HARIYOTO AS, MSGi.selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD KotaCilegon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor 821.2/Kep.2186Kepeg/2003 tanggal 20 Oktober 2003, Surat Keputusan WalikotaCilegon Nomor 990/Kep.24Keu/2005 tanggal 24 Januari 2005 dan SuratKeputusan Walikota Cilegon Nomor 990/Kep.0.05/Keu/2006 tanggal 02 Januari2006 masing masing tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pemegang Kasdan Pembantu Pemegang Kas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon TA 2005dan

Hariyoto AS, MSi selakuSekretaris DPRD Kota Cilegon, selaku atasan langsung pemegang kasdan Terdakwa II KH. Fatullah Syamun selaku Ketua DPRD Kota Cilegon;2. Selanjutnya Drs. Hariyoto AS, MSi memerintahkan pemegang kas(Bendahara) untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)beserta Daftar Rincian Penggunaan Anggaran yang ditandatangani olehPemegang Kas dan diketahui / disetujui olen Drs.

lebih 10 kali melakukan penarikanantara Rp 5.000.000, s/d Rp 20.000.000, itu terjadi akhir tahun 2011 untuktanggal dan bulan lupa, tujuan penarikan tersebut tidak tahu ;e Bahwa Laporan pertanggung jawaban pekerjaan dengan membuatlaporan transaksi harian yang diprint out dari Komputer yang saksi pegangyang menyebutkan dalam sehari melayani nasabah baik penyetoranmaupun penarikan yang dibuat tiap sore atau setiap tutup kas dan ditandatangani 4 orang saksi selaku pelaksana dan pembuat laporan, Kasubag Kasdan

disetor/disimpan kedalam buku simpanan anggota yang bersangkutan, kemudianbagian customer service membuat slip uang masuk sebagai pengantar,selanjutnya bagian customer service mengarahkan anggota yangbersangkutan kepada teller sambil membawa slip uang masuk yang akandisetor kepada teller ;Bahwa selanjutnya teller membuat kembali catatan dalam bentuk slipuang masuk sesuai dengan jumlah yang akan disetor oleh anggota yangbersangkutan ;Bahwa pada akhir jam kerja sore harinya teller melaporkan sisa uang kasdan

bersangkutan mendatangi bagiancustomer service kemudian bagian customer service menulis jumlahuang yang akan ditarik pada buku anggota yang bersangkutan, dankemudian bagian customer service membuat slip uang keluar sebagaipengantar dan selanjutnya anggota yang bersangkutan mendatangi teller;Bahwa selanjutnya teller membuat kembali catatan dalam bentuk slipuang keluar sesuai jumlah uang yang akan ditarik oleh anggota yangbersangkutan ;Bahwa pada akhir jam kerja sore harinya teller melaporkan sisa uang kasdan

Bawana Margatama atas transaksi penerimaan dan pengeluaranproyek Pertamina Hulu Energi 1 Offshore North West Java periode 1Januari sampai dengan 31 Desember 2010.Lingkup prosedur mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran kasdan bank yang berhubungan dengan Penerimaan dan pengeluaran khususproyek PHE ONWSJ, dan cadangan biaya yang tercatat dalam Iaporankeuangan PT.

SIHOMBING, PURWANTO,DONY AMBADI, ITRIAH AFSOLIN dan TRI ADJI BAWONO masingmasingsebagai anggota.Bahwa selain Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, DIAH ANGGRAENImembentuk juga Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan PengadaanBarang/Jasa satuan kerja Sekjen Kemendagri terkait pekerjaan Konstruksi danJasa Konsultasi TA 2011 sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 027130tahun 2011 pada tanggal 22 Februari 2011dengan susunan SUGENGGUNAWAN selaku Ketua, EKO SANTOSO selaku Sekretaris dan MAHENDRABASUKI,KASDAN

Ketua, SRI KANDIYATI selaku Sekretaris serta URKANUS SIHOMBING,PURWANTO, DONY AMBADI, ITRIAH AFSOLIN dan TRI ADJI BAWONOmasingmasing sebagai anggota dan membentuk juga Panitia/Pejabat PenerimaHasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa satuan kerja Sekjen Kemendagriterkait pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi TA 2011 sesuai keputusanMenteri Dalam Negeri nomor 027130 tahun 2011 pada tanggal 22 Februari2011dengan susunan SUGENG GUNAWAN selaku Ketua, EKO SANTOSOselaku Sekretaris dan MAHENDRA BASUKI,KASDAN

PT.DKI576.577.578.579.580.981.582.583.584.585.586.587.1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama EkoSantoso, nomor rekening 32901018786503, periode 3 Januari 2011s.d. 31 Desember 20141 (Satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas namaMohammad Noval, nomor rekening : 32901008903501, periode 3Januari 2011 s.d. 28 Desember 20141 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama SugengGunawan, nomor rekening 3290100890303505, periode 3 Januari2011 s.d. 30 Desember 20141 (Satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama Kasdan

(satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama EkoSantoso, nomor rekening 32901018786503, periode 3 Januari 2011s.d. 31 Desember 2014.1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas namaMohammad Noval, nomor rekening : 32901008903501, periode 3Januari 2011 s.d. 28 Desember 2014.1 (Satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama SugengGunawan, nomor rekening 3290100890303505, periode 3 Januari2011 s.d. 30 Desember 20141 (Satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama Kasdan

20151 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama EkoSantoso, nomor rekening 32901018786503, periode 3 Januari 2011s.d. 31 Desember 20141 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas namaMohammad Noval, nomor rekening : 32901008903501, periode 3Januari 2011 s.d. 28 Desember 20141 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama SugengGunawan, nomor rekening 3290100890303505, periode 3 Januari2011 s.d. 30 Desember 20141 (Satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama Kasdan

:Halaman 33 Alinea ke1, 2, 3, dan 4pahwa Majelis selanjutnya meneliti dokumen pendukung yang diserahkan oleh pemohon Banding dalam persidangan berupa general ledger, buktipengeluaran kas, tanda terima penerimaan barang, invoice, bon permintanbarang dan rekening koran Standard Chartered Kantor Cabang Medan ImamBonjol dan dapat diketahui halhal sebagai berikut:bahwa berdasarkan general ledger, bukti pengeluaran kas, tanda terimapenerimaan barang, invoice, bon permintan barang terbukti secara arus kasdan

memberitahukan pada saksi;Bahwa mengenai rumah bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat,rumah tersebut dibangun pada tahun 2011 dari uang saksi sebesar Rp.55.000.000, uang warisan saksi sebesar Rp. 27.000.000, dan uangyang dipinjami oleh orang tua Penggugat sebesar Rp. 18.000.000,;Bahwa rumah tersebut adalah rumah permanen dibangun di atas tanahmilik saksi dengan luasnya 10 x 8,5 meter dan batasbatasnya: sebelahUtara berbatas dengan tanah milik Tikno, sebelah Selatan berbatasdengan tanah milik Kasdan

Penggugat Nomor 3507200606040031 tanggal28062012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukupdan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya,oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);halaman 30 dari 70 halaman, Putusan Nomor 7085/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat jugamenghadirkan dua orang saksi keluarga, masingmasing sebagai berikut :Saksi : WAGIRAN bin KASDAN

Pemegang Kas (Lita Ekarina) bahkan berdasarkan hasilpemeriksaan BPK RI Perwakilan Pontianak ada sebesarRp1.860.963.605,00 tidak didukung dengan bukti pengeluaran, direkomendasi oleh BPK RI perwakilan Pontianak kepada Pemegang KasSekretariat DPRD agar menyetorkan pengeluaran tersebut ke Kas Daerah.Ibrahim Ali, BA tidak pernah memberikan persetujuan pembayaran terhadaptagihan yang tidak lengkap buktibuktinya, memang ada buktibukti yangsudah lengkap tetapi sering dihilangkan oleh Bendaharawan Pemegang Kasdan

maupunmengembalikan dana pokok atas kedua deposito berjangka tersebutmerupakan risiko likuiditas, risiko operasional bahkan sekaligusmerupakan risiko kepatuhan Tergugat sesuai dengan Peraturan BankIndonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas PeraturanBank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan ManajemenRisiko Bagi Bank Umum, yang menyatakan:Pasal 1 angka (8)Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untukmemenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kasdan

selaku Komisaris PT.JM yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) AnggaranDasar yang berbunyi:Pasal 15 ayat (1) Anggaran DasarDewan Komisaris dalam rangka pengawasan danpemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalamjam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunandan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atauyang dikuasai oleh Perseroan dan berhakmemeriksa semua pembukuan, surat dan alat buktilainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kasdan

Surat Keputusan Walikota Salatiganomor: 823/289/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang kenaikanpangkat PNS Pemerintah Kota Salatiga.50.Fotocopy Petikan Surat Keputusan Walikota Salatiga nomor821.2/290/2001 tanggal 11 Oktober 2001 tentang Pemberhentian danpengangkatan/ penunjukan dalam jabatan struktural eselon Ill dilingkungan pemerintah Kota Salatiga yang telah dilegalisir;51.Surat Keputusan Wali Kota No. 954 /28/2004, tanggal 10 Pebruari2004 yang telah dilegalisir tentang Atasan Langsung, pemegang kasdan

dan kinerja pelaku PNPMMP di kecamatan dan desaMelaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan,masalah dan upayah penanganan kepadaFasilitator Kabupaten tembusan Camat U.p PJOKq Manghadiri rapat koordinasi bulanan dikecamatan dan melaporkan bulananr Menjunjung tinggi kode etik Fasilitor danKonsultan serta siap diberhentikan jika melakukanpelanggaran terhadap kode etik tersebuts Memastikan pengelolaan dana UPK sesuaiprosedur dan ketentuan dan secaraberkalamelakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kasdan

realisasi RKTL, kemajuan kegiatan,masalah dan upayah penanganan' kepadaFasilitator Kabupaten tembusan Camat U.p PJOKq Menghadiri rapat koordinasi bulanan dikecamatan dan melaporkan bulananr Menjunjung tinggi kode etik Fasilitor danKonsultan serta siap diberhentikan jika melakukanpelanggaran terhadap kode etik tersebuts Memastikan pengelolaan dana UPK sesuaiprosedur dan ketentuan dan secaraberkalaHalaman 145 dari 196 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2015/PN Plkmelakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kasdan

dan kinerja pelaku PNPMMP di kecamatan dan desap Melaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan,masalah dan upaya penanganan kepada FasilitatorKabupaten tembusan Camat U.p PJOKq Manghadiri rapat koordinasi bulanan dikecamatan dan melaporkan bulananr Menjunjung tinggi kode etik Fasilitor danKonsultan serta siap diberhentikan jika melakukanpelanggaran terhadap kode etik tersebuts Memastikan pengelolaan dana UPK sesuaiprosedur dan ketentuan dan secaraberkalamelakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kasdan

TERMUTIS SARBUNAN:SaksiSaksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa namuntidak ada hubungan keluarga; Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai atasan saatterdakwa masih menjabat sebagai Kepala PDAM KabupatenMaluku Tenggara Barat;Bahwa saksi diangkat pada tahun 2003 sebagai Kasubag kasdan Penagihan; Bahwa tugas dan kewenangan saksi adalah menerimapembayaran rekening dan kemudian diserahkan kepada Bendahara (Ny.

yang keliru dan salahalamat, dikarenakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak memilikitugas dan fungsi terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Negara yangdimaksudkan oleh Penggugat.Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 941 Peraturan Menteri KeuanganNomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KementerianKeuangan (PMK 234/2015) yang berbunyi "Direktorat JenderalPerbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan danpelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kasdan

SIHOMBING, PURWANTO,DONY AMBADI, ITRIAH AFSOLIN dan TRI ADJI BAWONO masingmasingsebagai anggota.Bahwa selain Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, DIAH ANGGRAENImembentuk juga Panitia/Pejabat Penerima MHasil Pekerjaan PengadaanBarang/Jasa satuan kerja Sekjen Kemendagri terkait pekerjaan Konstruksi danJasa Konsultasi TA 2011 sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 027130tahun 2011 pada tanggal 22 Februari 2011dengan susunan SUGENGGUNAWAN selaku Ketua, EKO SANTOSO selaku Sekretaris dan MAHENDRABASUKI,KASDAN

Ketua, SRI KANDIYATI selaku Sekretaris serta URKANUS SIHOMBING,PURWANTO, DONY AMBADI, ITRIAH AFSOLIN dan TRI ADJI BAWONOmasingmasing sebagai anggota dan membentuk juga Panitia/Pejabat PenerimaHasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa satuan kerja Sekjen Kemendagriterkait pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi TA 2011 sesuai keputusanMenteri Dalam Negeri nomor 027130 tahun 2011 pada tanggal 22 Februari2011dengan susunan SUGENG GUNAWAN selaku Ketua, EKO SANTOSOselaku Sekretaris dan MAHENDRA BASUKI,KASDAN

20151 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama EkoSantoso, nomor rekening 32901018786503, periode 3 Januari 2011s.d. 31 Desember 20141 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas namaMohammad Noval, nomor rekening : 32901008903501, periode 3Januari 2011 s.d. 28 Desember 20141 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama SugengGunawan, nomor rekening 3290100890303505, periode 3 Januari2011 s.d. 30 Desember 20141 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama Kasdan

(satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama EkoSantoso, nomor rekening 32901018786503, periode 3 Januari 2011s.d. 31 Desember 2014.1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas namaMohammad Noval, nomor rekening : 32901008903501, periode 3Januari 2011 s.d. 28 Desember 2014.1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama SugengGunawan, nomor rekening 3290100890303505, periode 3 Januari2011 s.d. 30 Desember 20141 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama Kasdan

RABUNAWATI yangpada saat berada di Kantor Sekda Kabupaten Yapen Waropen.Kemudian setelah bendahara mengabil dana sesuai permintaan di kasdan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA (Bupati) dirumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran tertanggal 17Juni 2004. Kemudian Bendahara Pos Bantuan Kelancaran RodaPemerintahan Kabupaten Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI membuatkwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 30 Juni 2004 Nomor 89 Rek.2.1.03.4.10.01.2;6.

menyerahkan kepada Terdakwa secara bertahap.Setelah itu, Terdakwa memproses pencairan dana PIP tersebut denganmemasukan nomor Virtual Account yang ada pada surat keterangan KepalaSekolah atau dari Surat Keputusan Penetapan Siswa Penerima Dana ProgramIndonesia Pintar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke dalamHalaman 6, Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PT SMGportal khusus PIP pada komputer teller BRI Kantor Cabang Solo SlametRiyadi, kemudian jika cocok antara data yang diinput, maka tercetak bukti kasdan

syaratsyarat pencairandana PIP siswa, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa secara bertahap.Setelah itu, Terdakwa memproses pencairan dana PIP tersebut denganmemasukan nomor Virtual Account yang ada pada surat keterangan KepalaSekolah atau dari Surat Keputusan Penetapan Siswa Penerima Dana ProgramIndonesia Pintar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke dalamportal khusus PIP pada komputer teller BRI Kantor Cabang Solo SlametRiyadi, kemudian jika cocok antara data yang diinput, maka tercetak bukti kasdan

(enam ratus enam puluh tiga juta dua ratusdelapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).Bahwa dari hasil audit dari Tim dari kantor pusat Bagian Keuangan PT BosowaMulti Finance pusat di Makasar, yaitu saksi ABDUL KADIR bersamasamadengan DWI HENDRAYANTO ditemukan terdakwa menerima pembayaransetoran angsuran namun terdawka tidak melaporkan dalam laporan/buku kasdan teradakwa tidak mengirimkan uang setoran yang menjadi pendapatantersebut ke Bagian Keuangan PT Bosowa Multi Finance

GHI ke rekening TerdakwaHalaman 17 Putusan No. 38/PID.SUSTPK/2020/PT SBYtelah bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 01.B/SKPD/01/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Sistem Keuangan Kasdan Bank PT. PETROGAS JATIM UTAMA. Prosedur Huruf F Point yang menyatakan Untuk meyakinkan bahwa pembayaran dilakukansesuai dengan kewajiban yang telah disetujui dan diajukan kepadapihak yang berhak menerima, sedangkan Terdakwa bukanlahmerupakan bagian, baik dari PT. PJU maupun PT.

PJU kepada mitrabisnis melalui rekening bersama/Joint Account sebagaimana diaturdalam Prosedur Nomor 1 Surat Keputusan Direksi Nomor : 01.B/SKPD/01/2011 tanggal 07 Januari 2011 Tentang Sistem keuangan Kasdan Bank PT.

GHI ke rekening TerdakwaHalaman 42 Putusan No. 38/PID.SUSTPK/2020/PT SBYtelah bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 01.B/SKPD/01/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Sistem Keuangan Kasdan Bank PT. PETROGAS JATIM UTAMA. Prosedur Huruf F Point yang menyatakan Untuk meyakinkan bahwa pembayaran dilakukansesuai dengan kewajiban yang telah disetujui dan diajukan kepadapihak yang berhak menerima, karena Terdakwa bukanlah merupakanbagian baik dari PT. PJU maupun PT.