Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-03-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 05-09-2013
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 121/Pdt.G/2013/PA Plk Tanggal 2 September 2013 — Termohon
Pemohon
14 — 3
14 — 3
Atas penjelasantersebut Pemohon menyatakan bahwa Surat Izin dimaksud sedang diurus oleh Pemohon,namun belum diperoleh;Menimbang bahwa kepada Pemohon telah diberikan waktu secukupnya untukmengurus izin mengajukan permohonan perceraian dari Pejabat yang Berwenang, tetapisampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pemohon tidak memperoleh izin tersebut;Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka Majelis Hakim telah memperingatkanPemohon tentang berbagai resiko yang mungkin diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-02-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 19/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 7 Juni 2016 — ITMADI AZIZ ; MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
80 — 65
80 — 65
tindak pidana sengaja turut campur dalamperusahaan judi biar ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apajugapun untuk memakai kesempatan itu dan dihukum pidana selama 2(dua) tahun 2 (dua) bulan dipotong masa tahanan sesuai petikanputusan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 632/PID.B/ 2013/.PN.PDG Tanggal 21 Januari 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht);Memperhatikan hal tersebut diatas maka Pemberhentian DenganHormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 25-04-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 79/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
BAMBANG SURYADI, M.Pd.
Tergugat:
BUPATI BENGKULU TENGAH
92 — 45
BAMBANG SURYADI, M.Pd.
Tergugat:
BUPATI BENGKULU TENGAH
92 — 45
Terhadaplamanya Pidana Penjara yang diputuskan tersebut,untuk kemudian apabila dilihat pada pengaturanpemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak DenganHormat, yang disandarkan pada ketentuan Pasal 87Halaman 32 dari 99 halaman Putusan Perkara Nomor :79/G/2019/PTUNBKLayat (4) huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun2014, maka jangka waktu Pidana Penjara yangdikenakan kepada Penggugat tidak memenuhi bataswaktu paling lama pidana penjara yang dapatberakibat pada pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang melakukan
Putus : 29-11-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2510 K/Pdt./2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — REVIANA HUTAHAEAN, DK
VS
FERRY RUMENGAN, DKK
91 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unsur kerugian kepada orang lain adalah kerugian saya, FerryRumengan, dalam kedudukan sebagai duda dari pegawai negeri sipilyang telah meninggal dunia, di mana kerugian itu nyata dalam bentuk:e Kerusakan pada nama baik saya baik sebagai pribadi yang beritikatbaik maupun sebagai seorang rohaniawan (pendeta KristenProtestan) sebagai akibat tuduhan para Penggugat baik dalamberbagai dalil pada Gugatan maupun dalam berbagai kesempatanyang pada intinya menyatakan bahwa saya dan istri sayaAlmarhumah Marietta
Register : 31-10-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 260/G/2018/PTUN.JKT Tanggal 28 Maret 2019 — TUAN DAVID ADRIAN SIQUEIROS : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
200 — 98
200 — 98
perkawinanWarga Negara Indonesia dalam Daftar PerkawinanWarga Negara Indonesia dan memberikan surat buktipencatatan perkawinan dari negara setempat; ;Bukti pelaporan di perwakilan RI sebagaimana dimaksud Pasal70 Perpres No. 25/2008 itulah, yang dijadikan salah satu syaratdefinitif pelaporan perkawinan di luar negeri di Kantor PencatatanSipil setempat (in casu: Tergugat), sebagaimana diatur Pasal 14Permendagri No. 10/2012, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Penduduk WNI yang mempunyai Akta Pencatatan Sipilyang
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 28/G/2018/PTUN.SBY Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
WIDYAWATI
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
284 — 166
WIDYAWATI
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
284 — 166
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan oleh karenanya yangbersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dan atasputusan tersebut Penggugat menerima dan tidak melakukan upaya hukum;Bahwa pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : Pegawai negeri sipilyang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilapabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum yang
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — ELOK MAYASARI vs BUPATI DOMPU
51 — 44
51 — 44
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat denganPutusan Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.sewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.3/030/BKD/2016 tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/127/BKD/2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/030/BKD/2016 tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/127/BKD/2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama ElokMayasari, S.Pd.;3.
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — YULIANA IRMAYANTI vs BUPATI DOMPU
70 — 30
70 — 30
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/117/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/370/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/117/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/370/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama YulianaIrmayanti;3.
Register : 24-08-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.ABN Tanggal 21 September 2020 — Nama : ALWI ALBAAR, S.T., M.T.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat, Tanggal Lahir : Ternate, 5 September 1976
Tempat Tinggal : Komp. Gria Bandung Indah, RT. 007, RW. 009,
Kelurahan Buah Batu, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
e-mail : alwi.albaar@gmail.com;
Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:
1. MH. D. MARIO TALAOHU, S.H.
2. TAUFIK MALAWAT, S.H., M.H.
keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MDI LAW FIRM, beralamat di Jalan Remaja, Perumahan Pesona Taman Anggrek No. 18, RT. 06, RW. 08, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, e-mail: mdilawfirm19@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 168/SKK.Pdt/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020;
selanjutnya disebut PEMOHON;
M E L A W A N :
Nama Jabatan : REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
Tempat Kedudukan : Jl. Jusuf Abdulrahman, Kampus Gambesi, Kelurahan
Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
e-mail : admin@unkhair.ac.id;
Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:
GUNAWAN TAUDA, S.H., LL.M. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Univer- sitas Khairun Ternate dan Staf Khusus Rektor Bidang Hukum dan Organisasi, beralamat kantor di Jl. Jusuf Abdulrahman, Kampus Gambesi, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, e-mail: gunawan.tauda@gmail.com, ber- dasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 484/UN44/ SK/2020, tanggal 28 Agustus 2020;
selanjutnya disebut TERMOHON;
330 — 160
330 — 160
Hal mana merupakan pelanggaranterhadap Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dikenaisanksi disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluhenam) hari kerja atau lebih.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, Kuasa HukumTermohon berkesimpulan bahwa Petitum
Register : 02-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 54/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
SITTI RAKHMAH, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU
169 — 45
SITTI RAKHMAH, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU
169 — 45
(vide Bukti P8, P10);Menimbang, bahwa dalam rangka sinergitas antara kementerian / Lembagaserta demi kepastian hukum, tertib administrasi dan meningkatkan disiplin AparaturSipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Negara Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah di jatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telahhalaman 32 dari 35 Putusan Nomor 54/G/2019
Register : 18-10-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 13-02-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 215/G/2017/PTUN.JKT Tanggal 6 Februari 2018 — OKTOVIANTHINNO ESR WA RO, A.Mk : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
530 — 312
530 — 312
Selanjutnya Tim Pemeriksa danPenggugat selaku Terperiksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis menarikkesimpulan bahwa atas dugaan perbuatan melanggar kewajiban masuk kerja danmenaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 11Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang diduga dilakukan oleh Penggugat, terhadap Penggugat telah dilakukanpemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang pangkatnya
Register : 19-01-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 7/G/2018/PTUN.MTR Tanggal 3 Mei 2018 — Penggugat:
AHMAD SOLIHAN
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
159 — 80
AHMAD SOLIHAN
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
159 — 80
Tidak serta merta dijadikandasar untuk eksekutif mengambil keputusan.Bahwa Ahli memberikan pendapat apabila ada Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran dan harus diproses maka tetap yangmenjadi dasar aturan adalah PP Nomor 53 tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil;Bahwa Ahli memberikan pendapat Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap pada tahun 2013, terbit SKGubernur pada tahun 2015 maka Peraturan yang dipakai adalah PPNomor 53 tahun 2010;Bahwa Ahli memberikan
Register : 18-05-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 171/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 27 Juli 2020 — Pemohon:
1.B. A. Cahyadi Wira
2.Dewi S. Bagus Cahyadi
118 — 56
1.B. A. Cahyadi Wira
2.Dewi S. Bagus Cahyadi
118 — 56
dibatalkan akta perceraiannya karena tidak memenuhi cacathukumnya;Bahwa didalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 44mengatur mengenai pembatalan perceraian, sedangkan Pasal 60mengatur mengenai pencatatan Pembatalan Akta Catatan Sipil,dimana persyaratnnya harus ada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yangdibatalkan, dimana Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud adalahRegister Akta Pencatatan Sipil, sedangkan Kutipan Akta Catatan Sipilyang
Register : 28-10-2021 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 5556/Pdt.G/2021/PA.Tgrs Tanggal 7 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 12
16 — 12
(bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya lebih lanjut;Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya telahmenyatakan keberatannya namun tidak seluruhnya dibebankan kepadaPemohon dengan alasan Tergugat rekonvensi juga masih mempunyaltanggungan 2 orang anak dengan perkawinannya terdahulu sertaPengggat rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-12-2018 — Putus : 11-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 403/PDT/2018/PT MDN Tanggal 11 Januari 2019 — PEMBANDING VS TERBANDING
63 — 28
63 — 28
Sebagai Pegawai Negeri Sipil maka bagi Terbanding / dahulu Penggugat berlakuPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 tahun 1990 tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1983pada Pasal 3 ayat (1 ) telah tegas dinyatakan bahwa : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian WAJIBmemperoleh izin atau SuratKeterangan lebih dahulu dari Pejabat dalam penjelasannya dinyatakan : Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian
Register : 30-05-2011 — Putus : 06-03-2012 — Upload : 12-07-2012
Putusan PA PADANG Nomor 431/Pdt.G/2011/PA.Pdg. Tanggal 6 Maret 2012 —
14 — 9
14 — 9
2.000.000,(dua juta rupiah);Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensitelah menyampaikan kesimpulannya masingmasing secara tertulis tertanggal 21 Februari2012 dan untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidanganperkara ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYADALAM KONVENSI:DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsiagar permohonan Pemohon ditolak dengan alasan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 30-11-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1462 K/PID.SUS/2010 Tanggal 30 Nopember 2010 — MULYADI UMAR, S.E. Bin UMAR ALI
44 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor: 1462 K/Pid.Sus/2010ringan dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,dalam pertimbangannya disebutkan :"Tuntutan Pidana penjara tersebut bukanlah hukuman yang bersifatmendidik dan merupakan nestapa yang amat berat bagi Terdakwa danTerdakwa sudah lama mengabdikan dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang saat ini pemikiran Terdakwa masih sangat dibutuhkan untukmembangun daerahnya sehingga Majelis Hakim akan memberikanpengurangan hukuman pidana penjara terhadap diri Terdakwa
Putus : 22-06-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Lbp Tanggal 22 Juni 2015 — DOMINI AGUS SIREGAR, Laki-laki, Umur 41 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Melati VI No, F-225 Lk. VIII, Keluarahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan kuasa kepada Rohdalahi Subhi Purba, SH., MH. dkk, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "BAR & ASSOCIATES", berkantor di Jalan Sudirman Nomor 25 Lubuk PAKAM, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan:
FARIDA ARIANI MANALU, Perempuan, umur 41 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Melati VI No, F-225 Lk. VIII, Keluarahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan kuasa kepada Maradu Simangunsong, SH., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MARADU SIMANGUNSONG, SH. & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Medan Tenggara II Gg. Pendidikan No. 136 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
38 — 3
38 — 3
Maksudnyabahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian wajibmemperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang menerima Gugatan perceraian wajib memperoleh surat keterangan lebih dahuludari Pejabat sebelum melakukan peraian;Halaman 21 dari25 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.LbpMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 yaitu Keputusan Pemberian IzinPerceraian diketahui bahwa Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dariKepala UPT Puskesmas
Register : 09-10-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 193-K/PM.II-09/AD/X/2014 Tanggal 5 Nopember 2014 — TERDAKWA-I: PRAKA SUTARSO
TERDAKWA-II: PRATU AGUS SETYAWAN
104 — 43
104 — 43
Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 .Oktober 2013 sekira pukul 14.00Wib Terdakwa 1 datang bersama Terdakwa 2 dan satu orang teman sipilyang tidak Saksi kenal tujuan untuk memperpanjang rental kendaraan Avanzasehari lagi setelah Terdakwa 1 menyerahkan uang kepada Saksi sebesarRp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa 1 pergi bersamaSaksi3 :orang sipil menggunakan mobil Avanza sedangkan Terdakwa2 menyusuldari belakang menggunakan sepeda motor.De Bahwa kendaraan milik Saksi yang dirental
Register : 11-05-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 0667/Pdt.G/2015/PA.Ckr Tanggal 23 Juni 2015 — Penggugat :
Vera Septiana binti Ishak Sukmana
Tergugat:
Epik Arssyam bin Fandi Alimi Hadi
59 — 27
Vera Septiana binti Ishak Sukmana
Tergugat:
Epik Arssyam bin Fandi Alimi Hadi
59 — 27
dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakandalam persidangan bahwa mengenai tuntutan pembagian harta bersama antaraPenggugat dan Tergugat baik posita maupun petitumnya dicabut, danmembetulkan tanggal pernikahan dimana tertulis tanggal 28 Agustus 1998 yangbenar tanggal pernikahan 25 Agustus 1998,Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai NegeriSipil dan berdasarkan pada peraturan yang ada, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang