AchmadDimjati (Almarhum) didepan persidangan jjin yang dimaksud adalah jinyang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuaiPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.27/Menlhk/Setjen7Kum.1/7/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang PedomanPinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 1 point 31, sehingga dalam prosesHalaman 10 dari 17 Putusan Nomor 255/PIDLH/2020/PT SMRpengurusan jjin tersebut Terdakwa tidak mempunyail kompetensi maupunkapasitas dalam pengajuan jjin, namun demikian ijin

Pak NoBin Margo tanpa dilengkapi bersamasama dokumen perizinan tersebut tidaksesuai perundangundangan, yaitu melanggar Peraturan Menteri Kehutanan No.P. 55/MENHUTTI/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal DariHutan Negara dan Pasal 82 Ayat (1) huruf b Subs Pasal 87 Ayat (1) huruf cUndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan ;Bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Dedi Riadi Als.

JenisMERANTI ukuran 5cm x 13 cm x 4 M sebanyak 84 ( Delapan Puluh EmpatKeping ), Jenis kayu tersebut merupakan hasil hutan yang harus dilengkapidengan surat keterangan sahnya hasil hutan.e Bahwa benar kayu olahan yang perlu dilengkapi bersamasama denganfaktur angkutan kayu olahan untuk hasil hutan negara antara lain kelompokindah, Kelompok Meranti, Kelomcok Campuran dan komersil lainsedangkan untuk jenis hasil hutan hak dengan menggunakan SuratKeterangan asalusul sesuai dengan peraturan menteri kehutanan No.P

Pemda DKI Jakarta yang digunakan SMAN108 telah terdaftar di Basis Sismiop No.P.31.71.010.003.0110110.0 pada Pelayanan PajakKebayoran Lama ;Bahwa untuk mengetahui apakah letak dan lokasi objekperkara a quo tumpang tindih/overlap dengan tanah TergugatI (Pemda DKI Jakarta) maka perlu untuk menjadikan KantorPelayanan Pajak Kebayoran Lama sebagai pihak dalamperkara a quo ;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah gugatanPenggugat kurang pihak, karena Kantor Pelayanan PajakKebayoran Lama tidak dijadikan

P.19/MenhutIV2005 tentangPenangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.69/MenhutIV2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan No.Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2017/PN TabP.19/MenhutI/2005 yang mengatur dalam memelihara Satwa Liar yang dilindungiharus memiliki izin yang sebelumnya harus memelalui proses terlebih dahulu;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nengah Adi Setiawan, SH,saksi Putu Rah Suamba, dan ahli Komang Agus Kartika, SH jika dihubungkandengan

milik kountuk main judi ;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalalpersidangan; Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perobuatannya; Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dari anak dan isterinya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penahsmaka harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhi padanya;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidayakni 1 unit sepeda motor merk Nex tahun 2014 warna Biru Putih No.P

Tanah Datar;Bahwa saksi ahli pernah diminta oleh Penyidik Polres TanahDatar untuk melakukan pengukuran dan penentuan jenis kayumilik terdakwa;Bahwa setelah saksi ahli melakukan pengujian dan pengukuranterhadap kayu tersebut, kayu tersebut merupakan kayu jenisBayur yang sudah diolah berbentuk papan berbagai ukurandengan volume keseluruhan 6,0880 m3;Bahwa menurut saksi ahli berdasarkan Permenhut No.P.30/Menhutll/2012 untuk kayu yang tumbuh secara alami makadokumen pengangkutannya adalah SKSKB (Surat

Ketentuan Undangundang yang mengharuskan untuk mengangkut,menguasai atau memiliki hasil Hutan adalah UU RI No.41 tahun 1999 tentangkehutanan dan Peraturan Mentri No.P.55/MenhutI/2006, tgl 26 Agustus 2006Hal 37 dari 45 halaman, No. 193/Pid.Sus/2012/PN.Tjg.tentang Penatausahaan yang berasal dari Hutan Negara. Bahwa kayu jenis Ulin danjenis meranti adalah termasuk hasil Hutan Negara dan untuk mengangkut menguasaiatau memiliki kayu tersebut harus berdasarkan ketentuan UU dilengkapi dengandokumen.

Berdasarkan Peraturan Mentri No.P.55/MenhutI/2006, tgl 26 Agustus2006 tentang Penatausahaan yang berasal dari Hutan Negara Dokumen yangdigunakan untuk melindungi hasil Hutan adalah Surat Keterangan Sah Kayu Bulat(SKSKB), Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB), Faktur Angkut Hasil Hutan BukanKayu (FAHHBK) dan yang berwenang menerbitkan SKSKB adalah DinasKehutanan setempat.

untukmelakukan pengujian dan pengukuran terhadap kayu barangbukti.e Bahwa setelah ahli melakukan pengujian dan pengukuranterhadap kayu tersebut, diketahui kayukayu tersebut merupakankayu jenis Medang dan Bayur yang sudah diolah berbentuk papanberbagai ukuran dengan volume keseluruhan 1,1936 m>.e Bahwa peraturan perundangundangan yang mengatur mengenaimasalah kehutanan adalah UU Nomor 18 Tahun 2013, namunperaturanperaturan pelaksana dari UU sebelumnya masihberlaku.e Bahwa menurut ahli berdasarkan Permenhut No.P

.55 Tahun 2006dan Permenhut No.P.30/2012, maka dokumen pengangkutan kayudibagi dua, yakni :e Untuk kayu yang berasal dari hutan negara maka dokumenpengangkutannya adalah FAKO (dalam bentuk gergajian) danSKSKB (dalam bentuk kayu bulat) serta FAKB, dimana FAKO untukuntuk kayu yang tumbuh secara alami yang sudah diolah darisawmill (perusahaan penggergajian);e Untuk kayu yang berasal dari hutan hak atau yang tumbuh secaraalami dokumennya adalah SKAU untuk semua jenis kayu yangtumbuh dari hasil budidaya

keputusanpemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya ataudalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjiansewamenyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatuasal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undangundang ini.37.Menanggapi dalil gugatan Penggugat point 24 :Bahwa dalil gugatan point 24 tidak jelas, Pasal ll ayat (1) UUPAtidak ada hubungan dengan perkara ini, obyek sengketa dalamperkara ini adalah tanah asset Pemerintah Propinsi DIY denganbukti Sertipikat Hak Pakai No.P

diberlakukan kembali sebagai dasar dalamGugatan Rekonpensi, oleh karena itu mohon dianggap tertulis danterbaca kembali serta dijadikan dasar dalam Gugatan Rekonpensiini.Bahwa Tergugat Rekonpensi ILII,IV,V,VI,VII,VII.L secara nyatatelah menghalanghalangi hak Penggugat Rekonpensimelaksanakan pembangunan gedung UPTD Balai PengembanganPembenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan(BP3KP) pada lokasi hak penggunaan milik PenggugatRekonpensi diatas tanah asset Pemerintah Propinsi DIY, SertipikatHak Pakai No.P

Menanggapi dalil gugatan Penggugat point 24 :Bahwa dalil gugatan point 24 tidak jelas, Pasal Il ayat (1) UUPAtidak ada hubungan dengan perkara ini, obyek sengketa dalamperkara ini adalah tanah asset Pemerintah Propinsi DIY denganbukti Sertipikat Hak Pakai No.P.13/Bcr. Sebagaimana diuraikandalam jawaban point 36, hak Pakai diatur dalam Pasal 41 UUPA,bukan Pasal Il ayat (1) UUPA.Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 77/Padt/2017/PT YYK38.

Tjt Bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah kesatuan ekosistem berupahamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonandalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antarayang satu dan yang lainnya, sedangkan hasil hutan adalah bendabendahayati, non hayati dan turunannya serta jasa dari hutan; Bahwa pengangkutan kayu harus disertai Faktur Angkutan Olahan (FAKO) yang diatur dalam pasal 13, 14, 15 Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/MenhutIV2006 tanggal 29 Agustus 2006

hutan pada setiap segmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan;Menimbang, bahwa yang berhak dan yang dapat memanfaatkan hasil hutankayu berdasarkan pasal 67 PP No 06 tahun 2007 tentang Tata hutan danPenyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan adalah pemegang izinantara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS),Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi atau Perorangan, hal tersebutdijelaskan kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P

Pemegang izin adalah pemegang IUPHHKHA/IUPHHKRE/IPPKH/IPHHK/IPK dan izin lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan; Bahwa perorangan dapat memungut hasil hutan dibuktikan dengan keterangandari Kepala Desa; Bahwa PerMen Lingkungan hidup dan Kehutanan No.P.43/MenlhkSetjen/2015 setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutankayu wajib dilengkapi bersama dengan dokumen angkutan berupa SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu; Bahwa cara penerbitan eSKSHHK olahan adalah

Putusan Nomor 122/Pid.SusLH/2016/PN BjnII MUFIM ABDUH, S.Hut. keterangannya atas persetujuan terdakwa dibacakan sesuaiBAP Penyidik pada pokoknya :e Bahwa ahli bekerja di instansi Dinas Perhutanan Dan Perkebunan pada staf bidang binausaha perhutanan dinas perhutanan dan perkebunan kabupaten Bojonegoro sejakn tahun 2000e Bahwa pengelolaaan hutan tanaman jati saat ini terdapat 2 ( dua ) jenis pengelolaantanaman jati yaitu pengelolaan tanaman jati di dalam kawasan hutan negara berdasarkanPermenhut No.P

Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/MenhutIl/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diundangkanmelalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor: 142tanggal 15 Maret 2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.65/Menhutll/2009 tentang Standard Biaya Produksi PemanfaatanKayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalamRangka Pembangunan Hutan Tanaman yang diundangkan melaluiBerita Negara Republik

No.P.30/Menhut1I/2014 tanggal 16 Mei 2014 Pasal 17 ayat (5) sebagaikewajiban membayar Penggantian Nilai Tegakan (PNT). KemudianTergugat II di dalam objek sengketa a quo telah mengkaitkan danmenafsirkan frase kewajiban lainnya tersebut sama denganPenggantian Nilai Tegakan yang ditetapkan oleh Tergugat sebagaidasar untuk menerapkan sanksi dengan memberikan Target Tebangan0 (nol) kepada Penggugat.

Sebagaimana diatur dalamPerrnenhut RI No.P.55/MenhutII/2006 Tanggal 29 Agustus 2006;Bahwa jenis kayu olahan yang perlu dilengkapi bersamasama dengan SuratKeterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) untuk hasil hutan yang berasal dari hutannegara, antara lain :a. Kelompok Meranti.b. Kelompok Campuran.c. Kelompok Komersial lain.Bahwa untuk jenis hasil hutan hak, dokumen yang digunakan sesuai denganPermenhut No. P.30/MenhutII/2012 Tanggal 17 Juli 2012, antara lain :a.

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahandengan Tergugat pada Hari Senin tanggal 1405 H atau 15 Desember 1985 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Sungai Turak dengan Kutipan AktaNikah No.P.1/146/86.2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruni anak 2orang laki laki yang masingmasing bernama:1. xxxxxx lahir tanggal 25 Oktober 19872. XXXXXxXx lahir tanggal 16 Maret 19933.

keseluruhan3.0912 M3.eBahwa jumlah kayu olahan / gergajian tersebut sebanyak 92 (Sembilanpuluh dua) Keping dengan jumlah volume Kubikasi keseluruhanyaberjumlah 3.0912 M3 ;e Bahwa alat yang digunakan untuk mengetahui jenis kayuatara lain Yang Saksi gunakan pisau carter dan Luv ( Kacapembesar) kemudian pada kayu tersebut di potong dan dilihatdengan LUV tentang poripori kayu, susunan pori dan sebaranpori,oengukuran dan pengujian hasil hutan yang diatur dalamperaturan direktur jendral bina produksi kehutanan No.p

RANGGA SYAHPUTRA alias RANGGA alias KIWIL minta tolonguntuk menjualkan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebuttidak ada Suratsuratnya ;Bahwa benar saat itu menurut pengakuan JOLI SARAGIH alias JOLIsepeda motor tersebut mereka ambil dari ladang orang di Tebing Tinggi ;Bahwa benar setelah terdakwa tahu bahwa sepeda motor tersebut adalahhasil culian terdakwa tetap mau menjualkan 1 (satu) unit sepeda motorHonda Supra X 125 warna hitam less merah dengan memakai No.P tatpalsu tersebut dengan

Perjanjian Tali Asin Nomor: 004/CPP 2SP/TAJelmu Sibak/V1/2017 Tanggal 15 Juni 2017.Bahwa bukti mana dan yang tidak terobantahkan yang mendasaribahwa Para Penggugat telah mengetahui Obyek Sengketa dalam Perkaraini, telah diperoleh dan dikuasai oleh Tergugat berdasarkan ganti Rugj/TaliAsih dengan Masyarakat Kampung Jelmuk Sibak yang mempunyai Lahangarapan/warisan, karena jauh sebelum Gugatan ini diajukan, ParaPenggugat telah melayangkan gugatan ke Lembaga Adat BesarKabupaten Kutai Barat dengan Register No.P

Bahwa terlebin sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, ParaPenggugat Konvensi telah melayangkan gugatan ke Lembaga AdatBesar Kabupaten Kutai Barat dengan menggugat Masyarakat yangmenyerahkan Obyek Sengketa ke Tergugat Konvensi berdasarkanregister Perkara No.P.18/LABKKB/18.III/2019 dan telah diputuskanpada tanggal 24 Februari 2020, yang dalam Putusan Lembaga AdatBesar Kabupaten Kutai Barat aquo, intinya menolak Gugatan yangdiajukan oleh Para Penggugat Konvensi, sehingga sudah tidak dapatdisangkali

beritikad baik14.Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam melakukankegiatan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit di wilayahKampung Jelmu Sibak sesuai areal dalam Izin Lokasi Perkebunan KelapaSawitdan atas Lahan yang telah dibebaskan dan telah diberi Tali Asih/GantRugi, berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuhserta Bangunan No. 004/CPP2SP/TAJelmu Sibak/V 1/2017 tanggal 15 Juni2017, dan dipertegas berdasrkan Putusan Lembaga Adat Besar KabupatenKutai Barat, Register Perkara No.P

Para Penggugat telah mengetahui Obyek Sengketa dalam Perkaraini, telah diperoleh dan dikuasai oleh Tergugat berdasarkan ganti Rugi/Tali Asihdengan Masyarakat Kampung Jelmuk Sibak yang mempunyai LahanHalaman 51 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdwgarapan/warisan, karena jauh sebelum Gugatan ini diajukan, Para Penggugattelah melayangkan gugatan ke Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Baratdengan Register No.P.18/LABKKB/18.1I/2019 dengan pokok gugatan sebagaiberikut: Menggugat Petinggi

1unit sepeda motor Suzuki Smash No.Plat Palsu P5823DI yang sebelumnya menggunakan nomor Polisi Asli No.P6672 ER warna hitam No.kaKMH8BE4LA8J126616 No.SinE4511A7303438, 1 buah Kunci kontak Suzuki Smashdan 1 lembar STNK No Pol P6672 ERNo.kaKMH8BE4LA8J 126616 No.Sin E4511A7303438, anNORHADIN adalah milik Siful; 12 Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telahmengajukan barang bukti berupa1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SmashNo.Plat Palsu P5823 DI yang sebelumnyamenggunakan nomor Polisi Asli No.P