Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 37/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUHAMAD HUSNI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 44
  • OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/123/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/419/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Husni.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009
    Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalan pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 46/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
LILY MARYATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
44 — 51
  • PTUNMTR20.21.Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/071/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/279/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/071/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/279/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama LilyMaryati, A.Ma;3.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 129/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
SRI WAHIDAH, S.Pd
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 33
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/044/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/167/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriWahidah, S.Pd.3.
    Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkanPutusan No. 129/G/2017/PTUNMTR Hal. 69 dari 89 halaman.kepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 128/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
S. JUNAIDI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
60 — 35
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/029/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/126/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Drs. S.Junaidy.3.
    Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Putusan No. 128/G/2017/PTUNMTR Hal. 69 dari 88 halaman.Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA MADIUN Perdata Agama Harta Bersama
Register : 22-08-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 25-06-2012
Putusan PA MADIUN Nomor 233/Pdt.G/2011/PA.Mn.
Tanggal 12 April 2012 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
92 — 24
  • Bahwa dalil Penggugat rekonpensi pada nagka 7 yang menuntut Tergugatrekonpensi untuk setiap melaksanakan kewajiban membayar biaya anak setiapbulannya Rp. 1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah) adalah cara memaksaTergugat rekonpensi untuk melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dalam kontek ini tunduk dan patuh pada PP No. 10 tahun 1983 Tentang IjinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka dari itu dalilPenggugat rekonpensi' tersebut juga harus dikesampingkan
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Tanah
Register : 08-04-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN AIRMADIDI Nomor -57/Pdt.G/2020/PN Arm
Tanggal 23 September 2020 — -Perdata -Penggugat -Refly M.Roringpandey,DKK -Tergugat -Jurike Paseki,DKK
189 — 102
  • bukti P10) tersebut memang tidak ada makaseharusnya SHM No.31/Mapanget harus dikesampingkan dalam perkaraaquo;Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkatpertama yang tidak memberi pertimbangan hukum yang benar tentang buktiT T,LULM M10 yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.47/Pdt.G/2019/PN.Arm yang menyatakan kesaksian saksi DJEFRI NICCOGERUNGAN Pengailan Negeri Airmadidi Nomor:Bahwa begitu juga sesuaidengan keterangan saksi DJEFRI NICCO GERUNGAN Pegawai Neteri sipilyang
Pengadilan PA TANJUNG PINANG Perdata Agama
Register : 30-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.TPI
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 17
  • No. 271/Pdt.G/2021/PA.TPI.Calista Benicia Maharani, dan Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat pada tanggal 1 Januari 2005 dengan pangkat/golongan II/a, danpada tanggal 1 Oktober 2008 diangkat dengan pangkat/golongan II/b, Alat buktitersebut merupakan fotokopi sah dari Suatu akta otentik, knusus dibuat sebagalalat bukti, telah diberi meterai dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkandengan aslinya, karena Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, makasesuai dengan Yurisprudensi
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Kepegawaian
Register : 31-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 2/G/2017/PTUN-BKL
Tanggal 21 Maret 2017 — DARMAWI, SE.MM MELAWAN GUBERNUR bENGKULU
128 — 75
  • yaitupejabat tata usaha negara melakukan tindakan sesuai dengan batas wilayah kewenangannya (bevoegheid ratione loci) ;Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (bevoegdheidrational materiale), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (4) danPasal 24 ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 11-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M. Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
483 — 171
  • diumumkan oleh Badan dan/ atau PejabatAdministrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif,Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenentukan Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badanpertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diaturdengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintanh RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 101/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
CORETTI SINAGA, S.E., M.Si.
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
66 — 48
  • Bahwa benar dasar pertimbangan hukum memberhentikan tidak dengan hormatPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut darimaksud ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidakdengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Putus : 03-06-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 36/Pdt.P/2014/PN Mkd
Tanggal 3 Juni 2014 — SRI MARNANANG TRI NURCAHYONO, S.Pd., DKK
58 — 6
  • Empat) tahun, kemudian yang kedua bernamaRAZZANIA JANUAR FAHIRA yang berjenis kelamin perempuan dan saatini berusia 2 (Dua) tahun, dan yang ketiga adalah SHAKILA RAHMAAZZAHRA tersebut; e Bahwa, memang benar nama suami saksi (saksi SIGID SETTYAWAN) yangtertera dalam Kutipan Akta Kelahiran SHAKILA RAHMA AZZAHRAtersebut (bukti surat P11) adalah SIGIT SETIYAWANY, padahalseharusnya SIGID SETTYAWAN, di mana atas perbedaan tersebut, saksimendapatkan penjelasan dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Perceraian
Register : 09-11-2012 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 03-10-2014
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1127/ Pdt.G/2012/ PA.Lpk
Tanggal 29 Agustus 2013 — HANAFI Bin SAUHUN NST KHOLILAH binti TAMAL NST
67 — 29
  • Termohon Tidak pernah merasa kurang dengan nafkah yang Pemohonberikan, karena Termohon juga sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai gaji yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tanggaTermohon dan Pemohon:c.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 16-05-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 6 September 2017 — ERYAN EFENDI, SHI ; SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA
96 — 54
  • ;f) Permintaan keterangan tambahan kepada Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan keberatan dan pihak yang terkait.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Putus : 31-05-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 01/G/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 31 Mei 2016 — EMMA DIENOVYNA, S.STP; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
57 — 35
  • No.01/G/2016/PT.TUN.JKT.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaiPegawai Negeri Sipil dimana hukuman tersebut dikuatkan oleh Tergugat.Terbitnya Surat Keputusan tersebut merugikan Penggugat karenaPenggugat menjadi kehilangan hakhaknya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berupa penghentian gajinya (bukti P12).
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 07-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 223/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
YEFITA GULO, SE
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
130 — 75
  • Wiyono, yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atausarana tersebut, mengingat juga bahwa Penggugat pada saat melakukantindak pidana tersebut dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang mengemban
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 26-01-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juni 2015 — Dr. Ir. ANDI IRAWAN, M.Si;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
53 — 32
  • 2010.Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun2010, tentang Pegawai Negeri Sipil, huruf , Umum, Alinea 4, berbunyi sebagaiberikut : Peraturan Pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini antaralain memuat kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkanHalaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUNJKT.kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran.Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 25-11-2010 — Putus : 26-01-2011 — Upload : 12-08-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor Put/137-K/PM.I-01/AD/XI/2010, 26-01-2011
Tanggal 26 Januari 2011 — KAPTEN INF HANAFIAH UMAR, S.H.
48 — 27
  • Nur Mustari dan M.Amaluddin, SH selaku famili lain, adalah benarMenimbang :Saksi10dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang dipimpin Saksi, dan ditandatangani oleh Drs.Jasmani sebagai bawahan (Kepala Bidang) Saksi.9. Bahwa pada bulan Maret 2010 Saksi digantikan olehDrs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-08-2008 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69K/TUN/2008
Tanggal 20 Agustus 2008 — SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ; SAKIMAN EDI PRAYITNO ; SLAMET TRIYONO, dkk.
66 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bila para Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang telah diberhentikan karena diduga terlibat peristiwa G.30.S/PKI tahun1965, maka penetapan status kepegawaian para Penggugat merupakankewenangan Badan Kepegawaian Negara. Akan tetapi para Penggugatmengajukan gugatan kepada Sekretaris Jenderal Departemen PendidikanNasional.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
H. EDI MARIANSYAH, S.Sos, M.Si
Tergugat:
Walikota Samarinda
222 — 142
  • telah memenuhi semua unsuryang terdapat baik dalam Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yangberbunyi di/hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,Halaman 16 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMDmaupun dalam Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 14-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 225/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
ARSEH HASIBUAN, SH
Tergugat:
BUPATI PADANG LAWAS
147 — 108
  • JPTPratama, JA, JF selain JF Utama.Bahwa Tergugat menerima Surat Edaran dari Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 180/6867/SJ tentangPenegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara YangMelakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September2018 serta Surat Keputusan Bersama menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang