Ditemukan 1529 data
170 — 115
tanpadihadiri oleh Tergugat ataupunKuasa Hukumnya; Menimbang, bahwa kepada pihak yang tidak hadir telahdiberitahukan dengan surat Pemberitahuan putusan NomorW2.TUN.1/2238/Hk.06/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 26/G/2019/PTUN.JKT tersebut, Tergugat Il Intervensi/Pembandingdan Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding masingmasingpada tanggal 31 Juli 2019 dan 6 Agustus 2019;Menimbang, bahwa apabila dihitung tengang
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 151 PK/TUN/201218 Agustus 2009, dengan demikian penerimaan permohonankasasi tersebut telah melampaui tengang waktu yang ditentukandalam Pasal 46 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang 3Tahun 2009.
Pembanding/Tergugat III : Rina Nizardi, SH.M.Kn. Diwakili Oleh : HELIANA, SH
Terbanding/Penggugat I : MURSYIDAH
Terbanding/Penggugat II : M. HARUN A.GANI
Turut Terbanding/Tergugat I : Razali Bin Hasyim
144 — 19
2018 telah memberitahukan masingmasing kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat danpada tanggal 31 Juli 2018 telah memberitahukan kepada Kuasa ParaTerbanding semula Para Penggugat, untuk diberi kesempatan mempelajariberkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelahditerimanya pemberitahuan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembandingsemula Para Tergugat melalui kuasanya telah diajukan dalam tengang
34 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan ini terdapadat padaYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 336.XV.2.3 Keberatan keberatan kasasi yang sematamata mengenai soalpembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karenakeberatankeberatan tersebut tidak mengenai pelaksanaan hukum, tetapimengenai penghargaan kenyataan;Tengang lsi Memori Kasasi:4.
118 — 39
ann enn ane =aPenggugat dalam mendaftarkan gugatan dalam perkara a quo diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dilakukanpada hari Jumat tanggal 11 November 2016, yang mana hal tersebut telahmelewati tenggang waktu pendaftaran gugatan berdasarkan ketentuandimaksud,semestinya pendaftaran dilakukan oleh Penggugat seharusnyadilakukan paling lambat pada Hari Kamis tanggal 10 November 2016;Se@hiNG 9 a= === === w= wae a= nme nnn nn nan nn nen nen ne ee nee ne nen nee ne ene eeeantara tengang
230 — 342
Dengan demikian Gugatan yangdiajukan oleh Penggugat masih dalam tengang waktu (Daluarsa)yang ditentukan oleh UndangUndang.2. Objek Sengketa A Quo Merugikan Kepentingan Penggugat :a. Bahwa, Pasal 53 ayat (1) Jo.
PT SMELTING
Tergugat:
Yus Prasetyo
94 — 37
EKSEPSI TENGANG KEWENANGAN ABSOLUT ;Bahwa obyek dalam perkara aquo adalah termasuk dalamlingkup perselisihan hubungan industrial, Karena posita/alasanalasandiajukannya gugatan oleh Penggugat merupakan lingkup perselisinanhubungan industrial yang menjadi kewenangan Pengadilan HubunganIndustrial antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengadilan NegeriSidoarjo tidak berwenang mengadili perkara aquo dan seharusnya haltersebut menjadi satu bagian dengan Gugatan Penggugat dalam perkaraNO: 16/Pdt.Sus.PHI
2017/PN.Gsk tanggal 11 Desember 2017 juncto PutusanMahkamah Agung NO. 388 K/Pdt.SusPHI/2018 tanggal 23 Mei 2018yang telah berkekuatan hukum tetap yang melibatkan pula 308 Tergugat.halaman 35 dari 45 Putusan Nomor : 342/Pdt.G/2019/PN.Sda.Dengan demikian jelas bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara NO:342/Pdt.G/2019/PN.Sda KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium),dan haruslah ditolak.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis akanmempertimbangkan satu persatu ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi TENGANG
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2258 K/Pdt/2008memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding.Selanjutnya pertimbangan hukum yang hanya setengah folio itu,oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yangsesungguhnya menurut UndangUndang (Pasal 51 ayat (1),UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tengang Peradilan Umumsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8Tahun 2004) adalah juga sebagai judex facti itu, ternyata hanyamempertahankan begitu saja putusan Pengadilan NegeriMaumere dengan menyatakan: Menimbang, bahwa
57 — 8
., S.H. selaku Sekretaris Pelaksana PengadaanTanah yang ditujukan kepada pihak yang berhak atas objek pengadaan ganti rugi;Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohonkeberatan dalam jawabannya tidak melakukan bantahan/sanggahan mengenai waktupelaksanaan musyarawah tahap kedua sebagaimana dalil permohonan keberatan dariPemohon keberatan, sehingga dengan diajukan keberatan pada tanggal 04 Oktober2018, Majelis Hakim menilai keberatan yang diajukan masih dalam tengang waktu
13 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
persidangan Pengadilan unsur dengandirencanakan terlebih dahulu yang dijadikan sebagai dasar oleh Majelis Hakim untukmenyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal340 KUHPidana tidak terbukti ;Bahwa untuk menyatakan dan atau membenarkan adanya unsur dengan direncanakanterlebih dahulu terdapat dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan12Negeri Ambon dan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara inicenderung menggeneralisir anggapan bahwa ada tengang
253 — 171
pidana sebagaimana putusan Pengadilan NegeriMaumere yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor : 14/Pid.C/2015/PNMaumere tanggal 27 Mei 2015 karena menjual kosmetik tanpa izin edar, kKemudianpetugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang meminta kepada saksiuntuk membeli kosmetik di Toko milik Terdakwa;Menimbang, bahwa dari uraian kontruksi fakta hukum tersebut diatasdihubungkan dengan definisi dari perdagangan dan mengedarkan sebagaimanaketentuan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tengang
Terbanding/Penggugat : DR. H.M. HARIS, SE.,SH.,MM.,MH
56 — 24
Bdg tanggal 1 Desember 2016 dan tanggal15 Desember 2016 kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan seksama sebelumberkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara
58 — 23
Provinsi KM. 08RT.03/RW.02 Desa Tanjung Tengang Kecamatan Nanga Pinohkabupaten melawi, selanjutnya disebut Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suamikeponakan Pemohon, dan orang tua calon suami keponakan Pemohon;Telah memeriksa buktibukti yang diajukan dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : SUPRIATNA Diwakili Oleh : SUPRIATNA
Terbanding/Terdakwa I : ZAIDAN RIZKY NURDIANSYAH
65 — 21
PengadilanNegeri Bale Bandung berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkasperkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung, selama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding yangdimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwatersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu sebelum 7 hari sejak putusandijatuhkan, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh para pemohonbanding tersebut, dajukan masih dalam tengang
35 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
untuk itu akan dibuatkan Berita Acaranya;Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Pemohonan Peninjauan Kembali.Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pdt/2013 tersebut telahdiberitahukan dan diterima oleh Pemohon Kasasi tanggal 1 Aguastus 2014;Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tersebut ParaTergugat asal telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dantelah menyatakannya di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basungtanggal 3 Februari 2015, hal ini masih dalam tengang
28 — 6
Agama Masamba untukmengirimkankan salinan putusan/penetapan ikrar talak kepadaPegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dadlam Pasaltersebut;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa segala halhal yang telah diuraikan dalampertimbangan hokum perkara konvensi merupakan bagian takterpisahkan denga pertimbangan hokum perkara rekonvensi ini;Menimbang, bahwa untuk memudahkan sebutan dalamrekonvensi ini majelis hakim meyebut termohon ddlam konvensimenjadi tergugat dan gugatan rekonvensi penggugat diajukandalam tengang
Terbanding/Penuntut Umum : ANDRI RICO MANURUNG SH
20 — 9
masih dalam tenggang waktu dan telahmemenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh pasal 233 Jo pasal 67 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan alasankeberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;"TIADA HUKUMAN TANPA KESALAHAN DAN KESALAHAN HARUSPULA DIBUKTIKAN Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2019/PT MDNBahwa oleh karena Akta Permohonan Bandingdilakukan dalam tengang
70 — 3
bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL, digunakan untuk pemeriksaanHalaman 12 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid/Sus/2015/PN.Smglaboratoris 1 (satu) butir dan sisanya 94 (sembilan puluh empat) butir mengandungTRIHEXYPHENIDYL HCL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;Terdakwa ticlak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;.UNSUR INI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN TERBUKTI.Menimbang, bahwa unsur pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropikadan kedua pasal 198 UU RI No.36 tahun 2009 tengang
151 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa permohonankasasi tersebut adalah masih dalam tengang waktu yang diperbolehkanUndangUndang, oleh karenanya maka permohonan kaasi ini haruslahditerima;2. Tentang faktafakta juridis yang terungkap dipersidangan;Bahwa faktafakta yang terungkap dipersidangan dan telah dibuktikan olehpemohon kasasi adalah:Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 123 K/AG/2009a. Bahwa Termohon' Kasasi/Tergugat gagal membuktikan adanyapercekcokkan yang luar biasa dan terus menerus;b.
Terbanding/Terdakwa : Hj. DEDEH SOFIAH alias Ibu DEDEH
526 — 150
demikian tenggang waktuuntuk mengajukan banding dalam perkara pidana, menurut undangundang adalahdiajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatunkan atausetelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yangdimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggangwaktu sebelum 7 hari, sejak putusan di jatuhkan, sehingga permohonan bandingyang diajukan oleh Pemohon Banding tersebut dajukan masih dalam tengang