., selaku Pihak Kedua; (asli)

, tetapi KJPP saksi hanyadidiktekan oleh terdakwa SAMSUL YAHEMI;Bahwa saksi pernah melihat lembar KJPP hanya 2 (dua) lembar;Bahwa saksi mengetahui KJPP dibuat pada bulan September 2015;Bahwa saksi mengetahui, yang terlebih dahulu pembayaran setelahitu baru pembuatan KJPP;Bahwa saksi mengetahui, mengenai KJPP Nomor 1293 sebagaidasar pembayaran;Bahwa Saksi tidak tahu KJPP Nomor 1293 asli atau palsu;Bahwa yang membuat SK Penetapan harga adalah saksi atasperintah Terdakwa selaku Bupati;Bahwa yang tanda

Kepahiang, Padahal KJPP Aksa, Nelson dan Rekan tidak pernahmengeluarkan KJPP Nomor : 1293/ANRB/PemkabKep/XI/2015Tanggal 7 Mei tersebut, tetapi KJPP Aksa, Nelson dan Rekan pernahmelakukan penilaian harga tanah tersebut untuk tanah Hotel nilai padatanggal 25 Oktober 2014 adalah sebesar Rp 4.689.000.000,.0 dengannomor laporan KJPP Nomor : 1292/ANRB/PemkabKep/X/2014Tanggal 31 Oktober 2014.

KJPP, maka saksi SYAMSUL YAHEMI sebagai KPAmemerintahkan saksi AGUS APRIYANTO Sebagai PPTK untuk menghubungipihak KJPP , Aksa, nelson dan Rekan Penilai Publik dan Kosultan, agardiadakan kersama antara Terdawa dengan pihak KJPP Aksa, Nelson danRekan Penilai Publik dan Kosultan.

(tigamilyarlimaratus dua puluh dua juta enamratus riburupiah.yang menggunakan Penilai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Aksa, Nelson dan Rekan Penilai Publik dan Konsultan tanggal7 Mei 2015 Nomor : 1293/ANNRB/PemkabKep/X1/2015.KJPP,2 Bahwa pihak KJPP tersebut tidak pernah mengeluarkanlaporan KJPP NO: 1293/ANNRB/PemkabKep/X1I/2015.tanggal7 Mei 2015.3 Bahwa adanya KJPP tersebut telah dijadikan pedoman dalammenentukan kesepakatan harga tanah tersebut antaraterdakwa SAPUAN dengan SYAMSUL YAHEMI sebagai

177 dari 213 halaman Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2018/PN BglKonsultan tanggal 7 Mei 2015 Nomor : 1293/ANNRB/PemkabKep/X1I/2015.KJPP, bahwa pihak KJPP Aksa, Nelson dan Rekan Penilai Publik dan Konsultantidak pernah mengeluarkan Laporan penilaian oleh KJPP Aksa, Nelson danRekan tersebut.

(Tergugat), KJPP TOTO SUHARTO & REKAN (Tangerang) (Tergugat), Slamet Musianto, SH (Tergugat), Fardian, SH (Tergugat), KPKNL Jakarta III (Tergugat), PT. Mitra Makmur Sejati (Tergugat), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Tergugat), Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (Tergugat), KJPP TOTO SUHARTO dan REKAN (Tergugat)

Bahwa atas penawaran besaran ganti rugi yang ditawarkan oleh Termohonmelalui perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Pemohon sangatkeberatan dan keberatan Pemohon tersebut telah Pemohon sampaikanpada saat dilakukan musyawarah antara Pemohon dengan Termohon padatanggal 2 November 2015 dengan alasan keberatan, yaitu penilaian yangdilakukan oleh pihak KJPP/Termohon, tidak didasarkan pada daftarnominative yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pengadaan, dan tidakadanya pemberitahuan tentang inventarisir

Nomor 1875 K/Pdt/2016barang/jasa konsultasi untuk jasa penilai publik pengadaan tanahuntuk kepentingan umum pembangunan Jalan Kereta Api antaraBandar TinggiKuala Tanjung adalah KJPP Immanuel, Johnny danRekan dan oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah (Termohon)ditetapkanlah Penilai Publik KJPP Immanuel, Johnny dan Rekansebagai Jasa Penilai dalam Perkara a quo berdasarkan SK KakanwilBPN Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Panitia PengadaanTanah Nomor 170/KEP12/X/2015, tanggal 6 Oktober 2015;Bahwa atas

Bahwa penerapan data pembanding yang dilakukan oleh KJPP Dedy,Arifin, Nazir dan Rekan tidaklah tepat jika dijadikan sebagai penilaianpembanding oleh karena beberapa hal di bawah ini: Dalam laporan Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Dedy, Arifin, Nazirdan Rekan Nomor 036/PP/DAZZa/II/2016, tanggal 16 Februari 2016,data pembanding yang dipakai untuk menilai tanah kebun adalahtanah kosong untuk rumah tinggal/komersial, sementara objekpenilaian adalah berupa kebun sawit produktif dengan HGU Nomor3/Siparepare

Terhadap hal ini, jelas Judex Facti telah salah dalam penerapanhukumnya oleh karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor101/PMK.01/2014 disebutkan: Pasal 35:(1) KJPP dan Cabang KJPP dalam menerbitkan Laporan Penilaianwajib melakukan Inspeksi;(2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehPenilai Publik, Penilai atau pegawai pada KJPP, Cabang KJPP,atau Kantor Perwakilan yang telah mengikuti pendidikan Penilaiantingkat dasar yang diselenggarakan atau diakui oleh AsosiasiProfesi

Bahwa para personil tim penilai yang turun ke lapangan jugadicantumkan namanya didalam Laporan Final Penilaian PengadaanTanah KJPP Immanuel, Johnny dan Rekan (bukti T9) adalah orangorang yang bekerja pada Kantor KJPP Immanuel, Johnny dan Rekan dantelah mendapat sertipikat sebagai penilai dari MAPPI atau asosiasipenilai Indonesia dan ikut menandatangani pernyataan menilai artinyaturut bertanggungjawab atas jasa yang diberikan dalam melakukanpenilaian dan Saudara Johnny Malela sebagai Penilai yang

lya benar tanda tangan Ade Rizki itu palsu; Bahwa benar Ade Rizki mengatakan bahwa tanda tangannyadipalsukan; Bahwa benar dilakukan penilaian ulang dari KJPP TOTO pusat awalnya7,6 M, setelah dilakukan penilaian ulang jadi 5, 3 M;3.

M.Ec, Dev MAPPI dibawahSsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa keterangan saksi benar yang dibuat di Kepolisian ; Bahwa saksi bekerja di KJPP Toto Suharto dan rekan sejak tahun2010 ; Bahwa Tugas saksi di KJPP Toto dan Rekan sebagai penanda tanganbuku laporan ;Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL Bahwa saksi tahu Terdakwa Heri sebagai Kepala Perwakilan KJPP Totodi Wilayah Serpong kantornya di Serpong ; Bahwa saksi tidak tahu berhubungan Terdakwa Heri soal pengajuankredit

Saksi WIDODO TRIADI NUGROHO dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi bekerja di KJPP Toto sejak Agustus tahun 2000 Bahwa saksi tahu permasalahan Ahmad Salim dari Informasi yang saksidapat ada masalah tentang ketidaksempurnaan laporan pada tahun 2014Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL Bahwa jJabatan saksi di KJPP Toto pada tahun 2016 jabatan saya masihsama sebagai manager pemeriksaaan fisik asset di lapangan yaitumemimpin anggota saya pada saat

Bahwa Di KJPP Toto banyak yang sudah termasuk anggota penilai ; Bahwa dalam hal ini terdakwa sudah termasuk anggota MAPPI ; Bahwa KJPP ini adalah sebagai Lembaga penilai, yang dinilai olehKJPP Asset tanah dan bangunan Bahwa yang bisa mengajukan untuk penilaian asset tersebut Pribadimaupun perusahaan Bahwa Prosedurnya mereka mengajukan dulu ke kantor dan mengenaiteknisnya saya tidak tahu karena dokumen yang masuk ke meja saya adalahSurat perintah untuk melakukan pemeriksaan dari atasan saya Bahwa

Bank Artha Graha ; Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Polda Metro Jaya dan benartanda tangan saksi ; Bahwa sehubungan saksi melaporkan perbuatan Terdakwa adanyadugaan pemalsuan surat ; Bahwa Surat yang dipalsukan adalah Hasil laporan KJPP ; Bahwa pengaruhnya Hasil Laporan KJPP dengan tempat saksi bekerjakarena Hasil laporan KJPP dipakai untuk permohonan kredit atas namaAhmad Salim ; Bahwa Pengajuan kredit perumahan / KPR ; Bahwa nilainya yang diajukan

) Toto Suharto & Rekan sebagai pihak dalam KEBERATANini sehinga kehadiran Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TotoSuharto & Rekan dalam KEBERATAN ini tidak diperlukansehinggaKEBERATAN yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN TIDAKMENGALAMI KURANG PIHAK.lll.

TIDAK ADA MUSYAWARAH BESARNYA GANTI KERUGIANYANG DITETAPKAN OLEH PENILAI KJPP TOTO SUHARTO &REKAN12.

BahwaPemohon Keberatan dengan dalil bahwa nilai yang telah diterima olehTermohon Keberatan dari KJPP Toto dan Rekan sebagai dasarmusyawarah dalam penetapan besarnya ganti kerugian adalah sangat kelirukarena nilai yang diterima oleh oleh Termohon dari KJPP Toto dan Rekandalam bentuk amplop yang Termohon pun tidak mengetahui berapa besarnilai ganti kerugian Pemohon Keberatan .

Bahwa sesuai dengan Penetapan Lokasi tahun 2017bidang tanah aquo masuk dalam Penlok sehingga diadakanlah penilaianoleh KJPP Toto dari Suharto dan Rekan yang hasil penilaian telahdiserahkan pada Termohon dan Il dimana bidang tanah PemohonKeberatan yang satu hamparan dengan tanah yang dimohon keberatan saatini termasuk dalam Penlok tahun 2017 yang walaupun Pemohon Keberatanjuga keberatan atas penilaian dari KJPP Toto Suharto dan Rekan untukbidang tanah No. 144, 151, dan 152 yang yang telah ditolak

Fotocopy Penilaian Ganti Rugi Rencana Pembangunan Jalan TolCibitungCilincing Terletak Desa Gandamekar, Kecamatan CikarangBarat, Kabupaten Bekasi, yang dikeluarkan oleh KJPP Toto Suharto&rekan pada tanggal 04 Juli 2017, (Sesuai dengan Asli), diberi tandabukti T II.4 ;5.

Penggugat:
PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)
Tergugat:
1.KJPP Toto Suharto & Rekan,
2.Umar
Turut Tergugat:
2.Ismail
3.Ibrahim

Selanjutnya berdasar kesepakatan ini, Penggugat dan Tergugatsepakat untuk menerima dan tidak keberatan dengan harga yang telahditetapbkan oleh KJPP tersebut, yakni berdasarkan Indikasi NilaiLikuidasi;.

Penentuan tentang Kantor KJIPP mana yang akan ditunjuk oleh ParaPihak untuk menjadi penilai terhadap 2 (dua) bidang Tanah danRumah, akan diusulkan oleh Penggugat dan Tergugat paling lama 15(lima belas) hari terhitung semenjak Penggugat tidak sanggup untukmelaksanakan kewajiban pembayarannya kepada Tergugat dimaksuddalam dalam Pasal 2 angka 2 huruf d dan e;.Usulan Para Pihak mengenai KJPP mana yang akan ditunjuk,diberikan melalu) surat yang ditujukan kepada KepaniteraanPengadilan Agama Pati oleh Para

Dalam hal salah satu pihak, baik Penggugat dan Tergugat, semenjakberakhirnya batas akhir pengajukan KJPP telah berakhir dan tidakjuga memberikan KJPP mana yang akan ditunjuk, maka bagi pihakyang mengajukan KJPP, selanjutnya akan ditetapkan sebagai KJPPyang ditunjuk;.

Dalam hal sampai batas akhir yang ditentukan Para Pihak tidak jugamengajukan KJPP yang akan ditunjuk, atau dalam hal keduanyamengajukan KJPP dan tidak bersepakat terhadap KJPP mana yangakan ditetapkan sebagai KJPP yang ditunjuk, maka pilihan untukmenunjuk Kantor KJPP akan diserahkan pada Pengadilan Agama Patisebagai pelaksanaan dari persepakatan ini melalui mekanisme undi;.Pembayaran terhadap jasa KJPP yang ditunjuk ditetapkan untukdibagi secara adil dan merata bagi para pihak;Halaman 9 dari 13 halaman

Dalam hal pihak Penggugat tidak mau untuk membayar Jasa KJPP,maka terhadap nilainya yang akan ditentukan kemudian, akandikurangkan dengan jumlah uang yang akan diterimanya sebagaipelaksanaan dari isi kesepakatan ini;i. Pembayaran terhadap seluruh pelaksanaan dari isi kesepakatan iniakan dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati melaluiKonsinyasi;KETENTUAN LAINNYAPasal 4.

(limapuluh sembilan ribu rupiah)Bahwa Penilaian yang dilakukan KJPP Febriman Siregar dan Rekan tidak melakukan surveil harga pasar di lapangan/masyarakat sekitar Kelurahan Indralaya Mulya bahkan mungkin tidak turun ke lapangan karena tidak mengetahui bahwa Indralaya Mulya merupakan Kelurahan bukan Desa, sehingga penetapan harga pasar tanah yang dilakukan oleh KJPP Febriman Siregar dan Rekan menjadi tidak relevan, tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;Bahwa Nilai ganti kKerugian tanah

langsung menyampaikan laporan tersebut kepada para pemilik tanah;Hal ini tidak adil bagi para pemilik tanah yang tidak diberi Kesempatan untukmemberikan informasi atau usulan harga sebagai pembentuk nilai ganti kerugian tanah yang dihasilkan dari Laporan Hasil Penilaian atas Ganti Kerugian Tanah Tol yang dilakukan oleh KJPP Siregar Febriman dan Rekan;Bahwa KJPP Febriman Siregar dan Rekan tidak independen, tidak profesional dan tidak transparan dalam menghitung nilai ganti kerugian sehingga hasil

Hal ini dapat ditunjukkan denganPerbandingan taksiran Nilai Harga Pasar KJPP dengan Nilai Seharusnya,yaitu sebagai berikut :a.

Bahwa Termohon tidak melakukan review dan/atau evaluasi atas Hasil Penil25.aian Ganti Kerugian Tanah yang Terkena Ruas Tol yang dilakukan oleh KJPP Febriman Siregar dan Rekan.

Terhadap halaman 5 point 17 hal tersebut dilakukan karena harga yangditetapbkan oleh pihak KJPP merupakan pedoman panitia pengadaantanah untuk menyampaikan kepada masyarakat yang terkena jalan tol;Vi. Terhadap halaman 5 point 18 karna besarnya ganti rugi itu merupakankewenangan pihak KJPP yang menentukan;Vil. = Terhadap halaman 5 point 19.Vill.

