Ditemukan 836 data
200 — 97
jembatanWai Kolbota.Perbuatan terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIEyangmencairkan dana MC.1 seolaholah prestasi pekerjaan telah selesai 100%,padahal realisasi pekerjaan 0%, adalah merupakan perbuatan penyalahgunaanwewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan karena terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE, selaku PPKsesuai dengan pasal 9 ayat (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80tahun 20038
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan barang buktiberupa1) APBD Kabupaten Tana fToraja Tahun Anggaran20022) DASK DPRD Kabupaten Tana Toraja TahunAnggaran 20023) DASK Sekretariat DPRD Kabupaten Tana TorajaTahun Anggaran 20034) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentangPengelolaan dan Pertanggung Jawaban KeuanganDaerah5) SPMU~ dana bantuan Mobilitas/OperasionalPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten TanaToraja Tahun Anggaran 20026) SPMU dana Pemberdayaan Perempuan TahunAnggaran 200037) SPMU dana Belanja Barang Dan Jasa TahunAnggaran 20038
55 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
manatelah merupakan pelanggaran atas keselamatan kerja sebagaimana diaturdalam Perjanjian Kerja Bersama dan Pedoman Hubungan IndustrialPerusahaan Tahun 20112013, Pasal 17 ayat (87) dan Pasal 15 ayat (25)Pedoman Hubungan Industrial;Menimbang bahwa perbuatan pekerja tersebut masuk pelanggaranketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Pedoman HubunganIndustrial maka patut dan adil Pemutusan Huhubungan Kerja dijatuhkandengan mendasarkan kepada maksud ketentuan Pasal 161 UndangUndangNomor 13 Tahun 20038
66 — 51
Hafsah Binti La Canneke (isteri) yang telah meninggal dunia padatahun 20038 ;25.2. Pemohon XXVIII (anak perempuan kandung);25.3. Pemohon XXIX (anak lakilaki kKandung);Adalah ahli waris dari Lahapi bin Ambo Rema;26. Menetapkan bahwa, Pemohon IX telah meninggal dunia pada tahun 2005,sebagai pewaris;26.1. Hj. Suhaeba (isteri);26.2. Supriadi Bin Yodding (anak lakilaki kandung) ;26.3. Pemohon XXXIg (anak lakilaki kandung) ;26.4.
109 — 39
hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjabersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja,setelah kepada pekerja/ouruh yang bersangkutan diberikan suratperingatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturutturut.Bahwa Penggugat benarbenar tidak dapat menerima jika Penggugatharus dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja yang didasarkan pada Pasal161 ayat (3) jo Pasal 161 ayat (1) Undangundang Nomor 13 tahun 20038
80 — 22
Menyatakan barang bukti berupa:1. 1 (ai) embar photocopy Suat Keouiusan Walkoia Pangkalbinang Nomor : 044Tahun 20038 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya AdministrasiKegiatan Yang Dibiayai Melalu! Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahkota Pangkaloinang tanggal 01 April 2003 (lampiranterlampir) ;2. 1 (Satu) set photocopy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor: 044Tahun 2003 Nomor :045.2804/Bappeda/2003 buan Jui 2003;3.
116 — 17
Pasal 164 ayat (3) UndangUndangNo. 13 tahun 20038 ) ;Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.900.000, =Rp.11.700.000, ( sesuai pasal 156 ayat (3) jo.
54 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 156 ayat (4) UndangUndang No. 13Tahun 20038, sehingga patut kiranya Majelis Hakim menyatakan sah menuruthukum Surat Pemberitahuan Penggugat kepada Para Tergugat tertanggal 29April 2009 bahwa pada tanggal 27 April 2009 Para Tergugat dianggap telahmengundurkan diri sebagai Pekerja pada PT.
68 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Jalan No. 701/SJABP/03 tanggal 1 September 20038 ;Hal. 7 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009Surat Jalan No. 725/SJABP/03 tanggal 18 September 2003 ;Surat Jalan No. 754/SJABP/03 tanggal 24 September 2003 ;Surat Jalan No. 810/SJABP/03 tanggal 28 Nopember 2003 ;Surat Jalan No. 821/SJABP/03 tanggal 4 Desember 2003 ;7.
tanggal 26 September2003, berikut lampiran ;89). 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan BarangNo.440.449.2/89B/PRSU/IX/2003 tanggal 26 September 2003, berikutlampiran ;90). a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No.754/SJABP/03tanggal 24 September 2003 ;90). b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 754/SJABP/03tanggal 24 September 2008 ;91). a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 781/ABP/X/2003 tanggal 3 Oktober 20038
No. 605 K/Pid.Sus/200997). b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 824/ABP/XI/2003 tanggal 12 Desember 2003,berikut lampiran ;98). 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan BarangNo.440.449.2/102B/PRSU/X1/2003 tanggal 12 Desember 20038, berikutlampiran ;99). a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 857/SJABP/03tanggal 14 Desember 2008 ;99). b. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 857/SJABP/03tanggal 14 Desember
IBNU HENDRO WIBOWO
Tergugat:
1.DRS. MANTO SUPARDJO
2.LA DINI
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
124 — 44
pengajian dibangun disamping objek sengketa, karena La DiniHalaman 28 dari 43 hal.Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Ambpada saat itu bekerja sebagai tukang maka Bapak Suparjo memberikankepercayaan untuk La Dini (tergugat II) untuk membangun tempatpengajian tersebut ;Bahwa Kios tersebut dibangun tahun Tahun 1985 ;Bahwa yang membangun kios tersebut Bapak Suparjo ;Bahwa Bapak Suparjo tidak ada menunjuk bukti ;Bahwa objek sengketa sudah diambil oleh orang tua Penggugat dari LADINI (Tergugat II) pada tahun 20038
193 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Gubernur Nomor 050/155/DIPDAABT/2003 tanggal 8Desember 2003;10.Brosur peralatan dan Spesifikasi peralatan medik angiography daechocardiography;11.Buku Informasi Harga Alat Kesehatan Dan Laboratorium DepartemenKesehatan RI tahun 20038 ;12.Print out informasi harga dan purchasing order dari Healthcare ProductComparison System ;13.Terjemahan print out informasi harga dari Healthcare ProductComparison System oleh lembaga bahasa Unmul ;14.
Keputusan Gubernur Nomor 050/155/DIPDAABT/2003 tanggal 8Desember 2003;10.Brosur peralatan dan Spesifikasi peralatan medik angiography daechocardiography;11.Buku Informasi Harga Alat Kesehatan Dan Laboratorium DepartemenKesehatan RI tahun 20038 ;12. Print out informasi harga dan purchasing order dari Healthcare ProductComparison System ;13.Terjemahan print out informasi harga dari WHealthcare ProductComparison System oleh lembaga bahasa Unmul ;14.
85 — 61
Kerugian atas faktur No, 2033/PAC/03tertanggal 01 Oktober 20038 ........cceececeseee eee US$2,115.8232. Kerugian atas faktur No. 2166/PAC/03tertanggal 20 Oktober 2003 .....cccceeeeeeee eee ee ees US$700.4133. Kerugian atas faktur No. 2211/PAC/03tertanggal 24 Oktober 2003 ....cceeeeeeee eee US$700.4134.
ANDI WAHYUDI
Tergugat:
PT. MUSIM MAS
69 — 20
Pasal 162ayat (3) Undangundang No. 13 Tahun 20038 ;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan alasan karenaPenggugat mengundurkan diri telah diatur secara Limitatif dalam ketentuanHalaman 4 dari 38Putusan Nomor 256/Pdt.SusP HI/2020/P N Mdn14.15.16.Pasal 154 butir b dan Pasal 162 ayat (3) Undangundang No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut :a.
40 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
demikian karenaHal. 12 dari 37 hal.Put.No.610 K/Pdt.Sus/2008Penggugat VIIl mulai bekerja pada Tergugat II bulan Maret 2000, maka masakerja Penggugat VIIl adalah selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan ;Bahwa Penggugat VIII di PHK dengan alasan masa berlakunya kontrakkerja habis/ berakhir, padahal perusahaan Tergugat Il hingga sekarang masihtetap berjalan lancar, dengan demikian PHK tersebut dapat dikategorikansebagai tindakan efisiensi, maka sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 20038
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan sebagian PutusanNomor 16/Pdt.susPHI/2016/PN.JKT.PST tertanggal 21 Juni 2016 (PHI)khususnya pada bagian pertimbangan hukumnya yang terdapat padahalaman 30 baris ke 1 (hal dan baris perlu di cek lagi kerena keputusanresmi blm terima) yang berisikan pertimbangan hukum sebagai berikut:pahwa sesuai degan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang UndangNomor 13 Tahun 20038, besarnya uang pisah adalah diatur dalamperaturan perusahaan/perjanjian kerja/perjanjian kerja
CHAIRUL ANWAR
Tergugat:
TONI SIHOMBING
Turut Tergugat:
S U M A D I
68 — 31
Bahwa saksi mengetahui tanaman sawit ada di lokasi tersebut sejaktahun 20038 ;. Bahwa pembekoan di lokasi tersebut sebelum ada tanah milik ToniSihombing;.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Siti Aisyah
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PT. Bank UOB Buana Tbk Pusat Jakarta Cq PT. Bank UOB Buana Tbk Cabang Balikpapan Diwakili Oleh : Arifudin, SH,MH
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Samarinda Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKLN) Balikpapan
Terbanding/Tergugat : H. Mahmudin Bin H. Makka
Terbanding/Tergugat : Hendri Sunaryo
Terbanding/Tergugat : Hamid Gunawan, SH
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
Turut Terbanding/Penggugat : Hj. Hasnah Binti H. Makka
Turut Terbanding/Penggugat : Herman Bin H. Makka
Turut Terbanding/Peng
69 — 246
Makka sebagai pemberi hibah telah meninggal dunia padatanggal 30 Mei 20038 ; Bahwa kemudian dengan dasar akta hibah tersebut sertifikat tersebutdibalik nama kepada Terlawan II ; Bahwa pada tanggal 28 April 2009 obyek sengketa sesuai sertifikattersebut Terlawan II menjual kepada Terlawan III dinadapan Terlawan Vsesual akta jualbeli tanggal 28 April 2009 Nomor 233/2009, sekaligussertifikat 1021/Kelurahan Gunung Sari Ilir dibaliknamakan kepadaTerlawan III ; Bahwa sesuai perjanjian kredit tanggal 28
127 — 47
ituKode Etik Polri benarbenar melekat padanya dan harus dipatuhikemudian jika saat itu Anggota Polri tersebut melakukan tindakpidana maka Dia telah melakukan dua pelanggaran secarasekaligus yaitu. melakukan Tindak Pidana dan melanggarSumpah / Janji Anggota Polri, Sumpah Janji Jabatan dan atauKode Etik Polri oleh karena itu Pelaksanaan Sidang Kode EtikPolri dapat dilaksananan tanpa menunggu Putusan PengadilanYang berkekuatan Hukum tetap;Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PPRINomor 1Tahun 20038
1393 — 1271 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenaitu atas perkara aquo atas kebenaran yang dilatar belakangi oleh adanyaPerjanjian Kerjasama yang cacat hukum (Vide No. 158/X/BBWM/20038 ;No. 020/MBPBBD/10/03 tentang Pengelolaan Gas Bumi (LPG Plant) DiLapangan Tambun Kabupaten Bekasi tertanggal 22 Oktober 2003 danPerjanjian kerjasama No. 199/BBWM/XII/2003 ; No/009/MBPDIR/12/03tanggal 29 Desember 2003 tentang pengoperasian dan PengelolaanProyek Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bekasi), ternyata Judex Factitelah salah dan keliru dalam menerapkan
86 — 39
Management akan memberikan upah normatif sesuai dengan UUD No 13 tahun 20038. Management tidak akan melakukan tindakan balasan baik SP, MUTASI, ROTASI,DEMOSI, PHK9. Perjanjian bersama ini berlaku per tanggal 13 September 201313. Bahwa pada tanggal 17 oktober 2012 TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerjakepada diantara PARA PENGGUGAT sebanyak orang (YUNITA RUSMAYANTI) dengan dalihsudah habis masa kontrak kerjanya14. Bahwa Sdri.