Ditemukan 1870 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nasionla nasianna nasiona nasibta nasibni nasabnya nosimnya nosinnya
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Umum Perjudian
Register : 07-11-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 18-01-2017
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Lbs
Tanggal 13 Desember 2016 — - HERI YANDI Pgl ANDI
72 — 5
  • disetorkan;Bahwa orangorang yang memasang angkaangka judi jenis Togel kepadaTerdakwa ada dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) ke handphonemilik Terdakwa;Bahwa Terdakwa menjual judi jenis Togel tersebut atas inisiatif Terdakwasendiri dan Terdakwa sudah pernah menikmati hasil dari menjual judi jenisTogel tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa judi Togel dilarang;Bahwa sifat dari permainan judi jenis Togel tersebut adalah untunguntungan, karena menang atau kalahnya pemain/pemasang tergantungkepada nasibnya
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 13-02-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
1.MARWAN WIBISONO
2.ALERMAN
3.ANDI
4.CANDRA SASLI
5.DARLING
6.DEDY KURNIA PUTRA
7.ENCE ZAKIAH. SP
8.HANDAYANI
9.MURDIANTO
10.RUSDI HERYADI TARIGAN
Tergugat:
PT. MALAYA SAWIT KHATULISTIWA
89 — 14
  • Dengan suratnya Nomor : 567/001/PHJSK.II/I/2018 padatanggal 2 Januari 2018 Disnakertrans Kab.Kukar kembali memberikanperingatan kepada Manajemen MSPG, didalam surat nya juga terterajumlah pekerja yang ditelantarkan nasibnya oleh Manajemen Tergugatyaitu sebanyak 1.131 Karyawan dan atau pekerja/buruh yang tersebar di11 (Sebelas) kKecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara ;Bahwa pada awal Januari 2018 upaya karyawan melalui Serikat PekerjaTingkat Perusahaan MSPG kembali memberikan harapan dimana setelahmelakukan
    Dengan suratnya Nomor : 567/001/PHJSK.II/I/2018 padatanggal 2 Januari 2018 Disnakertrans Kab.Kukar kembali memberikanperingatan kepada Manajemen MSPG, didalam surat nya juga terterajumlah pekerja yang ditelantarkan nasibnya oleh Manajemen Tergugatyaitu sebanyak 1.131 Karyawan dan atau pekerja/buruh yang tersebar di11 (Sebelas) Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara ;Bahwa pada awal Januari 2018 upaya karyawan melalui Serikat PekerjaTingkat Perusahaan MSPG kembali memberikan harapan dimana setelahmelakukan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 18-06-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 89/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat:
1.FOLOARO BAENE
2.TEMA’ARO BAENE
Tergugat:
1.KEPALA DESA NA’AI, KECAMATAN SIDUA’ORI
2.KEPALA DESA NA'AI
144 — 60
  • Bahwa dengan diberhentikannya para penggugat tanpamemperhatikan prosedur dan ketentuan yang berlaku, Sehinggamembuat para penggugat tidak mempunyai kejelasan nasibnya yangmenyebabkan kerugian materi maupun beban moral terhadap keluargadan masyarakat pada umumnya.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-05-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, Tbk VS PAHALA HUTABARAT
82 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • panjangakibat dari surat memorandum tersebut sangat menentukan nasib dariTergugat Konvensi dan nasib karyawan lainnya termasuk Tim Investigasidan HRD bisa menghadapi persoalan yang sama di kemudian hari";Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut di atas sangat membingungkanserta tidak berdasar dan tidak ada relevansi dan dikeluarkannyamemorandum kepada HRD karena seharusnya Tergugat Konvensilah yangberpikir panjang sebelum melakukan tindakan yang bertentangan denganPKB yang tentunya akan berakibat pada nasibnya
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 26-11-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 289/Pdt.G/2018/PN SDA
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
1.CASMUDI
2.EDISON YUDHO UTOMO
3.MASDIAN WAHYU WIDODO
4.SUHARTA
5.JOKO SETIAWAN
Tergugat:
1.PT. YOUNG TREE INDUSTRIES
2.KEPALA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO CQ. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIDOARJO
3.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO
4.KEPALA DESA KEPUH KEMIRI
5.KEPALA KANTOR KECAMATAN TULANGAN
77 — 21
  • pekerjaan seluasluasnya untuk warga sekitar, diHalaman 13 dari 28 Putusan Sela Nomor 289/Pdt.G/2018/PN Sda.antaranya warga Desa Kepuh Kemiri, dengan dikoordinir olehmasingmasing Kelurahan.19.Bahwa, namun, Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensisama sekali tidak mendukung keberadaan PenggugatRekonpensi/Tergugat Rekonpensi, tidak pula mendukungprogram pemerintah Republik Indonesia dalam investasi modalasing, serta tidak mempedulikan nasib warga sekitar pabrikyang bekerja dan menggantungkan nasibnya
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus PHI
Register : 28-02-2017 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN MATARAM Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mtr
Tanggal 17 Nopember 2016 — PT. ASIA CROP SOLUTION (Pemohon Kasasi) melawan : ILHAM, SH. (Termohon Kasasi)
132 — 52
  • Saksi Wayan WardanaBahwa saksi bekerja di PT ACS dengan jabatannya sebagaimanager;Bahwa saksi kenal dengan Bapak Ilham sejak tahun 2012 dan tidakada hubungan keluarga;Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai kontrak 1 tahun mulai tahun2012bekerja sebagai manager cabang Sumbawa;Bahwa saksi menyatakan pertama tidak ada kontrak dan tidak jugaada perpanjangan kontrak;Bahwa saksi mengetahui setelan Bapak Ilham jadi HRD, barudipertanyakan nasibnya;Bahwa saksi ditarik oleh Takeda untuk bekerja di PT.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 02-01-2012 — Putus : 05-07-2012 — Upload : 23-09-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 81/PDT.G/2012/PA.SBY
Tanggal 5 Juli 2012 — Penggugat Vs TErgugat
27 — 4
  • Penjelasan umum undangundang nomor 1 tahun 1974 danangka 4 huruf f menyatakan : Hak dan kedudukan istri adalah adalah seimbangdengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalampergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam rumah tanggadapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri, maka jelas jika Penggugatselaku istri tidak dapat di katagorikan sebagai wanita yang melawan suami danmemiliki hak yang sah untuk menentukan nasibnya sendiri
Pengadilan PA KUNINGAN Perdata Agama Harta Bersama
Register : 18-03-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 27-04-2015
Putusan PA KUNINGAN Nomor 587/Pdt.G/2015/PA.Kng.
Tanggal 13 Agustus 2014 — Penggugat dan Tergugat
64 — 9
  • 135 juta.30bahwa untuk membeli tanah dan rumah tersebut uangnyadari saksi yang diatasnamakan anak Sri Mulyati, sebagaipemberian.bahwa usaha tergugat waktu itu adalah semacam bisnisusaha kredit, modal dari saksi kerja sama dengan IbuEuis mulai tahun 20042008, modal awal Rp 150 juta,dan pada tahun 2008 Ibu Euis usahanya bangkrut.bahwa saksi punya anak ada tujuh orang, danmemperlakukan sama dengan anakanak lainnya, sepertiIbu Sri, tergugat dengan membikinkan rumah Karenakebetulan tergugat anak yang nasibnya
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 24-10-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 141/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 19 Desember 2017 — - JHON MANILANI vs - Negara Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Alor
82 — 47
  • kesemua tindakan tergugat atau bawahanya yang telah penggugaturaikan secara panjang lebar adalah membuat penggugat merasa malu danterpojokkan dimasyarakat,dan yang lebih mempermalukan pengggat adalahpenggugat juga telah melakukan ibadah syukuran atas kelulusan penggugatsebagai salah satu pesrta yang telah lulus seleksi Penerimaan Calon PegawaiNegri Sipil Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggara 2010, namun nyatanyasampai sekian lamanya ini, enam tahun lebih lamanya penggugat digantungdan diterlantarkan nasibnya
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 02-07-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 08-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 374/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 29 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : Yanti Sudarno Diwakili Oleh : HUDA ROBBANI, SH
Terbanding/Tergugat V : PT. BAHARI LINES INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : Tuan ZULKARNAIN TAWAKKAL
Terbanding/Tergugat I : Ny.GABRILA
Terbanding/Tergugat IV : Tuan CHANDRA BUDIMAN WIJAYA
Terbanding/Tergugat II : Tuan MORTEN INNHAUG
Terbanding/Turut Tergugat III : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum cq. Direktur Perdata
206 — 134
  • Bahari Lines Indonesia menghidupi beberapa karyawan yangmenggantungkan nasibnya di perusahaan, apabila perusahaan hancurakibat tidak dikelola dengan baik oleh orang atau pihak yang tidak punyakemampuan untuk itu seperti halnya Tergugat Rekonvensi, maka akanbanyak orang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan ;TERGUGAT REKONVENSI TELAH KEHILANGAN KEDUDUKAN (LEGALSTANDING) DI PT. BAHARI LINES INDONESIA PASCA MENYERAHKANKEMBALI SAHAM.13.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 14-08-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 12-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 73/PDT/2017/PT PLG
Tanggal 19 Oktober 2017 — Pembanding/Penggugat : Kgs. DEDY N, SE bin NUNGTJIK Diwakili Oleh : H. ADI GUNAWANSYAH,SH
Terbanding/Tergugat III : KEPALA UNIT HARDA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN RESORT KOTA PALEMBANG
Terbanding/Tergugat I : Kgs. H. TONI bin Kgs. H. NUNGTJIK.