Maka supayadiketahui adanya perbedaan penilaian yang dilakukan oleh Penilai Publik (KJPP)terhadap aset yang dinilai dalam perkara a quo tersebut penilaiannya wajar atautidak, harus dilihat apakah dalam melakukan penilaian, Penilai Independen/Publik(KJPP) tersebut apakah sudah berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI)yang merupakan pedoman Dasar yang wajib dipatuhi Penilai Independen/Publik(KJPP) sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Peraturan MenteriKeuangan No.125/PMK.01/2008 dalam melakukan

Dimana nilailimit lelang telah dilakukan berdasarkan Penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP), sehingga tidak benar dalil Penggugat menyatakan Tergugat tidakmenggunakan Penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).Bahwa menjawab point 14 gugatan Penggugat, pihak Tergugat telahmenentukan nilai limit berdasarkan penilaian oleh penilai independen (KantorJasa Penilai Publik/KJPP) sebagaimana maksud Pasal 44 ayat (1) PERATURANMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PMK.06/2016TENTANG PETUNJUK

apakah dalam melakukan penilaian,Penilai Independen/Publik (KJPP) tersebut apakah sudah berdasarkan StandarPenilaian Indonesia (SPI) yang merupakan pedoman Dasar yang wajib dipatuhiPenilai Independen/Publik (KJPP) sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10Halaman 21 dari 44 Putusan Perkara Nomor 294/PDT/2020/PT SBYPeraturan Menteri Keuangan No.125/PMK.01/2008 dalam melakukanpenilaiannya.

) harus dimasukkan sebagai pihak yang digugat, agardiketahui terjadinya perbedaan penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen(KJPP) terhadap aset yang dinilai dalam perkara a quo tersebut penilaiannyawajar atau tidak, harus dilihat apakah dalam melakukan penilaian, Penilai Publik(KJPP) tersebut apakah sudah berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI)yang merupakan pedoman Dasar yang wajib dipatuhi Penilai Publik (KJPP)sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri KeuanganNo.125

Hal ini dapat dilinat darikertas kerja Penilai Publik (KJPP) yang bersangkutan tersebutlah baru dapatdillhat apakah cara melakukan penilaiannya sudah sesuai atau tidak denganPeraturan Menteri Keuangan No.125/PMK.01/2008.Bahwa untuk menentukan wajar atau tidak laporan penilaian Penilai Independen(KJPP) tersebut, maka KJPP yang menilai Obyek Tanggungan yang di lelangHalaman 22 dari 44 Putusan Perkara Nomor 294/PDT/2020/PT SBYharus dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo untuk mempertanggungjawabkan

Bahwa pada intinya, Para Pemohon Keberatan dalam perkara a quo,berkeberatan dengan nilai penaksiran tanah yang merupakan hasil penilaiandari KJPP Toto Suharto dan Rekan. Nilai tersebut dirasa tidak memenuhirasa keadilan dan kesejahteraan dari Para Pemohon Keberatan;3.

Bahwa pihak KJPP Toto Suharto & Rekan berperan sebagai lembaga penilaipertanahan (Pasal 1 ayat 11 UU No. 02 Tahun 2012) yang memilikiwewenang dan tanggung jawab untuk penilaian ganti kerugian (Pasal 27ayat 2 (b) UU No. 02 Tahun 2012) berdasarkan penetapan dari pihakTermohon (Pasal 31 UU No. 2 Tahun 2012);6.

dan detail terkait unsurunsurpenilaian ganti rugi tersebut, adalah merupakan domain dari pihak KJPP TotoSuharto & Rekan;10.Bahwa setelah dilakukan penilaian/penaksiran oleh pihak KJPP Toto Suharto& Rekan, dilakukanlah kegiatan musyawarah secara langsung dengan pihakpihak yang berhak menerima ganti rugi dimaksud (Pasal 68 PeraturanPresiden No. 71 Tahun 2012);11.Bahwa senyatanya, telah dilaksanakan Musyawarah atas Bentuk GantiKerugian.

dan referensi yang dapatdipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum sebagaipenilai pertanahan seperti yang dimiliki oleh KJPP TOTO SUHARTO &REKAN.Fakta hukum tentang Penilai Perlanahan KJPP TOTO SUHARTO & REKANtelah sesuai dengan:a) Pasal31 UU No. 02 Tahun 2012:(1) Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan; (Bukti T.27)Pasal 32 UU No. 02 Tahun 2012:(1) Penilai yang ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat(1) wajib bertanggung

jenis tanah dan lokasi tanah.Namun demikian, penjelasan lebih lanjut mengenai halhal tersebut adalahmenjadi domain dari pihak KJPP Suharto & Rekan.C.PENUTUP16.

dan lainlain;Bahwa setelah dilakukan pengecekan/penilaian oleh KJPP Iskandar Asmawi &Rekan ternyata pekerjaan pembuatan pabrik tersebut banyak yang kwalitasnyarendah maupun tiang pancang yang turun, sehingga dari hasil penilaian JasaPenilai Publik/KJPP Iskandar Asmawi & Rekan tersebut progress actuallapangan/progres yang layak dibayar adalah Rp. 9.178.911.560,54.

Penilaian Jasa Penilai/KJPP IskandarAsmawi & Rekan dimaksud faktual tidak ditandatangani Pembuatnya,sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;13.Bahwa diakui KJPP Iskandar Asmawi & Rekan dalam laporannya 31 Juli2013 dan 21 Agustus 2013 bahwa analisanya dibuat berdasarkanperkiraan dan tidak bersedia bertanggungjawab atas pembuatan laporantersebut, hal ini bisa diartikan bahwa KJPP Iskandar Asmawi & Rekan tidakmenyarankan laporannya untuk dipakai sebagai rujukan hukum.

Tim Penilai resmi ;e Bahwa saksi bekerja di KJPP Iskandar dan Rekan, sebagai affresel diorganisasi sebagai supervise juga dan penilai juga ;e Bahwa saksi adalah anggota KJPP dan saksi memiliki kartu anggotanya, dansaksi sudah bekerja sebagai tim penilai di KJPP sejak tahun 2000 lalumasuk di Perbankan kemudian balik lagi di KJPP;e Bahwa pendidikan saksi adalah Teknik Sipil;e Bahwa di KJPP ada standar penilaian yang dipakai yaitu SPI (StandarPenilaian Indonesia);e Bahwa bedanya dengan dengan Management

Surya Shuenn Yueh Industry, (Sesuai dengan print out).23.Bukti T.1.2 23 : Surat dari Kantor Kuasa Hukum PT.AndribrataSejahtera No. 022/EXT/SERVANDA/X/2014 tanggal 18 Nopember 2012,Perihal Somasi / Teguran Keras kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Iskandar Asmawi dan Rekan (sesuai dengan fotocopy);24.Bukti T.1.2 24 : Tanda Terima Surat dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Iskandar Asmawi dan Rekan tanggal 18 Nopember 2012,Perihal Somasi / Teguran Keras kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

SuryaShuenn meminta KJPP Sugianto, dari KJPP Sugianto menugaskan saksiuntuk survai ke lapangan ;Bahwa hasil Laporannya sudah saksi serahkan kepada PT.

Terdakwa meminta KJPP SIH WIRYADI &Rekan untuk melakukan penilaian di lahan tersebut dan memintasegera memasukkan dokumen penawaran agar dapat segeradiproses dan kegiatan penilaian atas lahan tersebut segeraterlaksana;Bahwa setelah Terdakwa menemui pihak dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) SIH WIRYADI & Rekan di Surakarta, Terdakwalangsung memerintahkan saksi MARDIATUL IDALISAH selaku PPKdan saksi WIBOWO YULIANTO selaku Pejabat Pengadaan untuksegera memproses penunjukkan jasa penilai KJPP SIH

Dinas Pemuda dan Olahraga yakni PPKnya kalau tidak salahpada saat itu pernah menanyakan KJPP yang sering dilakukan olehBagian Pertanahan dan saksi menjawab yang sering KJPP SIHWiryadi dan saksi tidak menganjurkan, akan tetapi hanyamenjelaskan berdasarkan pengalaman kami menggunakan KJPPdalam melakukan pengadaan tanah;Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan pemilihan KJPP inisaksi melinat berdasarkan ketentuan penggunaan Jjasa penilai publikdalam pengadaan tanah, tetapi sebelumnya saksi meninjau

Berau TA 2014 itudisahkan;Bahwa Terdakwa menerangkan menemui saudara Satria dimana yangbersangkutan adalah salah satu pegawai di KJPP SIH Wiryadi & Rekan;Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu yang melakukan kunjunganke KJPP SIH Wiryadi & Rekan adalah Terdakwa, sdri.

Wibowo Yulianto;Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sampaikan intinya Terdakwaikut hanya untuk memastikan bahwa KJPP SIH Wiryadi & Rekan inimerupakan penilai/appraisal yang kompeten, kredibel dan melihat terkaitdengan legalitas perizinan KJPP SIH Wiryadi & Rekan;Bahwa Terdakwa menerangkan kunjungan ke kantor KJPP SIH Wiryadi &Rekan di Surakarta Jawa Tengah termasuk dalam kunjungan kedinasansecara resmi dan menggunakan SPPD;Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah memerintahkan Sdr.

., selaku Pihak Kedua; (asli)

Kepahiang;Bahwa saksi pernah melihat KJPP pada tahun 2016 pada saat sayamenjabat sebagai Kabag Pemerintahan Pemda Kepahiang;Ada 2 (dua) KJPP yang saya lihat yaitu : KJPP tahun 2014 untuk Hotel; KJPP tahun 2015 untuk TIC;Bahwa Rekomendasi tidak dikeluarkan oleh saksi, karena tidak adausulan dari intansi terkait;Bahwa tanah untuk hotel tersebut sudah diserahkan ke DinasPariwisata Kab. Kepahiang, tapi Dinas Pariwisata Kab.

, tetapi KJPP saksi hanyadidiktekan oleh terdakwa SAMSUL YAHEMI;Bahwa saksi pernah melihat lembar KJPP hanya 2 (dua) lembar;Bahwa saksi mengetahui KJPP dibuat pada bulan September 2015;Bahwa saksi mengetahui, yang terlebih dahulu pembayaran setelahitu baru pembuatan KJPP;Bahwa saksi mengetahui, mengenai KJPP Nomor 1293 sebagaidasar pembayaran;Bahwa saksi tidak tahu KJPP Nomor 1293 asli atau palsu;Bahwa yang membuat SK Penetapan harga adalah saksi atasperintah Terdakwa selaku Bupati;Halaman 109 dari

Dalam klausul memperhatikan poin 1, SuratKeputusan ini didasarkan pada Surat KJPP.

Kepahiang, Padahal KJPP Aksa, Nelson dan Rekan tidak pernahmengeluarkan KJPP Nomor : 1293/ANRB/PemkabKep/XI/2015Tanggal 7 Mei tersebut, tetapi KJPP Aksa, Nelson dan Rekan pernahmelakukan penilaian harga tanah tersebut untuk tanah Hotel nilai padatanggal 25 Oktober 2014 adalah sebesar Rp 4.689.000.000,.0 dengannomor laporan KJPP Nomor : 1292/ANRB/PemkabKep/X/2014Tanggal 31 Oktober 2014.

Bahwa KJPP Aksa, Nelson dan Rekan telahpula melakukan KJPP terhadap tanah tersebut untuk pengadaan tanahPembangunan Gedung Tourist Information Center (TIC) dengan laporanKJPP KJPP Nomor : 1108/LP.01/KP/ANR/ 1X/2015 Tanggal 02September 2015, Seharusnya Bupati Kepahiang dalam menetapkanharga tanah tersebut berpedoman pada KJPP Aksa, Nelson dan RekanNomor : 1108/LP.01/KP/ANR/ IX/2015 Tanggal 02 September 2015.9.

Menyatakan batal atau tidak sah;Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 104/KEP.32.04/IX/2018tentang Penetapan KJPP Aditya Iskandar & Rekan sebagai NilaiPertanahan pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah PembangunanJalan Tol CileunyiSumedangDawuan di Desa Cileunyi Wetan,Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, tanggal 28 September2018;3.

Menyatakan batal atau sah:Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 104/KEP.32.04/IX/2018tentang Penetapan KJPP Aditya Iskandar & Rekan sebagai nilaiPertanahan pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan JalanTol CileunyiSumedangDawuan di Desa Cileunyi Wetan, KecamatanCileunyi, Kabupaten Bandung:4.

Mewajibkan Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untukmencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBandung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor104/KEP.32.04/IX/2018 tentang Penetapan KJPP Aditya Iskandar &Rekan Sebagai Nilai Pertananan pada Pelaksanaan Pengadaan TanahPembangunan Jalan Tol CileunyiSumedangDawuan di Desa CileunyiWetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung tersebut;5.

AdityaIskandar & Rekan sebagai Penilai Pertanahan pada PelaksanaanPengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol CileunyiSumedangDawuan di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, KabupatenBandung, tanggal 28 September 2018, belum ada kerugian yangdiderita oleh Penggugat dan kerugian baru dirasakan oleh Penggugatatas kinerja KJPP; Bahwa pengujian terhadap objek sengketa di Pengadilan Tata UsahaNegara bersifat ex func yaitu sampai dengan diterbitkannya suratkeputusan, maka dengan demikian Penggguat terbukti

tidakmempunyai kepentingan yang dirugikan untuk mempersoalkan secarahukum Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BandungSelaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor:104/Kep.32.04/IX/2018 tentang Penetapan KJPP Aditya Iskandar &Halaman 5 dari 7 halaman.

Penggugat:
SITI HIBATUN YULAIKA
Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP SIH WIRYADI DAN PARTNER

Pencucian uang dengan objek surat berupa: BukuLaporan Penilaian Nomor: DPS.006/LHP.GEAR/2016 tanggal 1 Pebruari2016 yang dikeluarkan KJPP GUNTUR, EKI, ANDRI & RAKAN CabangDenpasar.4.

DPS.006/LHP.GEAR/2016 tanggal 1 Pebruari2016 yang dikeluarkan KJPP GUNTUR, EKI, ANDRI & REKAN?

ALBERT RIYADI SUWONO selaku Kurator memintabantuan ke kantor Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)untuk melakukan penilaian Harta Boedel pailit debitur TANAGUNG SWITONO dengan mengajukan beberapapenawaran ke KJPP antara lain :a) KJPP Dedy, Arifin, Nazir & Rekan(mengundurkandiri).b) KJPP Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo &Rekan( tidak disetujui oleh hakim pengawas).c) KJPP Febriman Siregar dan Rekan (tidak disetujuioleh hakim pengawas).d) KJPP GEAR dengan permintaan secara lisan kepadaArif Wijaya,

ARIF WIJAYA selakuPenilai dan karyawan KJPP GUNTUR, EKI, ANDRI dan Rekan Cabang Denpasar.Bahwa Sdr.

penyidiktelah melakukan penyitaan surat berupa :e 1 (satu) asli buku Nomor Laporan KJPP Guntur, Eki, Andri dan Rekanperiode 2015.

pelaksanaan kredit SME;

3. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir laporan kunjungan atau telepon tanggal 9 Maret 2018 atas nama JOY SANJAYA TJWA;

4. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir memo internal No. 322/SND07/ SBY1306/032018 prihal proses pelaksanaan pengambil alih kredit take over atas nama JOY SANJAYA TJWA;

5. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir review laporan penilaian jaminan eksternal appracial KJPP

EKA MEI DJAJANTO tahun 2018 dan 2019;

45. Surat Kuasa Penunjukan No.083/KJPP-TJK/IV/2016 dari NI MADE TJANDRA KASIH, SH kepada Ir. EKA MEI DJAJANTO;

46. Piagam Register Penilai No.

/LRP/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;

50. Laporan Penilai No.118/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;

51. Laporan Penilai No.118/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;

52. Laporan Penilai No.116/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;

53. Laporan Penilai No.117/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;

54. Minute Meeting tanggal 18 September 2019;

55. 1 (satu

dari internal Appraisal untuk SHM 5196 lokasi Raya Kenjeran No. 432 Surabaya;

28) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 1110 lokasi Ruko Kejauwan Putih Tambak Surabaya;

29) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 80 lokasi KH.

Abbas Buduran sidoarjo;

30) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 2349 lokasi Ruko kalijudan Kavling 5/241B Surabaya;

31) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 2351 lokasi Ruko Kalijudan Kavling 5/241C Surabaya;

32) Copy LPJ Independent Raya Kenjeran No 432 Gading, Tambaksari Surabaya, Tgl 23/03/2018;

33) Copy LPJ Independent Jl Kejawan Putih Tambak Mulyorejo Surabaya, Tgl 23/03/2018;

34)

Bank DanamonIndonesia) atau nasabah, maka perlu mendapatkan konfirmasitertulis dari KJPP, jika konfirmasi tidak diperoleh maka dilakukankonfirmasi melalui telepon dengan kondisi : Untuk KJPP Rekanan, dilakukan oleh Unit Bisnis (minimal ROdan diketahui RM/BM/AM); Untuk KJPP Non Rekanan dilakukan oleh Unit Penilai InternalBDI dan dicantumkan dalam hasil review penilaian jaminan.Bahwa hasil penilaian oleh KJPP Ni Made Tjandra Kasih No.691.1/PEN/KJPPTJK/JST/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 :1.

konfirmasi tertulis dari KJPP, jika konfirmasi tidak diperolehmaka dilakukan konfirmasi melalui telepon dengan kondisi :e Untuk KJPP Rekanan, dilakukan oleh Unit Bisnis (minimal RO dandiketahui RM/BM/AM);e Untuk KJPP Non Rekanan dilakukan oleh Unit Penilai Internal BDIdan dicantumkan dalam hasil review penilaian jaminan ;Bahwa hasil penilaian oleh KJPP Ni Made Tjandra Kasih No.691.1/PEN/KJPPTJK/JST/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 :1.

dari internal Appraisal untuk SHM 5196 lokasi RayaKenjeran No. 432 Surabaya;28) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 1110 lokasi RukoKejauwan Putih Tambak Surabaya;Halaman 38 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY29) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 80 lokasi KH.Abbas Buduran sidoarjo;30) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 2349 lokasi Rukokalijiudan Kavling 5/241B Surabaya;31) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 2351 lokasi RukoKalijudan

dari internal Appraisal untuk SHM 5196 lokasi RayaKenjeran No. 432 Surabaya;Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 1110 lokasi RukoKejauwan Putih Tambak Surabaya;Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 80 lokasi KH.Abbas Buduran sidoarjo;Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 2349 lokasi RukoKalijudan Kavling 5/241B Surabaya;Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 2351 lokasi RukoKalijudan Kavling 5/241C Surabaya;Copy LPJ Independent Raya Kenjeran No 432 Gading,Tambaksari

dari internal Appraisal untuk SHM 5196 lokasi RayaKenjeran No. 432 Surabaya;Halaman 83 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY28)29)30)31)32)33)34)35)36)37)38)39)40)41)42)Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 1110 lokasi RukoKejauwan Putih Tambak Surabaya;Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 80 lokasi KH.Abbas Buduran sidoarjo;Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 2349 lokasi Rukokalijudan Kavling 5/241B Surabaya;Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM

Bahwa pada posita gugatan angka 18 yang menentukan nilai gantikerugian adalah KJPP. Besarnya nilai ganti kerugian ditentukan oleh Penilaidalam hal ini KJPP Amin dan Rekan. Penilai merupakan lembaganindependen dan professional yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihakmanapun termasuk Pelaksana Pengadaan Tanah RDMP RU IV Cilacap.Demikian Pelaksana Pengadaan Tanah menerima dan menetapkan hasilpenilaian KJPP Amin & Rekan sebagai dasar pemberian ganti kerugian;5.

Foto copy Print out Daftar Klien dan Rekanan dari KJPP Amin.setelah dicocokan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberitanda P53 ;5A.

Bahwa selanjutnya dari BPN menyatakan jika kami berkeberatanterhadap penetapan nilai ganti kerugian tersebut maka dipersilahkanmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri; Bahwa pada saat acara tersebut saya mendapat kesempatanberbicara dan ternyata dari KJPP tidak pernah mendapat data lengkapdari kami dan KJPP juga baru mengetahui NJOP PT.

Holcim yang padapokoknya menerangkan bahwa proses penilaian oleh KJPP dalamrangka pengadaan tanah RDMP telah memenuhi ketentuan dan hasilpenilaian KJPP telah diserahkan kepada ketua pelaksana pada tanggalHalaman 47 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Padt.G/2018/PN Clp12 Juli 2018 dan dipergunakan sebagai dasar musyawarah, bahwakeberatan dan penolakan saudara (PT.

Kalau kita (KJPP) tahu sebelumnya adaPPJB maka kita tidak mau menilai tanah tersebut tersebut.

., bukan kKewenangan Termohon Keberatan untuk menentukan nilaiganti kerugian, melainkan kewenangan Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) AminNirwanAlfiantori & Rekan dalam menentukan nilai gantikerugian, Termohon Keberatan sebagai fasilitator hanya menerima hasilnilai ganti kerugian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AminNirwanAlfiantori & Rekan yang selanjutnya disampaikan pada saat musyawarahbentuk ganti kerugian tanggal 20 Agustus 2018;Gugatan Pemohon Keberatan kurang pihak (p/urium litis consortium

)dengan tidak ditariknya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AminNirwanAlfiantori & Rekan sebagai pihak yang berperkara mengingat gugatanPemohon Keberatan berkaitan dengan besarnya ganti kerugian;Dalam Eksepsi Turut Termohon KeberatanEksepsi gugatan kurang pihak;Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan NegeriCilacap telah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Clp., tanggal16 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:1.2.Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan;Menetapkan besarnya

Menyatakan hasil penilaian KJPP Amin Nirwan Alfiantori dan Rekansebesar Rp55.061.100.000,00 (lima puluh lima milyar enam puluh satujuta seratus ribu rupiah) untuk Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan sahdan telah memenuhi kaidah peraturan perundangundangan yang berlaku;4.

RDMP ini sesuai ketentuan Pasal 31dan 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah ditunjuk KJPPsebagai Penilai berdasarkan Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Cilacap selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor6061/KEP.33.100N/2018 tentang Penetapan Penilai Pengadaan Tanahuntuk Pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP)Refinery Unit (RU) IV di Kabupaten Cilacap tanggal 21 Mei 2018; Bahwa setelah dilakukan penilaian oleh KJPP

Nomor 3729 K/Pdt/2019Bahwa Judex Facti telah keliru menggunakan acuannya, karena hargayang dapat digunakan untuk penentuan harga seharusnya adalahsebagaimana yang ditelah ditetapbkan oleh KJPP yang resmi ditunjukoleh yang berwenang untuk melakukan penilaian harga ganti rugitersebut:Bahwa keberatan dari Pemohon Keberatan atas hasil penetapan gantirugi yang ditetapkan KJPP tersebut tidak dapat dibenarkan, karenatidak didasarkan kepada penilaian Jasa Penilai Independent yang lainsebagai pembanding,

BR.Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Pengadaan Tanah;Bahwa Daftar Nomonatif yang menjadi dasar KJPP untuk menilaiditerbitkan/dikeluarkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu KepalaKantor BPN setempat berdasarkan hasil inventarisasi Satgas BPN, bukandikeluarkan oleh KJPP.

(Lihat Pasal 65 ayat 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum).Bahwa hasil penilaian berdasarkan ganti kerugian oleh KJPP disampakankepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang akan dijadikan dasarmusyawarah menetapkan bentuk Ganti kerugian.

Untuk mendapatkan hasil yangmaksimal seharusnya para pihak tersebut juga termasuk pihak Tergugatselain KJPP sesuai dengan Pepres Nomor 71 Tahun 2012;Dari Daftar Nominatif atas nama sdr Mukrimin berada di Nomor urut 117dengan Nomor bidang 01117, luas bidang tanah yang terkena 352 m?

untuk moenilaiditerbitkan/dikeluarkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu KepalaKantor BPN setempat berdasarkan hasil inventarisasi Satgas BPN, bukanHalaman 12 dari17 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.BR.dikeluarkan oleh KJPP.

menjadi dasar KJPP untuk menilai diterbitkan atau dikeluarkan olehKetua Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu Kepala Kantor Badan PertanahanNasional (BPN) setempat berdasarkan hasil inventarisasi Satgas BadanPertanahan Nasional, bukan dikeluarkan oleh KJPP;Bahwa hasil penilaian besarnya Nilai Ganti Kerugian oleh KJPPdisampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang akan dijadikandasar musyawarah menetapkan bentuk Ganti Kerugian.