Ditemukan 2289 data
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
MUH. YASSIN KACO MUSTAFA.
149 — 39
tanggung jawab Saksi;Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bertugas di Kecamatan Wara Timursejak pertengahan tahun 2016, dan pada saat itu yang bersangkutanlangsung duduk di ruangan bendahara pengeluaran;Bahwa berdasarkan informasi yang pernah Saksi dengar bahwakeberadaan Terdakwa di kantor Kecamatan Wara Timur Terdakwa danisterinya pernah menghadap langsung pada Saksi Baso Aznur, S.Pi,M.Si. dalam rangka dipekerjakan di kantor Kecamatan Wara Timur;Bahwa yang Saksi ketahui keberadaan Terdakwa sebagai Staf di SubBagian
ANDI KURNIA, SH, MH.
Terdakwa:
Drs. MUH. IHSAN, M.Si alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMIN.
140 — 53
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) disampaikan ke Kepala SubBagian Keuangan untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar(SPM), namun sebelumnya dilakukan verifikasi.V. SPP dan SPM disampaikan kepada Kepala BPKAD untukditandatangani, kemudian diteruskan ke Kepala Sub BidangVerifikasi Bidang Perbendaharaan untuk diverifikasi. Selanjutnyaditeruskan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.VI.
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
268 — 59
Indonesia Nomor 52 tahun 2013.Bahwa rincian tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat jenderalPendidikan Tinggi yaitu. melakukan penyusunan program kerjasubbagian.Bahwa jabatan saksi sebagai Kasubag Program dan Anggaran BagianPerencanaan khusus untuk DITJEN DIKTI (Direktorat JenderalPendidikan Tinggi).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasubag Programdan Anggaran Bagian Perencanaan di Kementerian adalah melakukanpenyusunan program kerja Subbagian.Bahwa rincian dari penyusunan program kerja subbagian
tinggi membutuhkan alokasi anggaranuntuk melaksanakan program yang telah direncanakan, makaHalaman 157 dari Putusan Nomor. 6/Pid.Sus /TPK/2018/PN TpgPerguruan tinggi tersebut harus menyampaikan surat permohonankepada Kemenristek Dikti.Bahwa tindak lanjut atas permohonan tersebut selanjutnya Dirjen Diktikemendikbud akan mendisposisinya.Bahwa sekretariat jenderal Dikti akan mendisposisi ke kepala Bagianperencanaan dan pengganggaran.Bahwa kepala Bagian perencanaan dan pengganggaran akanmendisposisi ke Subbagian
75 — 100
terdakwa) untuk dikoreksi kembali;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang isi dari setiap berkas yang saksi periksa,akan tetapi keberadaan kelengkapan draf SKIMB saksi tahu, seperti foto copisertifikat, PBB dan sebagainya;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat nota pertimbangan teknis,apakah suatu permohonan IMB dalam diproses selanjutnya atau tidak bisa;Bahwa mekanisme permohonan IMB adalah pemohon mendaftarkannya di loketpendaftaran kemudian diperiksa kelengkapannya kemudian diserahkan ke subbagian
475 — 456 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri56/2019 menyatakan:Bupati/wali kota dapat melakukan penyesuaian nomenklatur,pembagian tugas dan fungsi bagian dan subbagian padaHalaman 134 dari 206 halaman. Putusan Nomor 2 P.KHS/2020masingmasing bagian sekretariat daerah kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal20 dan pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhanpenyelenggaraan pemerintahan daerah. (Bukti T75)c.
56 — 12
PPABP menerima data pegawai dinas luar, cutitahunan, dan absensi manual (dalam hal pegawaikumandah) dari Pelaksana Subbagian Umum danmembuat Daftar Perhitungan Uang Makan sesuaijumlah hari masuk kerja masingmasing pegawai sertamenghitung potongan PPh Pasal 21 bagi pegawaiGolongan IlVa ke atas, menerima Surat PermintaanPembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM)dari Operator SPM, dan Surat Setoran Pajak (SSP)dari aplikasi GPP, konsep Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak (SPTJM) dan menyerahkannya
96 — 216
Nomor 16 Tahun 2006tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan29Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah KabupatenSidoarjo tanggal 17 Nopember 2006;4 Foto Copy Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksaan Peraturan DaerahKabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan PengelolaKeuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20Nopember 2006;5 Foto copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/11/404.1.1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala SubBagian
114 — 1646
., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah memberikanketerangan pada penyidik Kejaksaan Tinggi NTB~ danketerangan saksi benar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwa iniadalah bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan danabantuan sosial Tahun 2009 dan masalah stempel palsu ;Jabatan saksi pada tahun 2009 adalah sebagai sebagai staf Subbagian Umum dan Kepegawaian DPPKAD Lombok Barat ;Tugas saksi adalah saksi disuruh oleh Juandi
Saksi MARZUKI, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah memberikanketerangan pada penyidik Kejaksaan Tinggi NTB= danketerangan saksi benar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwainiadalah bahwa terdakwa telah melakukan penyelewengan danabantuan sosial tahun 2009 dan masalah stempel palsu ;Jabatan saksi pada tahun 2009 adalah sebagai sebagai staf Subbagian Umum dan Kepegawaian DPPKAD Lombok Barat ;Tugas saksi adalah saksi disuruh
158 — 194
tanggal 30Desember 2010.Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung antaralain memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalammelaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah Hukum KejaksaanNegeri Bandar Lampung serta membina aparatur Kejaksaan di lingkunganKejaksaan Negeri Bandar Lampung agar berdaya guna dan berhasil guna.Bahwa struktur organisasi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung adalah KepalaKejaksaan Negeri Bandar Lampung membawahi SubBagian
Subbagian pembinaan terdiri dari UrusanKepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Perlengkapan, Urusan Tata Usaha danUrusan Daskrimti dan Perpustakaan.Bahwa saksi menjelaskan prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diKejaksaan Negeri Bandar Lampung antara lain :PNBP perkara tilang; Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Jaksa tilang untukmelakukan penyetoran denda dan biaya tilang berdasarkan Surat PerintahPenyerahan denda dan atau Biaya Perkara (D4) kepada bendahara khusus / penerima.Untuk hasil
72 — 48
setiap kecamatan se Kota BatamBahwa Terdakwa selaku Kabag Bansos Bagian Kesra Sekretariat DaerahKota Batam yang memberikan rekomendasi terhadap proposal yang telahTerdakwa verifikasi.Bahwa sebagai Kabag Banson Bagian Kesra mempunyai fungsipelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dankoordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring, dan evaluasidi bidang pengelolaan bantuan social.Bahwa disamping itu tugas Terdakwa selaku Kabag Bansos Bagian Kesramenyusun rencana kegiatan Subbagian
162 — 93
Type 8220no IMEI 356587025540713 Pin 25814E1F, warnamerah hitam silver, beserta dengan kartu XL nomortelepon 081910212111 dengan noseri MBSU*H10 8962115403 dan 1 (satu) buah Micro SD 2 GB Noseri 044 325B26 SN033216.12720.1 (satu) buah kartu Badan Kepegawaian Negara atasnama Sistoyo, NIP 19700723 199303 1 001 yangditerbitkan di Jakarta tanggal 30 Mei 2011.21.1 (satu) buah kartu Kejaksaan Negeri Cibinong atasnama Sistoyo, SH, pangkat Jaksa Muda, NIP 19700723199303 1 001, NRP 49370279, Jabatan Kepala SubBagian
84 — 9
NAPARIN bin BASUNI selaku Kepala SubBagian Bagian Umum dan Kepegawaian dan sekaligus sebagai PPTK pada Kantor176DPKKD Kabupten Tabalong bersama sama dengan Kepala Dinas PKKD Kab.Tabalong Drs.
209 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
TahunAnggaran 2006, Satker Direktorat Bina PelayananMedik Dasar, Unit Organisasi Ditjen Bina PelayananMedik Departemen Kesehatan.1 (satu) buah asli buku Agenda Nomor Surat Keluartanggal 19 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 24Mei 2009; warna merah dengan motif kotakkotak.1 (satu) buah asli buku Agenda TU Tahun2005/2007 dari tanggal 1 November 2005 sampaidengan 16 September 2008; warna hijau denganmotif batik.1 (satu) buah buku agenda surat keluar Dirjen BinaPelayanan Medis yang ditujukan kepada SubBagian
Nomor 2402 K/PID.SUS/2016BBBBBBBBBBBBBBBBBB86878889909192932005/2007 dari tanggal 1 November 2005 sampaidengan 16 September 2008; warna hijau denganmotif batik.1 (satu) buah buku agenda surat keluar Dirjen BinaPelayanan Medis yang ditujukan kepada SubBagian Keuangan; Bagian TU Ses Ditjen BinaPelayanan Medik periode 21 Juni 2000 sampaidengan 28 September 2007; (warna hijau).1 (satu) buah buku Company ProfilePT.
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
ICHWAN SUNARDI, ST
429 — 218
Sabarjaya Karyatama (kontraktor pelaksana) yang tidakmempunyai pengalaman dan tenaga ahli sebagaimanadipersyaratkan, telah melampirkan dokumen pengalaman kerjadan tenaga ahli palsu agar dapat memperoleh pekerjaantersebut;2) Kelompok Kerja (Pokja) ULP tidak melakukan evaluasipenawaran secara sungguhsungguh dan memenangkan PTSabarjaya Karyatama yang tidak berpengalaman dan tidakmemiliki tenaga ahli yang dipersyaratkan karena telah diarahkanoleh Kepala Bagian ULP, Kepala Subbagian ULP dan PPTK agarmemenangkan
55 — 12
mengendalikan penagihan piutang daerah:. merumuskan rencana anggaran pembiayaan daerah, dan:m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidangtugasnya.Bahwa benar saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan pada DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang,dalam kaitan pelaksanaan ADD tahun 2009 dan tahun 2010 di kabupatenSumedang khusus pencairannya dilaksanakan di bagian keuangan SekretariatDaerah Kabupaten Sumedang, pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian
114 — 27
Saksi WAKHID BASRONI, SIP, MM, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan dalam memberikanketerangan tidak dipaksa, keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar; Bahwa Jabatan saksi di RSUD Kabupaten Sleman sebagai Kepala SubBagian Perencanaan namun pada tahun 2009 terjadi perubahan strukturorganisasi RSUD Kabupaten Sleman sehingga jabatan baru saksisebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi RSUDKabupaten Sleman; Tugas saksi adalah sebagai
96 — 45
terbaru, yaitupengadaan tanah sesuai ketentuan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2012, Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012, danPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang dihadiri olen PemerintahProvinsi Gorontalo yakni Kepala Biro Hukum Provinsi Gorontalo mewakiliHalaman 27 dari 431 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo(Ridwan Yasin selaku Kepala BiroHukum Setdaprov), Kepala Bagian Administarsi Wilayah padaSetdaprov(Sumarno Jantu) dan Kepala Subbagian
sosialisasimekanisme pelaksanaan pengadaan tanah sesuai ketentuan terbaru, yaitupengadaan tanah sesuai ketentuan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2012, Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012, danPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang dihadiri oleh PemerintahProvinsi Gorontalo yakni Kepala Biro Hukum Provinsi Gorontalo mewakiliSekretaris Daerah Provinsi Gorontalo(Ridwan Yasin selaku Kepala BiroHukum Setdaprov), Kepala Bagian Administarsi Wilayah padaSetdaprov(Sumarno Jantu) dan Kepala Subbagian
68 — 21
adanya kegiatan Pengadaan tersebutsaksi menjabat jabatan tersebut sebagai Pgs sejak Juli 2010 s/dJanuari 2011, kemudian tgl. 13 Januari 2011 barulah jabatantersebut difinitif ; Bahwa yang menjadi Tupoksi saksi yaitu. membantumerencanakan dalam penyusunan kegiatan yang disampaikandari unitunit (fakultasfakultas) dan menganggarkannya untuksatu tahun kedepan, kemudian direkap semua usulan itu,selanjutnya diusulkan ke Kementerian Agama dan benar padaKabag yang saksi Jabat memang ada Sub Bagiannya yaitu SubBagian
56 — 16
Saksi ahli HHADI SURYANLS.Hut : dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan ahli tidak mempunyai hubungankeluarga dengan Terdakwa ;Bahwa keterangan yang saksi berikan yang dituangkan dalam Berita AcaraPenyidik adalah benar ;Bahwa ahli sebagai PNS sejak tahun 1999,dan ditempatkan sebagai Pelaksanapada SubBagian Umum & Perencanaan di Dinas Kehutanan KabupatenWaringin Timur sejak tahun 2002 ;Bahwa ahli mendapatkan Surat Tugas dari Dinas Kehutanan
IRAWAN SOEHENDRA, SH
Terdakwa:
LOSIANUS, S.Pd.,M.Si. anak dari BOYAN
65 — 52
Keputusan Bupati Sekadau Nomor 821.23/153/BKD-B tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Administrator Eselon III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau tanggal 29 Desember 2016 atas nama GELINUS, S.Pd sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau
- 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor 001/2020/Disdik.01 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian