Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis

tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis

Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis PelaksanaanPengadaan Tanah.100.

tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis

biaya pembuatan sertifikat dengan program Prona tahun 2007terdakwa Hud Arfa menerima uang sebesar Rp. 160.975.000, (seratus enampuluh juta sembilan ratus tujun puluh lima ribu Rupiah), sehingga Terdakwatelah mendapat keuntungan, padahal untuk pembuatan sertifikat tersebut tidakdikenakan biaya oleh pemerintah karena sudah dianggarkan dalam Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor BadanPertanahan Kota TernateNo.0028.0/05601/XXVIIV2006 tanggal 31 Desember 2006 sebagaimanatertuang dalam petunjuk tekhnis

.217.221.24195 tanggal 25 Juli 2006.Bahwa benar pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah melaluiProgram Nasional (PRONA) tahun 2007 dibiayai oleh pemerintah,sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KantorPertanahan Kota Ternate Nomor : 0028.0/05601/XXVIIV2006tanggal 31 Desember 2006.Bahwa benar untuk pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanahmelalui Program Nasional (PRONA) berdasarkan Petunjuk TekhnisKegiatan PRONA Nomor : 1659310D.II tanggal 16 Mei 2008 ;Bahwa benar sesuai dengan Petunjuk Tekhnis

., dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bnj Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikanketerangan yang benar seluruhnya ; Bahwa saksi bekerja di Balai Bahasa Sumatera Utara dengan jabatansebagai Penyuluh bahasa/Staf tekhnis ; Bahwa sebagai penyuluh/staf tekhnis di Balai Bahasa Sumatera Utarasaksi bertugas melaksanakan penelitian bahasa baik penggunaan maupunperkembangannya di Indonesia khususnya di Sumatera Utara

Primaboss Mobilindo ;--------------------------------------------14. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/APBD/2008/SK-17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan serta Pengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan Perikanan Darat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Februari 2008 ;----------------

PrimabossMobilindo ;14.1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/APBD/2008/SK17mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan selakuPengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang dan Pejabat PengadaanBarang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan serta Pengelola Tekhnis Kegiatan diSub Dinas Pengembangan Perikanan Darat Dinas Perikanan dan KelautanProvinsi Riau Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Februari15.1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1162

PRIMABOSSMOBILINDO milik terdakwa seharusnya tidak lulus proses evaluasi sehingga tidak bisadiajukan sebagai Calon Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Keramba dalamrangka Pemberdayaan Pembudidaya Ikan di Kawasan DAS akan tetapi Perusahaan lainyang diusung oleh BAMBANG TRI HARIYANTO (selaku Petugas Pengaman prosestender dari Kepolisian Pekanbaru di Dinas Perikanan Propinsi Riau) yang lolos evaluasiadministrasi dan evaluasi tekhnis, namun akhirnya PT.

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 ada Adendum DokumenPengadaan terkait1) Untuk pengadaan alat lab teroadu Fak Kedokteran diubah dalamspek teknis pada item barang nomor 2,5,8,49,51,52, 55, 68, 71;kemudian perubahan volume pada item barang nomor 5,8,9,10(ditiadakan), 11.Dan untuk lampiran persyaratan dokumen penawaran tekhnis adalahkarena ada penambahan persyaratan berupa lampiran suratsuratpernyataan dukungan copy surat sertifikat industri, copy suratpengangkatan sebagai ATPM (agen tunggal pemegang

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 ada Adendum DokumenPengadaan terkaitUntuk pengadaan alat lab terpadu Fak Kedokteran diubah dalamspek teknis pada item barang nomor 2,5,8,49,51,52, 55, 68, 71;kemudian perubahan volume pada item barang nomor 5,8,9,10(ditiadakan), 11.Putusan No.50/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm hal 25 dari 3626Dan untuk lampiran persyaratan dokumen penawaran tekhnis adalahkarena ada penambahan persyaratan berupa lampiran suratsuratpernyataan dukungan copy surat sertifikat industri, copy suratpengangkatan

Rusdi Russeng selaku Pengelola Tekhnis dan diketahui saksi Drs.Yuliansyah, MSi. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya Panitia Pengadaan menyiapkandokumen lelang sesuai format yang diatur dalam Permen PU.

Rusdi Russeng selaku Pengelola Tekhnis dan diketahui saksi Drs.Yuliansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya Panitia Pengadaan menyiapkandokumen lelang sesuai format yang diatur dalam Permen PU Nomor : 257 tahun 2007 tentangstandar dokumen lelang dan untuk penentuan HPS, panitia pengadaan membandingkan hargayang disusun oleh konsultan perencana dengan standar harga yang dikeluarkan oleh Bidang CiptaKarya pada Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, dalam lelang umum tersebut kemudian panitiamenetapkan

Anugrahdkk).e Tidak melakukan evaluasi tekhnis dan negosiasi harga.e Saat PROSES PEMBUKAAN penawaran untuk paket Ill ada 2 (dua)orang yang ikut datang namanya NAZARUDDIN dan HASYIM, keduaOrang itu tiba tiba ikut menentukan bahwa PT. MIl (punya oranggolkar) dan PT.

Anugrahdkk).Tidak melakukan evaluasi tekhnis dan negosiasi harga.Saat PROSES PEMBUKAAN penawaran untuk paket Ill ada 2 (dua)Orang yang ikut datang namanya NAZARUDDIN dan HASYIM, keduaOrang itu tiba tiba ikut menentukan bahwa PT MIl (punya orang golkar)dan PT Esatex (punya sdr EGGY/golkar) harus digugurkan karenatidak lengkap dokumennyaPerusahaan yang diusulkan sebagai calon pemenang tidak dilengkapidokumen penawaran yang didukung agen tunggal serta semua barangyang ditawarkan dilengkapi dengan brosur

yang merupakan tetanggasekaligus aparatur kampung, dan kedua saksi mengenal Termohon sebagaimantan ister Pemohon, dimana antara Pemohon dan Termohon telahbercerai di tahun 2018, dari pernikahannya Pemohon dan Termohon memilikisatu orang anak perempuan bernama Nama Samaran, umur 2 tahun,dimana kedua saksi menerangkan setelah terjadi perceraian anak yangberada dalam pengasuhan Termohon dan Pemohon ingin berjumpa dengananak dan telah adanya kesepakatan yang dibuat dikampung baik mengenaiwaktu maupun tekhnis

Termohon dan apartur kampung tempattinggal Termohon, bahwasanya disepakati Pemohon dapat berjumpa danmembawa anaknya satu minggu satu kali dari jam 09.00 sampai maghribdengan penghubung yang disepakati bernama Bapak Sudarmi, karenaadalah hal tabu di masyarakat jika dua orang suami isteri yang telahbercerai bertemu dalam satu rumah meski hanya untuk menjenguk anak,Halaman 27 dari 37 HalamanPutusan Nomor 13/Pdt.G/2019/MS.Sabmaka disepakatilan Bapak Sudarmi tersebut sebagai penghubungkeduanya dalam hal tekhnis

seharusnya bentuk suratnya adalah berupa Surat Keputusandan bukan berupa Surat Hasil Nota Pemeriksaan Surat Nomor566/374/424.053/2011, tertanggal 14 Maret 2011 Perihal Jawaban Surat dansurat dengan Nomor 566/781/ 424.053/2011, tertanggal Mei 2011 (tanggalkosongan), Perihal Jawaban Surat;4 Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka terbukti secara hukum Surat HasilNota Pemeriksaan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Disnakertrans KabupatenPasuruan (bukti P6) secara yuridis normatif maupun secara yuridis tekhnis

oleh Pemohon PeninjauanKembali/ Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pengusaha dan ParaTermohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon KasasiII/Para Penggugat/Para Pekerja telah dicatatkan ataukah tidak;8 Bahwa berdasarkan penjelasanpenjelasan tersebut diatas, sangat terang danjelas membuktikan bahwa putusan dalam perkara a quo telah terdapat suatukekhilafan Hakim atau telah terdapat suatu kekeliruan yang nyata dan olehkarena itu putusan dalam perkara a quo secara yuridis tekhnis

Rusdi Russeng selakupengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Kasman Lassa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) Biro Perlengkapan Umum dan Aset SekretariatDaerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya Panitia Lelang menyiapkandokumen lelang untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka kemudiandalam lelang tersebut dimenangkan oleh PT.

Rusdi Russeng selakupengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Kasman Lassa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) Biro Perlengkapan Umum dan Aset SekretariatDaerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya Panitia lelang menyiapkandokumen lelang untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka kemudiandalam lelang tersebut dimenangkan oleh PT.

Iski ;Dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur sesuai dengan Kepres Nomor : 80tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang mengeluarkan SuratPerintah Nomor : 825/4097/DPUK/BM/2007 untuk melakukan surveyspesifikasi tekhnis dan harga alat berat sebagai dasar atau patokan untukpembuatan Harga Perkiraan Sendiri, kemudian Surat Perintah tersebutditindaklanjuti oleh Terdakwa bersama dengan saksi H. Sutarman dan saksiIr.

Iski ;Dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur sesuai dengan Kepres Nomor :80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah ;Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007 Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Serang mengeluarkan Surat Perintah Nomor : 825/4097/ DPUK/BM/2007 untuk melakukan survey spesifikasi tekhnis dan harga alat beratsebagai dasar atau patokan untuk pembuatan Harga Perkiraan Sendiri,kemudian Surat Perintah tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa bersamadengan saksi

RUDY dan barang barang tersebut adalah barang penjualan areaUngaran, Salatiga, Ambarawa, dan DemakDapat saksi jelaskan tentang tekhnis pengeluaran barang dari gudang PT.Tirta Surya Sejahtera Abadi Semarang awalnya sales membuat orderanbarang sesuai pesanan diserahkan ke bagian administrasi penjualankemudian dibuatkan faktur sesuai pesanan oleh bagian fakturis selanjutnyadiserahkan kebagian gudang setelah mendapatkan persetujuan daripimpinan bagian Manager Operasional bagian gudang untuk menyiapkanbarang

SUKARDI telah menggelapkan uanghasil penjualan milik perusahaan dengan cara membuat nota fiktifmengatasnamakan beberapa toko namun barang dijual sendiri ketempatlain dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke pihak Perusahaan.Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.B/2017/PN.SmgBahwa Bahwa tekhnis Droping / Sopir di PT Tirta Surya Sejahtera Abaditerletak di Kawasan Industri Candi Blok Ill No. 5 Jl.

subsidaierselama 1 bulan kurungan sesuai dengan perbuatannya adalah keyakinan yangkeliru;Bahwa dalam proses penyidikan, penangapan, penahanan, terhadapTerdakwa adalah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Linkungan Hidup dan Kehutanan WilayahKalimantan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, PengawasanHalaman 3 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbsdan Pembinaan Tekhnis

kedua yakni yang dengansengaja menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidakterbukti karena proses penyidikan, penangkapan dan penahananterhadap terdakwa adalah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Kalimantan dengan mengacu pada PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata CaraPelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Tekhnis

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

mendapat teguran dan dimintai ganti rugi olehtetangga kiri dan kanan bangunan Ruko tersebut, karena mereka merasakeselamatan baik nyawa ataupun bangunan akan terkena dampak akibatkemiringan Ruko milik Penggugat tersebut;Bahwa karena melihat kondisi Bangunan Ruko yang demikian Penggugattelah menyampaikan teguran kembali kepada Tergugat, agar Tergugatsesegera mungkin memperbaikinya dengan cara membongkar danmembangun kembali Ruko dimaksud sesuai dengan Dokumen Gambaryang layak dan sesuai dengan standar tekhnis

Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda yang seluruhnya atausebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya.Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidanganberdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh faktahukum bahwa barang berupa

Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukumMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yangmempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifatnilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksirharganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah

orang yangmelakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaanpemiliknya, baik seluruhnya maupun sebahagian dengan demikian barang ituharus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupanekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara menentukan : Tergugat adalah badan ataupejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkanwewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkannya kepadanya yangdigugat oleh orang atau bandan hukum perdata.Menimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2dapat diberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatanPerangkat Desa secara tekhnis

Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 24 Mei 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis