Ditemukan 2758 data
Terbanding/Tergugat II : ALBERT HAMONANGAN RUMAPEA
Terbanding/Tergugat V : EMINIATY SAPTARIA ARUAN
Terbanding/Tergugat III : TUTI SIAGIAN
Terbanding/Tergugat I : VIKTOR AP SIAGIAN
Terbanding/Tergugat IV : WULAN MANASAK ARUAN
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS dan PPAT LASMIATI SADIKIN
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN TATA RUANG KAB BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS dan PPAT MUHAMMAD ADAM,SH atau YANTI SUDIYANTI,SH
Turut Terbanding/Penggugat II : YUNIAR POERNAMSARI
Turut Terbanding/Penggugat VII : ADI HARTAWAN
Turut Terbanding/Penggugat V : SANTOSA PANDU DEWANATA
Turut Terbanding/Penggugat III : NURITA SAHARA
Turut Terbanding/Penggugat VI : SANTISA RAHAYU GANDI W
Turut Terbanding/Penggugat IV : ANDI LAKSANA JAGATNATA
110 — 40
Karenanya kami menolak tegaspermohonan para Tergugat agar Majelis Hakim membatalkan aktaaktaHalaman 61 dari 78 Putusan Nomor 568/PDT/2017/PT BDG11.12.jual beli (AJB) tersebut dalam petitium angka 4, 5, 6 dan 7 halaman 2dan Petitum Primer angka 3 hal 2425 gugatan a quo mohon MajelisHakim untuk menyatakan bahwa GirikGirik yang disebutkan oleh paraPenggugat didalam Petitum Primer angka 3 hal 2425 menurut hukumtidak memiliki lagi dasar kekuatan hukum dan atau tidak memiliki laginilai pembuktian yuridis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN
Terbanding/Terdakwa : SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH
75 — 43
Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan sebagaimana didalamSurat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nomor K. 2620/V.2425/99 tanggal 10Desember 2001, sedangkan pengangkatan Terdakwa II sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh BaratDaya Nomor 910/327/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentangPenunjukan/Pengangaktan pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) pada RumahSakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat
pertimbanganPutusannya yang mengutip faktafakta persidangan hanya sepenggalsepenggal danmengabaikan alat bukti yang lain sebagaimana telah diajukan didalam persidangan.Memang benar pendapat ahli Tauchid Djatmiko, S.H, M.Si dari BadanKepagawaian Negara (BKN) Pusat yang telah didengar keterangannyadipersidangan, terhadap jabatan Pelaksana Tugas (Plt) tidak dibenarkanmenandatangani DP3 dan menandatangani surat Keputusan, sebagaimana diaturdidalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K. 2620/V.2425
ANDRIAN AL MAS'UDI, SH.MH.
Terdakwa:
MACHRUDIN ALS DIDI BIN BARHAM.
52 — 25
MH31FD005EJ076739 No mesin 1FD076752 Nopol B-4933 BCD berikut STNK asli Atas nama ADI FIRMANSYAH dan 1 buah Kunci Kontak Asli;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Nomor 06572651 sepeda motor Honda warna Hitam tahun 2016 No.Rangka MH1KF111XGK770476 No mesin KF11E1774579 Nopol B-3925-UMX atas nama YUNI KURNIA SITI C berikut 1 buah Kunci Kontak Asli
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Nomor B4311542 Mobil Toyota Calya warna Silver Metalik tahun 2018 No.Rangka MHKA6GK6JJJ046002 No mesin 3NRH326104 Nopol B-2425
2014 No.Rangka MH31FD005EJ076739 No mesin 1FD076752 Nopol B-4933 BCD berikut STNK asli Atas nama ADI FIRMANSYAH dan 1 buah Kunci Kontak Asl;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Nomor 06572651 sepeda motor Honda warna Hitam tahun 2016 No.Rangka MH1KF111XGK770476 No mesin KF11E1774579 Nopol B-3925-UMX atas nama YUNI KURNIA SITI C berikut 1 buah Kunci Kontak Asli;
- 1 (satu) Buah Mobil Toyota Calya warna Silver Metalik tahun 2018 No.Rangka MHKA6GK6JJJ046002 No mesin 3NRH326104 Nopol B-2425
12 — 0
343.00 Tm/F12 1 TE(5) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 393.00 343.00 Tm/F12 1 TE(63) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 400.00 343.00 Tm/E1lZ 2 DE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 405.00 343.00 Tm/F12 1 TE(52) 2(32)(31)(27)( ) Td21225) TdRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 434.00 343.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 439.00 343.00 Tm/F12 1 TE(14) 227) 225) 25) 1183532) 214) 227) 240) 25) 11836) 224) 2425
Terbanding/Penggugat : Welly Limbong
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Pemerintah Kabupaten Simalungun Cq Kepala SD Negeri Nagori Sugaran
43 — 19
Bahwa pada halaman 2425 Judex Facti telah memberikanpertimbangan yang pada pokoknya menyatakan, faktanyaHalaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN2.3.2.4.2.5.2.6.Tergugat tidak membayar sesuai dengan kewajibannyasesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredittanggal 20 Januari 2014 dan berdasarkan pertimbangantersebut, Judex Facti dalam putusannya menghukum Tergugatuntuk membayar/ mengembalikan seluruh pinjaman dan bungaefektif modal usaha koperasi yaitu sejumlah Rp.70.694.909,00
141 — 97
BuktiP 2425. BuktiP 2526.
