Ditemukan 1136 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-03-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN PACITAN Nomor 3 / Pdt.G / 2014 / PN Pct Tanggal 24 September 2014 — 1. MOCH. SYAHRONI, 2. PUJI TRIANA, 3. IMAM MASHURI, 4. LILIK MACHMUDAH melawan 1. SOGIJAT, 2. KEPALA KELURAHAN PLOSO, 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN
169 — 85
169 — 85
Sertipikat ituada sisi ganda, yang pertama sertipikat adalah surat pernyataan tertulis yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang kedua sertipikat adalahtanda bukti hak keperdataan sebagaimana dalam pasal 1 angka 20 danpasal 32 (1) PP 24/1997, pasal 19 (2) c, dan pasal 32 (2) UUPA disitu timbultitik singgung kopetensi apakah merupakan kopetensi Pengadilan Negeriatau Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung positanya, kalau positanyamelanggar hukum maka kopentensi dari Pengadilan Negeri dan
Register : 27-06-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 389/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR. Tanggal 22 September 2014 — PT.TARAKINDO INTAN PUTRA; 1.PT. LABRATA REAL ESTATE 2.HOUSING DEVELOPMENT 3.FUKKY TANTANG 4.TEKNO WIBOWO 5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
168 — 708
168 — 708
Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus yangseperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata Hak Milik atauPMH. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 10 Undang undang No. 14 tahun 1970(diubah dengan Undang undang No. 35 tahun 1999) sekarang diatur dalam pasal2 jo.
Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus yangseperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata Hak Milikatau PMH. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 10 Undang undang No. 14tahun 1970 (diubah dengan Undang undang No. 35 tahun 1999) sekarangdiatur dalam pasal 2 jo.
Register : 17-02-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 05-03-2019
Putusan PA MAGELANG Nomor 0048/Pdt.G/2017/PA.Mgl Tanggal 11 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 28
32 — 28
Saat saya singgung itu, ia bilangsetidaknya ia selalu berusaha terus. Kalo ia bisa berkata menghargaiusahanya, lantas usahanya saya dalam berobat dan berusaha apakah tdk dihargai dan diakui. Sampai sampai saya minta dibuatkan satu hari khusus utkberhubungan supaya Sama sama ada persiapan supaya bisa hasilnya bagus,tapi istri saya pun menolaknya.
Putus : 12-03-2012 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 24/Pdt.G/2011/PN.DUM Tanggal 12 Maret 2012 — PENGGUGAT : Kamaruszaman VS TERGUGAT : Erliana
43 — 12
43 — 12
Barat dan Tapanulisepanjang hukum waris disana bersesuaian dengan lembaga hukum adat;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Register : 03-12-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 63/G/2020/PTUN.KDI Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
HASAN POU
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
196 — 121
HASAN POU
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
196 — 121
Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atas tanahmengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yang menyebabkanadanya irisan/titik singgung mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara denganPeradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenangmengadili, maka harus ditelaan terlebin dahulu pangkal permasalahan/esensi sengketanya;Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum di atas, Majelis Hakim terlebihdahulu menguraikan faktafakta/fakta hukum yang terungkap di persidangan
Register : 03-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SINJAI Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Snj Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
Jamila Binti Palunre
Tergugat:
1.Sitti Binti Mase
2.RAMLI
46 — 24
Jamila Binti Palunre
Tergugat:
1.Sitti Binti Mase
2.RAMLI
46 — 24
bukan sengketa warismaka yang memiliki relevansi ditarik sebagai pihak Tergugat dalamperkara ini adalah yang nyatanyata menguasai tanah objek sengketadan dalam jawab jinawab Para Tergugat juga tidak menyangkalmenguasai objek sengketa, dengan demikian terkait dengan Eksepsigugatan Penggugat kurang pihak menurut Majelis Hakim tidak beralasanhukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan pokokperkara sebagaimana telah Majelis Hakim singgung
Putus : 26-11-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1991 K/Pdt./2015 Tanggal 26 Nopember 2015 — DENNY DJUNARDI VS PENI INGGRIANI, S.H., NOTARIS/PPAT, DKK
248 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
248 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan halhal tersebut di atas mengenai halhal yang berkaitandengan titik singgung perbuatan Hukum Tata Administrasi Negara yangberkaitan dengan tugas serta kewenangan dari Tergugat V seharusnyamenjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapigugatan diajukan di Pengadilan Negeri Serang, maka Tergugat (denganini mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serangyang memeriksa dan memutus perkara a quo ini untuk memutusdengan Putusan Sela dengan Menyatakan: Pengadilan Negeri
Putus : 30-10-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 284 K/MIL/2014 Tanggal 30 Oktober 2014 — BUDI KURNIAWAN
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nanti kita linat bersama ;Aturan Hukum Jelas ;Sebagaimana telah saya singgung di atas, bahwa Negara RepublikIndonesia adalah Negara Hukum (Aechtstaat), bukan negara yangberdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat). Terkait penerapan hukumyang ada, perlu harus saya ingatkan kepada Judex Facti, bahwa Hakimdalam proses persidangan tugasnya adalah menegakkan aturan hukumdengan cara menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, obukanbagaimana saya...!!!
Putus : 24-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN NUNUKAN Nomor 136.Pid.Sus.PN.Nnk.2021 Tanggal 24 Juni 2021 — Pidana
- Penuntut Umum Ricky Rangkuti, S.H., M.Kn.
- Terdakwa ABETMEN Anak dari SUNDANG
247 — 129
247 — 129
Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PNNnk tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 13 April2021 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi, keterangan Ahli danketerangan Terdakwa;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ABETMEN Anak Dari SINGGUNG
Register : 04-06-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 56/PDT/2020/PT BTN Tanggal 29 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat I : NOVIANI PRASETYANINGSIH
Pembanding/Penggugat II : RUSIANTO SETYADI
Terbanding/Tergugat I : KURNIA HARYANTO
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS MARTIANIS, SH., PPAT
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
181 — 67
Pembanding/Penggugat II : RUSIANTO SETYADI
Terbanding/Tergugat I : KURNIA HARYANTO
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS MARTIANIS, SH., PPAT
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
181 — 67
Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan para Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmerasa milik para Penggugat ;b.
Putus : 29-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3570 K/Pdt/2015 Tanggal 29 Maret 2016 — IRAWADY VS PT NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFACTURING
(PT NCT) DKK
200 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
200 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Gugatan Penggugat tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagairujukan;4.5.1.Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat singgung pada poin4.1 mengenai Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenangmemeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo serta bagian4.2 mengenai gugatan penggugat kabur (obscuur libel) di atas,bahwa dasar hukum yang dijadikan Penggugat untuk mengajukangugatan adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT NLKGasket Manufacturing Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 yangdibuat oleh dan
Putus : 17-06-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 K/MIL/2015 Tanggal 17 Juni 2015 — JOKO HARIYANTO
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
mendasarkan pada fakta tersebut di atas, maka dapatditarik kKesimpulan bahwa pertimbangan Judex Facti dalam membebaskanTerdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer, mendasarkan padapertimbangan bahwa Terdakwa yang dianggap tidak mengetahui pemilikgula yang sebenarnya, tanpa terlebih dahulu menggali dan mengkajisemua fakta yang ada, ini menunjukan bahwa Judex Facti dalam mengadiliperkara Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme proses persidangansecara benar.2) Aturan Hukum Jelas.Sebagaimana telah saya singgung
Upload : 26-07-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 66/ PDT/ 2016/ PT BTN Hj. ENTIN SUHARTINI, beralamat di Jalan Raya Pandeglang, Lingk. Sempu Banten Girang Rt.02 Rw.017 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya FREDDY YOANES PATTY & PARTNERS, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
L A W A N
1.ADI SYAIFUDIN LATIF, beralamat Lingk. Hegar Alam Rt.002/022 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang, Kota Serang Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya TAVIP H. FAELANI & PARTNERS selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, beralamat di Jalan Letnan Jidun No. 05 Kelurahan Lontar Baru, Serang Kota, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/Tergugat II;
3.BAHRUDDIN SALBA, S.Sos.,M.Si., Kepala Kelurahan Sumur Pecung, beralamat di Kelurahan Sumur Pecung Jalan Bhayangkara No. 17 Kota Serang, selanjutnya disebut Terbanding III/ Tergugat III;
74 — 63
74 — 63
serta TERGUGAT III secaratanggung renteng untuk membayar biayabiaya yang timbul dalam perkara ini.Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnyaMenimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pembanding/Tergugat I/ PenggugatRekonpensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut :DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSI:A EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:Tentang Kewenangan Mengadili,Bahwa materi pokok yang diuraikan dalam Posita Gugatan Penggugat, secarasubstansial sangat menitikberatkan pada titik singgung
Register : 18-04-2012 — Putus : 12-07-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SAMPANG Nomor 71/PID.B/2012/PN.Spg Tanggal 12 Juli 2012 — Drs. SUWARNO, M.M.
58 — 32
58 — 32
Tri BudiWaluyo, MSi;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penasehat hukum telah klirumenelaah akan persoalan tersebut, oleh karena membuat rancu akan peristiwahukum yang sebenarnya terjadi, oleh karena yang menjadi titik singgung dariperkara Perdata dengan perkara Pidana terutama dalam hal hutang piutang adalahadanya suatu Maksud yang tercipta dari kehendak si pelaku tersebut.
Putus : 15-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 650 K/Pdt/2017 Tanggal 15 Mei 2017 — Dr. Ir. ANITA D.A. KOLOPAKING, S.H., M.H., FCBArb vs Dr. SINTHYA DHEWI, dkk
220 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
220 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
PertimbanganJudex Facti yang tidak saksama merupakan putusan yang mengandungkesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum;Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKIdikualifikasikan tidak seksama (onvoldoende gemotiveerd/insufficientJudgement) karena sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian serta faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif;Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan
Putus : 19-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530 PK/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — PIMPINAN CABANG PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) TARAKAN, DKK VS YOSEP, DK
95 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak diperkenankan misalnya, apabila atastuntutan yang pertama ia member keputusan meluluskan, sedangkantuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya.melarang hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidakdigugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat, seperti misalnya apabila seorang penggugat dimenangkan di dalam perkaranya untukmembayar kembali uang yang dipinjam oleh lawannya, akan tetapi ialupa untuk menuntut agar supaya tergugat
Register : 21-08-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 480/Pdt.G/2018/PA.YK Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
97 — 27
97 — 27
Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktupenyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataanlainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan denganadanya gugatan di Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas, Majelis berpendapatapabila sengketa waris ada titik singgung dengan sengketa milik, makamenjadi kewenangan Pengadilan Agama.
Disisi lain, apabila sengketa milik tidakada titik singgung sama sekali dengan sengketa waris, maka bukankewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi berkaitan dengan gugatanPenggugat tidak jelas, Tergugat Ill, mendalilkan surat gugatan Penggugat,ternyata yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai sengketawaris dan minta ditetapkan sebagai pewaris dari xxxx, tetapi disisi lain adagugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugatllls.d.
Register : 25-10-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN KENDAL Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kdl Tanggal 8 April 2019 — Penggugat:
AYUNINGTYAS
Tergugat:
1.PT Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitra Persada
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pekalongan
3.Badan Pertanahan Nasional BPN Kendal
95 — 47
AYUNINGTYAS
Tergugat:
1.PT Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitra Persada
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pekalongan
3.Badan Pertanahan Nasional BPN Kendal
95 — 47
Gugatan diPengadilan Negeri Kendal karena obyek sengketa berada di wilayah hukumKendal (forum rei sitae) Pasal 118 ayat 3 HIR/ Pasal 142 ayat 5 RBG sertauntuk mempermudah dilakukan pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR yoSEMA No 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat) ;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan mengenai EksepsiKompetensi relatif aquo, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangansebagai berikut dibawah ini :Menimbang, bahwa pada prinsipnya apabila dalam suatu perkaraperdata terdapat titik singgung
Register : 08-01-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Mdn Tanggal 27 April 2016 — - MARIA Br. SIREGAR (PENGGUGAT I )
- YURINTA Br. SIREGAR (PENGGUGAT II)
- ROSWITA Br. SIREGAR (PENGGUGAT III)
- HEYNEKE Br. SIREGAR (TERGUGAT I)
- ROBERTO SUTANTO, SE ditulis atau disebut juga ROBERTA SUTANTO, SE (TERGUGAT II)
- H. ARIFIN URUL, SE. / SARIAMAN S. MUNTHE,SE (TERGUGAT III)
- BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN (TERGUGAT IV)
- PT. BANK SUMUT (TERGUGAT V)
- MAULIDDIN SHATI,S.H (TURUT TERGUGAT I)
- NITA SERE SIMANJUNTAK,S.H (TURUT TERGUGT II)
224 — 108
224 — 108
tidak dapat memperlihatkanbukti aslinya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti tersebut dapat dijadikanpetunjuk apabila ada hubungan dengan buktibukti lainnya;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan bantahannya, Tergugat I telahmengajukan bukti yang diberi tanda T.I1 berupa Surat Tanda Penerimaan LaporanMeninggalkan Rumah atas nama Roberto Sutanto,SE. tertanggal 23 Februari 2012, ataslaporan Heyneke Siregar, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidakmempunyai titik singgung
Register : 09-11-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 1772/Pdt.G/2018/PA.Bpp Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 15
49 — 15
Pembayaran nafkah kedua anak tersebut harus di mulai sejak bulanOktober 2018;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, makaMajelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2018/PA.Bpp Hal. 39 dari 47Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang harus dibayarkan sejak bulan Oktober 2018 tersebut Majelis Hakim terlebih dahulumengemukakan tentang nafkah seorang suami terhadap seorang isterikarena hal ini ada titik singgung /nubungannya dengan nafkah seorangayah