tanah milikPenggugat kecuali batas sebelah selatan Pelabuhan Fery berbatas denganlaut disebabkan karena bangunan Pelabuhan Fery dan Kampus UNPATIdemikian juga Jalan Raya dari Desa Karangguli sampa dengan DesaJabulenga karena semuanya dibangun diatas tanah milik Petuanan Nafulerydalam hal ini Penggugat.Bahwa dalam berbagai upaya yang Penggugat lakukan untuk mendapatkanhakhak Penggugat diantaranya meminta penjelasan kepada tergugat PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU hingga kemudianbersurat ke KOMNAS

Bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh penggugat diantaranyamemintah penjelasan dari Tergugat satu, maupun bersurat ke Komnas HAM,Ombudsman, dan DPR RI, itu merupakan hak setiap warga Negara.

Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Maluku, diberi tanda P26;Fotokopi surat nomor : UM.208/8/17/DRJD/2017 tanggal 22 September2017 Perihal Tanggapan permintaan klarifikasi terkait pembayaran gantirugi atas tanah adat yang digunakan untuk pembangunan dermaga ferry dipulau Wokam Petuanan, yang ditujukan kepada Ketua Komnas HAM RI Ca.Komisioner Subkomisi Pemantauan dan penyelidikan, diberi tanda P27;Fotokopi surat nomor : AP.101/1/12/DRJD/2017 tanggal 18 September 2017Perihal Penyelesaian permasalahan

memberikan atau menentukan hak atas tanah kepadaseseorang, maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan Penggugat sebagai alashak yang sah untuk membuktikan sebagai pemilk sah atas obyek sengketa;Menimbang, sedangkan bukti surat lainnya yang diajukan Penggugatdimana buktibukti tersebut adalah laporan yang disampaikan kepadabeberapa pihak seperti bukti P22, P23, P24, P25 dan P34 berupa suratsuratkepada Lembaga Ombudsman RI selanjutnya bukti P27 berupa surattanggapan dari Kementerian Perhubungan RI kepada Komnas

untuk apa Pemohon mencari nafkah denganmenjadi supir, dan uang hasil pekerjaan Pemohon sebagai supir tersebutTermohon juga tidak mengetahuinya, dikarenakan Pemohon hanya memberiuang sebesar Rp. 1. 500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya; Bahwa Pemohon pernah menyatakan meragukan tentang anak pertama dariPemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, yang berumur 24 tahun; Bahwa atas pernyataan dari Pemohon, mengakibatkan anak Pemohon danTermohon yang bernama ANAK I, melaporkan ke KOMNAS

Pengumuman Pemancangan Batas HPTTesso Nilo tanggal 25 September 1989, sesuai dengan fotokopi, diberi tandabukti Tdk14;Fotokopi Surat Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan KemasyarakatanKepada Diden Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam KementrianLingkungan Hidup Dan Kehutanan Tentang Penyampaian TanggapanMengenai Surat Dirgen Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam(PHKA), sesuai dengan fotokopi, diberi tanda bukti Tdk15;Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2019/PN Plw16.17.18.19.Fotokopi Surat Komnas

HAM Republik Indonesia Jakarta Kepada PesertaUndangan Tentang Undangan Konsultasi Nasional Krisis Tenurial TamanNasional Tesso Nilo di Propinsi Riau Nomor: 220/K/Mediasi/VII/2016tertanggal 27 Juli 2016, sesuai dengan fotokopi, diberi tanda bukti Tdk16;Fotokopi Surat Pemangku Adat Petalangan Batin Hitam Sungai MedangKepada Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan tentang: Permohonan KlarifikasiMengenai Undangan dari Komnas Ham tentang Konsultasi Krisis TenurialTNTN~ terhadap pihak Batin Hitam Sungai Medang

Tidak Ada Tanda Tangan Kepala DesaAir Hitam Dalam Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas HPTTesso Nilo tanggal 25 September 1989, sesuai dengan fotokopi, diberi tandabukti Tdk14;Fotokopi Surat Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan KemasyarakatanKepada Diden Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam KementrianLingkungan Hidup Dan Kehutanan Tentang Penyampaian TanggapanMengenai Surat Dirgen Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam(PHKA), sesuai dengan fotokopi, diberi tanda bukti Tdk15;Fotokopi Surat Komnas

Mengenai Undangan dari Komnas Ham tentang Konsultasi Krisis TenurialTNTN terhadap pihak Batin Hitam Sungai Medang Nomor: 18/BHSM/VIII/2016 tertanggal 8 Agustus 2016, sesuai dengan fotokopi, diberi tanda buktiTdk17;18.Fotokopi Konsultasi Nasional Krisis Tenurial Taman Nasional Tesso Nilo diPropinsi Riau tertanggal 1011 Agustus 2016, sesuai dengan fotokopi, diberitanda bukti Tdk18;19.Fotokopi Hasil Konsultasi Nasional Penanganan Konflik Tesso Nilo tentangSolusi Krisis Tenurial Kawasan Tesso Nilo tertanggal

:Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal12 Juni 2010, Warga Negara Indonesia,Advokat, bertempat tinggal di Jalan BasukiRahmat No.181 Situbondo yang tergabungdalam Lembaga Bantuan Hukum Komite NasionalPerlindungan Konsumen dan Pelaku UsahaIndonesia (KOMNAS PKPU INDONESIA)berkantor di Perumahan Istana Bedali AgungBlok: AE No.03 Lawang, Kabupaten Malang ;Selanjutnya disebut sebagai ......

mengeluarkan SURAT KETERANGAN PEMECAHAN SERTIFIKAT(COVER NOTE) yang diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 17Maret 2017, dimana dalam SURAT KETERANGAN PEMECAHANSERTIFIKAT (COVER NOTE) tersebut juga menyatakan bahwaPENGGUGAT adalah benarbenar Pembeli Satuan Rumah SusunThe GROVE EMPYREAL unit GIl lantai 16 nomor 2A, yang telahLUNAS pembayarannya pada tanggal 24 September 2012;Bahwa dikarenakan PENGGUGAT juga kerap mendapatkan tekanan,intimidasi, dari TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT telah membuatmengadu ke KOMNAS

STPLP :062/Komnas AnakHS/IV/2015 di Komnas Anak Jakarta tertanggal 27 Maret2015, diberi tanda bukti T14 ;15.

Fotocopy Surat Keputusan Komnas Serikat Pekerja NIBANo.054/KOMNAS/SPANIBAQNBK/X1/2014 tanggal 08Desember 2014 untuk kepengurusan Serikat PekerjaHal. 23 dari 35 Hal. Putusan PHI No.59/Pat.SusPHI/2016/PN.MdnWilayah Medan & Sekitarnya periode 20142017 yangditandatngani Bapak Insan Agung selaku Ketua Umum danBapak Asep Supriyadi selaku Sekretaris Jenderal,;5.

Surat Rekomendasi setelah melakukan Konseling nomorRe tertanggal 8 Desember 2020 dari KomisiNasional Perlindungan Anak KOMNAS ANAK Kabupaten Semarang (buktiP9);10.Fotokopi Surat Keterangan Dokter nomor (MM, tanggal 10Desember 2020, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkandengan aslinya terbukti sesuai (bukti P10);Bahwa, selain buktibukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksisaksiyang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;1.

BuktiP8 : Penggugat melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak(KPAI) Nomor : 126/Komnas AnakHS/IX/2017 tanggal 15September 2017 dengan alasan Penggugat tidak dapatmenemui anaknya, yang pada saat itu dikuasai penuh olehTergugat. (Sesuai dengan aslinya);9. BuktiP9 : Surat Keterangan Nomor : 169/Komnaspa/IX/2017 tanggal29 September 2017 tentang Perlindungan dan PengawasanKomisi Nasional Perlindungan Anak atas nama CathyNaondi Valerie Pandiangan.

Advokat pada Lembaga PerlindunganKonsumen Komite Nasional Perlindungan Konsumen danPelaku Usaha Indonesia (Komnas PKPU Indonesia) yangberalamat di Perum. Istana Bedali Agung Blok AE No. 03Lawang Malang Jawa Timur ;M elawanPT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Berkedudukan di JakartaCq. PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCECABANG KUDUS, Beralamat di Jl. A. Yani No. 128 AKudus JawaTengah selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;Tergugat, AGUSTINUS VERGO H., selaku KepalaCabang PT.

Adapun mekanisme pemberitahuan kepada Penggugat dilakukan melaluidua cara, yaitu : Radio ; Pengumuman yang ditempel di Kantor LEMBAGA PERLINDUNGANKONSUMEN KOMITE NASIONAL PERLINDUNGANKONSUMEN DAN PELAKU USAHA INDONESIA (KOMNAS PKPU INDONESIA) yang beralamat di : Perum. Istana Bedali AgungBlok AE No.03 Lawang Malang Jawa Timur dan di Kantorkelurahan Wedelan Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara ;2.

Adapun mekanisme pendistribusian ganti rugi ini adalah : Pendistribusian ganti rugi dilakukan melalui Ketua LPK KomiteNasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Indonesia denganmembentuk sebuah team pendistribusian berjumlah 5 (lima) orangyang terdiri dari Angota KOMNAS PKPU Indonesia Cabang Jepara ; Pendistribusian dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Kudus ; Pendistribusian dilakukan dengan menggunakan nomor antrian supayatetap tertib dan terkendali ;Bahwa selain Tergugat menimbulkan kerugian

Simanjuntaktertanggal 16 Januari 2019, pada bagian kesimpulan dinyatakanbahwasannya dari hasil pemeriksaan luar penyebab kematian korbantidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam(autopsi) Sesuai dengan permintaan penyidik;Bahwa atas peristiwa tersebut Pemohon telah berupayamembuat laporan polisi ke Polsek Medan Kota, namun tidak ditanggapibahkan tidak diterima, sehingga Pemohon mengirimkan suratHalaman 6 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2019/PN Mdnpengaduan ke Kapolri dan jajaranya serta ke Komnas

Januari 2019, pada bagian kesimpulan dinyatakanHalaman 28 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2019/PN Mdn10.11.bahwasannya dari hasil pemeriksaan luar penyebab kematian korban tidakdapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi)sesual dengan permintaan penyidik;Bahwa atas peristiwa tersebut Pemohon telah berupayamembuat laporan polisi ke Polsek Medan Kota, namun tidak ditanggapibahkan tidak diterima, sehingga Pemohon mengirimkan surat pengaduanke Kapolri dan jajaranya serta ke Komnas

Nomor 67 K/Pdt/2014Cianjur, Satpol PP Pemkab Cianjur dan unsur lainya, Tergugat Il telahmelakukan penurunan material untuk mendirikan kios darurat;Bahwa atas tindakan Tergugat Il Intervensi yang didukung oleh aparatKepolisian Polres Cianjur dan Satpol pp Pemkab Cianjur secara sepihakmemaksakan kehendak mendirikan kios darurat, maka Penggugat Intervensipada tanggal, 9 Maret 2012 telah melaporkan tindakan Tergugat Il Intervensidan tindakan dari aparat kepolisian Polres Cianjur ke Komnas Ham diJakarta

seng sehinggamengakibatkan seng kios darurat tersebut penyok, perusakan ringantersebut kemudian dilaporkan oleh pihak Tergugat Il intervensi kepadaPolres Cianjur;Bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut pada tanggal 18 maret 2012 4(empat) orang pedagang ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian danpada tanggal 28 Maret 2012 1 (satu) orang pedagang lainnya kemudianmenyerahkan diri dan sekarang para pedagang tersebut sedang menungguproses hukum;Bahwa atas kejadian tersebut selain telah melapor ke Komnas

Tambang Mas Sangihe
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia
2.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
3.Menteri Hukum dan HAM
4.Komnas HAM
5.Bupati Kepeulauan Sangihe
6.Mardi Posumah
7.Grace kapal
8.Sonny Posungulah
9.Andri Mailoor
Turut Tergugat:
9.Menteri koordinator Kemaritiman dan Investasi RI
10.Menteri Investasi RI
11.Ombusdman RI

Bahwa dalam kurun waktu sejak19 Desember 2009 hingga sekitar bulanSeptember 2011 Para Penggugattelah berupaya memperjuangkan hakhakPara Penggugat baik melalui laporan kepada Lembaga OmbudsmanDaerah Istimewa Yogyakarta (LOD), Komisi Nasional HAM RepublikIndonesia (KOMNAS HAM RI), audiensi kepada Gubernur Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah IstimewaYogyakarta (DPRD DIY), Bupati Sleman, Wakil Bupati Sleman, DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Sleman, Kepala KecamatanDepok

keseluruhan Rp.130.000.000,00 (Seratus TigaPuluh Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus ;Bahwa total kerugian materiil dan Immateriil yang dialami oleh ParaPenggugat seluruhnya berjumlah sebesar Rp155.750.000,00 (Seratus LimaPuluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secaramusyawarah kekeluargaan dengan melibatkan banyak pihak baik ituLembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD), KomisiNasional HAM Republik Indonesia (KOMNAS

RI, tanggal 27Oktober 2014, yang telah dinegezelen dan dilegalisir sesuaifotocopynya dengan tanda bukti kirim Pos Indonesia asili;1 set fotocopy Surat kepada Presiden RI, tanggal 17 Januari2015 dan 1 set surat lampiran No.005/TMS07/XV2014, yangtelah dinegezelen dan dilegalisir sesuai fotocopynya dengantanda bukti kirim Pos Indonesia asli;1. lembar fotocopy Surat dari Mahkamah Agung RlNo.H/53/DJMT.5/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013, yangtelah dinegezelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;1 set KOMNAS

HAM RINo.1.785/PMT/V/2015, tanggal 04 Mei 2015, yang telahdinegezelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya denganfotocopy Surat daritanda bukti kirim Pos Indonesia asli;1 set fotocopy Surat kepada Presiden RI tanggal 06 April2015, yang telah dinegezelen dan dilegalisir sesuaifotocopynya dengan tanda bukti kirim Pos Indonesia asili;1 lembar fotocopy Surat dari KOMNAS HAM AlNo.2.534/K/PMT/VIV2015, tanggal 01 Juli 2015, yang telahdinegezelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya dengantanda bukti

kirim Pos Indonesia asli;1 set fotocopy Surat kepada Presiden RI, tanggal 31 Juli2015, yang telah dinegezelen dan dilegalisir sesuai denganfotocopynya dengan tanda bukti kirim Pos Indonesia asili;1 set fotocopy Surat kepada KOMNAS HAM RI tanggal 07Agustus 2015, yang telah dinegezelen dan dilegalisir sesuaidengan aslinya dengan tanda bukti kirim Pos Indonesia asli;1 set fotocopy Surat dari OmbudsmanNo.0010/KLA/1010.2012/mdn17/V/2013, tanggal 17 Januari2013, yang telah dinegezelen dan dilegalisir sesuai

Bahwa saksi tidak ikut mengajukan laporan ke Komnas Ham tetapi temantemansaksi (para Penggugat) yang mengajukan laporan ke Komnas Ham;. Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Komnas Ham daerah Sumatera Barat untukdimintai keterangan ;2 Keterangan Ahli CHUDRY SITOMPUL, S.H., M.H; . Bahwa ahli sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun1.

Arsy Nusantara pada tahun 2018 sebelummemiliki IPPKH yang oleh Penggugat digunakan sebagai alat / barang buktiPenggugat dalam proses hukum yang sedang berjalan di Mabes Polri, KomisiNasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dan Ombudsman atas pengaduan Penggugat di tahun 2018.Halaman 6 dari 103 halaman, Putusan Nomor : 41/G/2020/PTUNJKT.3.

Arsy Nusantara pada areal objeksengketa sudah bertentangan dengan poinpoin yang tercantum dalammenimbang, mengingat, memperhatikan dan memutuskan pada objeksengketa, sehingga keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakukarena masih ada proses hukum oleh Penggugat di Kepolisian, KomisiKepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsmanserta Proses Hukum Gugatan

Bahwa apabila objek sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangatdirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan / dipulinkan sepertikeadaan semula yaitu dapat menghilang alat / barang bukti dilapangan yangmasih digunakan Penggugat dalam proses hukum yang dilakukan di Mabes Polri,Gugatan Perwakilan Di Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dijadikanalat/barang bukti atas pengaduan kepada Kepolisian, Komisi Kepolisian Nasional(Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), KomisiPemberantasan

Persyaratan untuk mendapatkan SuratKeterangan Asal Benih Bening Lobster (Pueru/us)diatur pada Pasal 3ayat (1) dijelaskan yaitu Penangkapan dan/atau pengeluaran BenihBening Lobster (Puerulus) dengan Harmonized System Code0306.31.10 dan/atau Lobster Muda dengan Harmonized SystemCode 0306.31.10 untuk Pembudidayaan di dalam negeri hanya dapatdilakukan denganketentuan :a. kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus)sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN yang ditetapkan olehdirektorat

Persyaratan untuk mendapatkan SuratKeterangan Asal Benih Bening Lobster (Pueru/us)diatur pada Pasal 3ayat (1) dijelaskan yaitu Penangkapan dan/atau pengeluaran BenihBening Lobster (Pueru/lus) dengan Harmonized System Code0306.31.10 dan/atau Lobster Muda dengan Harmonized SystemCode 0306.31.10 untuk Pembudidayaan di dalam negeri hanya dapatdilakukan dengan ketentuan :a. kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster(Puerulus) sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKANyang ditetapkan oleh direktorat

Persyaratanuntuk mendapatkan Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (Puerulus)diatur pada Pasal 3 ayat (1) dijelaskan yaitu Penangkapan dan/ataupengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dengan Harmonized SystemCode 0306.31.10 dan/atau Lobster Muda dengan Harmonized System CodeHalaman 45 dari 52 Putusan Nomor 14/Pid.SusPrk/2021/PN Tpg0306.31.10 untuk Pembudidayaan di dalam negeri hanya dapat dilakukandengan ketentuan :a. kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) sesualhasil kajian dari Komnas

mendalilkanTermohon' telah melakukan nusyuz adalah suatu dalil yang berlebihanyang perlu disampingkan oleh majelis Hakim, karena Termohon selaku isteritelah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai isteri yang baik sejakawal pernikahan dengan Pemohon;Bahwa poi 5 adalah suatu hal yang sebenarnyaa terjadi, bahwa Pemohontelah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain tersebut telah dilihatsendiri oleh Termohon anak Aula Salma Tuhepaly telaan melaporkankepada Kepala BKD xxxx xxxxx, Kepala P2LD LIPI, Kepala Komnas

G/2021/PA.Ab.Kkarifikasi laporan Penggugat ke KOMNAS HAM Perwakilan xxxxxx, bukti T.4mengenai Pertemuan Termohon dengan saudara Aijisyah Saimima yangmemiliki hubungan dengan Pemohon dan bukti T.5 berupa Akta Kelahiran anakangkat bernama Aulia Salma Tuhepaly sebagaimana terurai dalam bukti buktisurat dalam Konvensi diatas:Bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dibawahsumpahnya sebagaimana terurai bukti saksi dalam konvensi diatas, saksikesatu menerangan mengenai penyebab ketidak harmonisan

Budhy Latif tidak mempermasalahkan/tidak menuntut Terdakwa2sehingga kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRIsaat itu juga diserahkan kepada pemiliknya (Sdr.Budhy).Bahwa peran Terdakwa1 dalam masalah mobil milik Sdr Budi Latif adalahhanya sebagai perantara.Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkanseluruhnya.Saksi3: Namalengkap =: Budhy LatifPekerjaan : PNS Komnas Ham RIJabatan : Kabag Verifikasi , 197604032006041001Kesatuan : Komnas Ham RITempat