Bripka Anwar
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
276 — 154
Bukti T 2425. Bukti T 2526. Bukti T 262/.Bukti T 2728. Bukti T 2829. Bukti T 2930. Bukti T 3031. Bukti T 3132.
179 — 147
Bukti P 2425. Bukti P 2526. Bukti P 26Direktur Jenderal Planologi Kehutan, (fotocopy sesuai dengan asli) ;: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.48/Menhutll/2014 tentang Pelepasan Sebagian KawasanHutan Produksi Yang Dapat Dikonvensi Seluas 6.318,38 (EnamRibu Tiga Ratus Delapan Belas Dan Tiga Puluh DelapanPerseratus) Hektar Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas NamaPT.
109 — 9
Foto copy Kwitansi atas nama: Julius Haryanto, tidak dicocokkan denganaslinya, diberi tanda P.2425. Foto copy Surat dari saudara Marudut Tampubolon SH MM MH kepadaKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, ,telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2526.
59 — 26
ukuran 15;satu) buah peti besi bekas;satu) buah Dinamo bekas merek Mindong;)1 (satu)(satu)(satu)(satu)(satu)(satu)(satu)satu) buah dinamo bekas kipas angin;Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN Pap.16. 1 (Satu) buah alat press benen;17. 1 (satu) buah mesin bekas parut kelapa;18. 1 (satu) buah mesin bekas otomatis mesin air;19. 1 (satu) buah kain kopleng bekas mobil;20. 421. 122. 123. 1.5empat) buah besi kampas rem mobil;satu) buah skop (per) sepeda motor;satu) buah isi knalpot mobil;2425
42 — 24
Mengambil Suatu Barang, akan dibuktikan sebagai berikut ;2425 e Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian "Mengambil"adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak padaberpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "barang".
RAHMAT HIDAYAT
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
390 — 487
Bukti T.2425. Bukti T.2505 April 2021 Nomor: R/375/IV/2021 Perihal: Hasil PenilaianTerhadap Anggota an. Bripda Rahmad Hidayat Nrp 94041110,yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah SumateraSelatan di Palembang (sesuai dengan aslinya);: Surat dari Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang, tertanggal05 April 2021 Nomor: R/374/IV/2021/Sipropam Perihal:Laporan Pelaksanaan Sidang KEPP an.
1.NOVAN BERNARDI, SH.
2.ANIK DWI HASTUTI, SH.MH.
Terdakwa:
INDRA WIYANA Bin NGADENAN Alm
96 — 35
yang berwenang untuk itu; Bahwa Terdakwa Indra telah melakukan perdamaian dengan saksiWawan dimana Terdakwa Indra telah mengembalikan uang sebesarHalaman 54 dari 70 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN KInRp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Wawan dan telahdibuatkan surat pernyataan damai tertanggal tertanggal 10 Februari 2019dan kwitansi penyerahan uang Rp. 5.000.000, tertanggal 18 Februari 2019; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik Cabang Semarang Nomor :2425
kemudian saksiSigit menjawab kalau terpaksa diterima nanti untuk jadi barang bukti suaptambang ilegal dan akhirnya uang tersebut diterima oleh Terdakwa Indra dandisimpan dalam tas yang dibawanya;Menimbang, bahwa hal mana percakapan melalui handphone tersebuttelah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium KriminalistikCabang Semarang Nomor :2425/FKF/2018 tertanggal 19 November 2018dengan Kesimpulan terdapat komunikasi antara terdakwa dengan saksi Sigitsebanyak 3 (tiga) kali melalui kotak
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Utara
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Barat
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH RI cq BPN DI JAKARTA cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Tergugat VI : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
Terbanding/Tergugat VII : BPN RI c.q KANWIL BPN KALTIM c.q BPN KOTA BONTANG
Terbanding/Tergugat VIII : Titiek Febriyanti Utami Marwan, SH
Terbanding/Tergugat IX : Julius Purnawan, SH.MSi
Terbanding/Tergugat X : Gubernur Bank Indonesia
Terbanding/Tergugat XI : Otoritas Jasa Keuangan
69 — 38
Halaman 11 angka 14 Jo.Halaman 2425 angka 30);Bahwa permasalahan pemberian fasilitas kreditdan tata cara pembayaran angsuran / pelunasankreditmerupakan permasalahan keperdataan diantara Penggugat danTergugat yang penyelesaiannya tidak perlu melibatkan pihaklain;Bahwa berdasarkan pokok perkara gugatan aquo jelas bahwa permasalahan a quo adalah permasalahanperdata antara bank i.c. Tergugat dengan debiturnya i.c.Penggugat, sehingga tidak ada hubungan apapun dengan BankIndonesia i.c.
