Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
SLAMET SUPRIADI
76 — 31
  • PAREKE, SH,.MH Bahwa Ahli sebagai Kepala Prodi lIlmu WHukum UniversitasMuhammadiyah Bengkulu; Bahwa Bidang Keahlian Ahli :Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgle Hukum Tata Negara;e Hukum Administrasi Negara;e Ilmu Perundangundangan;e Teori Hukum Pembangunan;e Metode Penelitian Hukum;Bahwa titik singgung masalah perburuhan dengan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 dimana Undangundang Nomor 13 Tahun2003 mengatur hakhak buruh dan ini diatur dalam UndangundangDasar 1945 supaya
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-09-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN RABA BIMA Nomor 54/Pdt>G/2018/PN RBI
Tanggal 27 Februari 2019 — 1 HJ. SOFIAH H. NGGAMPO 2 ABD. MADJI H. NGGAMPO 3 USMAN H. NGGAMPO 4 FATIMAH H. NAGGAMPO ] 5 ST. AISYAH H. NGGAMPO 6 MIMI SUMARNI H. NGGAMPO 7 ANGGA IRAWAN 8 ARIF SETIAWAN MELAWAN 1 h. abubakar h. m .saleh 2 gafar h. m saleh 3 a. malik muhammad 4 sahabudin 5 ratna 6 fitriah 7 yudi 8 siti nurbaya
61 — 28
  • MAJID AT MAH mempunyai istri ketiga bernama HALIMAH dan dariperkawianan tersebut telah melahirkan seorang anak bernama SOFIAH danselanjutnya Almarum SOFIAH melahirkan seorang anak yang bernamaH.M.SALEH (Almarhum) yang merupakan ayah kandung para tergugat ( T.1, T.3s/d T.9 dan T.10 ) atau kakek dari para tergugat ( T.3 s/d T.8 ) maka secara formilterdapat titik singgung menyangkut kewenangan Absulote sebagaimana yangHal. 21 dari 25 hal.Putusan No.54/Padt.G/2018/PN.Rbidiamanatkan dalam pasal 136 HIR
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 02-06-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 203/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 29 Agustus 2017 — Pembanding/Penggugat : Muchtar F Dg Remba Diwakili Oleh : Muchtar F Dg Remba
Terbanding/Tergugat II : PT. Gowa Makassar Torism Development, Tbk PT. GMTD Tbk
Terbanding/Tergugat I : Mali Dg Salle
49 — 18
  • Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKStanggal 24 Agustus 1994, kemudian dioperkan/dialihkan haknyakepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/PengalihanHak atas tanah tertanggal 07 April 1997 yang dilegalisir oleh CamatTamalate.Mengingat dasar pengajuan gugatan sudah di elemenir kekuatanhukumnya sebagaimana kami singgung pada poin 2 & 3 tersebut di atas,maka ulasan tentang perspektif yuridis normatif dari Penggugatdirasakan tidak relevan lagi atau setidaktidaknya telah kehilangan bobotkontekskualitasnya
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 05-02-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 39/Pdt.G/2018/PN SDA
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
SIELVI ANTONIUS
Tergugat:
1.ELVIRAWATI
2.JOHNY BOAS AJIE disebut juga JOHNI BOAS AJI
102 — 38
  • , paraTergugat tidak pernah di undang ataupun datang kekantor Notaris TRIWARNO SH, MKnuntuk menandatangani Surat AktaJual Beli No 217 / 2017 pada tanggal 27 April 2017 danjuga tidak pernahmenerima ataupun di berikan Salinan AJB No 217 tersebut, dandasarPenggugat membuat Akta tersebut adalah berdasarkan Kuasapada Akta IJB No 3 yang mana diakta UB No 3 tersebut tidak di tuliskanSiapa orang yang menerima Kuasa . dan Kuasa itu untuk hal apa sajadan sejauh mana kuasa itu bertindak , bahkan tidak di singgung
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 05-06-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Unr
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat:
SOEWITO OETOMO
Tergugat:
1.JOKO SUSILO
2.SUYAMI
3.DEDY IRAWAN
79 — 7
  • sengketa lain dalamperkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenaiobyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilandalam lingkungan Peradilan Umum;2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang subyek hukumnya antara orang orang yang beragamaIslam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agamabersama sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Undang Undangtersebut diatas, maka titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 14-12-2017 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 18-04-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 46/G/2017/PTUN.SRG
Tanggal 18 April 2018 — PT SINAR MULIA BINA PERSADA (dahulu PT SINAR MULYA PERSADA) MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG DAN HINTORO YAHYA
256 — 112
  • Nomor C.2224 Persil 397 DI yang diperolehberdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor593.62/981/PSK1995 tanggal 28 Nopember 1994 yang dibuat oleh danantara H.Muhi bin Adhar selaku penjual/pemilik awal dan Penggugat selakuPembeli dinadapan Camat Pasar Kemis selaku Pejabat Pembuat AktaTanah pada waktu itu... dst membuktikan substansi yangdipermasalahkan Penggugat adalah mengenai siapa yang berhak atasobyek perkara berupa tanah seluas 9.190 meter persegi dengan demikianterdapat titik singgung
    Eksepsi kewenangan absolutBahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dari posita gugatan Penggugat secara substansial materiHalaman42 dari 61.Putusan No.46/G/2017/PTUNSRGpermasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas obyek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangdiklaim milik Penggugat. Dengan demikian materi gugatan Penggugatsecara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;2.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 18-03-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat:
1.Haryanto Gunarso, ST,
2.SAID FAHRIZAL,
Tergugat:
1.DAUD MUFLIHUN
2.AZIZ SUGIMAN Alias AZIZ orang tua laki laki dari DAUD
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Kota Bogor.
2.Kementerian PUPR RI Panitia Pengadaan Tanah untuk jalan tol Simpang Yasmin Salabenda
3.Kantor Jasa Penilai Publik TOTO SUHARTO dan Rekan yang
54 — 17
  • Bgrtersebut telah memasuki materi pokok perkara, dan harus dibuktikan para pihakdalam pokok perkara dan oleh karenanya dalil eksepsi pada angka 1 tersebut,maka sudah sepatutnya harus ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam mempertimbangkandalil eksepsi pada angka 2 (dua) yaitu mengenai Eksepsi Gugatan Penggugattidak berdasarkan hukum yang jelas, dan dalil eksepsi pada angka 3 (tiga) yaitumengenai Eksepsi Gugatan tidak jelas dan kabur (abscuur libel), dan olehkarena terdapat titik singgung
    dibuktikan kebenarannyasetelah melalui proses pembuktian dari kedua belah pihak dalam pokokperkara;Menimbang, bahwa sehingga dalil eksepsi pada angka 4 (empat)in casu harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan olehkarenanya harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dalil eksepsi pada angka 5 (lima) yaitu mengenai eksepsiLegal Standing serta dalil eksepsi pada angka 6 (enam) yaitu mengenai eksepsiError In Persona, dan oleh karena terdapat titik singgung
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Khusus
Register : 19-12-2018 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Tbh
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
TEGUH PRAYOGI, SH
Terdakwa:
KARTIKA RONI alias RONI Bin ARIFURRAHMAN
402 — 374
  • Jali Yati,dalam konteks kalimat tersebut makna ...aku bawakanparang... dapat diduga berhubungan dengan suatu masalahyang bersifat negative dan mengandung unsur kekerasan, jikamelihat penggunaan parang (pedang, senjata tajam) dalamkalimat diatas tidak mungkin akan dilakukan halhalpositifseperti memasak, mencari kayu bakar atau kegiatan positiflainnya yang berhubungan dengan penggunaan alat parang(pedang, senjata tajam), hal ini disebabkan dalam kontekspembicaraan di media sosial Whatshapp tidak di singgung
    Yati, dalamkonteks kalimat tersebut makna ...aku bawakan parang... dapatdiduga berhubungan dengan suatu masalah yang bersifat negativedan mengandung unsur kekerasan, jika melihat penggunaan parang(pedang, senjata tajam) dalam kalimat diatas tidak mungkin akandilakukan halhal positif seperti memasak, mencari kayu bakar ataukegiatan positif lainnya yang berhubungan dengan penggunaan alatparang (pedang, senjata tajam), hal ini disebabkan dalam kontekspembicaraan di media sosial Whatshapp tidak di singgung
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 31-07-2018 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 30 Nopember 2017 — OKTORIAN TAMA TUAHTA SITEPU ; MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
155 — 69
  • Perubahan tersebut antara lain, revitalisasimakna Keputusan Tata Usaha Negara, adanya Pengujian tentangPenyalahgunaan Wewenang yang bertitik singgung dengan hukumpidana, terbukanya peluang pengujian terhadap Perbuatan MelawanHukum Pemerintah (Onrechtmatige overheidsdaad), termasuk halnyalahirnya paradigma baru terhadap Upaya Administratif yang konsepawalnya sudah diatur dalam UU Peratun.Upaya Administratif dalam UU Administrasi Pemerintahan diaturdalam Bab Khusus, yakni Bab X tentang Upaya Administratif
