Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN Pulang Pisau Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pps
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
KIKI INDRAWAN, S.H
Terdakwa:
Tade Kharisma Juliadi Alias Tadung Bin alm Mursidi
91 — 316
  • dihubungkan satu sama lainuntuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depanpersidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukanperbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;Menimbang,bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah denganfaktafakta dari perbuatan terdakwa tersebut diatas terdakwa telah dapatdianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PenuntutUmum ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengandakwaan alternatif, yaitu Kesatu melangar
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 07-10-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 45/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
Suyitno
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
Hj. NURPELAM, Dkk
270 — 158
  • Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB).5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara inl;Halaman 37 Putusan Nomor 45/G/2021/PTUN. BLTergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal24 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut:1. Dalam EksepsiA.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 167/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 5 Februari 2020 — Penggugat:
ROSA SABINA J. ALIANDOE. DKK, Selaku Warga Taman Pluit Putri dan Ketua Forum Warga Taman Pluit Putri;
Tergugat:
- KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
311 — 193
  • Pihak penanggung jawab pembangunan/pemrakarsa tidak pernah menjalinkomunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat atau masyarakatsetempat tetapi tibatiba dilaksanakan pekerjaan proyek pembangunan gedungsehingga melangar surat rekomendasi UKLUPL dan Izin Lingkungan;Halaman 89 dari 99 halaman.
    ruang dan peraturan zonasi tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa KRKyang diterbitkan oleh Tergugat sebagai syarat untuk IMB objek sengketa tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil para Penggugat yangmenyatakan bahwa Pihak penanggung jawab pembangunan/pemrakarsa tidakpernah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat ataumasyarakat setempat tetapi tibatiba dilaksanakan pekerjaan proyekpembangunan gedung sehingga melangar
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 22/PDT.G/2016/PN Yyk
Tanggal 1 Juni 2016 — KPH. H. ANGLINGKUSUMO disebut juga KANGJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYA PAKU ALAM IX melawan RADEN MAS WIJOSENO HARIO BIMO atau disebut juga KANGJENG BENDORO PANGERAN HARIO (KBPH) PRABU SURYODILOGO
175 — 40
  • tersebut tidak memiliki dasar hukum / cacat hukum;Bahwa tindakan dari KPH AMBARKUSUMO yang menobatkan dirinyasebagai Paku Alam KX adalah tidak patut, tidak sesuai dengan paugeranprojo kejawen dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, lebihdaripada itu perobuatan KPH AMBARKUSUMO telah menimbulkanperpecahan di antara sesama ahli waris dari KGPAA Paku Alam VIII dilingkungan Pura Paku Alaman; Bahwa perbuatan dari KPH AMBARKUSUMO yang menobatkan dirinyasecara sepihak sebagai Paku Alam IX jelasjelas telah melangar
    Kerugian Immateriil.Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGATdengan melanggar asas kepatutan, ketelitian, melangar haksubyektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan sertasikap kehatihatian sebagaimana disebutkan di dalam Gugatan ini,PENGGUGAT juga telah mengalami penderitaan psikologis sertatraumatik dan mengalami kerugian Immateriil yang tidak dapatdihitung dengan uang, namun Penggugat menetapkan Ganti RugiImmateriil sebesar Rp. 100, (seratus rupiah); TUNTUTAN PROVISI
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-04-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 101/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 64
  • Oleh karena Tergugat telah bertindak tidak adil,maka sudah seharusnya Tergugat dinyatakan telah melangar asaskeadilan;Asas KetidakberpihakanYang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yangmewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidakdiskriminatif. Artinya, setiap orang termasuk Penggugat berhakmendapatkan pelayanan yang adil.
Pengadilan PA SUKOHARJO Perdata
Upload : 23-12-2016
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 42/Pdt.P/2010/PA.Skh
16 — 6
  • Pengadilan AgamaSukoharjo dan tidak ada bantahan tentang itu, maka Pengadilan Agama Sukoharjoberwenang untuk memeriksa perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian denganalasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islamyaitu : Suami (Tergugat) melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 23-01-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 23 Januari 2017 — PT. OSAGA MAS UTAMA VS 1. PUJIYANTO, DKK
122 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seharusnyamengembalikan gugatan Para Termohon Kasasi tersebut;Bahwa pada kenyataannya, Judex Facti tidak mengembalikan gugatantersebut kepada Para Termohon Kasasi malahan melanjutkan,memeriksa dan memutus gugatan Para Termohon Kasasi;Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan memeriksa dan memutusgugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat, Judex Factitelah melanggar hukum dan lalai dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan;Bahwa oleh Karena Judex Facti telah melangar
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Khusus
Register : 14-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 13-02-2022
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kph
Tanggal 25 Januari 2022 — Penuntut Umum:
TOMY NOVENDRI,S.H.,M.Kn
Terdakwa:
HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI
403 — 377
  • pada tulisan, Suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic datainterchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kphtanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yangmemiliki arti atau dapat dipahami orang yang mampu memahaminya;Menimbang, bahwa disebut melakukan perbuatan membuat dapatdiaksesnya jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpanataupun mengirimkan kembali konten melangar
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama
Register : 03-10-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 598/Pdt.G/2016/PA.Sidrap
Tanggal 27 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
90 — 33
  • Bahwa oleh karena perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawanhukum/ melangar hak penggugat, maka cukup beralasan hukum penggugat menuntutkepada tergugat I, untuk menyerahkan hasil tanah obyek sengketa sebagai boedul waris,terhitung sejak Alamarhun MAGGA meninggal dunia yakni tahun 2015 sampai sekarang,5tergugat telah mengambil hasil panen padi sebanyak 2 kali dengan rataratapenghasilan untuk wilayah Tanacellae sebanyak 5 ton/1 Ha dalam satu kali panengabah kering sawah, dengan harga Rp. 4.000,
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 05-06-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 75/G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 30 Nopember 2017 — PENGGUGAT : INDRA GUNAWAN LAWAN: TERGUGAT: KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
96 — 49
  • Penggugat tertanggal 05 Juni2017, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya menolakseluruh dalildalil Penggugat, dan di dalamnya juga memuat dalil Eksepsi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkanEksespsi Tergugat;DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya mendalilkaneksepsi Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena Pengguat tidak adameminta dalam petitum gugatannya supaya dinyatakan bahwatindakanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa melangar
Pengadilan PN MAROS Perdata Tanah
Putus : 12-01-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN MAROS Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Mrs
Tanggal 12 Januari 2017 — Pengugat : SYAMSIA, ABD. RAHMAN, RAHMAT,, ALIMUDDIN, LIMUN, MADIAH, MANJANG DG. SIKKI, NURBAYA, MULIATI, AGUSTINA, Pengugat : H.M YUSUF DJUMA, HAMZAH, Hj. SALMA, Hj. SALMIAH, SULEHA, Hj. SAHALANG, JAMALUDDIN, Hj. HASNAH
194 — 57
  • masih dikuasai secaraturuntemurun serta tidak pernah dikuasai oleh orang lain termasuktidak pernah dialinkan kepada sipapun;15.Bahwa akta a quo adalah akta yang harus dinyatakan batal demihukum atau setidak tidaknya dibatalkan oleh pengadilan oleh karenaakta a quo telah bertentangandengan AsasAsas Umum PelaksanaanTugas Jabatan Notaris yang Baik dan bertentangandengan peraturanperundangundangan berlaku serta bertentangan dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia;16.Bahwa akta a quo telah melangar
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 27-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 26 Agustus 2020 — Pemohon:
RONY ARMES TORISIA BIN ARMAN
Termohon:
1.Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Kota Bandung
2.Kordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri sipil.
3.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
110 — 27
  • panggilan pada Pemohon untuk di dengar sebagai saksi/tersangkatanggal 10 september 2020, T.1 31 Berita acara pemeriksaan pemohon sebagaitersangka tangal 11 September 2020yang kesemuanya juga tercantum berkasperkara penanganan perkara terhadap pemohonter sangka telah terbuktibahwa sejak tanggal 10 September 2020 pemohon telah ditetapkan olehTermohon selaku Penyidik PPNS atas koordinasi dan pengawasan dariTermohon Il selaku Penyidik Korwas ,sebagai tersangka karena disangkamelakukan tindak pidana melangar
    thn 2016 hal yang paling pokok untuk menetapkanHalaman 99 dari 103 Putusan Nomor 29/ Pid/ Prap/2020/PN Bdg.seseorang sebagai tersangka minimal harus ada dua alat bukti yang sahmenurut undang undang ;Menimbang bahwa alat bukti yang sah berdasakan pasal 184 ayat 1KUHAP adalah :1.ao fF wo DNketerangan saksiketerangan ahlisuratpetunjukketerangan terdakwaMenimbang bahwa apakah penetapan pemohon tanggal 10 September2020 sebagai tersangka diduga melakukan tindak pidana disangka melakukantindak pidana melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2830 K/Pdt./2015
Tanggal 16 Februari 2016 — FAUSTA SUSIATI, DKK VS ADE ILLAWATI, DK
103 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ade Illawati, namunapakah dalam memperoleh Akta Kelahiran itu, mekanisme danpersyaratannya sudah benar dan tidak melangar hukum;Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah memberi pertimbanganhukum untuk mengetahui asalusul seseorang dengan memakaiPasal 55 (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, PengadilanTinggi Semarang lupa atau meniadakan pembahasan pasal atau ayatberikutnya, yaitu Pasal 55 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, yang menyatakan: Bila Akta Kelahiran tersebut dalam ayat (1)pasal ini tidak
Pengadilan PN SELONG Perdata
Register : 18-05-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN SELONG Nomor 33 /Pdt.G/2011/PN.SEL
Tanggal 12 Januari 2012 — LALU MUHAMMAD, S. Pt MELAWAN H.L. MAHRIP, DKK
37 — 21
  • Pebruari 2011, Desa Dasan Lekong, KecamatanSukamulia, Kabupaten Lombok Timur atas nama tergugat I adalahperbuatan melawan hukum dan atau melanggar hukum danberakibat menimbulkan kerugian bagi penggugat dan negarasebesar Rp. 225.000.000,(dua ratus dua puluh lima juta rupiah).1130.31,32.33,Bahwa karena sertifikat hak milik No.2370, luas 606 M2 tertanggal28 Pebruari 2011, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia,Kabupaten Lombok Timur atas nama tergugat I diterbitkan atasperbuatan melawan hukum dan/atau melangar
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 11/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Trisuma Atika Jaya
Termohon:
Bupati Morowali
172 — 105
  • dalam hal iniTermohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakan keweananganyang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yangmelanggar aturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakandengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidakDiskriminatif, dimana Termohon tidak membedakan antara pemegangIUP satu dengan pemegang IUP lainnya, ketika melangar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-12-2009 — Putus : 13-10-2010 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 490/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Oktober 2010 — Y. HARYO UNGGUL ,Cs >< Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Menteri Pertahanan Republik Indonesia
98 — 67
  • TNI AD telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum .Bahwa untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melangar hukumharus memenuhi unsur unsur perbuatan melanggar hukum yaitu :a Perbuatan Melawan Hukumb. Adanya KerugianCc Adanya Kesalahand Hubungan kausal antara perbuatan dankerugian Ad. a.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 10-06-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Tjb
Tanggal 8 Juni 2017 — - GUNAWAN ALIAS SIGUN
37 — 9
  • sebagaimana dakwaan yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu alternatif kKesatu melanggar Pasal 114ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga melanggar Pasal 113ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika atau kKeempat melangar
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
I NYOMAN ADIWIJAYA, S.SOS.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
137 — 55
  • Bahwa demikian pula terhadapdijadikannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu dasar hukummengigat dalam obyek sengketa sudah tepat dan benar, karena padasaat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat yaitu pada tanggal 29April 2019 berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 2huruf c angka 3) yang intinya menyatakan bahwa berlaku surutnya obyeksengketa telah melangar pasal
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-03-2015 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 134/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 26 Juli 2016 — - Ny. ASMARANI PURBA (PENGGUGAT I) - Ir. RAHMAWATI PURBA, (PENGGUGAT II) - DELIMA PURBA (PENGGUGAT III) - MERDEKA BANGUN (TERGUGAT I) - Pemerintah Republik Indonesia Qq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Qq. Pemerintah Kota Medan Qq. Kantor Camat Kecamatan Medan Baru Qq. Kantor Lurah Kelurahan Merdeka (TERGUGAT II) - RATNA PURBA (PENGGUGAT III) - Pemerintah Republik Indonesia Qq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Qq. Pemerintah Kota Medan Qq. Kantor Camat Kecamatan Medan Baru (PENGGUGAT IV)
64 — 14
  • Nawar Br Bangun bukan hanya Para Penggugat danTergugat III sehingga posita dengan petitum berbeda;Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yangmengalihkan sub B objek perkara kepada Tergugat IIl merupakanPerbuatan Melangar Hukum, kemudian Para Penggugat mendalilkanbahwa Tergugat ataupun setiap orang yang memperoleh hak dariHalaman 41 dari 48, Putusan Perdata Nomor. 134/Padt.G/2015/PN.Mdn.Tergugat untuk mengosongkan dan meninggakan sub C objek perkaradan bukan terhadap Sub B Objek
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 31-01-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 01-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 47/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 30 April 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN Persero Tbk. Diwakili Oleh : PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN Persero Tbk.
Terbanding/Penggugat I : RUSDIN
Terbanding/Penggugat II : A. JAYANTI RAMLI
181 — 107
  • yangdalam hal ini dapat dilihat dari citra foto satelit pada Kantor BadanPertanahan Makassar ;Bahwa halhal sebagaimana diuraikan dan dibuktikan di atas telahmenimbulkan pertanyaan pada d iri Penggugat Rekonpensi mengenaikeabsahan dari penguasaan oleh Para Tergugat Rekonpensi atas lahanyang disewakan kepada Penggugat Rekonpensi tersebut;Bahwa terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lahan yang dibuat danditandatangani antara Penggugat Rekonpensi dan Para TergugatRekonpensi adalah BATAL DEMI HUKUM, karena telah melangar