Ditemukan 1930 data
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN
209 — 58
Apakah suatu aturan hukum itu batal demi hukum apabila asas tersebutditerapkan;(Jazim Hamidi, Penerapan AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahanyang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia,Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, halaman 87 dan Dr.Ali AbdullahM.
134 — 35
Perguruan Tinggi wajid menyampaikan laporan semesteranpenyelenggaraan pendidikan dari program studi kepada Dirjen Dikti;Bahwa selanjutnya pihak Unpar mendapat izin dari Dikti tahun 2010tentang pendirian ijin penyelengaraan PSPD Unpar;Bahwa memang pada tahun 2009 ada perjanjian antara Unpat dengan UItentang persiapan pembukaan, penyelenggaraan, pengembangan danpembinaan Prodi Dokter pada Unpar, tapi bagaimana tindak lanjutnyasaksi tidak tahu lagi, karena sejak tanggal 19 Agustus 2009 saksi sudahtidak
127 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memantau dan mengevaluasi penyelengaraan pemerintahan di wilayahkecamatan, kelurahan/desa;d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalampenyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah lainnya yang diberikanoleh kepala daerah, danf.
INDUNG TRI MARTANI, SH.
Terdakwa:
AHMAD SYAPRUDIN Alias AHMAD SYAFRUDIN Bin AJI ASNIASYAH.
94 — 20
Kutai Kartanegaradalam rangka kegiatan konsultasi ke Provinsi Kalimantan Timur;Perjalanan Dinas ke Samarinda berdasarkan Surat Perintah Tugasnomor : 175/094/327/03AP/IV/2013 bulan 25 Maret 2013 dalamrangka Perjalanan Dinas Dalam Daerah staf Sekretariat DPRD Kab.Kutai Kartanegara mendampingi anggota DPRD Pansus Raperdainisiatif penyelengaraan ketenagakerjaan dalam rangka kegiatankonsultasi ke Dinas ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur;Perjalanan Dinas ke Pemkot Bandung berdasarkan Surat PerintahTugas
76 — 35
berikut :e Terkait yang berwenang membahas anggaran, Penyelenggaraan Pemerintahanakan mengikuti aturan Organisasi Penyelenggaraan Negara berdasarkanPasal 18 UUD 1945 membentuk Daerah Otonom, merujuk peraturan Perundang Undangan Nomor: 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Otonommengurus diri sendiri berdasarkan ketentuan perundangundangan PemerintahDaerah, maka khusus terkait dengan penentuan anggaran dalam kaitannyadengan penyelengaraan
1.REZA SAFETSILA YUSA,SH
2.FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
3.ANAK AGUNG PUTU JUNIARTANA PUTRA, SH
4.arin pratiwi quarta SH
5.RIKA EKAYANTI SH, MH
6.MAHESTI CAHYA ALIM SH
Terdakwa:
ABDURRAHMAN
99 — 57
- Berita Acara Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Sebotok Kec,Labuhan Badas Kab.Sumbawa Nomor 011/BA-BPD/SBTK/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 dengan Agenda Evaluasi Akhir Kinerja Kepala Desa dan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelengaraan Pemeritahan Desa (LKPPD) Kepala Desa Sebotok Tahun 2020.
- Daftar hadir BPD Desa Sebotok pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2021.
Terbanding/Terdakwa : CARYONO, S.Pd.I
Terbanding/Terdakwa : DIDI NURHADI, S.Ag
103 — 56
2. Foto Copy Kartu Disposisi Indeks: 4744/Dl-P Tanggal peyelesaian 4 November 2013 Perihal Permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Daerah Tahun Anggaran 2013 Kekasaraan Pungsional Dan Kelompok Belanja Usaha ( KF/KBU)
3. Foto Copy Surat Nota Dinas No 900/752/Nd/Keu Tanggal 18 September 2013 Hal Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Bantuan Hibah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Untuk Penyelengaraan Kekasaraan Fungsional Dasar Dan Kelompok
1.Arif Raharjo, S.H., M.H.
2.Kiki Idrawan, S.T., S.H., M.H.
3.Siswanto, S.H.
4.Theodorus Ludong, S.H.
5.Yudhi Subiyanto, S.H., M.H.
6.Amir Giri Muryawan, S.H., M.H.
7.Alfian Fahmi Nuril Huda, S.H.
8.M. Ubab Sohibul Mahali, S.H.
9.Alvina Florensia, S.H.
Terdakwa:
Budi Prayitno, S.Pd.I. Alias Budi Bin Aslibidin Alm.
130 — 71
DIPA bagi satker pengguna Aplikasi SAKTI tahun 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat KPU kabupaten Kapuas nomor: 062/SDM.03.6-SD/6203/Sek-Kab/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal Laporan pelaksanaan pembatasan kegiatan berpergian ke Luar Daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi pegawai ASN KPU;
- 1 (satu) eksemplar asli Data PPK, PPS Dan Sekretaris Pasca Rapid Test;
- 1 (satu) eksemplar surat copy KPU Kalteng Nomor: 39/PY.02.2-Und/62/Prov/III/2021 perihal Rapat Evaluasi Tahapan penyelengaraan
1.Arif Raharjo, S.H., M.H.
2.Kiki Indrawan, S.T., S.H., M.H.
3.Siswanto, S.H.
4.Theodorus Ludong, S.H.
5.Yudhi Subiyanto, S.H., M.H.
6.Amir Giri Muryawan, S.H., M.H.
7.Alfian Fahmi Nuril Huda, S.H.
8.M. Ubab Sohibul Mahali, S.H.
9.Alvina Florensia, S.H.
Terdakwa:
Otovianus, S.P., M.Si. Bin Alm. Baku Kaya
120 — 31
DIPA bagi satker pengguna Aplikasi SAKTI tahun 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat KPU kabupaten Kapuas nomor: 062/SDM.03.6-SD/6203/Sek-Kab/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal Laporan pelaksanaan pembatasan kegiatan berpergian ke Luar Daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi pegawai ASN KPU;
- 1 (satu) eksemplar asli Data PPK, PPS Dan Sekretaris Pasca Rapid Test;
- 1 (satu) eksemplar surat copy KPU Kalteng Nomor: 39/PY.02.2-Und/62/Prov/III/2021 perihal Rapat Evaluasi Tahapan penyelengaraan
1.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
2.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
3.M. YONGEN PANGKEY, S.H
4.YERI TRI MULYANA, SH
5.RENDRA TAQWA AGUSTO, SH
6.Muhammad Abrar Pratama, SH
7.Wais Alqorni, SH
Terdakwa:
WILHELMINA GEMGENORA, A.Md
118 — 41
1 (satu) rangkap Kwitansi biaya honorarium panitia dalam kegiatan dzikir dan tabliq akbar akhir tahun kepada: Muhamad Asatri,Dkk, Nomor bukti : 011/KESRA/TU.NIHIL/2019 Desember 2019;
400. 1 (satu) rangkap Kwitansi bayar biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi narasumber tabliq akbar dan dzikir akhir tahun 2019 kepada: Muhamad Asatri di Langgur;
401. 1(satu) rangkap Kwitansi bayar biaya perjalanan dinas luar daerah kepada: Muhamad Asatri penyelengaraan