Ditemukan 1874 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-10-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 28-06-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 182/Pdt.G/2016/PN.Plg
Tanggal 20 April 2017 — P.T. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk (d/h P.T.SUSEL PRIMA PERMAI), -LAWAN- P.T. PELABUHAN INDONESIA II ( PELINDO II ),, DK
26847
  • Padahal fakta dilapangan hanyasebagaian tanah HPL No.91 yang tumpang tindin dengan tanah eks HGBNo.100 dan eks HGB 101. Oleh karena gugatan penggugat tidak menyebutkansecara tegas dan jelas batas tanah tumpang tindih yang disengketakan makagugatan Penggugat sangat kabur;.
    Dengan demikian dalil Penggugat terjadi tumpang tindin HGBNo.100 dan HGB 101 dengan HPL No.91 tidak terbukti, karena HPL No.91dibuat dan diterbitkan sesuai dengan rencana peruntukan tanah yang sudahditetapkan dari sejak Zaman Hindia Belanda sampai saat Pemerintahan NKRIsaat ini.6.
    Padahal fakta dilapangan hanya sebagian tanahHPL No.91 yang tumpang tindin dengan tanah eks HGB No.100 dan eks HGBHalaman 27 dari40 Putusan Nomor: 182/Pdt.G/2016/PN.Plg101. Oleh karena gugatan penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelasbatas tanah tumpang tindih yang disengketakan maka gugatan Penggugatsangat kabur;4.
Register : 22-10-2015 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 150/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 2 Mei 2016 — AZWAR ABDULLAH ABDILLI VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, 2. PT. LIPPO CIKARANG Tbk
11233
  • Bahwa Surat Keputusan Tergugat melampaui dan berada diareal tanahhak kepemilikan dari Penggugat yang sudah diperoleh dari PutusanPengadilan Negeri Bekasi No. 250 / Pdt.G / 1999 / PN.Bks tanggal 13Juli 2000, yang sudah memperoleh kekuatan Hukum tetap dari obyektanah yang nyatanyata telah tumpang tindin sehingga ada yangmenjadi dasar Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyektana SErgketa: B QUO. jp eseeae eect5.3.
Register : 02-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 284 K/TUN/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — HADIDJAH SIDO VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU., II. MOH. ANDI ARDIANSYAH;
7046 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentangPengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yakni:Dalam hal atas satu bidang terdapat beberapa sertipikat hak atas tanahyang tumpang tindih, BPN RI melakukan perbuatan hukum pertanahanberupa pembatalan dan/ atau penerbitan sertipikat hak atas tanah,sehingga di atas tanah tersebut hanya ada satu sertipikat hak atas tanahyang sah ;Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atasmaka perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan/menertibkan objeksengketa yang tumpang tindin
    Secara formil ketetapan yang memberatkan danmenguntungkan harus disusun dengan katakata yang Jjelas.Bahwa sesuai dengan pemaparan tersebut di atas yang kemudiandikaitkan dengan tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan/menerbitkanObjek Sengketa yang tumpang tindin dengan hak atas tanah milikPenggugat adalah bertentangan dengan Asasasas Umum PemerintahanYang Baik, terutama Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum.Dalam pada itu Tergugat telah tidak cermat dalam memeriksa danmenyelidiki dengan teliti
Register : 27-10-2014 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 PK/TUN/2014
Tanggal 19 Juli 2016 — I. BUPATI MUSI BANYUASIN PROV. SUMATERA SELATAN., II. PT. INTIPUTERA KANAAN VS PT. BERKAT SAWIT SEJATI;
12271 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Trimata Coal Perkasa;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan Wilayah IUPOperasi Produksi milik Pemohon Peninjauan Kembali berada didalam atau tumpang tindin dengan areal Hak Guna Usaha milikTermohon Peninjauan Kembali. Namun perlu kami tegaskan bahwaSertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik Termohon PeninjauanKembali atas lahan seluas 11.538,8 Ha baru diterbitkan oleh KantorHalaman 32 dari 47 halaman.