    Perubahan tersebut antara lain, revitalisasimakna Keputusan Tata Usaha Negara, adanya Pengujian tentangPenyalahgunaan Wewenang yang bertitik singgung dengan hukumpidana, terbukanya peluang pengujian terhadap PerbuatanMelawan Hukum Pemerintah (Onrechtmatige overheidsdaad),termasuk halnya lahirnya paradigma baru terhadap UpayaAdministratif yang konsep awalnya sudah diatur dalam UUPeratun.Upaya Administratif dalam UU Administrasi Pemerintahan diaturdalam Bab Khusus, yakni Bab X tentang Upaya Administratif
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 16-07-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 14/Pdt.G/LH/2018/PN Plw
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq.PEMERINTAH PROVINSI RIAU Cq.PEMERINTAH DAERAH KEBUPATEN PELALAWAN
2.PT.Madukoro
149 — 86
  • Madukoroseluas + 15.000 hektar di Kabupaten Pelalawan (Vide bukti T.Il1) oleh Tergugat selaku Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Bupati) adalah merupakanperbuatan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai titik singgung wewenangPengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agungdalam Putusannya Nomor. 88.K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994menyatakan Walaupun objek gugatan yang diajukan ke Peradilan Tata UsahaNegara (PERATUN) adalah Surat Keputusan
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Putus : 07-03-2005 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2005
Tanggal 7 Maret 2005 — Praka ABDUL HAKIM TANJUNG
33 — 25
  • Bahwa latar belakang terjadinya perkelahian antara Terdakwadengan Saksi 3 (Serda Robinson Manurung), Terdakwa menanya kanbaju dan dijawab Saksi dengan nada marah sehingga Terdakwa punjuga ter singgung. Lalu Terdakwa pergi ke Barak Ta Remaki dantidak lama kemudian terjadi adu mulut.
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama
Register : 20-08-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 827/Pdt.G/2019/PA.LLG
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 3
  • Saya akui Saya pulang kerumah orang tua saya karena semenjakmertua lakilaki meninggal dunia sering terjadi cekcok/keributan antarasuami dan ibu mertua,setiap percekcokan mereka saya sebagaimenantu sering di singgung, dimarah, dihina, dicaci maki dan rendahkancontoh nya semenjak penikahan ini menyebabkan meniggalkan mertualakilaki dil saya tidak tahan lagi ,saya makan hati, batin saya tertekan dirumah mertua dan saya pulang ke rumah orang tua saya untukmenenangkan diri8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 20-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/TUN/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — ROHMANI binti MARSALIH, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKK
53 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengenai titik singgung wewenang pengadilan antara PengadilanNegeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, (khususnya mengenaipenyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Sertifikat Tanah),sudah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan Buku II Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan diLingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah AgungRepublik Indonesia, 2006, yang dalam halaman 43 dan 44 padapokoknya menyatakan bahwa : ........ apabila timbul sengketadimana si A menggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 16-06-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 04-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/TUN/2015
Tanggal 21 September 2015 — KEPALA BIRO, SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG;
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dari peristiwa hukum yang diuraikan dalam dalil gugatanPenggugat yang substansi materinya berkenaan/dan atau sangatmenitik beratkan dalam titik singgung mengenai hakhak keperdataankepemilikan dari objek tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat,yang kemudian disalah gunakan oleh Tergugat untuk kepentingan PihakLain;3. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tanah seluas 16.190 M?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 269 K/Pdt/2016
Tanggal 21 September 2016 — Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. GUBERNUR ACEH VS Ir. RAMLAN DAN 1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, 2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
42 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentang perbuatanmelanggar hukum (vide posita point 13) yang dijadikan dasar hukumdalam perkara a quo, sebagaimana telah Tergugat II kemukakandiatas, Tergugat Ill sama sekali tidak berperan atau bukan pihakyang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebut sehingga tidakada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telah melakukanperbuatan melanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst;Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 224 PK/Pdt/2015
Tanggal 18 Juni 2015 — 1. JAUNUR SIMANJUNTAK, DKK VS CHENNY TAHER
79 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dimaksudkan adalah untukmeminta tanggung jawabnya selaku penjual, sehingga dengan demikian adakejelasan ataupun titik terangnya dan tidak asal menggugat orang yangnyatanyata belum tentu ada titik singgung kepentingannya denganPenggugat;Bahwa berdasarkan uraian materi eksepsi pada point 1.1, 1.2 dan 1.3tersebut di atas adalah jelas sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi danTergugat VII dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Perdata
Register : 16-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 23-04-2021
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Tlg
Tanggal 19 April 2021 — Penggugat:
BTM Mentari
Tergugat:
1.Siti Munawaroh
2.Aman Suwanto
44 — 12
  • Mudharabah) yang penyelesaian sengketanya harus dilakukan melalui pengadilan khusus ;

    Menimbang bahwa kalaupun pada pasal 17 Peraturan Mahkama Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkama Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan Eksepsi, namun apabila Hakim memperhatikan materi utama gugatan penggugat senyatanya menyangkut sengketa perbankan ekonomi syariah (vide Akad Pembiayaan Mudharabah) sehingga terdapat titik singgung

Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 06-10-2014 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PTUN SERANG Nomor 45/G/2014/PTUN-SRG
Tanggal 25 Februari 2015 — H. SAIDIH LIHAN, DKK MELAWAN : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN 2. DOKTORANDUS H. YAYAT SUDRAJAT, M.M., M.Si, 3. 1. PARULYAN GOMGOM LUHUT EFFENDI PASARIBU, DKK
92 — 42
  • ParaPenggugat dengan Tergugat II Intervensi 1, sehingga dibutuhkanpemeriksaan pembuktian hak kepemilikan atas tanah tersebut apakahbenar dari objek bidang tanah yang dipermasalahkan tersebut adalahmilik Para Penggugat, Untuk itu dari peristiwa hukum yang adatersebut, dan untuk mendapatkan keadilan dari hak keperdataan ataskepemilikan tanah tentunya menjadi kewenangan absolut dariPengadilan Negeri; 222 22 nnn nnn nn nnn nnn n nn nne=Bahwa karena dalil surat gugatan Para Penggugat menitik beratkandalam titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-02-2011 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2826 K/Pdt/2009
Tanggal 22 Februari 2011 — FRANS JH. PALENEWEN, DK ; IDA BAGUS EKO ROCHMADI, DKK
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada umumnya, suatu putusan yang dikategorikanOnvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Faktafakta yangditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secaramenyeluruh dan komprehensif. Yang dipertimbangkan hanyasebagian saja, tanopa menilai dan mempertimbangkan alat buktirelevan yang lain.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 27-04-2012 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan PTUN SERANG Nomor 14/G/2012/PTUN-SRG
Tanggal 7 Agustus 2012 — KEPALA BIRO UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN KEUANGAN Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
96 — 30
  • Bahwa dari peristiwa hukum yang diuraikan dalamdalil gugatan Penggugat yang substansi materinyaberkenaan/dan atau sangat menitik beratkan dalamtitik singgung mengenai hakhak keperdataankepemilikan dari objek tanah yang telah dibebaskanoleh Penggugat, yang kemudian disalah gunakanoleh Tergugat untuk kepentingan Pihak Lain;3. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tanahseluas 16.190 m?