Ditemukan 2157 data
323 — 107
Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJKDalam Negeri No.09/HGU/1981 yang pada Tahun 1986 sudah dilepashak milik adatnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur LampungTanggal 11 September 1973 No.G/193/D.1/Hak/1973 dan berdasarkanSurat permohonan dan pendaftaran oleh PT.
Tergugat IV tersebut adalahberdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.09/HGU/1981yang pada Tahun 1986 sudah dilepas hak milik adatnya berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Lampung Tanggal 11 September 1973No.G/193/D.1/Hak/1973 dan berdasarkan Surat permohonan danpendaftaran oleh PT.
danperaturanperaturan lain yang lebih tinggi hal tersebut diatur di dalamketentuan pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, sedangkan dalam ketentuan pasal 2 ayat (2)Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah HakUlayat Masyarakat Hukum Adat disebutkan bahwa Hak UlayatMasyarakat Hukum Adat dianggap masih ada apabila:a) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat olehtatanan hukum = adatnya
24 — 10
Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikan syara, syara bersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yangsesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalamAlQuran.
9 — 5
Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikan syara, syarabersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.
9 — 7
Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.
14 — 6
Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikan syara, syara bersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yangsesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalamAlQuran.
21 — 8
Tkyang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikan syara,syara bersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku di tengahmasyarakat adalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkanajaran yang terdapat di dalam AlQuran.
7 — 4
Sehingga11secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan PemohonII hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku ditengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syariah Islam, berdasarkanajaran yang terdapat di dalam Alquran.
15 — 8
Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakanpertimbangan bahwa para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikan syara, syara bersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yangsesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalamAlQuran. Jadi, tidak mungkin masyarakat secara umum akan membiarkanHal. 7 dari 12 Hal.
Pembanding/Tergugat V : LA SINA, SH. (TERGUGAT II) Diwakili Oleh : WA ODE CHAERIYAH DJAFAR, S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat I : LA SIMU (PENGGUGAT I)
Terbanding/Penggugat II : LA BUKA (PENGGUGAT II)
Terbanding/Penggugat III : LA DULA ( PENGGUGAT III)
Terbanding/Penggugat IV : ILYAS ( PENGGUGAT IV )
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTRIAN ATR BPN KABUPATEN BUTON ( TURUT TERGUGAT)
115 — 85
bahwa pada Peraturan Menteri Agraria dan Tataruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata caraPenatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan masyarakat Hukum adat menguraikanlebih lanjut mengenai hak Ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang serupaitu dengan menyatakan bahwa Hak Ulayat kesatuan masyarakat hukum adatatau yang serupa dengan itu adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yangbersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, sertamelestarikan wilayah adatnya
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasarpendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan,apabila =memungkinkan menggambarkan batasbatasnya sertamencatatnya dalam daftar tanah;Selanjutnya pasal 67 ayat (1) Undangundang Kehutanan menyatakan;Menimbang, bahwa suatau = masyarakat hukum = adat diakuikeberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtgemeenschap);Adanya kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya
majelistidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah tanahulayat dari masyarakat hukum adat Kampirina Kondawa, kecualai bukti P2berupa Surat Keterangan Tanah Adat Kampirina Kondowa yang dikeluarkan olehKepala Desa Kondowa atas pengajuan secara lisan para tokoh adat diantaranyaParabella dan perangkatnya tanggal 9 April 1973 dan disahkan oleh Camat.Bahwa bukti surat P 2 tersebut yang merupakan produk dari Para TokohAdat tanpa melakukan identifikasi berkaitan dengan wilayah hukum adatnya
50 — 17
Sehingga secara sosiologis Majelis Hakimmengemukakan pertimbangan bahwa para Pemohon hidup di tengahmasyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan pepatah adatnya, adatbersendikan syara, syara bersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku ditengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syariah Islam,berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam alQuran.
36 — 3
Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakanpertimbangan bahwa Pemohon dan Pemohon Il hidup di tengahmasyarakat Minang yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, adatbersendikan syara, syara bersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku ditengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syariah Islam,berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam AlQuran.
403 — 279
tidaksetuju, oleh sebab itu biasanya kami harus bertemu dengan pemiliktanah adat lebih dahulu dan jika mereka setuju baru kemudian kamimengambil langkah selanjutnya; Bahwa ada banyak Marga Osok di Sorong seperti Osok Tripila,Osok Samanas, Osok Klabin dan lainlain, jadi ketika kami pergi bertemudengan masyarakat adat kami melihat apakah Marga osok yang kamitemui ini memiliki tanah adat atau tidak dan jika Marga Osok ini sudahsetuju namun tuatua adat dalam lembaga adatnya yang tidak setujuHalaman
untuk mencari dokumendokumen mengikuti sisi formalitasnya sangat sulit, karena masyarakatmelihat lahannya misalnya lahan saksi adalah sejaunh mata memandang,jadi tidak dapat diimplementasikan secara konkrit, setelah adanya RUUMasyarakat adat yang sekarang sudah masuk pada tahap legislasinasional, nantinya harus ada turunan aturannya dalam peraturanpemerintah yang berarti Papua untuk masyarakat adatnya harusterpetakan dimana wilayahnya sehingga ketika ada Peraturan Daerahdatadata masyarakat adat
dapat dipetakan yang berarti masyarakat adatdapat memiliki kelembagaan dan wilayah adatnya, dan itu prosesnyasangat panjang.
Inti Kebun Lestari;Bahwa saksi tidak mengetahui wilayah adat Kampung Malamas;Bahwa Kampung Gisim wilayah adatnya berbatasan dengan wilayahadat saksi;Bahwa Kampung Klajari termasuk Distrik Segun dan wilayah adatnyaberbatasan dengan wilayah adat saksi;Bahwa Marga Nibran ada subsub marga yang separuhnya berada diDistrik Segun dan separuhnya lagi berada di Modan;Bahwa saksi tidak tahu Marga Nibran berada di lokasi lahan PT.
IntiKebun Lestari atau tidak;Bahwa marga yang wilayah adatnya masuk dalam lokasi PT. Inti KebunLestari adalah Marga Fadan, Marga Osok, Marga Simi, Marga Malalu,Marga Klasa, Marga Sede, Marga Klafuyu dan Marga Malaglilik.
15 — 2
Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.
11 — 3
Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakanpertimbangan bahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakatBangkinang yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, adatbersendikansyara, syara bersendikankitabullah, artinya adat yangberlaku di tengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syariahIslam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam AlQuran.
12 — 6
Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.
128 — 52
Penggugat tersebut, khusus Tergugat I danTurut Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan seluasluasnya oleh Majelis Hakimuntuk mengajukan Jawaban namun tidak dipergunakan oleh Tergugat I dan Turut Tergugatsehingga untuk tertibnya hukum acara maka dipandang tidak menggunakan haknya,sedangkan Kuasa Tergugat II dan III mengajukan Jawaban dan eksepsi tertanggal 14 Maret2011 dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :1 Bahwa pada dasarnya para Tergugat tetap dalam prinsipnyamempertahankan hak atas tanah adatnya
pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi menjabat Ketua LKMD di Kampung Nafri sejak tahun 1984sampai dengan 1987;e Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Ketua LKMD saksi tahu ada wargamasyarakat yang saling menggugat yaitu Polikarpus Awinero dan Enos Awi;e Bahwa saksi sebagai Ketua LKMD tahu saat itu lokasi atau obyek yangdisengketakan adalah tanah yang ditempati oleh Penggugat;e Bahwa waktu itu sengketa tersebut diseslesaikan secara hukum adat Nafri danmasalah tersebut sudah ada putusan adatnya
6 — 3
Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbanganbahwa para Pemohon hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenalPenetapan Nomor 42/Pat.P/2015/PA.Sgt hal. 11 dari 14 hal.dengan pepatah adatnya, adat bersendikan syara, syara bersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Jambi adalah adatyang sesuai dengan syariah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalamAlquran.
17 — 2
Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.
84 — 25
Sehingga secara sosiologis Majelis Hakimmengemukakan pertimbangan bahwa para Pemohon hidup di tengahmasyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan pepatah adatnya, adatbersendikan syara, syara bersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku ditengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syariah Islam,berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam alQuran.
6 — 3
Saksi SAKSI II PENGGUGAT :e Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena mereka adalahwarga saksi, dan saksi sebagai Kelihan Adatnya ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami istri yangtelah menikah secara agama Hindu pada tahun 2002;e Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka telahdikaruniai 2 orang anak yaitu : ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT,umur 12 tahun dan ANAK Il PENGGUGAT & TERGUGAT, umur 7tahun ;e Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat