No. 68 K/TUN/2012Sertipikat HM No. 2613/Desa Durian seluas 17.589 m2 atas nama Yuliantiyang diterbitkan pada tahun 2008 melalui Proyek Ajudikasi terdapattumpang tindin dengan HM No. 190/Desa Durian atas nama HendroAdianto Lim yang diterbitkan pada Tahun 1996, maka berdasarkanPeraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No.9 Tahun 1999, Pasal 106dan 107 pembatalan hak atas tanah karena cacat Administrasi : makasertipikat HM No. 2611/Desa Durian Luas 5.852 M2 atas nama, JUHRI ,Sertifikat HM No. 2612/Desa

IndonesiaSumber Alam Internasioal Group tidak mempunyai Hak Kepemilikan lagiatas areal pertambangan yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniyang dalam hal ini masih belum mempunyai kekuatan hukum yang tetapatau masih dalam tahap peninjauan kembali, dengan demikian masihtumpang tindin areal pertambangan antara Penggugat/TermohonPeninjauan Kembali dengan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembaliyang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah tidak ada lagi danselanjutnya kepemilikan atas areal pertambangan

Bahwa oleh karena terjadi tumpang tindin dankerancuan pertimbangan hukum judex facti maka patutlah judex facti tersebutHal. 11 dari 16 hal.Put.Nomor 872 K/Pdt.Sus/2012untuk dibatalkan dan atau setidaktidaknya pertimbangan hukum judex factiyang pertama bahwa Penggugat dipekerjakan kembali untuk dikabulkan;KEBERATAN IV:Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 59/G/2012/PHI.Sbytertanggal 3 September 2012, halaman 25 yang pada

penggugatterhadap objek yang dikuasai oleh Para Tergugat, berdasarkan putusanMahkamah Agung RI No. 616/K/Sip/1973, "karenapenggugat tidakmenguraikan secara jelas dan pasti tentang peristiwa hukum yangmerupakan menjadi dasar hukum sebuah gugatan, maka gugatanpenggugat harus dil tolak;Tentang Objek Gugatan.Bahwa tentang objek perkara yang terdapat pada gugatan terjadi tumpangtindih, yaitu : perjanjian bertanggal 02 Januari 2014 sebagaimana yangdiuraikan pada poin 1 gugatan yang merupakan tumpang tindin

(dua ribu lima ratusenam belas meter persegi) SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor3489/Mangunharjo diperoleh pada tanggal 8 April 2004 atas namaKisworo Rudiyanto (Penggugat) yang terletak di Jalan Kompol R.Soekamto tumpang tindin dengan tanah Tergugat SHGB Nomor158/Mangunharjo seluas 42.892 m? (empat puluh dua ribu delapanratus sembilan puluh dua meter persegi) yang diperoleh pada tanggal10 Januari 2013 terletak di Jalan Prof. Dr.

, saat ini merupakan tanah kosong yangtelah dipagari dan dikuasai oleh pemegang sertifikat induk, yaituSertifikat Hak Milik Nomor 16852 dan 16853 dan di areal sekitartanah tersebut sedang diadakan pembangunan perumahan;Bahwa tumpang tindin antara sebagian tanah Penggugatdengan tanah yang menjadi objek sengketa (seluas + 500 M?)

milik Penggugat yang telah dicaplok atau tumpangtindin dimaksud, bahkan Penggugat melakukan kekeliruanfatal dengan hanya memperkirakan luas tanah yangdicaplok atau tumpang tindin adalah seluas + 500 M?(kurang lebih/plus minus lima ratus meter persegi), sehinggaHalaman 39 dari 67 halaman.

Pasal 108 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999,bahwa tumpang tindin atas tanah merupakan kriteria cacatadministratif. Adapun ketentuan tersebut, dikutip sebagaiberikut:Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1) adalah:Kesalahan prosedur;ab. Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Kesalahan subjek hak;d. Kesalahan objek hak;e. Kesalahan jenis hak;f. Kesalahan perhitungan luas;g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;h.

Bahwa Penggugat di dalam menyusun dalil gugatannya terdapat kontradiksiinterminis/ saling tumpah tindin antara posita dengan petitumnya, sebabpenggugat mendalilkan di dalam positanya bahwa tanah sengketa adalahharta benda peninggalan Andi Baena almarhum yang diperoleh dariHal6 dari 13 hal. Putusan No. 851 K/Pdt/2008kakeknya yang bernama Taddoeng Dg.

Selanjutnya objek sengketa tersebut diketahui mencaplok dantumpang tindin dengan tanah milik Penggugat seluas + 500 m? yangtelah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12802/Desa Duren Jaya,yakni melewati patok beton XII dan XIll, sebagaimana terdapat dalamGambar Situasi Nomor 4941/1994, Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 12802. Areal tumpah tindih seluas + 500 m?

milik Penggugat yang telah dicaplok atau tumpang tindihdimaksud, bahkan Penggugat melakukan kekeliruan fataldengan hanya memperkirakan luas tanah yang dicaplok atautumpang tindin adalah seluas + 500 m?

Peninjauan Kembali terlebin dahulu) sebelummengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Judex Facti halaman 122alinea pertama dan kedua yang dikuatkan oleh Judex Juns yangmenyatakan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 88 K/TUN/1993, tgl. 7 September 1994, serta mempelajari dalildalil, buktibukti, saksisaksi dan pemeriksaan setempat, makaditemukan fakta bahwa yang dipermasalahkan oleh PemohonPeninjauan Kembali adalah tentang tanah tumpang tindin

Sejak dinyatakan tumpang tindin dengan Obyek Sengketa makastatus hukum atas tanah SHGB No. 5987/Gembor menjadi tidak pasti danHalaman 10 dari 83. Putusan Nomor 40/G/2016/PTUNS RGsangat berpotensi untuk menghambat setiap tindakan hukum yang akandilakukan terhadap tanah tersebut di kKemudian hari;IV.

Bahwa pernyataan tertulis Tergugat yang menyatakan SHGB No.5987/Gembor milik Penggugat telah tumpang tindin dengan obyeksengketa, menunjukkan bahwa Tergugat telah membuat keputusan yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, baiksecara material/substansial maupun prosedural/formal, yaitu:1.

untuk bidang tanah yang bersifat unik atautunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesia.Pengertian tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesiamengandung makna bahwa terhadap setiap bidang tanah diIndonesia mempunyai 1 (Satu) buah penomoran identifikasi bidangtanah. lIdentifikasi bidang tanah inilah yang menjadi dasar letak,batasbatas, dan jumlah luas atas bidangbidang tanah yangdimohonkan haknya;Dalam perkara a quo, jika Tergugat menyatakan bahwa obyeksengketa telah tumpang tindin

dengan demikian pengajuan pembatalan SHM No. 540/Gembor atasnama Tergugat Il Intervensi yang diajukan oleh Penggugat TIDAKBERDASAR HUKUM dan HARUSLAH DITOLAK.29.Bahwa justru seharusnya yang dibatalkan adalah SHGB No. 5987/Gemboratas nama Penggugat karena bertentangan dengan pasal 24 ayat 1 Bab illtentang Pemberian Hak Guna Bangunan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atasTanah yang penerbitannya adalah CACAT HUKUM dan menyebabkantumpang tindin

Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa terbit atas dasar Data Fisik dan Data Yuridis yang tidak akurat,sehingga telah terjadi tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat,sehingga dapat dipandang telah melanggar asas kecermatan.

Tidak dijelaskanbagaimana bentuk overlapping atau tumpang tindihnya tersebut.Bahwa setelah dilakukan investigasi oleh kuasa hukum Penggugat padatanggal 15 Mei 2012, didapatkan fakta bahwa yang dimaksudkan denganadanya overlapping (tumpang tindih) dengan sertifikat hak milik atas namapihak lain, adalah tumpang tindin dikarenakan adanya obyek sengketa,yaitu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugatberupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 285/Kelurahan Gunung Anyar Tambak,Kecamatan

Juga bahwa TERGUGAT tidak membantah atau tidak menyanggah, ataudengan kata lain TERGUGAT telah mengakui, sehingga terbukti secarasah dan meyakinkan dalil PENGGUGAT butir 8 yang menyatakan :Bahwa setelah dilakukan investigasi oleh kuasa hukum Penggugat padatanggal 15 Mei 2012, didapatkan fakta bahwa yang dimaksudkan denganadanya overlapping (tumpang tindin) dengan sertifikat hak milik atasnama pihak lain, adalah tumpang tindih dikarenakan adanya obyeksengketa, yaitu Surat Keputusan Tata Usaha Negara

pengukuran dan pemetaan tanah dalam rangka pembuatanSertifikat tanah atas nama Penggugat pada tanggal 30September 2004, namun setelah dilakukan pengukuran danpemetaan tanah oleh Petugas Kantor Badan Pertanahan KotaBalikpapan, selanjutnya setelah Penggugat beberapa bulanmenunggu dan setiap mengecek ke Kantor Pertanahan katanyabelum jadi, kemudian pada tanggal 20 Januari 2005 Penggugatmendapatkan surat dari Kantor Pertanahan Nomor : 600/93/BPN442/2005 yang isinya bahwa tanah yang Penggugat kuasaltumpang tindin

tersebutbermula pada hari dan tanggal lupa bulanDesember 2016 sekira pukul 12.00 wita saat itu saksi KORBAN hendakbermain bersama cucu terdakwa yang bernama NI LUH INDAH namun padasaat itu karena NI LUH INDAH sedang tidur, kemudian saksi KORBANmenonton TV diruang tamu dirumah terdakwa, sambil tidur tiduran diataskasur spon yang ada diruang tamu itu, kemudian terdakwa juga ikut tidurtiduran diatas kasur spon tersebut, awalnya terdakwa bercanda dengan saksiKORBAN dengan cara saling raba dan saling tindin

fakta hukum bahwa pada hari dantanggal lupa bulan Desember 2016 sekira pukul 12.00 wita saat itu saksiKORBAN hendak bermain bersama cucu terdakwa yang bernama NILUH INDAH namun pada saat itu karena NI LUH INDAH sedang tidur,kemudian saksi KORBANmenonton TV diruang tamu dirumah terdakwa,sambil tidur tiduran diatas kasur spon yang ada diruang tamu itu,kemudian terdakwa juga ikut tidurtiduran diatas kasur spon tersebut,awalnya terdakwa bercanda dengan saksi KORBAN dengan cara salingraba dan saling tindin

Putusan Nomor 134 PK/TUN/2019Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:Penggugat jelas tidak lagi memiliki kepentingan apapun terhadap objekgugatan;Melanggar Kompetensi Absolut;Gugatan Penggugat Error in Persona;Gugatan Penggugat Kedaluwarsa;Gugatan Penggugat Prematur;Gugatan Penggugat tumpang tindin dengan permohonan peninjauankembalinya;Gugatan Penggugat terbukti sekali lagi didasari niat jahat dan itikad buruk;Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:A.

Putusan Nomor 162 K/TUN/2015Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi PerijinanTertentu sesuai pada Poin 6 pada Surat Permohonan tersebut ;Bahwa Buku Tanah Hak Milik No. 488 Tahun 2007. a/n Tjung Kin Siu,cara terbitnya tidak berdasarkan turunan dari Buku Tanah Hak Milik No .88 Tahun 1974 a/n Riah Tarigan Silangit selaku pemilik awal dari tanahtersebut, adalah kakek dari Penggugat sendiri ;Bahwa Penggugat dapat membuktikan Buku Tanah Hak Milik No.438,jelas telah tumpang tindin dengan Buku

Position)sesuai dengan surat Tergugat II yaitu Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor : 61 / 1 / IUP / PMA / 2017tertanggal 12 Desember 2017 / Objek Sengketa II ;5, Bahwa tumpang tindin IUP (PT. Position) dan IUP Penggugatdikarenakan pada awal pengajuan WIUP atas nama (PT. Position)sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No.118.45 / 54005 / 2010, bahwa PT. Position memiliki 8 (delapan) titikkoordinat yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;6.

Position) tercatat dengan 68 titik koordinat,akan tumpang tindin dengan koordinat milik Penggugat, maka jelasPenggugat tidak dapat dinyatakan Clear and Clean sebagaimanaSurat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 138.2 / KPTS / MU /2009 tanggal 01 Agustus 2012 ;15. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, PT.

B48/MB.03/DBP.PW/2021 perihal Tanggapan Terkait Penyampaian SKIUP OP PT Wana Halmahera Barat Permai (Unit VIII) (PT WHBP)menyampaikan bahwa IUP OP PT WHBP tidak dapat ditindaklanjutiuntuk dimasukkan ke dalam basis data perizinan pertambangan di DitjenMinerba karena tumpang tindin sama komoditas dengan IUP PT Positionsesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPKM No. 61/1/IUP/PMA/2017(Objek Sengketa 1).;Vil.

Dalam hal ini, IUP PT WHBP tidak memenuhi 2 kriteria yaitukriteria tidak tumpang tindin dengan komoditas IUP lain dan status masaIUP masih berlaku;69. IUP PT WHBP seperti yang telah dijelaskan pada poinsebelumnya tumpang tindih dengan PT Position. Sehingga PT WHBPtidak memenuhi kriteria kewilayahan;70. PT WHBP melalui surat Nomor 118/WHBPX/2017 tanggal 3Oktober 2017 mengajukan permohonan suspensi kepada Kepala DinasPertambangan dan Energi Maluku Utara.

Sedangkan PT Position (Tergugat Il Intervensi) jugadinyatakan Clear and Clean pada tanggal 12 Juli 2013sebagaimana sertifikat Clear and Clean Nomor 785/Min/12/2013tanggal 27 September 2013 tetapi PT Position tercatat dengan 68titik koordinat, akan tumpang tindin dengan koordinat milikPenggugat. Terhadap dalil Penggugat akan Tergugat II tanggap!

Bahwa, sebagaimana posita angka 7 di atas diketahui oleh TURUTTERGUGAT bahwa antara Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 51 yang saat iniberalin dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03401atas nama PT Adi Sarana Armada incasu TERGUGAT masih terdapattumpang tindin atau sengketa kepemilikan dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 1232 milik PARA PENGGUGAT telah dilakukanpemecahan dan pecahan sertifikat tersebut seluas 5,9 m2 x 340 m2 =2005 m2 memiliki nomor SHM No. 13682 atas nama PARA PENGGUGATnamun

Ceklokasi;Bahwa Saksi tidak mau asal dalam membuat SKT karena pedomanSaksi sesuai dengan SOP yang berlaku dan harus ada cek lokasi agartidak tumpang tindin dan bermasalah nantinya;Bahwa sesuai dengan SOP, pembuatan SKT dilakukan saat hari Seninsampai dengan hari Jumat, kalau dahulu adalah hari Senin sampaidengan hari Sabtu;Halaman 51 dari 105 Nomor 37/Pat.G/2017/PN MtpBahwa Saksi tidak kenal dengan Darmansyah bin Amak, dan Saksijuga tidak pernah melihat arsip SKT tanggal 17 Maret 1974 di kantorSaksi

sertifikat maka sertifikatlama dimatikan dulu, nanti dibuatkan sertifikat HGB ulang;Bahwa ketika ada beberapa kali pengukuran atau pengembalian batasmaka tidak dicantumkan di dalam sertifikat, tetapi hanya dibuat beritaacaranya saja;Bahwa apabila ada Sertifikat Induk baru berdasarkan pemisahan,kemudian ada pengembalian batas di tahun 2000an yang menyatakantanah tersebut overlap di waktu pengembalian batas maka pemisahansertifikat tersebut tetap bisa dilakukan sepanjang pengembalian batastidak tertumpang tindin

