Bahwa dalil keberatan PARA PEMOHON KEBERATAN pada halaman 5 angka12, 13 dan halam 6 angka 14, 15 telah dijawab oleh TERMOHON KEBERATANdalam EKSEPSI yang merupakan satu kesatuan dalam POKOK PERKARA inidengan menyatakan bahwa gugatan kurang Pihak, karena Pihak KANTORJASA PENILAI PUBLIK tidak dijadikan pihak dalam perkara ini sehingga dalilkeberatan PARA PEMOHON KEBERATAN (KJPP) terkait dengan nilaibesarnya ganti rugi tidak dapat dijawab oleh pihak yang mempunyaikewenangan yaitu pihak KJPP;Halaman 9

Bahwa permohonan perkara aquo adalah kurang pihak karena tidakmemasukan KJPP TOTO SUHARTO & REKAN sebagai pihakTERMOHON, padahal kedudukan hukum KJPP TOTO SUHARTO &REKAN sebagai Penilai sangat penting dan menentukan dalam prosesPengadaan Tanah Jalan Tol CibitungCilincing.2.

Bahwa PEMOHON telah menerima hasil penilaian dari KJPP TOTOSUHARTO & REKAN pada saat Musyawarah Bentuk dan Besarnya GantiKerugian Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol CibitungCilincing tanggal 8Agustus 2017;6.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atasjelas bahwa kedudukan hukum KJPP TOTO SUHARTO & REKAN sangatpenting dalam proses Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol CibitungCilincing dimana menurut Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2012kedudukan KJPP TOTO SUHARTO & REKAN adalah pihak yang wajibbertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan;7.

Bahwa penilaian objek tanah yang tekena pembangunan Jalan Tol CibitungCilincing dilaksanakan oleh KJPP TOTO SUHARTO & REKAN berdasarkanKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor97.1/KEP/30032.16/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016;6.

Karena dalam penetapanluasan tanah yang akan di ganti rugi bukanlah kewenanganPutusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 16 dari 58 halamanB.2.Tergugat, malainkan didasarkan atas bukti surat yangditerbitkan oleh Kementerian ATR/BPN.Bahwa dengan tidak dimasukkannya KJPP dan PT.

(T9)Dilanjutkan dengan Surat Pemesanan Barang / Jasa (SPBJ) (Paket KJPPBB) SUTT 150 Kv Interkoneksi Sumatera Selatan Bangka (GI TanjungApiApi Landing Point Muntok) oleh General Manager PLN UIP SumateraBagian Selatan Nomor : 0071/STH.01.02/40070000/2020 tanggal 14Febuari 2020 kepada KJPP Nanang Rahayu Sigit Paryanto dan Rekanuntuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan pada jalur SUTT/SUTET.

Nanang Rahayu Sigit Paryantodan Rekan, selanjutnya diberi tanda T14;20.Fotocopy surat Pengadaan Jasa KJPP Landing Muntok No.

Karena dalam penetapanluasan tanah yang akan di ganti rugi bukanlah kewenangan Tergugat, malainkandidasarkan atas bukti surat yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN.Bahwa dengan tidak dimasukkannya KJPP dan PT.

Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil eksepsi TERGUGAT menaigugatan PENGGUGAT kurang pihak (Plurium Litis Konsortium) karena padakenyataannya tidak ada pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), PT.

Dividen dari SJL ke KJPP MYR Wajib Pajak (Lap.HMSsP Kantor Jasa PenilaiPublik)Yang dianggap Sebagai Penilai MYR 143.415.417 Wajib Pajak (Lap.Royalti DJP Penilai DJP)Review MYR Waijib Pajak (Lap. KJ& Lap. Penilai DJP2. Pertumbuhan Proyeksi KJPP % 3,73% Wajib Pajak (Lap. Halaman 10 dari 32 halaman.

Putusan Nomor 2013 B/PK/Pjk/2019 Pendapatan ditinjau dari Kantor Jasa PenilaiVolume Penjualan Publik)Penilai % 1,80% Data Monitor (Lap.DJP Penilai DJP)Review % 4,59% Kementerian MalayProyeksi Pendapatan KJPP MYR/0O 296 695 Wajib Pajak (Lap.ditinjau dari Harga Jual 0 Kantor Jasa PenilaiPublik)Penilai MYR/OO 118695 Analisis DJP (Lap.DJP 0 Penilai DJP)Review MYR/00O 359592 The Edge Market0Tingkat Persentase KJPP % 56%93% Wajib Pajak (Lap.Duties & Tax Kantor Jasa PenilaiPublik)Penilai % 52%93% Analisis

DJP (Lap.DJP Penilai DJP)Review % 52,00% SEATCANilai atas Merek Dagang KJPP 000 MYR Wajib Pajak (Lap.106.908,00 Kantor Jasa PenilaiPublik)Penilai 000 MYR Analisis DJP (Lap.DJP 317.150,04 Penilai DJP)Review 000 MYR Kertas Kerja WP de150.559,81 data pada No. 1s.d.Sumber Data : https://mpic.gov.my/mpic/index. php/en/rsscontentenglish/1734Publisher : Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi MalaysiaTahun Data : 20052015Tahun Publish Data : 12 September 2016Jenis Data : Volume Penjualan Legal

08/SK/SIH//2016 tanggal 8 Januari 2016 KJPP SihWiryadi dan Rekan adalah cacat hukum.Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka penggugat dengan segalakerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Gresik berkenan memutus sebagaiberikut :PRIMER:1.

Bahwa besaran ganti kerugian yang disampaikan oleh Tergugat berdasarkan hasilpenilaian Penilai KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, sesuai dengan Undang Undang No.2 tahun 2012 Pasal 34 ayat (2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasilpenilaian penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepadaLembaga Pertanahan dengan berita acara.

Bahwa gugatan dari Penggugat tidak memasukkan KJPP SihWiryadi dan Rekan dalam para pihak patutlah untuk ditolak atau setidaktidaknyagugatan tersebut tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA1.

SihHalaman 10 dari 26 Putusan Nomor: 61/Pdt.G/2016/PN.Gsk.Wiryadi dan Rekan sesuai dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 dan hal initercantum dalam gugatan Penggugat pada poin 13, 15 dan 22, sehingga sudahseharusnya apabila Tim Apprisal KJPP Sih Wiryadi dan Rekan dimasukkan dalam parapihak, sehingga gugatan Penggugat yang tidak memasukkan Tim Apprisal KJPP SihWiryadi dan Rekan kedalam para pihak maka gugatan tersebut patutlah untuk ditolakatau setidaktidaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima.DALAM

Peraturan Mahkamah agung No. 3tahun 2016 tentang tatacara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian kePengadilan Negeri ;Bahwa besaran ganti kerugian yang disampaikan Tergugat berdasarkanpenilain KJPP Sih Wiryadi dan rekan maka menurut Tergugat Penggugat seharsunyamemasukkan KJPP Sih Wiryadi dan rekan sebagai para pihak ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Bahwa berdasarkan dalil gugatan berkaitan dengan hal tersebut maka

Sehingga yang sebenarnya melakukan penilaian objek sengketaadalah kantor jasa penilai public (KJPP) Damianus Ambur & Rekan bukan Tergugat Isebagaimana yang dituduhkan si Penggugat .

majelis hakim untuk melihat secara jernih bahwa inti dari permasalahan ini adalahadanya hutangpiutang antara bank dan debiturnya yang mana debitur (Penggugat) sudahtidak mampu lagi melaksanakan kewajiban/prestasi seperti yang telah diperjanjikan (ingkarjanji/wanprestasi).Bahwa dalildalil Penggugat nomor 6 bila dikaitkan dengan dalildalil Penggugat nomor 10secara hokum sangat kontradiktif/bertentangan dengan fakta hokum yang telah terjadi yaitu:e Nilai jaminan yang dilakukan oleh Penggugat melalui KJPP

Nanang Rahayu dan Rekandengan nilai pasar Rp. 2.866.800.000, dan nilai likuidasi Rp. 2.006.800.000 adalahsangat tidak realistis dan sangat tidak masuk akal untuk dapat menjadi nilai limit objeksengketa dalam pelelangan karena faktanya dengan nilai limit Rp. 1.370.570.000, yangditetapkan oleh KJPP Damianus Ambur dan Rekan tidak ada peserta yang berminat untukmengikuti pelelangan tersebut.