Halaman 11 angka 14 Jo.Halaman 2425 angka 30);Bahwa Bank Indonesia ditarik sebagalpihak dalam perkara a quo karena didalilkan terkait dengankedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yangmengeluarkan peraturan yang tidak dijalankan oleh Tergugat I.Namun dalam gugatan Penggugat kedudukan Bank Indonesiayang pada awalnya disebut sebagai Tergugat X, dalam dalil dihalaman 28 angka 48 justru disebutkan sebagai Tergugat XI,dimana Tergugat XI dalam perkara a quo adalah OJK (videgugatan halaman 28 angka
33 — 3
DEMIANUS OHOIULUN Als JIMI Bin YUSTINUSOHOIULUN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa pada hari jumat tanggal 30 Januari 2015, sekira jam 03.30WITA di Divisi Blok D 2425 ditengah blok perkebunan kelapasawit PT. LMR Bebunga Estate Desa Binturung Rt. 11 KecamatanPamukan Utara Kabupaten Kotabaru, PT.
21 — 2
1(41) 2(432) 2(55) 2(2) 2(42) 2(5) 47(60) 2(41) 2(415) 2(44) 2(S344) 2(45144)(42) 2(5) 47(441) 2(46) 1(44) 2(44) 2(S35) 472(50)(44)(42)(43)(43)(45)(46)(44)( )(((((NNFRPFENNNDND DN425) 471) 12) 232) 246) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 490.00 551.00 Tm/E1lZ 2 DE(5) TuETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 494.00 551.00 Tm/F12 1 TEBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 85.00 528.00 Tm/E1lZ 2 DE(1415) 2(16) 1(17) 1(20) 1(13) 1(21) 2(22) 2(7) 2(10) 2(13) 1(1L42317) 1(2425
188 — 68
Bib Bahwa mengenai berita tentang Tergugat pernah dilaporkan Polisi karena maubunuh anaknya dan mau bunuh diri Itu tidak benar, katanya Tergugat pegangpisau, pada hari kejadian sekitar tanggal 2425 Oktober, mamanya Penggugattelpon saksi nyuruh supaya datang ke rumah Tergugat, katanya Tergugat maubunuh diri, lalu saksi lari, di tengah jalan ketemu saksi Dedi Juhaedi mau jemputsaksi pakai motor disusul besan saksi mau jemput saksi, lalu saksi ke rumahTergugat, dan lari keatas, saksi lihat Tergugat
43 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Reg.No.2425 K/Pid/1989, tanggal15 Juli 1993), dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau telahmelakukan kekeliruan yaitu : Tidak Menerapkan atau Menerapkan PeraturanHukum Tidak Sebagaimana Mestinya, sehingga kami Penuntut Umummengajukan permohonan kasasi ini dengan alasan Majelis Hakim PengadilanNegeri Rantau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya,khususnya Pasal 185 ayat (6), Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP,sebagai berikut :e Bahwa selaku Anak Buah Kapal (ABK)
659 — 540 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap SH dalambukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan padahalaman 2425, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:Surat Kuasa yang dibuat di Luar NegeriPersyaratan pokok kuasa khusus dibuat di luar negeri, sama denganyang dibuat dalam negeri (domestik).
71 — 34
Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan sebagaimana didalamSurat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nomor K. 2620/V.2425/99 tanggal 10Desember 2001, sedangkan pengangkatan Terdakwa II sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh BaratDaya Nomor 910/327/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentangPenunjukan/Pengangaktan pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) pada RumahSakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat
sepenggalsepenggal danmengabaikan alat bukti yang lain sebagaimana telah diajukan didalam persidangan.Memang benar pendapat ahli Tauchid Djatmiko, S.H, M.Si dari BadanKepagawaian Negara (BKN) Pusat yang telah didengar keterangannyahalaman 54 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PTBNAdipersidangan, terhadap jabatan Pelaksana Tugas (Plt) tidak dibenarkanmenandatangani DP3 dan menandatangani surat Keputusan, sebagaimana diaturdidalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K. 2620/V.2425