Saksi Iki Paseru:Bahwa Saksi bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iki Paseru yangberkantor pusat di Makassar;Bahwa dalam kegiatan penilaian ganti rugi tanah dan bangunan untukpembangunan Jembatan V Palu di Jalan Anoa II kantor Saksi ditunjuk olehDinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dan ada Surat PerintahKerja (SPK)nya;Bahwa dasar Saksi melakukan penilaian ganti rugi tanah dan bangunan untukpembangunan Jembatan V Palu tersebut adalah Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor

Saksi Muhammad Sofyan Osnadli:Bahwa Saksi bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iki Paseru yangberkantor pusat di Makassar;Bahwa dalam kegiatan penilaian ganti rugi tanah dan bangunan untukpembangunan Jembatan V Palu di Jalan Anoa II kantor Saksi ditunjuk olehDinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu;Bahwa dasar Saksi melakukan penilaian ganti rugi tanah dan bangunan untukpembangunan Jembatan V Palu tersebut adalah Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Untuk itukemudian Termohon Keberatan II melakukan sosialisasi dan mengundang ParaPemohon Keberatan serta warga lain yang akan mendapatkan ganti kerugian untukmengadakan musyawarah penetapan ganti kerugian yang terakhir kali diadakanpada tanggal 19 Juli 2019;Bahwa untuk menilai besaran ganti kerugian yang akan diberikan kepadawarga (termasuk kepada Para Pemohon Keberatan), maka Termohon Keberatan IImelakukan kerjasama dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iki Paseru.

Dansetelah bertemu langsung dengan pemilik tanah untuk klarifikasi fisik tanah danmelakukan penilaian, maka pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iki Paseru yangdiwakili oleh Saksi Iki Paseru dan Saksi Muhammad Sofyan Osnadli menilai bahwaharga tanah yang ada di perempatan Jalan Emmy Saelan atau Jalan Anoa II bagianatas berbeda dengan tanah yang ada di dekat sungai atau Jalan Anoa II bagianbawah.

Kerugian lain yang dapat dinilai;Dan menurut Saksi Iki Paseru dan Saksi Muhammad Sofyan Osnadli berdasarkannilai penggantian wajar, kesetaraan nilai pasar, dan kerugian non fisik, maka nilaiatau harga tanah Para Pemohon Keberatan adalah sebesar Rp. 952.000,00(sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) per meter persegi;Menimbang, bahwa untuk membantah nilai penggantian wajar yangdisampaikan oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iki Paseru selaku penilaiindependen (appraisal), Para Pemohon

Bahwa berdasarkan dokumen persyaratan lelang yangdisampaikan oleh Tergugat selaku Penjual kepada Tergugat Illdiketahul bahwa angka acuan/Nilai Limit terhadap Objek Perkaratelah ditetapkan berdasarkan penilaian KJPP Asmawi & Rekansebagaimana tecantum dalam Surat Penilaian Nomor198/Rev1/ASM/LPSRPANIN/IV/2017 tanggal 10 April 2017.4.

Faktafakta hukum dan buktibukti tersebut membuktikan bahwapelaksanaan lelang atas objek Hak Tanggungan dalam SertifikatHak Tanggungan No.1058/2014 tanggal 28 Januari 2014Sertifikat Hak Tanggungan dan No.1059/2014 tanggal 28Januari 2014 telah memenuhi standar prosedur pelaksanaanlelang, termasuk didalam menentukan harga limit objekterlelang dengan mendasarkan pada hasil penilaian (appresial)dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asmawi & Rekan yangmerupakan syarat wajib sesuai ketentuan Peraturan

Keberatankeberatan yang dikemukakanPembanding/ Penggugat I, II didalam Memori bandingnyaternyata tidak memiliki relevansi terhadap halhal yang menjadiHalaman 56 dari 65 Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT BTNalasan dan analisa pertimbangan hukum Judex factie terutamaterhadap pertimbangan mengenai harus ditariknya Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Asmawi & Rekan dalam perkara.

Bahwa nilai lelang didasarkan pada hasil penilaian yangditerbitkan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Asmawi dan Rekan,oleh karena itu hasil penilaian dimaksud sepenuhnya merupakan tanggungjawab KJPP Asmawi dan Rekan, sedangkan yang bersangkutan tidakditarik sebagai pihak;15. Bahwa sangat tepat apabila KJPP Asmawi dan Rekan ditarik untukdijadikan pihak dalam perkara a quo.

