Ditemukan 892 data
1.Pudiyanto
2.Suhartanto
3.R. Satriya Wibawa
4.Aris Sumartono
5.Liem Kiong Hoo
6.Hans Gito Handoko
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
Intervensi:
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
308 — 152
, hal ini sesuai dengan adagium dalam Peradilan TataUsaha Negara yang dikenal dengan adigium point d interest point d actionatau no interest no action yang berarti tanoa ada kepentingan maka tidakdiperbolehkan mengajukan gugatan ke pengadilan;Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut Indroharto, S.H.dalam buku Usaha Memahami UndangUndang tentang Peradilan Tata UsahaNegara Buku Il, halaman 3740, Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta2003 dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara
608 — 435
Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketiga,Tahun 1988, halaman 36, yang berpendapat:Demikian pula gugatan yang bensi pernyataanpernyataan yangbertentangan satu sama lain, yang disebut obscuur libel = gugatanyang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihaktergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibattidak dapat diterimanya Gugatan tersebut.Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas berdasarkan alasanalasan sebagai berikut:Pertama
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAPJilid Il, halaman 880, yang menyatakan :Bahwa suatu Putusan yang batal demi hukum, berarti mengembalikansemua hal dan keadaan kepada keadaan semula seolaholah Terdakwatidak pernah diperiksa dan didakwa melakukan tindak pidana.Kedudukan terdakwa pulih dalam keadaan semula sebelum ia diperiksadan didakwa.
Terbanding/Tergugat : PT MANDIRI CIPTA GEMILANG
280 — 175
Subekti, S.H.Dalam pasal 606 a RV. itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksaitu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktumpenghukuman membayar sejumlah uang.Doktrin Hukum Lilik Mulyadi, S.H, M.H.Bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 606a RV Indonesia/ Pasal 61 laayat (1) RV Belandamakasuatudwangsomtidak dapat dijatuhkanterhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang.26.
Terbanding/Tergugat I : ERI SYAMSUL FAHRI
Terbanding/Tergugat II : HADIONO TEGUHMULYANA, SH
Terbanding/Tergugat III : PT BANK CENTRAL ASIA Cab. Utama Bandung
Terbanding/Turut Tergugat I : DINAH WIBISONO, Drg
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : DRS. TRI PURBOYO
Turut Terbanding/Penggugat III : ERNI YUNIARTI
Turut Terbanding/Penggugat IV : GURINTO NOVIANTORO
181 — 66
Subekti S.H.dalam bukunya : Kumpulan Karangan Hak Perikatan, Arbitrasedan Peradilan Penerbit : Alumni Bandung tahun 1980, halaman121 bahwa : sepanjang mengenai tanah ........... yang kinberlaku adalah azas perlindungan pembeli beritikad baik ;Sehingga berdasarkan halhal tersebut diatas jelas tanah SHM No.417/Kel. Merdeka, S.U. No. 00096/2007 tanggal 26 Juni 2007, luas238 M7itu adalah sah milik Turut Tergugat d.k./Penggugat d.r. ;Dengan demikian dalildalil gugatan Para Penggugat IIV d.k.
1.DODI GAZALI, SH
2.ANDRIANSYAH, SH, MH
3.FAHMI ARI YOGA,SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
HENDRA Bin LIMIN
174 — 102
Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Him. 59)mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindakpidana adalah seorang manusia sebagai oknum.
82 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuanpokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalam halaman 46 yangTergugat kutip sebagai berikut:Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungan tidakperlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapijuga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akanmelakukan eksekusi atas Hak Tanggungan
95 — 88
berakhir beradasarkan AktaCerai No. 2389/AC/2015/PA.JS, sehingga nampak dan jelas bahwapermohonan tersebutkabur dan tidak jelas yang seharusnya ditolak atauputusan niet ontvankelijke verklaard (tidak dapat diterima) ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakimberpendapat, bahwa putusan NO (niet ontvankelijke verklaard) adalahputusan yang bersifat negatif artinya belum masuk dalam pokok perkara dan hanya merupakan cacat formil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap, S.H.dalam
67 — 7
Frieda Husni Hasbullah, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Kebendaan Perdata: HakHak Yang MemberiKenikmatan (hal.87), yang dimaksud dengan penguasaan dan penggunaan suatu bendadengan sebebasbebasnya, diartikan sebagai:1. Dapat melakukan perbuatan hukum misalnya mengalihkan, membebani,menyewakan, dan lainlain.2.
