Ditemukan 5549 data
1029 — 470
Bahwa semua Dokumen / Berita Acara mengenai pembebasantanah untuk kepentingan pembangunan PLTU ttersebut ,telah ditanda tangani oleh Panitia P2T, dan penandatanganan~ tersebut dilakukan setelah proyek selesaidengan cara Panitia menyampaikan kepada para AnggotaPanitia di kantornya masing masing ; Bahwa terdakwa Agung Rijoto menanda tangani suratpernyataan tertanggal 23 Januari 2007yang pada pokoknya bersedia mengembalikan uang gantirugi kepada yang berhak apabila ditemukankekeliruan / permasalahan
79 — 19
PedagangPasar Sukatani dan Koperasi Pedagang Pasar Palumbon Manis ketika dariKementerian Koperasi dan UKM RI akan melaksanakan pengecekan kelapangan terhadap calon koperasi penerima bantuan sosial program revitalisasipasar tradisional melalui koperasi karena dari program tersebut adalahrevitalisasi pasar tradisional melalui koperasi sehingga pasar tradisional tersebutharus memiliki kepengurusan koperasi dan dua lokasi pasar tersebut belumpernah mengajukan bantuan sehingga saksi menunjukan dua lokasi ttersebut
82 — 16
297/2009 tanggal 24 Pebruari 2009tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009dengan perincian sebagai berikut : Alokasi fisik sebesar Rp.83.691 .300, QOperasional desa sebesar Rp.35.867.700,Dana tersebut diterima oleh Desa Harjowinangun melalui rekeningsaksi Sutono alias Miftahudin bin (alm) Mustari qq BendaharaDesa pada PD BKK Dempet dalam 2 (dua) tahap yaitu : Tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp.59.779.500, Tanggal 19 Nopember 2009 sebesar Rp.59.779.500,Terhadap pengelolaan dana ADD ttersebut
152 — 35
(dua milyarrupiah).Bahwa sharing/saham masingmasing pihak tersebut sebelumnya telah dibicarakandalam pertemuan para pihak sebelum ditanda tangani perjanjian kerja samatersebut dan hal tersebut telah disetujui Walikota.Bahwa perkiraan awal seluruhnya Proyek PAB ttersebut adalah sekitarRp.150.000.000.000.(seratus lima puluh milyar rupiah) atau Rp. 200.000.000.000.(dua ratus milyar rupiah).Bahwa atas perhitungan dana sebesar itu, pihak PT.
147 — 85
Kuningan, akan tetapi entahkenapa pihak KSU Karya Nugraha Kabupaten Kuningan mengembalikan lagi danaKPRS Mikro bersubsidi sebesar Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluh jutarupiah) tersebut kepada Bendahara Umum Negara melalui transfer rekening dariBank Mandiri, dan setelah itu pihak KSU Karya Nugraha tidak mengajukan lagidana KPRS Mikro Bersubsidi kepada Kemenpera ttersebut hinggasekarangBahwa benar yang menjadi alasan adanya perbedaan tersebut karena adanyakebijakan pimpinan Kemenpera bahwa penyaluran
248 — 1071
internasionaldikarenakan lahirnya sanksi dari FIFA,hilangnya mata pencaharian dari para pemaindi klub yang menjadi anggota Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia ( PSST ),kerugian secara finansial yang dialami olehanggota Persatuan Sepak Bola SeluruhIndonesia ( PSSI ), dan hal hal lainnya ;3 Bahwa terhadap ketentuan Pasal 67 ayat (4)Undang Undang Pengadilan Tata UsahaNegara yang mengatur bahwa PermohonanPenundaan tidak dapat dikabulkan apabilakepentingan umum mengharuskandilaksanakannya keputusan ttersebut
433 — 160
bahwa terhadap dalil GUGATAN ttersebut di atas, PARAPENGGUGAT seharusnya lebih memahami secara seksama objekGUGATAN yang diajukan, in casu perintah tertulis dari TERGUGATI kepada TERGUGAT II untuk melakukan blokir atas rekening EfekTURUT TERGUGAT maupun blokir atas keseluruhan rekening Efeknasabah dari TURUT TERGUGAT, karena berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor
303 — 50
maksudnya disuruh amprah;Bahwa saksi ada membuat laporan ke tiga paket tersebut untuk ekspanyaituproduksi yang dilaksanakan tahun 2008 ;e Bahwa mekanisme dari Administrasi pelaksanaan produksi yaitumelaksanakan tugasnya setelah mendapat SPK dari pinpinan,mengkoordinasikan kegiatan, mencari pengisi acara dan menyusunrencana anggaran biaya sesuai dengan SKK ;e Bahwa saat produser menyunting acara dimana direkamnya ada yangdirekam di Stodio ada diluar stodio dan setelah diproduksi ada dibuat CD;e Bahwa CD ttersebut
65 — 10
PNPM MP),berdasarkan Petunjuk Operasional (PTO) PNPM MP Kementerian Dalam Negeri dengansasaran program tersebut adalah sebagai berikut;1 Sasaran (lokasi) meliputi seluruh Kecamatan, Pedesaan di Indnesia yangdalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasukKecamatan Kecamatan kategori Kecamatan bermasalah dalam PPK /PNPM MP.2 Sasaran Kelompok adalah;e Masyarakat miskin di perdesaan.e Kelembagaan masyarakat dipedesaan.e Kelembagaan Pemerintahan lokal.Bahwa dana BLM program PNPM MP ttersebut
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.MUHAMMAD NASRAN, S.H., M.H.
3.Gernando Halomoan Damanik, S.H.
Terdakwa:
ANDI WELLO T
174 — 28
Menyatakan Terdakwa ANDI WELLO Ttersebut diatastidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
43 — 1
Bahwa, anak Pemohon bernama TAUSIYAH ISLAMI ttersebut belum didaftarkan DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan kelalaian Pemohon , sehingga belum mempunyaiAkte Kelahiran ;Apa maksud pemohon mengajukan Penetapan ?
450 — 395 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untukmenutupi kerugian akibat penjaminan kepada nasabahnasabahnya, kemudian PT.Askrindo memberikan dana talangan kepada para nasabah tersebut dengan carapembelian Promissory Note (PN) dan Medium Term Note (MTN), denganperhitungan bahwa pembelian PN dan MTN ttersebut dapat memberikankeuntungan untuk menutupi kerugian pada penjaminan.
94 — 17
keterangan yangmenunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak mampu bertanggung jawab,oleh karenanya Majelis memandang bahwa Terdakwa SIHAR MANULLANG, BAadalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurutpendapat Majelis Hakim, unsur ke1 setiap orang telah terpenuhi, namun untukmenyatakan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ttersebut
92 — 62
menerima bantuanADD tahun 2007 dan tahun 2009 karena di beri tahu Terdakwapada saat rapat di Rumah Terdakwa untuk membicarakanmasalah ADD pada saat setelah ADD di cairkan ;e Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bersamasama denganperangkat Negeri tidak pernah melakukan sosialisasi masalah125penerimaan dan pelaksanaan ADD kepada masyarakat di Negerirumasokat ;Bahwa pada tahun 2007 di Negeri rumasokat tidak pernahpanitia sosialisasi dibentuk oleh Terdakwa =;Bahwa saksi tidak pernah terima dana seperti ttersebut
142 — 191
alasan yang kuat untuk diterima oleh akal sehatmengenai alasan perbedaan tersebut serta Hakim Ketua tidak pernah menyatakandalam persidangan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam BAPdibatalkan karena tidak dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana militer.Bahwa dengan adanya keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yangsebagian berbeda dengan BAP meskipun disampaikan di persidangan tidak bisadijadikan fakta hukum dipersidangan karena keterangan para Saksi danketerangan Terdakwa ttersebut
149 — 91
Tentang Sita Jaminan, TentangPutusan Provisi, Dalam Eksepsi, dan Dalam Pokok Perkara Kontra MemoriBanding a quo agar dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan dalildalil dalam pokok perkara a quo;140 Bahwa meskipun bantahan terhadap dalil PEMBANDING pada bagianDalam Intervensi telah PARA TERBANDING patahkan pada bagian DalamPokok Perkara Kontra Memori Banding perkara a quo, namun PARATERBANDING dengan ini akan menyampaikan kembali bantahan PARATERBANDING terhadap dalil PEMBANDING ttersebut
266 — 100
Putusan no.85/PDT.G/2013/PN.JKT.PSTsebagai penjual harus menawarkan terlebih dahulu kepada PemegangSaham Lainnya dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggalpenawaran dan penawaran ttersebut hanya berlaku satu2 Bahwa Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan Persetujuan dan Penolakanpemindahan hak atas saham oleh Organ Perseroan harus diberikansecara tertulis dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggalOrgan Perseroan menerima
67 — 15
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31, Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) beserta ketentuan lain yangberkenaan dengan perkara ini;MENGADILI:1931 Menyatakan Terdakwa : AL FAKAR BIN MUARIF tidak terbukti melakukanperbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada DakwaanPrimair;2 Membebaskan Terdakwa AL FAKAR BIN MUARIF ttersebut
77 — 26
ANGGORO DIANTO ttersebut di atas terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;4 Menghukum Terdakwa I. HARJANI, Terdakwa II. AMIN WAHJOE BAGIYO danTerdakwa II.
62 — 18
Slamet No.1 Candi BaruSemarang, terdakwa bersama BAMBANG SUPRIYANTO, BE telah menandatanganiBerita Acara Kesepakatan Harga dengan ketentuan antara lain : volume yang dipakaisebagai dasar pembayaran adalah data fisik yang telah dilakukan inventarisasi fisikbersama antara Dinas Pertanian, Polres Klaten, perwakilan warga dan petugas PLN,untuk Desa Karangpakel dan Desa Krakitan pada bulan Juni 2006 ;Bahwa Berita Acara Kesepakatan Harga yang terdakwa tandatangani bersamaBAMBANG SUPRIYANTO, BE ttersebut