Saksi membeli tanah di Jalan A.Yani Km 16.700 sesuaidengan SHM Nomor 51 berlambang bola dunia tahun 1983, denganpengukuran penetapan batas pada tanggal 23 Februari 1980, untukmelakukan pergantian SHM Nomor 51 berlambang bola dunia menjadiberlambang burung garuda ada dilakukan pengukuran pengembalianbatas tanah pada tanggal 9 Agustus 2001;Halaman 75 dari 105 Nomor 37/Pat.G/2017/PN MtpBahwa pada saat proses penurunan SHM Nomor 51 menjadi HGB,pihak BPN tidak ada memberitahu apakah terjadi tumpang tindin

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan letak tersebut, makaseharusnya posisi SHGB atas nama Tergugat juga turut bergeser karenaSHGB Nomor 03401 merupakan penurunan hak dari SHM Nomor 51lambang burung garuda, namun faktanya ternyata Saksi Said HasanMachdan selaku ahli waris Hasan Saleh Machdan pemilik SHM Nomor 51menjual tanah tersebut kepada Tergugat dengan letak yang sama denganyang dulu diperoleh oleh Hasan Saleh Machdan, sehingga menurut MajelisHakim hal tersebut mengakibatkan terjadi tumpang tindin

, atas namaPenggugat (Halomoan Napitupulu);Tidak tumpang tindin dengan tanah Para Termohon Kasasi , Il, Illdan lV/Tergugat I, Il, Ill dan IV Konvensi/Para PenggugatHalaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2019Rekonvensi/Para Pembanding , Il, Ill dan IV berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor 3553, Gambar Situasi tanah Nomor1338/1998 tanggal 2 Maret 1998 yang tertulis atas nama RudolfB.M. Siahaan, S.H.

Tondok Alla saksi di hadang olehNANDITO dan temantemannya kurang lebin 10 orang, setelah berhentisaudara RAHMAT dan saudara MOGE meninju pipi sebelah kanan saksidengan menggunakan tangan yang di kepal sehingga saksi terjatuh darisepeda motor yang saksi tumpangi dan tubuh saksi di tindin sepeda motorkemudian datang saudara NANDITO memukul bibir sebelah kiri atas saksidengan menggunakan batu kali Kemudian Terdakwa datang menikam dadasebelah kiri saksi dengan sebuah busurBahwa saudara NANDITO melakukan

Nomor 0037202 tanggal 14 Januari 2003 atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat IV Register Nomor 90/006KSB/I/2003dan oleh Tergugat IIl dengan Register Nomor 221/593.83/KT/I/2003tanggal 28 Januari 2003 dengan batas sepadan tanah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Nangka Ujung:29,4/43,7 m; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rumah Orbo: 66,9 m; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rumah Orbo: 179 m; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Ring Road: 101 m;Tumpang tindin

kekaburan pada gugatan ParaPenggugat;Bahwa kekaburan gugatan Para Penggugat semakin jelas yang mana ParaPenggugat mendalilkan dalam positanya pada poin 20 tentang SertipikatHak Milik Nomor 989, Sertipikat Hak Milik Nomor 6541 dan Sertipikat HakMilik Nomor 6542 atas nama Tergugat yang terbit di atas tanah ParaPenggugat dan Para Penggugat tidak menyebutkan sama sekali atas namaPara Penggugat siapa tumpang tindihnya sertipikat tersebut karena di dalamposita Para Penggugat hanya mendalilkan tumpang tindin

,karena kepemilikan Tergugat saat ini bukan lagi SKGR tapi adalahsertipikat, sementara dalil gugatan Para Penggugat surat tanahnya (SKT)tumpang tindin dengan SKGR, berdasarkan hal tersebut jelas gugatan paraPenggugat tidak jelas, tidak tegas dan kabur, sehingga mohon dinyatakangugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (viet onvankelijk verklaara);Bahwa untuk lebih melihat kekaburan gugatan Para Penggugat, mohonMajelis Hakim melihat poin 15 gugatan Para Penggugat baik poin a maupunpoin b; Para Penggugat