Terbanding/Tergugat VI : NYAYU Hj. DAHLIA, Bsc Binti Kgs. H. NUNGTJIK
Terbanding/Tergugat IV : LENI ANWAR , SH
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN RESORT KOTA PALEMBANG
Terbanding/Tergugat V : KGS. H. DENTJIK BIN KGS. H. NUNGTJIK
82 — 39
  • dan nasibnya akan sama dengan Penggugat dan Tergugat.VI ;8. Tanggal 21 November 2016 dengan tegas saya (Tergugat.Vl) nyatakansyarat perdamaian yang diajukan oleh Tergugat. melalui pengacaranyaRusli Bastari sangat jauh apa yang telah dikatakan oleh Tergugat. tanggal08 November 2016 ;9. Tanggal 07 Desember 2016 Tergugat. melalui pengacaranya Rusli Bastari,S.H tidak tercapai kesepakatan (omongan Tergugat.I tidak bisa dipegang) ;10.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2535 K/PDT/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — Tuan BUDI DJATMIKO SUGIARTO (TAN YOK TJAY), dk. VS Tuan SOEGIYANTO WINARSO
695 — 585 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan adanya fakta tersebut justru Penggugat Asal/Termohon Kasasi yang telah terbukti meniru atau masih mengadopsiuntuk menggantungkan nasibnya atas popularitas dari talentaTergugat Il/Pemohon Kasasi Il yang sangat memiliki nilai jualterhadap lunpia Semarang dan merupakan next generation kelimalunpia Semarang;Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang telah kontradiktif dalampertimbangan hukumnya tentang kepemilikan rahasia dagang LunpiaExpress, sebagaimana tertuang dalam halaman 32 Putusan:Halaman
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 06-02-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Agus Sofian, SE
2.Ferdy Irawan
3.Iwan Suyanto
4.Jaini
5.Latahang
6.Mardjoko Sasmico
7.Misran
8.Muhammad Abas
9.Rudi Rusandy
10.Soejarwo
11.Suwito
Tergugat:
PT. KUTAI SAWIT PLANTATION
128 — 20
  • Dengan suratnya Nomor : 567/001/PHJSK.II/I/2018 padatanggal 2 Januari 2018 Disnakertrans Kab.Kukar kembali memberikanperingatan kepada Manajemen TERGUGAT, didalam surat nya jugatertera jumlah pekerja yang ditelantarkan nasibnya oleh ManajemenTERGUGAT yaitu Mahakam Sawit Plantation Group sebanyak 1.131Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2019/PN Smr38.39.40.41.42.Karyawan dan atau pekerja/ouruh yang tersebar di 11 (sebelas)kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara ;Bahwa pada awal Januari 2018
    Dengan suratnya Nomor : 567/001/PHJSK.II/I/2018 padatanggal 2 Januari 2018 Disnakertrans Kab.Kukar kembali memberikanperingatan kepada Manajemen TERGUGAT, didalam surat nya jugatertera jumlah pekerja yang ditelantarkan nasibnya oleh ManajemenTERGUGAT yaitu Mahakam Sawit Plantation Group sebanyak 1.131Karyawan dan atau pekerja/ouruh yang tersebar di 11 (sebelas)kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara ;38.Bahwa pada awal Januari 2018 upaya Serikat Pekerja TingkatPerusahaan MSPG kembali memberikan harapan
Pengadilan PA PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 21-07-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 26-02-2017
Putusan PA PATI Nomor 1404/Pdt.G/2016/PA.Pt.
Tanggal 18 Januari 2017 — PEMOHON TERMOHON
10 — 0
  • Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dantelah mengakibatkan terjadinya disharmoni dalam maghligai rumah tanggaPemohon dan Termohon, dan akhir dari prahara itu Pemohon danTermohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih dari8 bulan;Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terusdipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik merekabercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masingmasing
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama Perceraian
Register : 03-02-2012 — Putus : 26-11-2012 — Upload : 15-01-2013
Putusan PA DEPOK Nomor 244/Pdt.G/2012/PA.Dpk
Tanggal 26 Nopember 2012 —
18 — 9
  • berikut kartu perdananya dimana padahandponenya yang baru itu dipajang foto seorang WNA Australia.Pada saat saya menanyakan apa maksud dari pemberian barang,akan tetapi Penggugat tidak pernah mau jujur kepada saya..49.Bahwa tidak benar dan memutar balikan fakta serta kebenaranpenyataan dari Penggugat bahwa saya dengan telah sengajamenghalanghalangi Penggugat mengubungi anakanakkarena pada kenyataannya Penggugat yang jika ditelpon tidakmau di angkat/bicara entah apa alasannya.Sms pun demikianpula nasibnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 30-11-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/PID/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Mayjen TNI (Purn) SAURIP KADI, DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), DKK
276 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Duta Pertiwi Tok melakukantindak pidana penipuan, penggelapan hingga vandalism/terrorismyang telah nyatanyata merugikan puluhan ribu orang sehinggaterancam nasibnya kehilangan asset oleh pihak lain (PT.Duta Pertiwitok) yang tidak memiliki alas hak (penggelapan hak) yang mana,sebagai perusahaan public dengan nama DUTI, jelas menjaditanggungjawab OJK, DJP, BEI untuk menyikapi sesuai undangundang yang berlaku;Bahwa KUHAP Pasal 6 menyatakan:Penyidik adalah:a.
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum Pemerasaan dan Pengancaman
Register : 20-12-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN MALANG Nomor 95/Pid.b/2017/PN.MLG
Tanggal 4 Mei 2017 — ANDIK FERIANTO
92 — 14
  • malaikatnamun bukan malaikat pencabut nyawa yaitu kata kata Terdakwaadalah saya Malaikatnya MAYA yang Terdakwa maksudkan disinibahwa nasiob nya MAYA ada ditangan Terdakwa dan perkataantersebut Terdakwa sampaikan bukan ketika menerima uang sebesarRp. 3.00.000, (tiga juta rupiah) namun ketika masih berada di CafAdegiu yang mana pada saat itu belum ketemu kata Mufakat nilaisebesar Rp. 25.00.000, (dua puluh lima juta rupiah).Bahwa Maksud Terdakwa mengatakan itu supaya MAYA paham bahwaTerdakwa adalah penentu nasibnya
Pengadilan MS BANDA ACEH Perdata Agama Perceraian
Register : 04-07-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 156/Pdt.G/2013/MS-Bna
Tanggal 11 Nopember 2013 —
74 — 15
  • Bahwa keributan juga terjadi sejak Pemohon sudah mengalami pailit usaha dagang(jatuh bangkrut), hutang piutang telah timbul sana sini, sehingga akibatnya terjadi lagipertengkaran dalam rumah tangga, disaat Pemohon jatuh bangkrut inilah mulaipuncaknya keributan, apalagi disaat sampainya surat pemberitahuan dari Bank Acehmengenai utang kredit Pemohon mencapai lebih satu milyar rupiah dan tanah sertabangunan tempat usaha Pemohon akan dilakukan pelelangan oleh Pihak Bank, karenaTermohon takut akan nasibnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 566 K/TUN/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — PT. PLANET ELECTRINDO VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG., II. HANDOYO SANTOSO;
79 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akan ada berapa ratuskeluarga yang nasibnya akan terlantar?Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 566 K/TUN/20174. Bertentangan dengan Asas ProporsionalitasAsas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.Perbuatan Tergugat yang menyatakan SHGB Nomor 5987/Gembortumpang tindin dengan Objek Sengketa telah mengabaikankeseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraannegara.
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 26-01-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 0340/Pdt.G/2016/PA.Bks
Tanggal 22 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 6
  • Padahal ketidakmampuanekonomi atas diri PDK/TDR telah diketahui dan disadari TDK/PDRjauh sejak sebelum menikah, di mans PDK/TDR hanya berstatussebagai tenaga honorer dan nasibnya masih belumberketentuan;c. Semua dalildalil permohonan TDK/PDR dalam Rekonvensi secaratidak langsung menjawab pertanyaan PDK/TDR di muka, bahwatujuan pernikahan memiliki dorongan tertentu. yang dikemassedemikian rupa agar PDK/TDR mau menikahi TDK/PDR.