Bahwa dengan tidak ditariknya KJPP Asmawi dan Rekan sebagaipihak dalam perkara a quo, berakibat terhadap gugatan a quo menjaditidak sempurna yang menyebabkan informasi dan penjelasan atas materipermasalahan pun akan menjadi tidak sempurna akibat kuranglengkapnya pihak dalam perkara a quo;Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT BTN17.

Cibadak Nomor:491/KJPP-NRR/APP/IX/2012 (asli).

Laporan Penilaian Properti dari KJPP"Nanang Rahayu & Rekan dan surat keterangan Kepala Desakarangtengah sebelumnya telah diserahkan oleh KHRISNAPRASUDHA SITOMPUL kepada kami.

YUDHA PERMANA dengan cara menyadur (recasting)dan memodifikasi angkaangka taksiran dari Laporan PenilaianProperti Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi (KOHIPPI)Sukabumi tertanggal 14 September 2012 dari Kantor Jasa PenilalPublik (KJPP) "Nanang Rahayu & Rekan yang besarannya tidakterlalu berbeda dengan hasil taksiran KJPP "Nanang Rahayu &Rekan.

KantorJasa Penilai Publik (KJPP) NANANG RAHAYU & Rekan antaralain :e Awalnya use /pengguna data mengajukan permohonan = untukdilakukan penilaian terhadap aset yang dimilikinya, kKemudian olehKJPP dibuatkanlah biaya penilaian, dan apabila pengguna setujulalu ditandatangani Kontrak Kerja Penilaian antara KJPP denganpengguna.e Kemudian KJPP menugaskan surveyor melakukan survey kelapangan berkenaan dengan aset yang akan dinilai.e Kemudian surveyor melakukan analisa awal terhadap asset tersebutlalu memberikan

Penetapan nilai agunan tambahan dibuat berdasarkan draftlaporan appraisal independen KJPP Nanang Rahayu & Rekan.

KJPP tersebut merupakan salah satu rekananbank bjb, sehingga hasil appraisal KJPP dimaksud dapat diterimaoleh bank bjb Sukabumi. Bahwa benar pada umumnya nilai agunan untuk berbagai jeniskredit minimal senilai 100% dari plaffond pinjaman.

Berbeda dengan penilaian Penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik KJPP SIHWiryadi, dimana dalam kesaksiannya sebagai saksi fakta menerangkan bahwadalam kapasitasnya sebagai Penilai sesuai lisensi dan sertifikasi keahlian yangdimiliki, metode penilaian yang digunakan adalah mengikuti Standar PenilaianIndonesia 306 (SPI 306) yang mulai berlaku 1 November 2013, sehingga menurutpandangan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Termohon, nilai ganti Kerugiansebagaimana dimaksud UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012

Nomor 1652 K/Pdt/2017sama dengan nilai penggantian wajar sebagaimana Standar Penilaian Indonesia306 (SPI 306), hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIH Wiryadjtingkat validitas, akurasi, keabsahan yang dihasilkan adalah terukur dan dapatdipertanggungjawabkan karena merupakan produk dari Kantor Jasa Penilai Publikyang mendapat pengakuan/lisensi dari Departemen Keuangan R.I. dan BadanPertanahan Nasional RI.

dijadikan pembanding olehPemohon Keberatan III adalah merupakan bidang tanah yang letaknyaberbatasan langsung dengan Jalan Nasional, sedangkan bidang tanah milikPemohon Keberatan III/Termohon Kasasi letaknya berada dan berbatasandengan Jalan Desa dan jauh dari Jalan Nasional: Bahwa oleh karenanya data pembanding yang dijadikan dasar pertimbanganJudex Facti dalam perkara a quo adalah tidak tepat dan tidak beralasan; Bahwa seharusnya Judex Facti menggunakan data pembanding dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

Bahwa TERGUGAT dalam penentuan nilai limit objek jaminansudah dilakukan oleh tim penaksir yang independen untukmenentukan harga, hal ini tertuang pada laporan Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi & Rekan denganNomor 074/SIHAPP/YGY/RNA/XII/2016 tertanggal 23Desember 2016 (selanjutnya disebut "Laporan KJPP").c. Bahwa berdasarkan Laporan KJPP, nilai tanah tersebutadalah sebesar Rp. 360.000.000, (Tiga ratus Enam puluhJuta Rupiah)3.

Bahwa untuk menetapkan limit lelang atas Obyek Perkara, Tergugat mendasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) TohaOkkyHeru & Rekan pada tanggal 21 April2015 sebagaimana tertuang dalam Laporannya No. 020/LPMDR/TOHAPKU/XI tanggal 11 Mei 2015 ;c.

Tergugat tidak ada memiliki hubungan kepemilikan, afiliasiataupunkepengurusan dengan KJPP TohaOkkyHeru & Rekan sehinggatidak ada konflik kepentingan, karenanya tidak ada alasan untukmeragukan kenetralan dan keprofesionalan dari KJPP TohaOkkyHeru& Rekan yang ditunjuk oleh Tergugat untuk melakukan penilaian ObyekPerkara ;.

Berdasarkan ketentuan PMK No.106 Pasal 36 Ayat (6) tersebutpenetapan Limit lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas agunan kreditPenggugat ditetapbkan sendiri oleh Penjual (i.c Tergugat )berdasarkan hasil penilaian Penilai Independen yaitu KJPP TohaOkkyHeru & Rekan, dan tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwauntuk menetapkan Limit Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atasagunan Penggugat, Tergugat harus meminta persetujuan dariPenggugat ;g.

Jadi Penilai yangmelakukan penilaian sudah pasti bukan pihak yang terkait atau terafiliasidengan Tergugat dan dalam hal untuk penilaian atas Obyek Perkara,Tergugat telah menunjuk KJPP TohaOkkyHeru & Rekan yangmerupakan Kantor Jasa Penilai Publik yang independen, professional,tidak terkait atau terafiliasi dengan Tergugat dan sudah memperoleh izindari Menteri Keuangan Republik Indonesia ;h.

Penilaian Obyek Perkara dilakukan oleh menunjuk KJPP TohaOkkyHeru & Rekan yang merupakan Kantor Jasa Penilai Publik yangindependen, professional, tidak terkait atau terafiliasi dengan Tergugat dan sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia,karenanya tidak perlu diragukan lagi obyektivitas dan independensi hasilHal.23 dari 53 hal. Put.No.38/PDT/2017/PT PBRpenilaiannya.

., (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratuslima belas ribu rupiah) pada tanggal 30 Mei 2016, setelah dipotong biayaNotaris, KJPP, Administrasi, Provisi, Promes, Biaya survey Bukti P 6Sehingga dengan demikian, seluruh uang pinjaman telah diterima olehTERMOHON PAILIT secara patut;5. Bahwa TERMOHON PAILIT dan TERMOHON PAILIT II akanmengembalikan utang tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang sudahdisepakati, yaitu pada tanggal 30 Mei 2017.6.

BDSPK/PRKSINDAdd/IV/2016 tanggal 9 Mei 2016;Foto copy tanda terima uang oleh nasabah tgl. 9 April2015 sebesar Rp. 450.000.000, (empat ratus lima puluhjuta rupiah);Foto copySetoran Pinjaman Tahap Il sebesarRp.350.000.000, (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) telahditransfer oleh PEMOHON dan PEMOHON Il keRekening TERMOHON Nomor 0200857852 pada BankBCA sebesar Rp. 333.615.000., (tiga ratus tiga puluh tigajuta enam ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal 30Mei 2016, setelah dipotong biaya Notaris, KJPP

BPR Sulawesi Mandiri, sebesarRp.100.000.000, (seratus juta juta rupiah); Bahwa Pinjaman Tahap II sebesar Rp.350.000.000, (Tiga ratus lima puluhjuta rupiah) telah ditransfer oleh Pemohon Pailit dan Pemohon Pailit Il keRekening Termohon Pailit Nomor 0200857852 pada Bank BCA sebesarRp.333.615.000., (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima belas riburupiah) pada tanggal 30 Mei 2016, setelah dipotong biaya Notaris, KJPP,Administrasi, Provisi, Promes, Biaya survey Bukti PI,lI6; Bahwa Para Pemohon

Bahwa perkara a quo kurang pihak yaitu:Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus Firdaus dan RekanKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus Firdaus dan Rekan yangmenerbitkan laporan penilaian atas objek aquo berdasarkan permohonanpenilaian dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku pemegang HakTanggungan Peringkat untuk keperluan agunan/lelang.

