Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tandang tendang tingang tengeng tennang
Pengadilan PA SLEMAN Perdata Agama
Register : 11-07-2016 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PA SLEMAN Nomor 84/Pdt.P/2016/PA.Smn
Tanggal 17 Mei 2017 — Pemohon
96 — 43
  • Bahwa orang yang dimohonkan Mafqud meninggalkan hak kebendaan ataukeperdataan dengan orang yang mengajukan permohonan perkara Mafqud;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dimuat diHarian Umum Kedaulatan Rakyat, ternyata yang dimohonkan Mafqud Ny.Siswodiharjo (Juwariyah) telah dipanggil secara patut sebanyak 3 kali berturutturut masingmasing dengan tengang waktu 3 bulan, namun yang bersangkutantidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain ataukuasanya untuk hadir
Pengadilan PA Ngamprah Perdata Agama
Register : 01-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 23-11-2021
Putusan PA Ngamprah Nomor 3064/Pdt.G/2021/PA.Nph
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 8
  • Bahwa terjadi tengang tempat antara Pemohon dan Termohondan hal tersebut sering menjadi pemicu perselisihan antara keduanya,sehingga Pemohon merasa kurang nyaman dengan hal tersebut;b. Bahwa Termohon diketahui memiliki hubungan istimewa denganpria idaman lain, bahkan Termohon diketahui telah menikah dengan priatersebut, sehingga Pemohon merasa kecewa dan tidak dapatmempertahankan hubungan dengan Termohon.6.
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-01-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PN PADANG Nomor 29/Pid.B/2013/PN.PDG
Tanggal 26 Juni 2013 — AMRON COY, CS
87 — 45
  • tanpa izin, dinyatakan bersalah dan dihukum ;= Bahwa selain PT.TKA, Bupati Dhamasraya pernah juga menegur PT GMS untukmenyelesaikan masalah dengan PT TKA dan masyarakat dan sampai saat ini tidakdiindahkan oleh PT GMS;= Bahwa benar terdakwa diajukan ke Pengadilan ini karena membuat perjanjian barudengan PT TSS sekitar 3 tahun yang lalu;Hal 37 Putusan Pidana No.29/Pid.B/2013.PN.PDG.3838= Bahwa alasan terdakwa membuat perjanjian baru dengan PT TSS karena BupatiDhamasraya telah metegur PIT GMS dalam tengang
    GMS diadili dan dijatuhi hukum di Pengadilan Negeri Muaro;Bahwa benar Terdakwa diadili di Pengadilan ini karena Koperasi Pilar membuatperjanjian baru dengan PT TSS sekitar 3 tahun yang lalu ;Bahwa terdakwa adalah Anggota Koperasi Pilar;Bahwa alasan Koperasi Pilar membuat perjanjian dengan PT TSS karena walaupunPT.GMS telah ditegur oleh Bupati Dhamasraya agar dalam tengang waktu 3 bulanuntuk menyelesaikan masalah dengan PT TKA dan masyarakat tetapi tidakmengindahkannya sehingga izin ekspliotasi untuk
    dilakukan oleh Direktur PT.GMS nama Budi Satriadi yaitupidana masalah penambangan tanpa izin, dinyatakan bersalah dan dihukum ;Bahwa selain PT.TKA,Bupati pernah juga menegur PT GMS untuk menyelesaikanmasalah dengan PT TKA dan masyarakat dan sampai saat ini tidak diindahkan olehPT GMS;Bahwa betul Terdakwa diajukan ke Pengadilan ini karena buat perjanjian barudengan PT TSS sekitar 3 tahun yang lalu ;Bahwa alasan Terdakwa buat perjanjian baru dengan PT TSS karen BupatiDhamasraya telah tegur PIT GMS dalam tengang
Pengadilan PA KUNINGAN Perdata Agama
Register : 29-08-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 21-05-2020
Putusan PA KUNINGAN Nomor 1744/Pdt.G/2016/PA.Kng
Tanggal 28 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 4
  • Oleh karenanya telah benar danmempunyai /egal standing Penggugat mengajukan perkara ini ke PengadilanAgama Kuningan, sesuai dengan dengan maksud pasal 4 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tengang Peradilan Agama sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti antara Penggugat dengan Tergugatterikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 08-01-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 1 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 21
  • Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan putusanPerceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan CatatanSipil Kabupaten Badung, untuk selanjutnya dicatatkan dalamdaftar yang diperuntukan untuk itu, dengan tengang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukumtetap ;6.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 19-02-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 74/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 13 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : ADE ERIS MUSLIM
Terbanding/Tergugat : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
117 — 53
  • ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor 43/G/2019/PTUN.BJM diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal 11 Desember 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa hukumPenggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin Nomor 43/G/2019/PTUN.BJM tersebut, Penggugat/Pembanding telahmengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2019;Menimbang, bahwa apabila dihitung tengang
Pengadilan PT YOGYAKARTA
Register : 28-10-2013 — Putus : 06-01-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 101/PDT/2013/PTY
Tanggal 6 Januari 2014 —
38 — 27
  • permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yangditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya dalamMemori Bandingnya tertanggal 21 Pebruari 2013 menyatakan yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut :e Bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat Pembandingsepatutnya diterima, karena masih dalam tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-06-2010 — Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 K/PIDSUS/2010
Tanggal 9 Juni 2010 — SARIDI bin MACHTORI
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tengang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 (1) ke1KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan Primair ;3.
    Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tengang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo.Pasal 55 (1) ke1 KUHPidana sebagaimana diuraikan dalamdakwaan Primair ;.
Pengadilan PA TANJUNG REDEP Perdata Agama Perceraian
Register : 27-06-2012 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 03-12-2012
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 234/pdt.G/2012/PA.TR
Tanggal 12 Nopember 2012 —
8 — 4
  • hanya salah satu pihak ( penggugat ) yang hadir,sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut,hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor tahun 2008;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalampersidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80ayat 2 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tengang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 01-03-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 61/PID/2016/PT BDG
Tanggal 2 Mei 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : KRISNA SESNITA, SH.
Terbanding/Terdakwa : USMAN GUNAWAN alias UWEK bin OOM
57 — 12
  • Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan / Akta memeriksaberkas perkara ( inzage ) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriCibadak, masing masing pada tanggal 15 Februari 2016 Nomor W11.U.18 /217 / HN / 11.01 / Il / 2016, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepadaTerdakwa telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa danHalaman 7 dari 9 Halaman Putusan Pidana No.61/Pid/2016/PT.BDG.mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di KepaniteraanPengadilan Negeri Cibadak dalam tengang
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 24-02-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 25-03-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 84/Pdt.P/2015/PN Dps
Tanggal 16 Maret 2015 — NI MADE WENI
16 — 2
  • Bapak KetuaPengadilan Negeri Denpasar agar dalam tengang waktu yangtidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelahpemeriksaan dianggap cukup pemohon memohon agar dapatmenetapkan permohonan ini yang amarnya berbunyi sebagaiberikutMENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2. Menetapkan Pemohon (NI MADE WENI ) : Perempuan,Tempat Tanggal lahir : Badung, 01 Juli 1969, WarganegaraIndonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, AgamaHindu Alamat : Jl. Kayu Aya 19 G Br.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 22-06-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 165/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 24 Agustus 2017 — OKTOBERTA SRI SULASTRI; WILLY LEONORA APITULEY; KEPALA KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA; KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA;
93 — 22
  • HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor199/G/2016/PTUN.JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari Rabu tanggal 16 Maret 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 199/G/2016/PTUN.JKT tersebut, Kuasa Para Penggugat/ParaPembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Maret 2017;Menimbang, bahwa apabila dihitung tengang
Pengadilan PT KENDARI Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-06-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PT KENDARI Nomor 34/PID/2015/PT KDI
Tanggal 8 Juli 2015 — - H. MADA AMING alias MADA AMING Bin ABUBAKAR ;
58 — 16
  • Penasehathukum para terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakil Panitera Pengadilan NegeriAndoolo Nomor:W23U6/515/HK.1/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 telah diberikesempatan masingmasing kepada para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumuntuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 28Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015 ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tengang
Pengadilan PA RANTAU PRAPAT Perdata Agama
Register : 01-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0967/Pdt.G/2019/PA.RAP
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 1
  • Putusan No.0967/Padt.G/2019/PA.RAPMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohondan atau diwakilil Kuasanya serta Termohon in person datang menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan secara maksimal,oleh karenanya, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2016 Tengang Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, berdasarkanLaporan Mediator (Drs.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 17-06-2014 — Putus : 27-09-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 89/B/2014/ PT.TUN.MKS.
Tanggal 27 September 2014 — 1. AGUSTINUS SORO, 2. HAROLD EMIL SORO, Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;----------- M E L A W A N : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA, Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------TERGUGAT/TERBANDING;------------ 2. LIES RAMANDEY., Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;---
34 — 9
  • PT.TUN.MKSterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding yang tidak ditujulangsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannyadirugikan maka diberlakukan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 1991 angka V Poin 3, tanggal 09 Juli 1991 yangmengatur : Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tengang
Pengadilan PT KENDARI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-08-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan PT KENDARI Nomor 47/Pid/2011/PT.Sultra
Tanggal 8 Agustus 2011 — AMRAN FIRDAUS, SH.Bin MUH.ARIS
26 — 13
  • pernyataanbanding tersebut ;Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kolakatertanggal 06 Juli 2011 telah memberitahukan kepadaTerdakwa /Penasihat dan Jaksa Penuntut Umum bahwa berkasperkara telah diminutasi dan terhitung mulai hari inidiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka sebelum dikirim kePengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;Menimbang, bahwa permitaan akan pemeriksaan dalamtingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwatelah diajukan dalam tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-07-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1271 K/Pdt/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — AMIRUDDIN, dkk. VS BOAT, dkk.
71 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tertanggal 2 September 1957 kepada seorangperempuan bernama Rajani bersuku Jambak Nagari Kasang(kKaum/ahli warisnya adalah Tergugat.l) dengan batasbatasnyapada waktu itu adalah: Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum itu juga; Sebelah Barat berbatas dengan sawah kawan tanah ini juga; Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah kaum Unuik sukuChaniago; Sebelah Utara dengan sawah wali Siantar/Sumedi:Menyatakan Para Tergugat telah bersalan melakukan perbuatanhukum dan bertanggung jawab secara bersama/tengang
Pengadilan PA MAGETAN Perdata Agama Perceraian
Register : 10-02-2014 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PA MAGETAN Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Mgt
Tanggal 25 September 2014 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
14 — 9
  • Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, yang apabilamelakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebin dahulu dariPejabat ( vide Pasal 3, PP 10, Tahun 1983 jo Pasal 3 PP 45Tahun 1990 ) ;Bahwa Penggugat mendalilkan karena Penggugat sudah MPP makatidak perlu izin, akan tetapi dalam Pasal 10 Tahun 1983 maupundalam PP 45 Tahun 1990 sama sekali tidak ditemukan aturantentang PNS yang sudah MPP, dengan demikian PNS yang sudahMPP masih perlu memperoleh izin lebin dahulu dari pejabat ;Bahwa dalam perkara a quo tengang
    TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas ternyataTergugat telah mengajukan Eksepsi disamping menyampaikan jawaban ataspokok perkara, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah1. bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, yang apabila akanmelakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebin dahulu dariPejabat ( vide Pasal 3,PP 10, Tahun 1983 jo Pasal 3 PP 45 Tahun1990 ) dengan demikian seharusnya perkara tersebut dimaksimalkanterlebih dahulu tengang
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata Tanah
Register : 28-07-2011 — Putus : 17-01-2011 — Upload : 11-09-2012
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 38/PDT/2011/PT.PR
Tanggal 17 Januari 2011 — PIMPINAN PUSAT PERSERIKATAN MUHAMADIYAH, dkk. (Tergugat/Pembanding/Terbanding) Melawan : HANAN SETIADI (Penggugat/Terbanding/Pembanding)
53 — 23
  • : 41/Pdt.G/2010/PN.PL.R. yang dibuat olehJuruSita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya(Mangisi Gultom) telah memberi kesempatan kepadaPembanding/Pengggugat/Terbanding, Pembanding / Tergugat I,II, III/ Terbanding masingmasing tertanggal 27 Mei 20114selama 14 hari sebelum berkas' perkara dikirim kePengadilan Tinggi ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding telah diajukan dalam tengang
Pengadilan PA MERAUKE Perdata Agama
Register : 09-09-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 20-04-2021
Putusan PA MERAUKE Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Mrk
Tanggal 21 Oktober 2015 — Penggugat melawan Tergugat
53 — 14
  • Tergugat telah mengakuidalildalil gugatan Penggugat, namun meskipun dalildalil gugatanPenggugat telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara initentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terusmenerus, maka berdasarkan Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangpelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tengang