Ditemukan 5312 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-09-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN KEPANJEN Nomor 93/Pdt.G/2019/PN Kpn
Tanggal 31 Oktober 2019 — Perdata Ponidi, Dkk melawan Dirut PTPN XII
406 — 241
  • PSO sencnsumnecrsrmmisumomaa : Rp665.000,007. Pemeriksaan setempat ............ i Rp4.375.000,00Sr A : Rp50.000,00Jumlah : Rp5.182.000,00(lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah)Halaman 77 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pat.G/2019/PN Kpn
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-07-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 385/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 26 September 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Jaya Nur Sukses
Terbanding/Tergugat I : PT HUTAMA KARYA
Terbanding/Tergugat II : PT HK REALTINDO
227 — 150
  • hukumuntuk melakukan tindakan hukum~= yang bertujuan untukpengumpulan kekayaan PENGGUGAT serta tindakan lain yangdiperlukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan PENGGUGATdalam Perkara a quo adalah Likuidator in casu Kurator, bukanlahKuasa Hukum PENGGUGAT yang mendapatkan Surat Kuasa dariPENGGUGAT in casu Direktur Utama PENGGUGAT (Haryati Widjaja).Sehingga tindakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT melalui KuasaHukumnya tidak memiliki Legal Standing.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka /pso
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Register : 12-10-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/TUN/PILKADA/2015
Tanggal 26 Oktober 2015 — 1. SONNY TANDRA, ST., 2. Drs. SA'ADON B. LAWIRA, M.Si VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO;
179 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PSO. 26.07/ VIIV2015,sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki legal standing untukmenjadikan Surat Keputusan Nomor 019/Kpts/KPUPSO.024.433149/X/2015 tanggal 12 September 2015 sebagai objek sengketa dalamperkara a quo;Bahwa demikian pula dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal8 September 2015 dan Surat Kuasa Khusus tambahan dari Penggugatyang diajukan pada persidangan hari Senin, 14 September 2015 secarahukum bertentangan dengan gugatan baik dalam posita maupunpetitum beserta perubahannya
Pengadilan PN POSO Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-03-2010 — Putus : 12-08-2010 — Upload : 11-05-2011
Putusan PN POSO Nomor 110/PID.SUS/2010/PN.PSO
Tanggal 12 Agustus 2010 —
126 — 9
  • Pso, sejak tanggal 10 April2010 s/d tanggal 08 Juni 2010;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah (penahanan Kota), tertanggal 03 Juli 2010.Nomor: 106/Pen.Pid/2009/PT.PALU. Sejak tanggal 1709 Juni 2010 s/d tanggal 08 Juli 2010;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah yang kedua kalinya (Penahanan Kota),tertanggal 22 Juni 2010. Nomor127/Pen.Pid/2010/PT.PALU.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Perdata
Register : 14-11-2017 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Tjt
Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat:
1.SUMINAH Binti MUNTARI
2.ISTAKHORI Bin KARTIONO
3.MUHYAHIDIN Bin KARTIONO
4.KOMARUDIN Bin KARTIONO
5.WAHYU NURJANAH Bin KARTIONO
Tergugat:
1.PetroChina International Jabung, Ltd CQ PetroChina International Jabung Ltd Kantor Jambi
2.Negara RI Cq Pemerintah RI Cq Kementrian ESDM RI Cq SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Kantor Penghubung Jambi Dahulu Pertamina
Turut Tergugat:
1.CAMAT GERAGAI KAB TANJUNG JABUNG TIMUR
2.Kepala Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur
114 — 241
  • Dalam halini maka dapat menerima harta warisan seluruhnya, artinyadisertai dengan hutanghutang si pewaris, hal ini dapatdilakukannya secara diamdiam atau secara tegas Berdasarkan teori hukum (/pso Jure) diatas, tegas menyatakanadanya konteks peninggalan utang Alm.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-10-2020 — Putus : 27-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 24/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 27 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RHAKSY GANDHY ARIFRAN, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : RIDANSYAH, S.T. Bin ANDI SUWANDI Alm
188 — 136
  • Halaman 54 dari 175 Putusan Nomor 24/TIPIKOR/2020/PT.Bdg Rp Rp Rp400,000, 184,915,8 (215,084,121.000.00 78.94 06)TAHUN 2018 siklus :NO TA PEKERJA LOKAS BPM REALISA DEVIASI PERSEHU AN I SI NTASENi 201 1 Drainase, RT 003/ Rp Rp Rp 17%8 Batu Kali, RW 010 219,714,00 181,336,62 (38,377,374.86)dan 0.00 5.14Decker2 201 1 Jalan RT 003/ Rp Rp Rp 41%8 Paving RW 010 97,261,500. 57,547,822 (39,713,677.26)00 74ASO 201 1 Jalan RT 003/ Rp Rp Rp 20%310 8 Aspal RW 010 20,800,000. 16,630,157 (4,169,842.30)00 703 PSO
    0Rp Rp Rp400,000,000 184,915,87 (215,084,.00 8.94 121.06) Halaman 111 dari 175 Putusan Nomor 24/TIPIKOR/2020/PT.Bdg TAHUN 2018 siklus : NO TA PEKERJA LOKAS BPM REALISASI DEVIASI PERSENHU AN I TASEN1 201 Drainase, RT 003/ Rp Rp Rp 17%8 Batu Kali, RW 010 219,714,000. 181,336,625 (38,377,37dan 00 14 4.86)Decker2 201 Jalan RT 003/ Rp Rp Rp 41%8 Paving RW 010 97,261,500.0 57,547,822. (39,713,670 74 7.26)ASO 201 Jalan RT 003/ Rp Rp Rp 20%eG) 8 Aspal RW 010 20,800,000.0 16,630,157. (4,169,8420 70 .30)3 PSO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-06-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 866 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 13 Juni 2016 — SUROSO ATMOMARTOYO;
219 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertamina (Persero) yang bertugas danmengendalikan kegiatan usaha pengolahan serta bertanggung jawabsecara keseluruhan atas kinerja operasional dan bersama DirekturKeuangan untuk kinerja finansial Direktorat Pengolahan, termasukefisiensi dan efektifitas bisnis pendukung dan fungsifungsi penunjang,utamanya pencapalan sasaran kinerja operasional Direktorat Pengolahandengan ukuran kinerja terpilin yang ditetapbkan dalam RUPS PersetujuanRKAP, misalnya: Biaya Operasional BBM (PSO), Biaya Operasi ProdukMisi
    Pertamina (Persero) yang bertugasmemimpin dan mengendalikan kegiatan usaha pengolahan sertabertanggung jawab secara keseluruhan atas kinerja operasional danbersama Direktur Keuangan untuk kinerja finansial DirektoratPengolahan, termasuk efisiensi dan efektifitas bisnis pendukung danfungsifungsi penunjang, utamanya pencapaian sasaran kinerjaoperasional Direktorat Pengolahan dengan ukuran kinerja terpilin yangditetapbkan dalam RUPS Persetujuan RKAP, misalnya: BiayaOperasional BBM (PSO), Biaya Produk
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 15-02-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
1.ANDRIANSYAH, SH, MH
2.FAHMI ARI YOGA,SH
3.ARIE PRASETYO, SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
1.SABRI bin LADO
2.HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK
3.LAHUSENG bin alm LA SELO
126 — 43
  • Ery Setiawan, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Ahli mengerti dihadirkan sebagai ahli dalam perkara penegahanKapal SB Tanpa Nama oleh pihak bea dan cukai; Bahwa berdasarkan Surat nomor : ST 622/WBC.04/PSO/2020 tanggal27 Oktober 2020, Ahli diminta memberikan keterangan sebagai AhliNautika; Bahwa Ahli tidak pernah mengenal dan tidak mempunyai hubungankeluarga dengan Para Terdakwa; Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaannyaadalah sebagai berikut
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 15-02-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
1.FAHMI ARI YOGA,SH
2.ANDRIANSYAH, SH, MH
3.ARIE PRASETYO, SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
1.ABDUL WAHAB bin alm LAMRI
2.SUPRAPTO bin alm SAMIN
3.MAIL YEFRIADI bin alm BAHARUDDIN YUSUF
4.PAJRI bin alm DOLANI
5.AHMAD KADIR bin HASANNUDIN
6.MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI
145 — 82
  • Ery Setiawan, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut:Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk Bahwa Ahli mengerti dihadirkan sebagai ahli dalam perkara penegahanKapal SB Tanpa Nama oleh pihak bea dan cukai; Bahwa berdasarkan Surat nomor : ST 622/WBC.04/PSO/2020 tanggal27 Oktober 2020, Ahli diminta memberikan keterangan sebagai AhliNautika; Bahwa Ahli tidak pernah mengenal dan tidak mempunyai hubungankeluarga dengan Para Terdakwa; Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pendidikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 21-03-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 21 Maret 2012 —
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /pso jure,Pemohon PK, Drs. Syamsul Bahri, MM bin Zainuddin haruslah dibebaskan (vrijspraak) dari dakwaan dan hukuman melanggar Pasal 10 UU No. 31 th 1999 yangdiubah dengan UU No. 20 th 2001 a quo;Sebaliknya, kalaulah Pemohon PK, Drs. Syamsul Bahri, MM binZainuddin dinyatakan terbukti melanggar Pasal 10 UU No. 31 th 1999 yangdiubah dengan UU No. 20 th 2001, ipso jure, Pemohon PK, Drs.
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 01-04-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN BONTANG Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bon
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
1.SARIBANONG
2.AMIRUDDIN
Tergugat:
1.Pemerintah RI. Cq. Walikota Bontang
2.ANDI HASMI ahli waris Alm Andi Amin
3.Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Karyawan YKHT Pupuk Kaltim
4.Baharuddin Pacci
5.Pemerintah RI Cq. WaliKota Bontang Cq. Camat Bontang Barat
6.Pemerintah RI Cq. WaliKota Bontang Cq. Camat Bontang Barat Cq. Lurah Belimbing
Turut Tergugat:
1.Hasnawati Ahli Waris Alm. Cabbeng
2.Kepala Badan pertanahan Nasional Kota Bontang
117 — 32
  • suratlaporan kehilangan yang dibuat pihak berwenang, sehingga tidak dapatdisimpulkan surat keterangan yang hilang adalah surat keteranganpembukaan lahan sebagaimana yang diasumsikan Para Penggugat dalamgugatannya; Bahwa dalam persidangan tidak terdapat bukti bahwa Surat KeteranganPerwatasan Kebun tersebut (P.I.lI15 = T.ll2) dibuat dengan tipu muslihatatau adanya pemalsuan terhadap datadata didalam surat tersebut,sehingga dengan demikian datadata didalam surat keterangan perwatasankebun tersebut /pso
Pengadilan PN LABUHA Pidana Khusus
Register : 21-10-2013 — Putus : 17-01-2014 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 97/Pid.Sus/2013/PN.LBH
Tanggal 17 Januari 2014 — para Penuntut Umum : 1. GERALD SALHUTERU, SH 2. DJUSAQ YUNARTO, SH 3. ABDUL RAHMAN, SH para Terdakwa : 1. ARSAD LA MADU ALIAS ADI TUA 2. HUBERTUS WOWOR ALIAS ADE LAM
78 — 53
  • niaga umum tersebut sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor. 36 Tahun 2004 tentang kegiatanusaha hilir, sedangkan sebagai pengusaha pengangkutan harus memiliki izin usahapengangkutan dari Pemerintah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23UndangUndang RI Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Migas ;Hal. 25 dari 63 Halaman Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2013/PN.LBH Bahwa pola pendistribusian BBM bersubsidi yaitu dimulai dari depot milik badanusaha niaga umum yang mendapatkan penugasan PSO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-04-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 580 K/Pdt/2017
Tanggal 25 April 2017 — PT HALMAHERA SHIPPING VS PT BANK PERMATA, Tbk, DKK
124 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 580 K/Pdt/2017Nomor 18 Tahun 2012 yang telah menentukan Jangka Waktu FasilitasTerm Loan "TLLAP" selama 84 (delapan puluh empat) bulan;Bahwa dari fakta tersebut di atas maka mengacu pada YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 860K/PDT/1997 tanggal 29 September 1999,dengan kaidah hukum sebagai berikut: bahwa perjanjian jaminan tidakdapat berdiri sendiri melainkan selalu dikaitkan dengan perjanjian pokok,maka demi hukum (pso jure) pelaksanaan lelang eksekusi terhadap tanahdan bangunan milik Penggugat
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Pidsus Cukai
Register : 19-07-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 177/pid.sus/2019/pn.tbk
Tanggal 24 Oktober 2019 — MOHAMMAD HATTA RACHMADIS.SH,DKK TERDAKWA MUHAMMAD EDI BIN ALM MUHAMMAD TAHIR.DKK
102 — 44
  • TONI dengan menggunakan SB.TANPA NAMA.Bahwa Ahli mendapat Surat Tugas nomor : ST441/WBC.04/PSO/UP.10/2019 tanggal 11 April 2019, Ahli dimintamemberikan keterangan sebagai ahli Nautika kepada PenuntutumumKantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.Putusan Pidana Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN. Tbk Halaman 42 dari 76Bahwa benar Ahli menyatakan tidak tahu dan tidak kenal serta tidakmemiliki hubungan keluarga atau persaudaraan dengan Sdr. ALIMbin Alm. TON! selaku nakhoda SB.
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-10-2010 — Putus : 15-03-2011 — Upload : 28-11-2011
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 144_PID_B_2010_PNBT_HUKUM_15032011_Korupsi
Tanggal 15 Maret 2011 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Drs.Yusfinar
117 — 24
  • berdasarkan fakta faktahukum yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta faktasebagai berikutBahwa, benar berasarkan keterangan saksi saksi, keteranganterdakwa dan surat bukti yang diajukan dipersidangan denganberubahnya Bulog dari LPND menjadi Perusahaan Umum Bulogdengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2003tentang pendirian Perusahaan Umum Bulog ;Bahwa, benar dengan berubahnya Bulog menjadi Perusahaan UmumBulog, maka pada awalnya kegiatan kegiatan Bulog hanyaPublik Servis Operation (PSO
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Pidsus Cukai
Register : 20-01-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tbk
Tanggal 14 April 2020 — Andriansyah.,SH Bambang Suharjo Bin Alm Kaharuddimn.dkk
146 — 56
  • AHLINAUTIKA, EFENDISARAGIH keterangannya didepan persidangan dandi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli mendapat surat tugas nomor ST1008/WBC.04/PSO/UP.10/2019 tanggal 27 September 2019 dari KepalaPangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimunberdasarkan nota dinas Permohonan Penunjukan Ahli Nautika Nomor ND100/WBC.04/BD.04/PPNS/2019 tanggal 20 September 2019, untukmemberikan keterangan sebagai Ahli di bidang kenautikaan kepadapenyidik;Bahwa koordinat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 728 K/PID.SUS/2013
Tanggal 14 Mei 2014 — H. BUKHER Bin H. IBROHIM
74 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan barang bukti berupa :Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : S318/MBU/2009 Tanggal 11 Mei 2009 perihal HPP Sementara PupukBersubsidi tahun 2009 ;Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : S428/MBU/2010 Tanggal 20 Juli 2010 perihal Persetujuan Penugasan PSO danRekomendasi Perkiraan HPP Pupuk Bersubsidi Tahun 2010 Lingkup PT.Pusri Holding ;Surat yang dikeluarkan oleh PT.
    Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor :S428/MBU/2010 Tanggal 20 Juli 2010 perihal PersetujuanPenugasan PSO dan Rekomendasi Perkiraan HPP PupukBersubsidi Tahun 2010 Lingkup PT. Pusri Holding ;3. Surat yang dikeluarkan oleh PT. Pupuk Kujang Nomor : 554/PKC/DK/III/2009 Tanggal 20 Maret 2009 Perihal PenunjukkanDistributor Pupuk NPK Kujang (30:6:8) Bersubsidi yang ditujukanpada CV Rijal Jaya ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 25-02-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 897 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 25 Februari 2013 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. GITA PERSADA, dkk
197 — 311 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • II (Kabupaten),HRD & QHSE, Procurement &Purchasing, Koordinator SurveyorLembaga Penyedia dan Infrastruktur,Verifikator & Indepth Survey end userDaerah Tk II (Kabupaten), Verifikator &Survey Agen dan Sub Agen, Verifikator &Survey SPPBE/SPBE, KoordinatorSurveyor Lembaga Penyedia danInfrastruktur Dibawah Information Technology& Data Analysis; Supply ChainAssessment Consultant, SafetyConsultant, PSO & LawConsultant, Feasibility StudyConsultant, InformationTechnology Consultant.Dibawah Data Entry & Analysis
    ; SupplyChain Assessment Consultant, LegalConsultant, PSO & Law Consultant,Feasibility Study Consultant, InformationTechnology Consultant.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2014 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1553 K/PID.SUS/2013
Tanggal 14 Mei 2014 — ACHMAD KUNTJORO, S.E., MBA;
346 — 233 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perumusan penyusunan anggaran, pengkoordinasian dan pemanduanRencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), pelaksanaanotorisasi pelaporan, pengendalian pelaksanaan RKAP serta perhitunganPublic Service Obligation (PSO), Infrastructure Maintenance andOperation (IMO) dan Track Access Charge (TAC) ;b).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 24-11-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 285/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 24 Mei 2017 — PERKUMPULAN PENGUSAHA PERIKANAN MUARA BARU;DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA
150 — 193
  • Pengusulan operasional kegiatan industri perikanan nasional yangbersifat rintisan dalam bentuk public service obligation (PSO).9.