.: 637/KJPP AFJKT/PENBMLELANG/IV/2017 tanggal 7 April 2017, nilai pasar atas objek a quoadalah Rp1.655.140.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima jutaseratus empat puluh ribu rupiah) dan nilai likuidasi/nilai jual paksa adalahsebesar Rp1.128.149.000,00 (satu milyar seratus dua puluh delapan jutaseratus empat puluh sembilan ribu rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Properti No.: 637/KJPP AFJKT/PENBMLELANG/IV/2017 tanggal 7 April 2017 tersebut, PT BankMandiri (Persero) Tbk/Terlawan II

RTR.RCR/SMCR.JKT1/28188/2017 tanggal 14Juli 2017 yang menyatakan bahwa Kredit atas nama PT Dua DaengBersaudara telah dikategorikan sebagai kredit bermasalah/macet danpernyataan bahwa Kreditor selaku Pemohon Lelang akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan;Salinan/fotocopi Laporan Penilaian No.: 637/KJPP AFJKT/PENBMLELANG/IV/2017 tanggal 7 April 2017;9.

Demikian harga limit tersebuttelah sesuai/diatas harga/nilai pasar yang ditetapkan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Agus Firdaus & Rekan sebesar Rp.1.655.140.000,00(satu milyar enam ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh riburupiah).Bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut tidakada peminat;Bahwa oleh karenanya, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas makapelelangan yang dilakukan oleh Terlawan mempunyai kekuatan hukumyang sah dan mengikat, serta tidak bertentangan

Sebelumpelaksanaan lelang eksekusi, telah dilakukan appraisal ulang berdasarkanLaporan Penilaian No. 491/KJPP TJK/LRP/XII/2017 tanggal 11 Desember2017 dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ni Made Tjandra Kasih dankegiatan pralelang dilakukan oleh PT.

& II yaitu KJPP DoliSiregar & Rekandi bulan Maret 2017 senilai Rp. 73.885.500.000,> Penilaian asset terhadap 12 (dua belas) bidang tanaholeh independen appraisal rekanan Pembanding!

Diponegoro No. 28 Medan sebagaimana Penilaian AsetMilik Djoesianto Law oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) selakurekanan Pembanding & II yaitu KJPP Doli Siregar dan Rekanpertanggal 06 Maret 2017 sebesar Rp. 73.885.500.000, (tujuh puluhtiga miliyar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribuhal telah diTerbandingI kepada Pembanding!

Pembandingl) yang hargaHalaman 96 dari 126 Putusan Nomor 106/Pdt/2021/PT MDNlelang nilai asset tersebut turun 9.21% Rp 6.8 Milyar dari penilaianasset TerbandingI 2,5 tahun yang lalu oleh rekanan Perbanding & IIyaitu KJPP Doli Siregar & rekan di bulan Februari 2017, dilanjutipenilaian asset Terbanding pada tanggal 27 Desember 2019 olehindependent KJPP Rachmat MP & Rekan dengan nilai pasar assetTerbandingI sebesar Rp 85.6 Milyar (harga nilai pasar asset tersebutnaik 27.7% Rp 18.6 Milyar dari harga

melalui TerbandingII yang harga lelang nilaiasset tersebut seharusnya di atas penilaian harga asset 2,5 tahunyang lalu oleh independent KJPP Doli Siregar & rekan merupakanrekanan Pembanding!

PembandingI) yang hargalelang nilai asset tersebut turun 9.21% Rp 6.8 Milyar dari penilaianasset Terbanding 2,5 tahun yang lalu oleh rekanan Perbanding & IIyaitu KJPP Doli Siregar & rekan di bulan Februari 2017, dilanjutipenilaian asset Terbanding pada tanggal 27 Desember 2019 olehindependent KJPP Rachmat MP & Rekan dengan nilai pasar assetTerbandingI sebesar Rp 85.6 Milyar (harga nilai pasar asset tersebutnaik 27.7% Rp 18.6 Milyar dari harga lelang asset Rp 67 MilyarHalaman 100 dari 126 Putusan

fmemberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa ataumengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa,dengan konsumen dilarang untuk mangajukan tuntutan ganti rugi atautuntutan dalam bentuk apapun kepada Tergugat hal ini sama denganmengurangi harta kekayaan konsumen karena harga agunan milikkonsumen akan dilelang oleh Tergugat sesuai keinginan Tergugat berdasarkan hutang Penggugat kepada Tergugat tanpa mempertimbangkanpenilaian dari kantor Jasa Penilai Properti (KJPP

langsung untuk melakukan segala tindakansepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran, dengan konsumen memberikn kuasa kepada Tergugat untukmenjual atau mengalihkan jaminan dengan cara apapun pada pihak ketigahalinisama dengan bukan hanya mengurangi harta kekayaan konsumenkarenaharga agunan milik konsumen akan dilelang oleh Tergugat sesuaikeinginan Tergugat berdasarkan hutang Penggugat kepada Tergugat tanpa mempertimbangkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Properti(KJPP

.f memberi hak kepada pelakuusaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi hartakekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa, dengankonsumen dilarang untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atautuntutan dalam bentuk apapun kepada Tergugathal inisama denganmengurangi harta kekayaan konsumen karena harga agunan milikkonsumen akan dilelang oleh Tergugat sesuai keinginan Tergugait berdasarkan hutang Penggugat kepada Tergugat tanpamempertimbangkan penilaian dari kantor Jasa Penilai Properti(KJPP

Bahwa faktanya, Tergugat Telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Agus Firdaus dan Rekan sebagai KJPP yang menilai agunantersebut sebelum diajukannya permohonan' pelaksanaan lelangtersebut.

Bahwa berdasarkan surat KJPP Agus Firdaus dan Rekan No.00678/2.003700/P1/07/0100/11/III/2020 (selanjutnya disebut sebgaiSurat KJPP Agus dan Rekan) tanggal 09 Maret 2020 besertalampirannya mengenai Laporan Penilaian Asset, ditemukan faktabahwa Harga Asset yang dinilai Kantor KJPP Agus Firdaus dan Rekanadalah sebasar Rp. 3.798.000.000 (tiga milyar tujuh ratus sembilanpuluh delapan juta rupiah) untuk Nilai Pasar dan sebesar Rp.Halaman 22 Putusan Sela PerkaraNomer 16 Pdt.G 2021 PN BlIb4.2.658.600.000

Bahwa apabila benar Penilaian yang dilakukan oleh KJPP TOTOSUHARTO adalah benar, tidak menutupi fakta bahwa penilaian tersebutdilaksanakan jauh sebelum pengajuan Pembiyaan Penggugat kepadaTergugat yang faktanya diketahui hubungan hukum antara Penggugatdan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Februari 2017 (satu tahunsebelum adanya penilain KJPP TOTO dan REKAN) yang menjadi dasarPenggugat dalam Gugatannya.

Nomor 1 Jalan Raya Narogong KM.27 Bogor;1 (satu) Surat Nomor 532/KRD/2/B/2014 tanggal 17 Maret 2014perihal Konfirmasi /nvoice kepada Tesco Indonesia Ratu PlazaOffice Tower 15 th floor Jalan Jenderal Sudirman Nomor 9 Jakarta;1 (satu) bundel fotokopi Formulir Laporan Kunjungan Setempat(FKS) tanggal 28 April 2014 dengan alamat kunjungan keWorkshop Komplek Pergudangan Tanjung ApiApi Palembang;1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja Penilaian AsetNomor 75/NI/IV/14 tanggal 14 April 2014 antara KJPP

NanaImaduddin & Rekan dengan PT Gatramas Internusa;1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas KJPP Nana Imadduddin &Rekan Nomor 25/IV/NI/2014 tanggal 14 April 2014 tentangPenugasan Arman dan Ishaq untuk menilai aset PT GatramasInternusa:1 (satu) lembar fotokopi Memo Intern Nomor 409/KRD/2/M/2014 tanggal 5 Mei 2014 perihal Uji Kepatuhan dari BagianKredit Menengah kepada Satuan Kepatuhan;1 (satu) lembar fotokopi Memo Intern Nomor 463/SPT/1/M/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Penyampaian Kertas KerjaUji Kepatuhan

