Ditemukan 703 data
91 — 26
., Pada Halaman28 s.d Halaman 29, yang menyatakan :"Bahwa terhadap Pelunasan Utang Pajak harus didahulukan setelah itubaru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri.Bahwa berdasarkan undangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangketentuan Umum dan Tata Cara Perajakan Sebagiaman telah diubahterakhir denagn UndangUndnag Nomor 16 Tahun 2000 (UUKUP) danUndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 1997 Tentang penagihan PajakDengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor
204 — 218
Sebagiaman yang tersebut dalam pasal 251 KUHD setiap keterangan keliru atau tidak benar ataupun setiap tidakmemberitahukan halhal yang diketahui oleh sitertanggung, betatapuniktikad baik padanya yang demikian sifatnya, sehingga seadndainyaSipenanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itutidak akan ditutup dengan syaratsyarat yang sama, mengakibatkanbatalnya pertanggungan;11.
Syamsuri
Tergugat:
Bupati Bangkalan
Intervensi:
Saifuddin
468 — 612
Sebagiaman terlampir dalam berita Acaranomor 141/5/Panpilkades/IV/2021. Sudah sesuai pasal 20 dan 21 perbubno.89 tahun 2020:Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor : 124/G/2021/PTUN.SBY5.
Terbanding/Penggugat : PT. PETROTRANS UTAMA diwakili JUMIATI SANUSI MARTHEN selaku Direktur Utama
Turut Terbanding/Tergugat II : HANDY ALIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat III : JOHAN BUDIONO
183 — 95
maksud dan tujuanpembayaran beban bunga KMK Penggugat di Bank BRIKantor Cabang Balikpapan dinilai wajar dan manusiawisebagai tanggung jawab hukum dan moral akibatWanprestasi Tergugat Bahwa hasil pertemuan dan komitmen sebagaimana dimaksudpada poin 3.14. angka (3.15.3) tetap juga tidak di penuhi olehTergugat I, bahkan pembayaran Tergugat sebagaimanadimaksud pada poin 3.12. tetap diakui oleh Tergugat sebagaipembayaran pokok hutang Tergugat lyang mengakibatkanPenggugat semakin menderita kerugian, sebagiaman
259 — 107
/PN Skwsurat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atausurat ijin praktik sebagiaman diatur alam pasal 73 ayat (2) dimnasejatinya pelaku yang dimaksudkan disini adalah bukan dokter danmenggunakan alat, cara atau metode seolaholah sebagai dokter yangtidak sesuai dengan SOP maupun peraturanperaturan lainnya yangmengikat, mengingat hal ini adalah perbuatan yang harus dilakukan olehdokter maka untuk lebih memastikan perbutaan pelaku atau terdakwabersalah atau tidak harus didukung
148 — 37
) Rp.7.500.000.000, (tujuh milyar' limaratuS juta rupiah) tanpa didasari pada MHarga PerkiraanSendiri (HPS) karena HPS ternyata tidak dibuat danPelaksanaan pembelian tanah dan bangunan pertokoan CLM tidakdidasarkan pada kontrak pengadaan antara PemerintahKabupaten Pamekasan (Pemimpin Proyek) dengan pemiliktanah/pertokoan namun pembelian tersebut hanya didasarkanpada Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara terdakwa selakupenjual dan Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi selaku BupatiPamekasan selaku pembeli sebagiaman
Pembanding/Tergugat II : HOLIDIN Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Pembanding/Tergugat III : ALIMIN NADO Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Pembanding/Tergugat IV : LA HURI Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Terbanding/Penggugat : MUHAMAD ARFALIN
Turut Terbanding/Tergugat V : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton
114 — 53
halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDIyang kini dimiliki oleh Tergugat Ill (tiga) secara sah melalui peralihandengan cara jual beli, dan karena peraliahan dengan cara jual belisebagaimana tersebut sah menurut hukum, maka seyogyanya pihakPenjual ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini sebagai orang yangsepatutnya menerangkan dan membela hak kepemilkannya sebelumberalih kepada Tergugat Ill (tiga) agar supaya duduk persoalan tanahbidang II (dua) terang dan tuntas;Bahwa penarikan pihak penjual sebagiaman
105 — 8
Nomor : 7986 Desa Sei Rengas Surat Ukur/Uraian batas GS No. 546/84persil No.2 tanggal 7 Agustus 1984 Kutipan tanggal 27 Juni 1985 sekarangmenjadi M.7475/Sungai Rengas GS No. 546/1984 persil No. 2 seluas 37.370 M2dimana asal persil tersbut adalah merupakan pemecahan/pemisahan dari M.7470sebagaimana dijelaskan dalam sertifikat dimaksud;Bahwa luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana posita 1, yaituseluas + 8,864 Ha adalah tidak sama dengan tanah milik Tergugat IV, sekarangmilik Tergugat V sebagiaman
Terbanding/Tergugat : BANK CIMB NIAGA Cq BANK CIMB NIAGA Cabang Pembantu Kabupaten Madiun
Terbanding/Tergugat : PT. TELKOMSEL. Tbk Cq GRAPARI PT. TELKOMSEL Cabang Madiun
208 — 177
Bahwa berdasarkan fakta dan data, TERGUGAT telah melaksanakanprinsip dan ketentuan Pelayanan Pengaduan Nasabah sebagiaman diaturdalam Peraturan Bank Indonesia No: 7/7/PBI/2005 Tentang PenyelesaianPengaduan Nasabah, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.9.
1.ABDUL GANI
2.ABDULLAH
3.SAIDAH
4.IDA PARIDA YATI
Tergugat:
1.WIDARTO Bc IP
2.ANTJE
3.CHARLES FERLANI LIM
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dahulu Kabupaten Pontianak
121 — 20
disyaratkan Pasal 180 HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yangdiuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Provisi Penggugattersebut dinyatakan tidak dapat diterima dalam perkara ini, dan selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;Dalam Pokok Perkara: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana seperti yang dimaksud diatas;Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dipersidangan telahmelakukan jawab jinawab secara tertulis sebagiaman
98 — 12
(dua ratus tujuh puluhsembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah Perbuatan terdakwa terdakwa HARTONO TAULA tersebut diatas diatur dan diancampidana sebagiaman diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangRepublik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor : 20Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31
1.ARIEF SETIAWAN
2.GEGEH SUPARLINE
3.MAWAR SUPARLINE
4.MAGDALENA SIHWIJANTI
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
H. ENDANG MULYADI
350 — 138
letter C yang berbentuk panjang ;Bahwa, saksi menjelaskan yang memegang buku C Desa itu adalahSekdes dan tidak pernah ke pihak lain ;"Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadaTergugat untuk menghadirkan saksisaksinya akan tetapi Tergugat tidakHalaman 51 dari 73 halaman Perkara Nomor 82/G/2019/PTUN.BDGmenggunakan haknya meskipun Pengadilan sudah cukup patut telah diberikankesempatan akan tetapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehinggaPengadilan melanjutkan persidangan sebagiaman
Terbanding/Terdakwa : Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos ALIAS H. AS'AD
97 — 28
ASADtersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagiaman diatur dalam pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 ayat ( 1 ) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; Subsidialr : 22222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnmone ee eennnene Bahwa ia Terdakwa Hi. ASAD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H.
253 — 162
Tripat;Bahwa selanjutnya terhadap temuan sebagaimana poin 11 tersebut, ataspermintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB, Inspektorat KabupatenLombok Barat telah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Negaraterhadap kelima temuan audit di atas, dengan hasil sebagiaman tertuangdalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dariHalaman 260 dari 319 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Mtr14.15.Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Nomor : LHA/K/700.04/08/2019tanggal 22 Nopember 2019 yang pada
Tripat;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap temuan Inspektorat tersebut,atas permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB, Inspektorat KabupatenLombok Barat telah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Negara terhadap kelima temuan audit di atas, dengan hasil sebagiaman tertuang dalam LaporanHasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari InspektoratKabupaten Lombok Barat Nomor : LHA/K/700.04/08/2019 tanggal 22Nopember 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap kelimatemuan audit di atas
69 — 29
Tentang asalusl objek Perkara sebagiaman yang telah penggugatjelaskan bahwa objek perkara tersebut berasal dari warisan dariOrang Tua Penggugat dan Tergugat yaitu Alm. ************ danAlmh, *******x%%* yang hingga saat ini belum dibagi secarakeseluruhan yaitu objek perkara pada poin c apad gugatan a quo.c.
132 — 41
Bahwa pada halaman 3 sampai dengan halaman 4, Oditurmerupakan penguraian kembali tentang keterbuktian Dakwaan kesatua Oditur Militer dengan menguraikan fakta sebagaimana yangdiuraikan dalam rangka penuntutan, sehingga Oditur Militer tetapberkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagiaman Dakwaan ke satuOditur Militer dengan menguriakan unsur setiap orang secarabersamasama karena pada dasarnya menyangkut subjek hukumyang melakukan tindak pidana
WAHYU EKO HANDOKO Bin NARIMO
Tergugat:
ADITA WIDIYA YULINI Binti NAHROWI
191 — 64
Bahwa Penggugat Rekonpensi telah menggabungkan gugatanPembagian Harta Bersama dengan Gugatan Nafkah anak, yang mana halini tidak dibenarkan sebagiaman dimaksud dalam ketentuan Pasal 86 ayat(1) UU Peradilan Agama, berbunyi: Gugatan soal penguasaan anak,nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukanbersamasama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusanperceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.;4.
158 — 40
pertimbangan hukum tersebut diatas makaMajelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat , Tergugat Il adalah tidakberalasan dan patutlah untuk ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terhadap seluruhsksepsi Tergugat , dan Tergugat Il, diatas patut untuk ditolak seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana seperti yang dimaksud diatas;Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dipersidangan telahmelakukan jawab jinawab secara tertulis sebagiaman
113 — 61
LKPP Nomor. 6 tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010tentang standar dokumen pengadan barang/jasa pemerintah ;Kami melakukan penghitungan kerugian Negara sejak uangkeluar karena uang sudahy dilakukan pencairan 100 % namunpekerjaan masih 0 % ;Bahwa dalam melakukan audit penghitungan kerugian Negaraditemukan ada perpanjangan waktu 50 hari di tahun 2013 ;Menurut ahli apakah perpanjangan waktu 50 hari tersebutsudah maksimal ;Data yang kami gunakan dalam melakukan perhitungankerugian Negara adalah datadata sebagiaman
119 — 361
MD/BM/TIL/1404002 tanggal 7 April2014;sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta) di setor tunai ke rekening BankMega Norek 021800020005150 Terdakwa untuk keperluan pribadi021800020005150 sebagiaman bukti transaksi di Buku Kas 3 No.