atas nama Umrah, sesuai ashi ditandai dengan bukti TI 18 ;1(satu) lembar photo copy undangan yang ditujukan kepada Umrah yang dikeluarkan olehBank Papua tanggal2 Pebruari 2015, sesuai ash ditandai dengan bukti TI 19 ;1(satu) exemplar photo copy surat pemberitahuan dikeluarkan oleh Avokat A Baskam, SH& Rekan, tanggal 2 Pebruari 2015 ditujukan kepada Bank Papua Cabang Makassar, sesuaiash ditandai dengan bukti TI 20 ;1(satu) exemplar photo copy laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP

oleh profesi yangsamasama independen namun berbeda hasilnya adalah hal yang sangat lumrah terjadi karenawaktu yang berbeda mengakibatkan harga pasar dan mekanisme yang berbeda.Bahwa berdasarkan keterangan saksi KJPP Damianus Ambur : Saksi I Tergugat: IKYPASERU, menerangkan bahwa laporan ringkas hasil penilaian Aset Properti atas nama Umrahtanggal 9 Oktober 2015 dilakukan dengan melihat datadata dilokasi, baik tanah maupunbangunan yang setiap saat terjadi penyusutan melihat datadata yang berbeda

Sijabat, M.Sc;1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku Desa Tangkobu Kecamatan PaguyamanKabupaten Boalemo Tahun 2013;1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku Il Desa Rejonegoro Kecamatan PaguyamanKabupaten Boalemo Tahun 2013;1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku Ill Desa Sosial Kecamatan PaguyamanKabupaten Boalemo Tahun 2013;1(satu) buah asli

dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku IV Desa Molombulahe Kecamatan PaguyamanKabupaten Boalemo Tahun 2013;1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku V Desa Wonggahu Kecamatan PaguyamanKabupaten Boalemo Tahun 2013;1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku VI Desa Lahumbo (Manggulipa) KecamatanTilamuta Kabupaten Boalemo Tahun 2013;1(satu) buah dokumen asli Hasil

Sijabat, M.Sc; 1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku Desa Tangkobu Kecamatan PaguyamanKabupaten Boalemo Tahun 2013;Halaman 83 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2017/PT GTO1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku Il Desa Rejonegoro Kecamatan PaguyamanKabupaten Boalemo Tahun 2013;1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku Ill Desa Sosial Kecamatan

PaguyamanKabupaten Boalemo Tahun 2013;1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku IV Desa Molombulahe Kecamatan PaguyamanKabupaten Boalemo Tahun 2013;1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku V Desa Wonggahu Kecamatan PaguyamanKabupaten Boalemo Tahun 2013;1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku VI Desa Lahumbo (Manggulipa) KecamatanTilamuta Kabupaten

Boalemo Tahun 2013;1(satu) buah dokumen asli Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku VII Desa Lahumbo Kecamatan TilamutaKabupaten Boalemo Tahun 2013;1(satu) buah dokumen asli Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi EdiSaptono (Appraisal) Buku VIIl Desa Mohungo Kecamatan TilamutaKabupaten Boalemo Tahun 2013;1(satu) buah dokumen asli Revisi Laporan Penilaian Dalam RangkaPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dari JasaPenilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal

terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (dahuluTermohon Keberatan Il);Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor52/Pdt.G/2019/PN.Pwr Tanggal 7 Februari 2020;Mengadili sendiri dan memutuskan:Menyatakan proses pengadaan tanah untuk pelaksanaan pengadaantanah dalam rangka pembangunan Bendungan Bener telah sesuaidengan peraturan perundangundangan;Menyatakan sah hasil penilaian pengadaan tanah dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

Menyatakan sah hasil penilaian pengadaan tanah dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) SinWiryadi & Rekan dalam proses pengadaantanah untuk pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunanBendungan Bener;Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini.Apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal

setelahmeneliti secara saksama memori kasasi masing masing tanggal 18 Februari2020 dan tanggal 20 Februari 2020 kontra memori kasasi tanggal 26Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal iniPengadilan Negeri Purworejo tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa perhitungan ganti rugi atas bendabenda Pemohon Keberatanhanya sebatas objek berupa tanah dan tanaman, sedangkan untukbangunan dan sarana pelengkap serta non fisik tidak dilakukan penilaianoleh KJPP

Sih Wiryadi & Rekan, dalam hal ini KJPP Sih Wiryadi & Rekantidak melakukan penilaian terhadap seluruh bidang perbidang tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk KepentinganUmum huruf (a) sampai dengan huruf (f), hanya sebatas pada yangterlihat;Bahwa tidak dilakukan penilaian sebagaimana komponen huruf (f) Pasal33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut yaitu

DRS MUCHDAN BAKRIEMELAWAN1.Badan Pertanahan Nasional Kota Depok2.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia3.Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Toto Suharto Rekan4.WINARDI PRAWIRA ATEN

Yakni dimanadalam lampiran bukti tertulis nama KJPP Toto Suharto & Rekan Padahalsemestinya Resume Penilaian Ganti Kerugian dikeluarkan oleh PTSucofindo Aprasial Utama/KJPPJR yang berkantor di Graha SucofindaLantai 10 Jalan Raya Pasar Minggu Kav 34, Pancoran Jakarta Selatan,sebagaimana yang PENGGUGAT terima dan miliki dari Panitia PengadaanTanah Jalan Tol Cimaci.2.

Padahal semestinya Resume Penilaian dikeluarkanoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel Johnny dan Rekanyang berkantor di Graha Sucofinda Lantai 10 Jalan Raya Pasar MingguKav 34, Pancoran Jakarta Selatan, sebagaimana yang PENGGUGATterima dan miliki dari Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimaci.2. Bahwa Bukti P.7 berupa Foto Kopi Nilai Penggantian Wajar tidak sesualdengan Bukti yang PENGGUGAT terima dan miliki, yaitu bukti LampiranP.7 tertulis nama KJPP Suharto & Rekan.

Padahal semestinya ResumePenilaian dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel,Johnny dan Rekan yang berkantor di Graha Sucofinda Lantai 10 JalanRaya Pasar Minggu Kav 34, Pancoran Jakarta Selatan, sebagaimanayang PENGGUGAT terima dan miliki dari Panitia Pengadaan Tanah JalanTol Cimaci.3.

Yang benar adalah bahwa Lokasi Tanah Milik PENGGUGATberada di desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi JawaBarat, dikenal dengan Kampung Cinyosog, RT 004 RW 003 Tim Penilaijuga bukan dari KJPP Toto Suharto & Rekan, melainkan dari PTSucofindo Aprasial Utama/KJPP IJR.Halaman 9 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 143/Padt.G/2021/PNCkr26.27.4.

Ckr tersebut, telah nyata bahwa yangmengeluarkan alat bukti surat tersebut diatas adalah Ketua Badan PelaksanaanPengadaan Tanah yaitu Badan Pertanahan Nasional dan yang memberikanpenawaran adalah KJPP Toto Suhartono& Rekan serta KJPP Immanuel, Johnny& rekan dan juga seharusnya Penggugat memasukkan Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Cq Direktur Jenderal Bina Marga sebagaiPejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umumpembangunan jalan toll cibitungcilincing seharusnya

Penggugat:
PT SRI ANDAL LESTARI
Tergugat:
PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
Turut Tergugat:
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin, Bambang Purwanto, Rozak Uswatun (MBPRU) & Rekan

Nomor 1975 K/Pdt/2016maka patut dinyatakan salah pihak (error in persona);3; Permohonan keberatan kurang pihak;a;Bahwa Pemohon keberatan dalam dalil permohonan keberatannyamenyatakan tahu bahwa hasil penilaian ganti kerugian dilakukan olehKantor Jasa Penilai Publik/KJPP (Appraisal) dimana dalam peraturanperundangan KJPP sebagai satu lembaga penilai independen yangmengeluarkan Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilaidan menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian;Bahwa KJPP dalam

KJPP dan PPK adalah instansi yang salingterkait dalam rangka kegiatan pengadaan tanah jalan Tol BatangSemarang sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 2 Tahun2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentinganumum, akan tetapi masingmasing instansi tersebut mempunyai tupoksimasingmasing dalam melakukan kegiatan pengadaan tanah jalan TolBatangSemarang;Oleh karena itu tanpa memasukkan KJPP Ayon Suherman & Rekan dan/atau PPK Kementerian PU & PERA sebagai pihak Termohon lainnyajelas

:a; Bahwa KJPP Ayon Suherman & Rekan dalam menilai besarnya gantikerugian berdasarkan apa yang dimasudkan dalam Pasal 33 UndangHalaman 21 dari 42 hal.

Karena pada kenyataan para pemohon keberatan tidak mengajukan ahll(Appraisal) dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim mengalami kesulitan didalam menentukan jumlah nominal ...dan seterusnya;Bahwa dengan tanpa melibatkan Ahli Penilai Pertanahan Pembandingterlebih dahulu seyogyanya Majelis Hakim Judex Fact tidak memutusterlebih dahulu akan tetapi cukup membatalkan hasil Penilaian KJPP danmemerintah adanya KJPP Pembanding untuk menilai terkait bidang tanah aquo, namun hal itu tidak dilakukan.

Nomor 1975 K/Pdt/2016b; Nomor 17 dengan HM Nomor 1787;c; Nomor 19 dengan HM Nomor 447;d; Nomor 20 dengan HM Nomor 448:Bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh KJPP (Appraisal) tersebut diatasjelas tidak ada yang memberikan penilaian ganti kerugian diatas Penilaiandari KJPP Ayon Suherman & Rekan karena ganti kerugian non materiil masatunggu KJPP tersebut diatas dimulai tahun 2015 bukan dari tahun 2008.Bahwa oleh karena berdasarkan Penilaian KJPP Pungs Zulkarnain & Rekansebagai pembanding telah ada dan

Fotocopy Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 223/KEP600.15/VI/2016 Tentang PemberianLisensi Penilai Pertanahan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) PungsZulkarnain & Rekan, sesuai dengan fotocopinya diberi tanda (T17);8. Fotocopy Surat Perjanjian No Kontrak 602.2/4124/DBM tanggal 25September 2014, sesuai dengan fotocopi diberi tanda (T18);Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mpw9.

Fotocopy Surat Perjanjian kerja antara Pemerintah Kab BengkuluTengah dengan KJPP Pungs Zulkarnain & Rekan Nomor 393/SPK/B.3/2016,sesuai dengan Fotocopynya diberi tanda (T19);10.

SUKARYADI Bahwa kami Satgas A dalam tim pembebasan lahan dan ada surattugasnya; Bahwa tugas Satgas A yaitu infentarisasi, bidang perbidang ataupengukuran, sedangkan tugas Satgas B yaitu mencocokkan data danmengolah data yuridis; Bahwa setelah 14 hari pengumuman ada warga yang komplen lalu kamikroscek ke lapangan; Bahwa KJPP terima data dari BPN yang telah dievaluasi; Bahwa datadata yuridis, objek yang diserahkan ke KJPP; Bahwa bangunan kami dapat data dari PU; Bahwa data tanam tumbuh dari Dinas Pertanian

yang telah dievaluasi; Bahwa datadata yuridis, objek yang diserahkan ke KJPP; Bahwa bangunan kami dapat data dari PU; Bahwa data tanam tumbuh dari Dinas Pertanian; Bahwa hasil komplen dari masyarakat di verifikasi oleh BPN; Bahwa hasil Satgas A ditambah hasil dari Satgas B digabung menjadi datake KJPP; Bahwa setelah 14 (empat belas) hari ada yang komplen tentang tanamtumbuh dan luas lahan; Bahwa saat verifikasi ke lokasi ada warga yang tidak di lokasi, oleh karenaitu terjadi kesalahan tanam tumbuh

;Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mpw Bahwa sebelum penerimaan tanggal 13 KJPP ada memberikan penjelasanganti rugi lahan; Bahwa pada tanggal 13 ada beberapa yang menolak dan langsung pulangsedangkan yang menerima langsung tanda tangan; Bahwa saksi Ikut dalam pematokan tanah warga; Bahwa BPN ada patok setiap tanah warga; Bahwa tidak ada pertemuan lagi setelah KJPP turun;Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Para Termohon tidakakan mengajukan apaapa lagi dan mohon kepada Majelis

register Nomor 2/Pdt.PKons/2021/PN Blg telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlahRp. 161.223.201, (Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh TigaRibu Dua Ratus Satu Rupiah) kepada Termohon dan Termohon II sebagaiPembayaran Ganti Kerugian atas tanah yang saling klaim kepemilikan antaraKaladius Hutagaol dan Buntuon Muara Tua Hutagaol pada Pembebasan LahanPembangunan Jalan Balige By Pass dengan peta bidang yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Toba yang terdaftar pada Resume Penilaian KJPP

2021/PN Blg tanggal 30September 2021 Panitera Pengadilan Negeri Balige telah menawarkan kepadaTermohon II uang sejumlah Rp. 161.223.201, (Seratus Enam Puluh Satu JutaDua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Satu Rupiah) sebagai PembayaranGanti Kerugian atas tanah yang saling klaim kepemilikan antara KaladiusHutagaol dan Buntuon Muara Tua Hutagaol pada Pembebasan LahanPembangunan Jalan Balige By Pass dengan peta bidang yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Toba yang terdaftar pada Resume Penilaian KJPP

2021/PN Blg10.11.12.13.14.15.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama C.Br.Pangaribuan, diberitanda (P6);Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Charles Hutagaol, diberitanda (P7);Fotocopy Surat Ketua Tim Persiapan Asisten Pemerintahan KabupatenToba Samosir Nomor : 570/574/SetdaPert/2019 Tanggal 07 Februari2019 Perihal Unangan Sosialisasi, diberi tanda (P8);Fotocopy Rincian Resume Laporan Penilaian Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Balige ByPass Tahap Il oleh KJPP

Sijabat, M.Sc; 1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku I Desa Tangkobu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Tahun 2013; 1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku II Desa Rejonegoro Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Tahun 2013; 1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku III Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo

Tahun 2013; 1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku IV Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Tahun 2013; 1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku V Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Tahun 2013; 1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku VI Desa Lahumbo (Manggulipa) Kecamatan Tilamuta

Kabupaten Boalemo Tahun 2013; 1(satu) buah dokumen asli Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku VII Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Tahun 2013; 1(satu) buah dokumen asli Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku VIII Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Tahun 2013; 1(satu) buah dokumen asli Revisi Laporan Penilaian Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dari Jasa

Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Kabupaten Boalemo Tahun 2013; (Dikembalikan kepada Abdul Mannan perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo).

rupiah); 1(satu) buah foto copy Dokumen Pengadaan dengan Penunjukan Langsung Jasa Penilai Publik (KJPP Budi Edy Saptono dan Rekan) untuk nilai kontrak kerja Rp. 47.700.000,- (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah); 1(satu) buah foto copy Dokumen Kontrak Penunjukan Langsung Jasa Penilai Publik (KJPP Budi Edy Saptono dan Rekan) untuk nilai kontrak kerja Rp. 47.700.000,- (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah); (Dikembalikan kepada Ir.

Sijabat, M.Sc.1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono(Appraisal) Buku Desa Tangkobu Kecamatan Paguyaman Kabupaten BoalemoTahun 2013.1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono(Appraisal) Buku Il Desa Rejonegoro Kecamatan Paguyaman KabupatenBoalemo Tahun 2013.1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono(Appraisal) Buku Ill Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten BoalemoTahun 2013.1(satu) buah asli

dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono(Appraisal) Buku IV Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman KabupatenBoalemo Tahun 2013.1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono(Appraisal) Buku V Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman KabupatenBoalemo Tahun 2013.1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono(Appraisal) Buku VI Desa Lahumbo (Manggulipa) Kecamatan TilamutaKabupaten Boalemo Tahun 2013.1(satu) buah dokumen asli Hasil

Heru Febriyanto.Samsul,Andri Wirawan, IrsanBahwa dapat dilakukan perubahan atas penilaian KJPP saksi.

Kemudian ada proses pendaftaran danpengambilan dokumen pra kualifikasi (diambil dikantor) yang berisi tentangStandar Dokumen Pengadaan seperti yang saksi tunjukkan kepada pemeriksa,yang mendaftar waktu itu ada 5 yaitu KJPP Budi Edy Saptono, KJPP ArifPramudiyanto, KJPP Tri Santi, KJPP Nanang Rahayu dan KJPP Syamsul HadiWahyono Adi Hendra Gunawan.Bahwa pemasukan dokumen (29 Januari 2013 s/d 08 Februari 2013), setelahitu dievaluasi dokumen yang sudah masuk Tim Pokja Konsultan (Saksi sendiri,Amsyar,

Setelah dievaluasi,kemudian undangan pembuktian kualifikasi (13 Februari 2013) semuanyahadir, penetapan dan pengumuman hasil pra kualifikasi (14 Februari 2013) dankelimanya lolos semua, kemudian undangan pengambilan dokumen seleksidan KAK (20 Februari 2013 s/d 01 Maret 2013), penjelasan (anwesijg) tanggal25 Februari 2013, pemasukan dokumen penawaran (26 Februari 2013 s/d 04maret 2013) hanya 3 (tiga) konsultan yang memasukkan yaitu KJPP Budi EdySaptono, KJPP Arif Pramudiyanto, KJPP Tri Santi.