64 — 35
Setiawan, S.H.dalam bukunya yang berjudul Pokokpokok Hukum Perikatan, cetakankelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yakni sebagaiberikut:a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum oranglain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, ataubertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulanhidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan oranglain;b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengansengaja atau tidak sengaja;
160 — 70
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman 449 hingga 450, yangMajelis Hakim mengambil alin sebagai pertimbangan dalam putusan ini,sebagai berikut :a. batas batasnya tidak jelas ;b. Letaknya tidak pasti, danCc. ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasilpemeriksaan setempat ;lebih lanjut, M. Yahya Harahap menyebutkan, bahwa penerapan ketentuanhal itu haruslah hati hati dan kasuistik. Tidak tepat dilakukan secarageneralisasi.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank CIMB Niaga Tbk
Terbanding/Tergugat II : Pt Balai lelang Bandung
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : R TENDY SUWARMAN SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan pertanahan Kota Bandung
233 — 470
Yahya Harahap,S.H.dalam bukunya tersebut. Bahwa Judec Factie TingkatPertama di dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan gugatanPenggugat dikategorikan obscure libels sehingga di dalam amar putusannyaJudec FactieTingkat Pertama menyatakan bahwa GugatanPenggugat/Pembanding dinyatakan Tidak Dapat Diterima adalah dapatdianggap terlampau Formalistis seperti yang dikatakan oleh M.YahyaHarahap,S.H. tersebut.
97 — 35
Sugandhi, S.H.dalam bukunya = yangberjudul Kitab UndangUndang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya mengatakan bahwakalimat karena pengaruh daya paksa harus diartikan, baik pengaruh daya paksaan batin,maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalahkekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapatditentang. Mengenai kekuasaan ini dapat dibedakan dalam 3 macam seperti di bawah ini:1. Yang bersifat mutlakR.
171 — 73
Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanHalaman 35 dari 69 Putusan Nomor: 113/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bknketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang Tergugat kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu. memberikan hak bagi pemegang HakTanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegangHak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuandari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu memintapenetapan dari pengadilan
163 — 91
Barda NawawiArief,S.H.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelakutindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkarapidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa dalam 2 persidangan sebulumnya yang yaknidalam perkara Terdakwa
67 — 54
Moeghni Djojodirjo, S.H.dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit PradnyaParamita, Cetakan Kedua halaman 57 yang menyatakan sebagai berikut:Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yangHalaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mtratau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan balk,Mmaupun dengan sikap hatihati yang harus diindahkan dalam pergaulan
99 — 58
Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)dalam halaman 46 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu. memberikan hak bagi pemegang HakTanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegangHak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuandari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu memintapenetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukaneksekusi atas Hak Tanggungan
63 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika (2009)halaman 288 dan 289 dinyatakan Permintaan sita dapat diajukan bersamasama dengan surat gugatan, dicantumkan pada bagian akhir uraian dalil danperistiwa gugatan, sehingga penempatannya dalam gugatan dikemukakansebelum petitum gugatan, praktik yang seperti itu yang banyak diterapkan,beeen apalagi ditinjau dari prinsip peradilan sederhana, cepat
PT. SARANG TAWON SUKSES ABADI
Tergugat:
1.PT. MURNI ALDANA MANAJEMEN
2.PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
Turut Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
307 — 84
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Jakarta:Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2018, halaman 983, yang berbunyi sebagaiberikut:Putusan provisi diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG,disebut juga provisionele beschikking, yaitu keputusan yang bersifatsementara atau interim award (temporary disposal) yang berisitindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenaipokok perkara dijatuhkan.
22 — 16
Wirjono Projodikoro, S.H.dalam buku AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia, halaman 57, apabila si pelakudengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasardari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.Kalau ini terjadi, teori kehendak (willstheorie) menganggap akibat tersebut jugadikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan.