pada tanggal 25Mei2000 atau dengan kata lainpada saat ini berusia 16 (enam belas) tahun, dimana Pasal 20 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengaturbahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap 18 (delapan belas)tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak anak yang bersangkutanmelampaui batas umur 18 (delapan

belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak;Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 20 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tersebutdapat disimpulkan jika Terdakwa DIKABURKAN dalam perkara ini wajib dikenakanketentuan yang diatur dalam Pasal 20 Undangundang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Pasal 1 angka 2 huruf a Undangundang RI Nomor : 23 Tahun 1997menyatakan

dilakukan, pada intinya Proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untukmenimbang dan menilai berat ringannya pidana yang dikaitkan dengan tindakpidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam Masyarakat serta budayacendrung menjadi Determinan dalam menentukan sanksi yang dipandang danpatut dan tepat dalam konteks historis tertentu ; Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak yang melakukankejahatan/ Anak yang berhadapan dengan Hukum Hakim Anak berpedomanpada Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem

Peradilan Anak Pasal1679 Ayat (3) dinyatakan Minimun Khusus Pidana Penjara tidak berlaku TerhadapaJMenimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anak akanmempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Hakim tidakakan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidanayang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuaiderajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatanpidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum

,karena sesuai Undang Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012pemidanaan terhadap anak berbeda dengan Pemidaan Orang Dewasa sertamewajibkan Hakim yang mengadili perkara Anak mempertimbangkan masukandari Laporan Litmas dan keinginan dari orang Tua Anak Terhadap penjatuhanPidana, yang mana Orang Tua Anak berkeinginan agar Anak dihukum seringanringannya dengan alasan kelak Orang Tua Anak mampu dan sanggupmemberikan pengawasan serta agar Anak dapat melanjutkan sekolah; Menimbang, bahwa Hakim

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.MENGADILI1.