Bank melakukan pemberitahuan lelang kepada debitur ;Bahwa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amerupakan pihak yang melakukan penilaian secara independenberdasarkan kompetensi yang dimilikinya dan dalam pelaksanaan lelangini Tergugat Il telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)independen yaitu KJPP Guntur, Eki, Andri dan Rekan. yang telahmempunyai izin resmi dari Kementrian Keuangan Nomor : 2.13.0116dan KMK No.631/KM.1/2013 Wilayah kerja : Negara Republik Indonesia.Bahwa sebagaimana

Gugatan Kurang PihakBahwa sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat yangmempermasalahkan nilai limit pada harga lelang yang menjadi tuntutanutama dalam gugatan ini dengan membandingkan penilaian KJPP yangdijadikan acuan dalam harga limit lelang dengan penilaian KJPP lain ;Bahwa KJPP sebagai lembaga yang beridirinya beradasarkanperaturan perundangudangan dan sebagai lembaga penilai dalammelaksanakan pekerjaannya peraturan hukum yang ada hal inisebagaimana ketentuan dalam Peraturan menteri Keuangan

) Guntur, Eki, Andri dan Rekan, merupakan KJPP independendan resmi telah memperoleh ijin dari Kementrian Keuangan RepublikIndonesiaBahwa mengacu pada PERATURAN MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/2014 TENTANGPENILAI PUBLIK yang menyebutkan adanya :Penilaian adalah prosespekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatuobjek penilaian sesuai dengan SPI, Penilai adalah seseorang yangmemiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Penilaian, yangsekurangkurangnya telah

lulus pendidikan awal Penilaian, Kode EtikPenilai Indonesia yang selanjutnya disebut KEPI adalah pedoman etikyang wajio dipatuhi oleh Penilai, sehingga penilaian nilai limitdipertanggung jawabkan oleh KJPP sebagai penilai dari obyek lelang.Hal 12 dari 24 Hal Put.

No.28/Pdt/2018/PT SMG7)Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, makapetitum penggugat pada point 5 yang menuntut agar menghukumTergugat Il untuk membayar sebesar Rp. 436.361.500, yangmerupakan selisih penilaian antara KJPP satu dengan KJPP lain yangbukan menjadi kewenangan dari Tergugat Il adalah tidak beralasansehingga sudah selayaknya untuk ditolak.Bahwa berdasarkan alasanalasan dan didukung oleh peraturanperaturan yang ada sebagaimana tersebut diatas, terlihat jikapenjualan secara

Penggugat:
Maksud P Situmeang
Tergugat:
1.PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
3.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Menetapkan barang bukti berupa:

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN (KJPP MBPRU selanjutnya disebut sebagai Termohon VI

PERBANDINGAN KLAIM NILAI GANTI KERUGIAN YANG DIDAPATKANPEMOHON BERDASARKAN HASIL PENILAIAN KJPP LAIN1.

P29), PEMOHON menunjuk KJPP IDR untukmelakukan penilaian atas Tanah aquo dan hasilnya digunakan sebagaiperbandingan atas hasil penilaian dari TERMOHON VI;2.

Bahwa pemohon dalam dalam permohonannya menyampaikan bukti Berita Acaratanggal 13 April 2018 (Bukti P28), dimana pihak KJPP dan PSBI bertandatangan dalam Berita Acara sebagai peserta rapat bukan menyetujui isi dariBerita Acara , dan pihak KJPP juga menyatakan bahwa hasil perhitungan KJPPtelah adilKEBERATAN ATAS SISA TANAH/ TANAH BERDAMPAK14.

P1.09.00196, dan juga telahmendapatkan Lisensi BPN Nomor 101/KEP500.13.1/V/2015.Bahwa KJPP MBPRU mendapat penunjukan penugasan oleh PT.

2018 oleh KJPP IDR(Laporan Penilaian IDR) dan P31 tentang Standar Penilaian Indonesia 306Halaman 89 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pat.G/2018/PN.

Berkat Marisa:3) Kopi legalisir Memorandum Nomor 1721/MBK/SBKW03/12 tanggal7 September 2012 dari Sentra Bisnis Komersial;4) Kopi legalisir 1 (satu) bundel Berita Acara Penilaian (BAP) dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AMA & Rekan Nomor 037/LAPPA/AMARYPS/III/2011 tanggal 29 Maret 2012, Perihal PenilaianProperti PT.

Berkat Marisa;5) Kopi legalisir dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) KantorJasa Penlai Publik (KJPP) Teguh Hermawan, Yusuf & RekanNomor SPPA 02572/DTDEB/CAMS/0943/2012 tanggal 9 Oktober2012;6) Kopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kantor Jasa PenlaiPublik (KJPP) Ayon Suherman & Rekan Nomor 303/ASRSBY/BCASME/TS/III/2013 tanggal 23 Maret 2013;Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 1985 K/Pid.Sus/201810)11)42)13)14)15)16)Kopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Berkat Marisa;Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 1985 K/Pid.Sus/201810)11)12)13)14)Kopi legalisir dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) KantorJasa Penlai Publik (KJPP) Tegunh Hermawan, Yusuf & RekanNomor SPPA 02572/DTDEB/CAMS/0943/2012 tanggal 9 Oktober2012;Kopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kantor Jasa PenlaiPublik (KJPP) Ayon Suherman & Rekan Nomor 303/ASRSBY/BCASME/TS/III/2013 tanggal 23 Maret 2013;Kopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Berkat Marisa:Kopi legalisir Memorandum Nomor 1721/MBK/SBKW03/12tanggal 7 September 2012 dari Sentra Bisnis Komersial;Kopi legalisir 1 (Satu) bundel Berita Acara Penilaian (BAP) dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AMA & Rekan Nomor 037/LAPPA/AMAR/PS/III/2011 tanggal 29 Maret 2012, Perihal PenilaianProperti PT.

Berkat Marisa;Kopi legalisir dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) KantorJasa Penlai Publik (KJPP) Teguh Hermawan, Yusuf & RekanNomor SPPA 02572/DTDEB/CAMS/0943/2012 tanggal 9 Oktober2012;Kopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kantor Jasa PenlaiPublik (KJPP) Ayon Suherman & Rekan Nomor 303/ASRSBY/BCASME/TS/III/2013 tanggal 23 Maret 2013:Kopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Kepala Dinas Permukiman, Perumahan dan Pertanahan PemdaKota Sungai Penuh menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untukdiproses kontraknya. Setelah kontrak ditandatangani, Tim Kantor Jasa Penilaian Publik(KJPP) turun kelapangan untuk melakukan Penilaian harga tanah yangditetapkan oleh Bapak Walikota Sungai Penuh tersebut. Hasil penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) tersebutdituangkan dalam bentuk laporan hasil penilaian.

Bahwa Tim KJPP melakukan pengecekan ke lokasi tanah seingat saksipada bulan oktober tahun 2019 saksi ikut ke lokasi bersama Sdr. BARNIS,Sdr. RAHMA HUSEN, Sdr. HAMDI PRAJA dan Tim KJPP. Sedangkanlaporan Tim KJPP tersebut yang diberikan kepada saksi denganKesimpulan Penilaian tanah kosong yang terletak di JI. Pelita Ill, RT. 01,Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, ProvinsiJambi. SH No. 70/ Air Teluh Luas 1.257 m2 dan nilai pasar Rp.882.400.000.

Bahwa Tim KJPP melakukan pengecekan ke lokasi tanah yaitu 3 harisetelah penandatanganan kontrak namun saksi tidak ikut ke lokasi namunTim KJPP menemui saksi di Kantor PERKIM sebelum melakukanpengecekan ke lokasi tanah. Sedangkan laporan Tim KJPP tersebut yangdiberikan kepada saksi yaitu Tanggal O04 November 2019 denganKesimpulan Penilaian tanah kosong yang terletak di JI. Pelita Ill, RT. 01,Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, ProvinsiJambi.

Bahwa yang mengangkat saksi dalam jabatan sebagai Kepala Cabang /Konsultan Penilai Jasa pada KJPP MBPRU Cabang Jambi adalah pendiripersekutuan perdata kantor jasa penilai publik (KJPP) Muttagin, BambangPurwanto, Rozak Uswatun dan Rekan (MBPRU) dengan akta notarisNomor : 44 Tanggal 30 maret 2010.

MBPRU dan berdasarkan hasil kajian KJPP MBPRUharga tanah milik sdr YUNUS tersebut dinilai dengan hargaRp.882.400.000,.