    11.538,80 Ha terletak di DesaTampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir dan Desa PangkalanTungkal, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin; Pemohon Peninjauan Kembali berjanji untuk tidak akan melakukankegiatan penambangan maupun kegiatan dalam bentuk apapun diareal Tumpang Tindih, kecuali mendapat izin secara tertulis dariTermohon Peninjauan Kembali (Pasal 2 ayat (1)); Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembalisepakat akan melakukan rencana kerja sama tambang di arealTumpang Tindin
    Oleh karena itu,kalaupun IUP Operasi Produksi milik Pemohon Peninjauan Kembaliterbukti ditemukan mengalami tumpang tindih (quod non), makaseharusnya luas Wilayah IUP Operasi Produksi milik Pemohon PeninjauanKembali hanya dikecilkan/diciutkan sebesar luas wilayah yang mengalamitumpang tindin dengan Wilayah HGU milik Termohon Peninjauan Kembaliyaitu seluas 1.134 Ha dan tidak selayaknya membatalkan seluruh WilayahIUP Operasi Produksi milik Pemohon Peninjauan Kembali;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa
Register : 23-09-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 K/TUN/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — MARDI SIJABAT VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG., II. NURHASANAH, SE;
2020 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat Il Intervensi mengajukan permohonanpenerbitansertifikat atas tanah yang terletak di Desa Macege, tetapi sertifikat terbitatas tanah yang terletak di Desa Bulu Tempe tumpang tindin dengan tanahPenggugat Persil Nomor 99. Dengan demikian telah terdapat perbedaanletak tanah antara permohonan dari Tergugat II Intervensi dan sertifikatobjek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi:4.
Putus : 28-08-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 653 PK/Pdt./2014
Tanggal 28 Agustus 2015 — NY. LILI, dkk vs TOMMY CHANDRA
457 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa seandainya bukti baru (novum) yang berupa Sertifikat Hak MilikNomor 885/Desa Baru atas nama Loidy Hardjono diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada perkara a quo baik di tingkat pertama, bandingmaupun kasasi maka tergambar jelas bahwa tanah Termohon PeninjauanKembali/Penggugat tidak terjadi tumpang tindin dengan tanah PemohonPeninjauan Kembali/Tergugat;.
Register : 07-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 5/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
PT. FAJAR SAKTI PRIMA Diwakili Oleh Dato' DR. Low Tuck Kwong
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
23980
  • Sasana Yudha Bhakti seluas + 741.29 Hektar tersebut,telah menyebabkan terjadinya tumpang tindin atas 2 (dua) Keputusan yangditerbitkan oleh Tergugat untuk 1 (satu) areal / lokasi yang sama di desaBulugsen seluas + 741.29 Hektar, dalam hal ini kepentingan PT. Fajar SaktiPrima (Penggugat) sangat dirugikan oleh Tergugat mengingat PT.
    Fajar Sakti Prima/ Penggugatsehingga merasa dirugikan, maka Pemikiran dan/ atau dalil yangseperti itu adalah sangat keliru;Bahwa terhadap tumpang tindin kepentingan Keperuntukan antara IjinOperasi Produksi PT. Fajar Sakti Prima/ Penggugat dengan PT. SasanaYudha Bhakti yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit /tuadalah adanya Kepentingn yang berbeda atas Lahan yang samadimana bahwa PT.
    Sasana Yudha Bhakti tidak PerluTergugat tanggapi lagi karena sudah terjelaskan di Jawaban Tergugatpada poin 6 dan 7 diatas.Serta terhadap dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 yangmendalilkan terdapatnya tumpang tindin seluas 741.29 ha berdasarkantitik Koordinat yang Penggugat dalilkan itu apakah masuk atau tidak diIjin Lokasi dan Hak Guna Usaha (HGU) PT.
    Tergugat Il Intervensi kemudian melakukanpengecekan terhadap titiktitik koordinat tersebut melalui MetodePengukuran Universal dan menemukan kejanggalan dan/atau keanehanterhadap lokasi yang diduga tumpang tindin dalam Obyek Gugatan yangdidalilkan oleh Penggugat. Tergugat II Intervensi kKemudian bertanyatanyasebenarnya lahan atau lokasi bagian mana dalam Obyek Gugatan yangdikatakan tumpang tindih oleh Penggugat dalam perkara ini?2.
    Setelah Tergugat II Intervensi melihat secara rinci penjelasan Penggugatdalam butir 12 sampai dengan butir 17 Gugatan, tidak ada satupun yangmenjelaskan atau menyebutkan dimana letak, lokasi, atau batasbataswilayah mana yang didalilkan tumpang tindin dengan Obyek Gugatan.Halaman 66 dari 126 Halaman, Putusan Perkara Nomor 05/G/2018/PTUN.SMD3.
Register : 04-04-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 21-05-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 11/G/2014/PTUN-Pbr
Tanggal 7 Agustus 2014 — HARNOKO Dkk, Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
7825
  • dan batasbatas sebagaimana Surat Ukur No. 149/Meranti Pandak/2005tertanggal 15 Januari 2005 jelasjelas telah merugikan kepentingan hukumPara Penggugat, dimana dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik di atasSertifikat Hak Milik Para Penggugat yang sudah ada sebelumnya telahterjadi tumpang tindin surat keputusan, sehingga menimbulkan kerugiankepada Para Penggugat dan juga menimbulkan ketidakpastian hukumkarena adanya alas hak yang tumpang tindih (overlape); .
Putus : 28-10-2009 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/Pid/2009
Tanggal 28 Oktober 2009 — AKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG ; H. SUKARMAN BIN CABAN BIDUN
4931 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Daripertimbangan ini telah jelas bahwa kasus ini sama sekali tidak ada kaitannyadengan perdata ;Lagi pula telah dipertimbangkan oleh judex facti dalam pertimbangan unsurke5 (maka kalau) mempergunakannya dapat pendatangkan sesuatukerugian) dari dakwaan Kesatu, yang pada intinya bahwa justru terjadinyatumpang tindin serta perbedaan luas atas kepemilikan tanah tersebutdikarenakan adanya SPH No.593.11/606/Cls/1996 tanggal 18 September 1996yang dipalsu tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan
Putus : 18-01-2013 — Upload : 25-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 847 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 18 Januari 2013 — PT. BANK WOORI INDONESIA terhadap JANDRI SIADARI, SH., LL.M dan DARWIN ARITONANG,SH., MH. dan PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA
170159 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Secara jelas pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuaidengan fakta sebenarnya dan secara jelas dan nyata Pemohon Kasasi danTermohon Kasasi serta Termohon Kasasi Il mengetahui barangbarangyang dijaminkan dengan fidusia tersebut tumpang tindin sebelum prosespenjualan;3.4.Bahwa pertimbangan Majelis yang menyebutkan:Menimbang, bahwa apabila keadaan tersebut diketahui sebelumkedua mesin tersebut belum terjual, maka tentunya pihak yangFiducianya lebih dulu terdaftar yang didahulukan haknya, akan tetapiapabila
Register : 22-05-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/TUN/2018
Tanggal 2 Juli 2018 — M. ALEK KARTA ATMADJA BIN PADMI KARTA ATMADJA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG., II. SITI ASLSYAH HEGARDINI., DKK;
7941 Berkekuatan Hukum Tetap
  • R.K Poeraatmadja (T.II.IntIl5), akan tetapitumpang tindin dengan tanah Penggugat sebagaimana tecatat pada KohirNo. 1979, C. 106 D.Il, luas 0, 135 Ha, terletak di Desa Tjipare a.n.Kartaatmadja (P1); Bahwa oleh karena substansi yang dipermasalahkan dalam sengketaa quo menyangkut sengketa keperdataan, yaitu adanya perbedaanmengenai kepemilikan atas tanah sengketa dan letak fisik tanah (adanyaperbedaan letak tanah dan identitas tanah) serta atas tanah yang termuatdalam objek sengketa dikuasai oleh Para
Putus : 09-07-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 75/PDT/2018/PT PDG
Tanggal 9 Juli 2018 — SYOFYAN TANJUNG, dkk. Melawan : RADJUMAH, dkk.
5718
  • Suratpernyataan nomor: 01/2033/GSSK/1/2001 tanggal 23 Maret 2001 ( Bukti P.1.3) sesuai dengan keterangan saksi para penggugat / pembanding yaituSYAHRIAL menerangkan antara lain: NURAHMAH dan RADJUMAH bukanorang Surau Kamba.Bahwa di MesjidSurau Kamba tidak pernah di umumkan baik secara langsung maupun padapapan pengumuman Mesjid perihal pengumuman sertifikat atas namaNURAHMAH dan RADJUMAH sesuai bantahan Pengurus mesjid SurauKamba sesuai (bukti P.IV.10)Bahwa Sertifikat HakMilik No. 1682 Tumpang tindin
Register : 15-12-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 02-05-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 507/Pid.Sus/2014/PN Mtr
Tanggal 28 Januari 2015 — - ROHIDI alias EDET
2316
  • BAGUS JUNIARDHANA (yang kesemuanya adalah petugas kepolisian) sedangmelakukan tugas mengatur lalu lintas di jalan Raya SegenterLembar kemudian dari arah Sekotong datang sebuah mobil yaknimobil sedan Toyota Vios warna silver dengan nopol DR 282 AGyang dikendarai oleh terdakwa dan mobil tersebut tampakmencurigakan sehingga para saksi mencoba menghentikan mobiltersebut.e Bahwa setelah menghentikan mobil tersebut para saksi kemudianmemeriksa mobil terdakwa dan menemukan benda yangmencurigakan yang di tindin
Register : 14-08-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 15-02-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 24/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 24 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
233157
  • Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan OBJEK SENGKETA diatastanah milik Penggugat sehingga tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No.1555/1985 Mentawa Baru Hulu tentu sangat merugikan Penggugat selaku pemilikkarena proses penerbitan SERTIFIKAT HAK MILIK Perumahan Borobudur JalanMT Haryono Barat, Kelurahan/ Desa Mentawa Baru Hulu, Kecamatan MentawaBaru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Objeksengketa tidak pernah diberitahukan dan diumumkan kepada Penggugat,sehingga
    Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa sehinggatumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No. 1555/1985 Mentawa Baru Hulujuga telah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu : Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan PenyelenggaraNegara, dengan diterbitkannya OBJEK SENGKETA oleh Tergugatmengakibatkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat karena telah tumpangtindin dengan
    Asas Tertib Penyelenggara Negara, yang menjadi landasan keteraturan,keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelengaraan Negara,dalam perkara ini Tergugat menerbitkan OBJEK SENGKETA sehinggatumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No. 1555/1985 Mentawa BaruHulu) yang sudah dibeli Penggugat menyebabkan ketidak teraturan dalampenerbitan Sertifikat sehingga merugikan Penggugat.Asas Kecermatan, karena tindakan Tergugat yang telah menerbitkan OBJEKSENGKETA diatas bidang tanah milik Penggugat
    KemerdekaanPasar Lama Banjarmasin; Artinya Penggugat mengakui bahwa sejak tanah a quohaknya berpindah kepada Penggugat, Penggugat sendiri tidak dapat mengontroltanah a quo, sungguh aneh, atau jangan jangan Penggugat memang tidakpernah sebelumnya melihat tanah a quo, sehingga Penggugat tidak mengetahuiletak tanah a quo secara pasti; Dan kemudian Penggugat datang mencari letaktanahnya, dan menemukan kawasan telah ramai dan tiba tiba mengklaimHal.49 dari 83 Putusan Pkr No.24/G/2017/PTUN.PLKtanahnya tumpang tindin
Register : 24-03-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 5/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat:
Drg. DEVRIZA JURNALIS
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
21697
  • Bahwa Sertipikat Hak Milik No.18675 Kelurahan Simpang Baru,Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, tanggal 29 Maret 2012 denganSurat Ukur No. 01097/2010, tanggal 31 Mei 2010, luas 8.713 M2 atasnama Wamin Abdul Kadir, yang diterbitkan oleh Tergugat, bidangtanahnya menunjukkan tumpah tindin dengan Peta Bidang Tanahberdasarkan Surat Ukur No. 2892/Simp.
    atas nama Wamin Abdul Kadir;Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN.PBRMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan fakta dalampersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah lokasiobjek sengketa tumpang tindin dan semula samasama berasal dari H.Syamsul Bahri maka harus ditentukan terlebin dahulu siapakah yang berhakatas tanah objek sengketa sehingga menurut Majelis Hakim terdapatsengketa mengenai kepemilikan hak atas bidang tanah yang sah dari objeksengketa aquo
Putus : 28-05-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 PK/Pdt/2014
Tanggal 28 Mei 2015 — Per. KINA VS Per. JAWARIAH, dk
207 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Pertimbangan hukum tersebut terjadi tumpang tindin karena Judex Facti didalam pertimbangan hukum sebelumnya menilai bukti surat P1 tidakmendukung dalil Para Penggugat atau tidak dapat dinilai bukti surat menuruthukum pembuktian karena tidak memberikan keterangan di persidangan dantidak di bawah sumpah dan di lain pertimbangan hukumnya surat keterangankepala desa diberi tanda bukti surat P1 dijadikan dasar dalam mengabulkangugatan Para Penggugat.
Putus : 04-05-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301/K/TUN/2008
Tanggal 4 Mei 2010 —
2913 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 301/K/TUN/2008Kartin' Albugis, yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/TurutTerbanding/Tergugat adalah cacat hukum yaitu cacat yuridis karenadata yuridis yang tidak benar dan dibuat tidak melalui prosedur yaitu : Terjadi tumpang tindin dengan sertifikat yang telah adasebelumnya yaitu Sertifikat Hak Milik No. 270/Kelurahan Istiglal,tanggal 15 Februari 1994 atas nama Achmad Albugis, yangsebagian arealnya masuk dalam sertifikat hak milik yang terbitbeberapa tahun kemudian yaitu.
Register : 02-06-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 30-06-2020
Putusan PT PADANG Nomor 103/PDT/2020/PT PDG
Tanggal 24 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : M. NUR Datuk Rajo INDO
Terbanding/Tergugat I : ERIYANTO
Terbanding/Tergugat II : MADE SEBET
Terbanding/Tergugat III : ALFIANTO
Terbanding/Tergugat IV : HARMEN CHAN Dt. PERPATIAH
6927
  • penggugatterhadap objek yang dikuasai oleh Para Tergugat, berdasarkan putusanMahkamah Agung RI No. 616/K/Sip/1973, "karenapenggugat tidakmenguraikan secara jelas dan pasti tentang peristiwa hukum yangmerupakan menjadi dasar hukum sebuah gugatan, maka gugatanpenggugat harus dil tolak;Tentang Objek Gugatan.Bahwa tentang objek perkara yang terdapat pada gugatan terjadi tumpangtindih, yaitu : perjanjian bertanggal 02 Januari 2014 sebagaimana yangdiuraikan pada poin 1 gugatan yang merupakan tumpang tindin
Putus : 28-09-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1288 K/Pdt/2015
Tanggal 28 September 2015 — PT. KEKANCAN MUKTI VS KISWORO RUDIYANTO, S.H.
6633 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (dua ribu lima ratusenam belas meter persegi) SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor3489/Mangunharjo diperoleh pada tanggal 8 April 2004 atas namaKisworo Rudiyanto (Penggugat) yang terletak di Jalan Kompol R.Soekamto tumpang tindin dengan tanah Tergugat SHGB Nomor158/Mangunharjo seluas 42.892 m? (empat puluh dua ribu delapanratus sembilan puluh dua meter persegi) yang diperoleh pada tanggal10 Januari 2013 terletak di Jalan Prof. Dr.
Putus : 31-03-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 K/TUN/2012
Tanggal 31 Maret 2015 — YULIANTI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, dk
4812 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 68 K/TUN/2012Sertipikat HM No. 2613/Desa Durian seluas 17.589 m2 atas nama Yuliantiyang diterbitkan pada tahun 2008 melalui Proyek Ajudikasi terdapattumpang tindin dengan HM No. 190/Desa Durian atas nama HendroAdianto Lim yang diterbitkan pada Tahun 1996, maka berdasarkanPeraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No.9 Tahun 1999, Pasal 106dan 107 pembatalan hak atas tanah karena cacat Administrasi : makasertipikat HM No. 2611/Desa Durian Luas 5.852 M2 atas nama, JUHRI ,Sertifikat HM No. 2612/Desa