Bahwa dalam penerapan hukum berdasarkan hukum serta berdasarkanasas hukum pidana "Seseorang dapat dikatakan bersalah telah melakukansuatu perbuatan pidana tanpa adanya pembuktian dengan suatu putusanperadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap" sertatelah pula ditegaskan dalam Pasal 1328 KUHPerdata yang mengaturbahwa "Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatupersetujuan, bila penipuan yang dipakai salah satu pihak adalahHalaman 6 dari 17 hal. Put.

jual beli tahun 1987 tanah seluas 7(tujuh) angga atau (490 m2) dan surat peryataan jual beli tanah 1989tanah seluas 5 (lima) angga atau (350 m2) bukan 3.150 M2 (tiga ribuseratus lima puluh meter persegi);Bahwa suami Tergugat 1 (Alm Sumarno) semasa hidupnya maupunTergugat 1 tidak pernah menandatangani surat penyerahan /pelepasan dan penyerahan tersebut dan tidak pernah menjualbidang tanah dimaksud tersebut yang tertulis senilai Rp. 10.350.000 (Sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Pasal 1328

Adapun hal yang menghalanginyadan dapat dimintakan pembatalan di Pengadilan menurut Pasal 1321KUHPerdata s/d Pasal 1328 KUHPerdata adalah apabila terjadi kekhilafan(dwaling), Ssuatu paksaan (dwang) dan suatu penipuan (bedrog) dari pihaklawan.Ad. 2).

Penipu tidak akan dikirakira, melainkan dibuktikan Jo.Pasal 1449 KUHPerdata berbunyi : Perikatan perikatan yangdibuat dengan paksaan, kekilafan, atau penipuan, menimbulkansuatu tuntutan untuk membatalkannya;Bahwa Pembuktian sebagaimana maksud ketentuan pasal 1321 Jo.Pasal 1328 dan jo Pasal 1449 KHUPerdata, penggugat dapatmengajukan Yurisprudensi Pengadilan Negeri Kupang Nomor :17//pdt.G/2020/ PN KPG, sebagaimana angka 2 dan 3 bahwa ahiiwaris Para Tergugat (anakanak kandung Alm.

Tobias Saeketu)mengakui dan menyetujui bahwa Ayah Kandung para Tergugat telahmengalihkan hak atas tanah milik Pihak Pertama(penggugat) kepada Pihak lain tanpa memilik alas hak yang sah.Sehingga dapatlah tergambar jelas bahwa Pasal 1328 KUHPerdataberbunyi : penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkansuatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihakadalah sedemikian rupa, sehingga nayata bahwa pihak yang laintidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.Sangatlah

Bahwa tindakan Penggugat yang telah dengan sengaja memanipulasikebenaran data mengenai luas areal produktif dan tegakkan selain patutdianggap sebagai suatu upaya tipu daya sebagaimana dimaksud dalamPasal 1328 Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUH Perdata) jugabertentangan dengan kewajiban Penggugat sebagaimana diatur dalamPasal 12 ayat (1) Perjanjian KSO yang mengatur dengan tegas dan jelas(kutipan)," Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua sebagaimana PihakKedua Menjamin Pihak Pertama atas kebenaran

Notaris Erwin WahyuPurwantoro;Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja telahmemberikan keteranganketerangan yang palsu atau keterangan yang tidakbenar disertai tipu muslinat kepada Penggugat Rekonvensi, khususnyamengenai luas areal dan jumlah tegakan dalam perjanjian KSO tersebut,sehingga Penggugat Rekonvensi menjadi terbujuk untuk menandatanganiPerjanjian KSO tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yaitumelakukan penipuan secara perdata sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 1328

GUSTI PUTUSUMADIA (suami Tergugat Ill, ayah Tergugat IV dan Tergugat V) dapatdikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atauperbuatan melawan hukum ; Bahwa penipuan menurut ketentuan Pasal1321 KUHPer, ...tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikankarena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan...dan secara spesifik diatur dalam ketentuan Pasal 1328 KUHPer, yanghhmenyebutkan ...Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkansuatu perjanjian, bila penipuan

GUSTI PUTU SUMADIA dalam Akta Jual Beli Nomor : 271/2018tertanggal 18 Oktober 2018 dan Akta Jual Beli Nomor : 272/2018 tertanggal18 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan TERGUGAT VI, adalah perbuatanmelawan hukum.Bahwa bersandar pada Pasal 1321 dan Pasal 1328 KUH Perdata, suatuPerjanjian dapat dibatalkan apabila terdapat suatu penipuan, namun dalamgugatan PARA PENGGUGAT terdapat kerancuan/tidak bersesuaian antaraposita dengan petitum gugatan PARA PENGGUGAT jyaitu di positaterdapat dalil perbuatan melawan

hal ini menyebabkan Akta Jual Beli Nomor 271/2018tertanggal 18 Oktober 2018 dan Akta Jual Beli Nomor 272/2018tertanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Tergugat VI selakuNotaris/PPAT menjadi cacat hukum dan batal demi hukum serta tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat.Bahwa penipuan menurut ketentuan Pasal 1321 KUH Per, ... tiadasepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, ataudiperolehnya dengan paksaan atau penipuan.. dan secara spesifik diaturdalam ketentuan Pasal 1328

GUSTI PUTU SUMADIA (suami TERGUGATIll, ayah TERGUGAT IV dan TERGUGAT V) haruslah batal demi hukum.Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil PARA PENGGUGAT dalamposita gugatan halaman 5 butir 8 alinea ke 2, halaman 6 butir 11 dan butir14 alinea ke 2 tersebut di atas, mengenai perbuatan Penipuansebagaimana Pasal 1321 KUHPer dan Pasal 1328 KUHPer, yaitu...PENIPUAN TIDAK DAPAT HANYA DIKIRAKIRA, MELAINKAN HARUSDIBUKTIKAN... ternyata tidak ada Pemalsuan dan Penipuan dalam AktaJual Beli Nomor : 271/2018

GUSTI PUTU SUMADIA (suami TERGUGAT II,ayah TERGUGAT IV dan TERGUGAT V) dapat dikategorikan perbuatanyang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum;Bahwa penipuan menurut ketentuan Pasal 1321 KUH Per, ... tiadasepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, ataudiperolehnya dengan paksaan atau penipuan.. dan secara spesifik diaturdalam ketentuan Pasal 1328 KUHPer, yang menyebutkan ...Penipuanmerupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, bilapenipuan yang

., sehingga Penggugat memintakan pembatalan terhadap AJB dimaksud;Pasal 1328 KUHPerdata Penipuan merupakan suatu alasan untuk mernbatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu plhak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akanmengadakan peijanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.

Penipuan tidak dapathanya dikirakira, melainkan harus dibuktikan;Bahwa menurut Pasal 1328 KUHPerdata diatas, pembatalan terhadap suatuperjanjian atas dasar penipuan haruslah dibuktikan, penipuan yang dimaksudPenggugat adalah adanya orang lain yang mengaku sebagai dirinya dalammelakukan jual beli melalui AJB No. 137 dan AJB No. 138, akan tetapi dalamgugatan tidak jelas siapa yang telah melakukan penipuan terhadap Penggugatsementara untuk membatalkan suatu perjanjian karena unsur penipuan haruslah

suami Penggugat (bacafigur) seharusnya dibuktikan lebih dahulu melalui Suatu putusanpidana, atau jika tidak, maka figur tersebut harus ditarik sebagai piHal. 41 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT.DKIhak, agar gugatan menjadi terang, jelas dan lengkap; Menghadirkan figur tersebut kalaupun benar ada, quad non, wajib dilakukan karena Penggugat tidak pernah dapat membuktikan bahwajual beli tersebut dilakukan oleh figur (baca : figur tersebut tidak pernah dibuktikan melalui sutau putusan peradilan);Pasal 1328

Bojongsari yang dikenal dengan namaBlok GL20.20) Sebidang tanah seluas 78 m2, sebagaimana tercatat dalamSertipikat Hak Milik No. 1328 atas nama TERGUGAT, terletak di ProvinsiJawa Barat, Kota Depok, Kec. Bojongsari yang dikenal dengan namaBlok GL21.21) Sebidang tanah seluas 78 m2, sebagaimana tercatat dalamSertipikat Hak Milik No. 1320 atas nama TERGUGAT, terletak di ProvinsiJawa Barat, Kota Depok, Kec.

Di mana dalam KUH Perdatatelah diatur tentang sebabsebab dibatalkannya suatu perjanjian hanyadikarenakan adanya unsur paksaan (Pasal 1323 KUH Perdata) dan penipuan(Pasal 1328 KUH Perdata).Fakta kejadian dan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaanpersidangan tidak ada satupun unsurunsur tersebut yang terindikasi padawaktu penadatangan perjanjian kredit dan peraturan yang lainnya.

No. 2200 K/PID.SUS/201522.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kadistanbun Kabupaten Paserkepada Distrik Manager Kaltim PTPN XIII Nomor: 525/1328/PUPPHBUN/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 perihal klarifikasi dan penjelasanpembukaan lahan perkebunan;1 (satu) lembar foto copy legalisir surat GM Distrik Kaltim PTPN XIIIkepada Kades Binangon Nomor: DKT/X/85IVIII/2012 tanggal 1Agustus 2012 hal permohonan rekomendasi ijin lokasi;1 (satu) lembar foto copy legalisir surat

Ek.Adm.SDA tanggal 15 Juli 2013 hal henti pembukaan lahan PTPNXIll (Persero);1 (satu) lembar foto copy legalisir, surat Kadistanobun Kabupaten Paserkepada Bupati Paser Nomor: 525/1472/PUPPHBUN/VII/2013 tanggal2 Agustus 2013 perihal evaluasi dan klarifikasi;1 (satu) lembar asli Realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 20 Juli2013 tanggal 25 Juli 2013 PTPN XIll Kebun Muara Komam;1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kadistanbun Kabupaten Paserkepada Distrik Manager Kaltim PTPN XIII Nomor: 525/1328

Nama Xxxxx,dijual kepada Radja Manurungdengan akte jual beli No 51/Smda ilir/I/98 tanggal 2011998dibuat dihadapan Notaris selaku PPAT Maruli Sitanggang,SHsehingga SHM berubah Menjadi No 3350 kemudian dijualkembali kepada Sdr XXXXXXXXXX/Marisa Trisnawatiberdasarkan Akte jual Beli No 583/2012 Tanggal 11102012dihadapan Notaris Hernawan Hadi,SH selaku PPAT kotaSamarinda.Halaman 38 dari 98 putusan Nomor51/Pdt.G/2020/PA.Smd2) SHM No 44 atas Nama Xxxxx, dijual kepada Ibu XXXXXsesuai akte jual beli No 1328

Bahwa menanggapi dalil para Penggugat Rekonvensi di poin 12 Bahwadengan tegas Tergugat Rekonvensi Tolak, bahwa Tergugat Rekonvensidalam hal menjual rumah SHM No 55 Atas Nama Xxxxx untuk melunasihutang pihakpihak luar terkait lelang menjual dan mencari pembeliusaha Tergugat Rekonvensi sendiri dan tidak pernah melibatkan ParaPenggugat Rekonvensi dan tanah yang tersisa dengan SHM No 44atas Nama Xxxxx yang sekarang berubah menjadi SHM No 3341 atasNama Ibu XXXXX sesuai akte jual beli No. 1328/Smd Ilir

Bahwa Menanggapi dalil Para Penggugat Renkonvensi di poin 14dengan tegas Tergugat Rekonvensi Tolak,Bahwa harta yang dimaksudmau dibagi yang mana kalau yang dimaksud rumah SHM No 3341 AtasNama Ibu XXXXX sesuai akte jual beli No. 1328/Smd Ilir/2001 tanggal17102001 Notaris PPAT A.

Pemanggilan/pemberitahuanSidang,biaya Peninjauan Setempat dan biaya perkara Persidangan.Halaman 52 dari 98 putusan Nomor51/Pdt.G/2020/PA.SmdMenyegel dan Menetapkan Obyek Sengketa menjadi berstatusQuo,serta menetapkan demi keamanan bersam a, dilarang melakukansegala bentuk kegiatan diatas lahan obyek sengketa tanpa seizinPengadilan Agama Samarinda.IV.DALAM REKONPENSI Menerima Eksepsi Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensiseluruhnya.Menyatakan Rumah SHM No 3341 Atas Nama Ibu XXXXX sesuaiAkte jual Beli No 1328

Pasal 1323, Pasal 1324, Pasal1325, Pasal 1326 dan Pasal 1327 KUH.Perdata ; Penipuan (bedrog), jo Pasal 1328 KUH.Perdata ; Bahwa kesesatan (dwaling) mengenai orangnya (ic.sipenjual objek sengketa) yang diamankan error inpersona adalah salah satu alasan untuk membatalkanperjanjian.

Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 04 Juli 2013 No.1328/Q.4.15/EP.2/09/2013 sejak tanggal 04 September 2013 sampaidengan tanggal 23 September 2013 di3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakantertanggal 05 September 2013 Nomor : 341/SPP/Pen.Pid.B/2013/PN.Trk terhitung sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengantanggal 04 Oktober 2013 di4.

Bahwa pernyataan dalam Duduk Persoalan angka 12 dua belasyang menyatakan : Maka Akta Jual Beli aquo harus dibatalkan ataudinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1321KUHPerdata jo Pasal 1328 KUHPerdata.Pernyataan tersebut telah disangkal sendiri oleh PARAPENGUGAT, dalam Duduk Persoalan angka 3 tiga yangmenyatakan :Bahwa TERGUGATI yang ditawari PARAPENGGUGAT bersedia untuk membeli tanah milik PARAPENGGUGAT seharga Rp.1.200.000.000, (satu milyardua ratus

Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata yang menyebutkan, "Penipuan merupakan suatu alasan untukmembatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satupihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akanmengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapathanya dikirakira, melainkan harus dibuktikan;Tentang Ekseptio Non Adimpleti Contractus15.Eksepsi ini berkaitan dengan perjanjian timbal balik.

Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1328 BW yangmenyebutkan, "Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatupersetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalahsedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akanmengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.

SHM No.451/Desa Ngunut atas nama Imam MuhtardSHM No.1328/Desa Rejotangan atas nama Imam Muntar.Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Padt.Bth/2017/PN TlgC.Jelas secara yuridis bahwa obyek SHM yang menjadi obyek sengketa tersebutBUKAN atas nama PELAWAN.Bahwa Dengan demikian sangat tampak sekali bahwa Pelawan hanya sekedarmengakungaku pemilik atas obyek sengketa.Bahwa dengan Pelawan hanya sekedar mengakungaku pemilik obyeksengketa (Pelawan BUKAN pemilik Obyek sengketa) maka dapat dinyatakanPelawan

SHM No.1328/Desa Rejotangan atas nama Imam Muhtar,yang telah dipasang Sertifikat Hak Tanggungan dan APHT yang selanjutnyadisebut obyek sengketa.Berdasarkan data YURIDIS pada sertifikat TIDAK ADA yang menyebutkanbahwa perolehan hak atas tanah ataupun peralihan hak atas tanah berasal dari pinjammeminjam, waris atau bentuk lainnya.

Il kepada Pembanding/Terbantah dengan mengaku bahwa Turut Terbanding IV/Terbantah Ill adalah istri yangsah, maka konsekuensi hukum dari adanya penipuan dalam PerjanjianKredit tersebut, adalah Pembanding/Terbantah yang nyatanyata telahdirugikan akibat adanya perbuatan Turut Terbanding I/Terbantah Il berhaksepenuhnya umtuk mengajukan pembatalan Perjanjian Kredit, karenapenipuan terkait dengan syarat subyektif perjanjian yaitu kesepakatan parapihak, hal tersebut sesuai dengan pasal 1321 jo. pasal 1328

Arbitrase dapatdibuktikan oleh Turut Termohon bahwa permohonan pembatalan yangdiajukan oleh Pemohon:Tidak didasarkan buktibukti atau dokumen yang membuktikantelah memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 70 UndangUndang Arbitrase;Prematur, karena alasan yang diajukan Pemohon sebagai dasarpermohonan berdasarkan Undang Undang Arbitrse harus dibuktikanterlebih dahulu dalam suatu proses pembuktian serta diputuskanoleh Pengadilan baik untuk perkara pidana maupun perdataSejalan dengan hal tersebut Pasal 1328

Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang berbunyi:suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk halhal yang dengan tegasdinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurutsifat perjanjian, dinaruskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undangundang;Dalam perjanjian a quo Termohon tidak melampirkan kartuIdentitasanya/kartu anggota sebagai Konsultan untuk memenuhi unsurunsur dalam membuat perjanjian a quo dan Pasal 1328 KUHPerdatayang berbunyi "penipuan merupakan suatu alasan

pemalsuan sendiri merupakan frasadari hukum pidana yang mempunyai unsurunsur perbuatan dan tidakdapat dianggap terbukti hanya asumsi semata, sehingga harusterlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh Pengadilan Pidana untukmembuktikan apakah telah terjadi tindakan tipu muslihat sebagaimanaketentuan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)dan pemalsuan sebagaimana ketentuan Pasal 263 KUHP.Pembuktian tersebut menjadi penting dan sejalan juga dengan apayang telah diharuskan dalam ketentuan Pasal 1328

KUH Perdatayang mengatur bahwa Penipuan tidak dipersangkakan tetapi harusdibuktikan, dan baik ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 263 KUHPdan Pasal 1328 KUH Perdata bukan bagian dari uji materi PutusanMK a quo dan tidak termasuk bagian yang dipertimbangkankarenanya ketentuan tersebut masih berlaku hingga saat ini, sehinggamenjadi cukup alasan bagi Majelis Hakim a quo untuk lebih dahulumembebankan Pemohon agar membuktikan benar adanya tipumuslihnat dan pemalsuan tersebut, sebab setiap tuduhan atau daliadanya

Yurisprudensi tetap putusanMARI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang dikutipdari Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, HukumPerdata dan Acara Perdata, hal. 215, mempunyai kaidah hukum:Suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yangsempurna dalam perkara perdata.Bahwa dengan demikian, semua alasan tersebut di atas merupakanperbuatan pidana dan harus dibuktikan dengan putusan PengadilanPidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telahdiatur dalam Pasal 1328

menuduh oranglainnya secara Sewenangwenang atau sembarangan melakukan tipumuslihat tanpa adanya pembuktian yang adil dan berdasar hukum.Terlebih lagi Putusan Mahkamah Konstitusi a quo hanya membatalkanPenjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, tetapi bukan Ketentuan batangtubuh Pasal 70 UU Arbitrase, sehingga batang tubuh Pasal 70 UUArbitrase masih tetap berlaku walau tanpa penjelasan, dan karenanyabadan peradilan masih dapat menggunakan pengertian pemalsuan dantipu muslihat mengacu pada ketentuan Pasal 1328

Pemohon juga tidak pernah mendalilkan adanya kepalsuandalam proses Arbitrase atau Perjanjian Subkontrak karena secaraspesifik telah menemukan, misalnya ada tandatangan palsu atauadanya paksaan dalam menandatangani Perjanjian Subkontrak,padahal suatu kepalsuan atau tipu muslihat harus mempunyai bentuksedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidakakan membuat perikatan atau perjanjian tersebut jika lebih duluditemukan adanya tipu muslihat sebagaimana dituangkan dalamketentuan Pasal 1328