Sus/202051.52.53.54.5S.56.57.58.Bo.1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Aset untuk KepentinganPT Gatramas Internusa Nomor 051/A/NI/14 tanggal 24 April2014 dari KJPP Nana Imadduddin & Rekan;1 (satu) lembar ringkasan hasil penilaian aset PT GatramasInternusa dari KJPP Nana Imadduddin & Rekan;1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 253 Surat Ukur 1.303Tahun 1985 dari Kantor Agraria Kabupaten Cianjur besertadokumen terkait;1 (satu) bundel Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03156/2014dari Kantor Pertanahan

terlebih dahulu penetapan harga limit kepada pemilik/debitur/Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penilai berdasarkan Pasal 36Ayat 2 PMK Nomor 106/PMK.06/2013, yaitu : Penilai sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independenberdasarkan kompetensi yang dimilikinya;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I6, penilaian nilai limit obyek haktanggungan Bukti P2/Bukti T.I8 dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

(PMK) Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa PenilaiPublik;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 PMK Nomor 125/PMK.01/2008, yang dimaksud dengan Penilai Publik adalah Penilai yang telahmemperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan ini atau penilai eksternal sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Menteri Keuangan di bidang kekayaan negara dan lelang;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PMK Nomor 125/PMK.01/2008, yang dimaksud dengn KJPP

adalah badan usaha yang telah mendapatizin dari Menteri sebagai penilai publik dalam memberikan jasanya;51Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati, Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan adalah KJPP yang sah tercatatdalam daftar KJPP yang telah memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan RI, yaituNomor Izin 2.09.0044 dan Nomor Izin Cabang 144/KM.1.2010;Menimbang, bahwa karena Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensiadalah termasuk dalam Badan Usaha Milik

;Menimbang, bahwa berdasarkan PMK Nomor 128/PMK.06/2007 tentangPengurusan Piutang Negara, Pasal 240 Ayat (2), disebutkan : Dalam hal laporanpenilaian dibuat oleh Penilai Eksternal, Nilai Limit ditetapkan palling rendah samadengan Nilai Pasar dikurangi resiko penjualan melalui lelang paling banyak 30 % (tigapuluh persen);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim menilai proses penentuan dan penetapan harga limit oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui KJPP

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) PANGALOAN SST., MAPP (CERT), beralamat di JI. Cikini RaLt.5 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya diTerbanding Vil/Tergugat VII ; g.Nc8. HARJONO ISKANDAR SETIAWAN, nat di JI. OttoIskandardinata 377379 Cx w.003 Kel. Balong Gede Kec. Regol Kota Ba g,dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya eS DRI SULAIMAN, SH., MH., 2.CONSTANSIUS * KRISTANDAR, SH., 3. BARDOTHSIANT H., 4. V. SUBRONTO WARDOYO, SH., 5.Ae KRISTARUM, SH., 6.

Oleh karenanya apabila Penggugatmempermasalahkan hasil penilaian terhadap objek lelang yang dilakukanoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tersebut, maka seharusnyaPenggugat mengikutsertakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagaipihak dalam perkara aquo. Akan tetapi pada kenyataannya Penggugattidak mengikutsertakan Kantor Jasa Penilai Publik tersebut sebagai pihakdalam perkara aqou.Bahwa dalam Petitum Penggugat (Dalam Pokok Perkara) no.4,sebagaimana dikutip sebagai berikut:4.

Oleh karena, faktanya baik Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maupunKetua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak menjadi pihak tergugat atauturut tergugat dalam perkara aqou, sehingga sudah sepatutnya gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).GUGATAN PENGGUGAT N ERROR IN PERSONA5. Bahwa apabila mencermati petitum yang diajukan oleh Penggugat dalamsurat gugatannya, yaitu pada petitum (Dalam Pokok Perkara) nomor 3 dannomor 4, sebagaimana dikutip berikut:3.

Aminah incasu Turut Tergugat III, beralamat di Jl.AgungPermai 13, RT 018 RW 010 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan TanjungPriuk, Jakarta Utara, sebagai Pemenang Lelang, dengan harga penawaransebesar Rp.7.663.000.000, ;Bahwa nilai limit lelang yang disampaikan Tergugat dalam pelaksanaanlelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap Objek Sengketa sebesarRp.9.014.500.000, ditetapbkan dengan mengacu pada hasil penilai KantorPenilai Publik KJPP Sarwono, Indrastuti & Rekan atas Objek Sengketa ;Sedangkan, untuk

Penjaringan , Jakarta Utaraoleh KJPP Sarwono , Indrastuti & Rekan tertanggal 1 Maret 2016 ( bukti T14 ) (sesuai asli) ;Surat dari PT.Bank Maybank Indonesia Tbk kepada Agus Harianto Nomor :S.2016.166/DIR CFSSF AM tertanggal 18 April 2016 perihal pemberitahuantanggal Pelaksanaan Lelang Eksekusi (bukti T15 ) (tanpa asl);Surat dari PT.Bank Maybank Indonesia Tbk kepada Agus Harianto Nomor :S.2016.167/DIR CFSSF AM tertanggal 18 April 2016 perihal pemberitahuantanggal Pelaksanaan Lelang Eksekusi ( bukti

, sehingga pasal 1365 BW tidak dapat diterapkan untuk kesalahankesalahan Hakim dalam menjalankan tugas Peradilan.Menimbang,bahwa pada eksepsi Tergugat poin 2 , bahwa Kantor JasaPenilai Publik tidak ikut di gugat olen penggugat;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 tersebut majelismempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Kantor Jasa Penilaian Publik,adalah sebuh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah sebuah badan yangtelah mendapat izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai Publikdalam

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;Membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor385/PDT.G/2019/PN.BDG dan mengambil alin perkara untuk ditetapkansendiri atau mengadili sendiri jika Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain;Menyatakan penilaian dari Pemohon Kasasi II (sebelumnya TurutTermohon/KJPP MBPRU) adalah sah dan dapat dipergunakan sebagaidasar penilaian harga ganti kerugian atas objek perkara a quo;Menghukum Termohon Kasasi (sebelumnya Pemohon) untuk membayarsemua

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukmelaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah;Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 5 tahun 2012:Penilai Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penilai pemerintahyang sudah ditetapkan/memperoleh izin dari Menteri Keuangan untukmemberikan jasa penilaian;Bahwa dalam perkara a quo pihak Termohon Keberatan telahmenunjuk secara resmi Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP

Judex Facti dalam hal ini Pengadilan NegeriMartapura, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa Judex Facti telan melaksanakan hukum acara dengan benardalam memutus perkara ini dan putusan Judex Facti tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang; Bahwa penilaian yang telah ditentukan untuk objek tanah milik ParaPemohon Keberatan tersebut telah ditentukan oleh sebuah LembagaPenilai yang bersifat independen yaitu appraisal KJPP

persil 205 tanah seluas 282,7651 m2 masuk dalampemetaan Pengadaan Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim tahap 1;Bahwa pada saat Pemeriksaan oleh PihakPihak baik dari Penggugatmaupun aparat desa setempat dan Pejabat yang berkepentingan dalamPembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim tahap 1 tidak adayang mengakui dan mengklaim tanah milik Penggugat Tersebut;Bahwa Penggugat mengetahui adanya Pengklaiman atas bidang tanahMilik Penggugat berdasarkan surat Pemberitahuan tentang surat Kutipandari KJPP

menunjukan adanya buktikepemilikan Penggugat berupa SHM terhadap tanah obyek sengketa yangtelah di serahkan kepada Turut Tergugat II, yaitu BPN Ogan llir sebagaibagian dalam proses Pemetaan Pengadaan Jalan Tol Simpang IndralayaMuara Enim tahap 1 untuk invetarisir oleh Turut tergugat II sehingga namaPenggugat masuk sebagai pihak dalam daftar nominatif yang mendapatganti kerugian dalam proyek Pengadaan Jalan Tol Simpang Indralaya MuaraEnim tahap 1;e Bukti P2 dan Bukti P4 yaitu berupa Surat Kutipan dari KJPP

BANK MANDIRI, Tbk, REGIONAL RETAIL COLLETION AND RECOVERY JAKARTA 2
2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) BILLY ANTHONY LIE & REKAN
Turut Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR