Ditemukan 812 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-08-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 24-03-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 21 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 10 Maret 2015 — H.J. HALIPAH bin H. ABDURRAUF KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU ERIK WIBAWA SETIAWAN, S.E NADIA SUSANTI, S.E Dra.Hj. SYUHRAWIYATI
10351
  • menyebutkan pemecahan dalam buku tanahdan sertipikat sebagaimana diatur dalam ketentuan PP No. 24 akantetapi PP No. 24 diterbitkan tahun 1997 sedangkan sertipikat tersebutditerbitkan pada tahun 1995 yang masih menggunakan PP No. 10Tahun 1961 yang tidak mengatur pemisahan dan pemecahan secarategas;Dalam PP No. 10 Tahun 1961 tidak mengatur tindakan secara tegasmengenai pemecahan oleh itu. karena terbitnya PP No. 24 Tahun1997 sebagai penyempurnaan dari PP No. 10 Tahun 1961, olehkarena obyek terbit menggunaan
Register : 19-10-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 11-01-2017
Putusan PN TAKENGON Nomor 123/Pid.B/2016/PN Tkn
Tanggal 4 Januari 2017 — WAWAN SETIAWAN Als RIDWAN Als WAWAN Bin KOMARUDDIN
13338
  • menarik pisau tersebut dengan tujuan untuk mematikan KorbanIdham;Bahwa setelah Terdakwa menusuk Korban Idham lagi, Korban Idhamlangsung terjatuh terlentang di atas tanah sambil memegang pisau Saksiyang masih melekat di perut Korban Idham sambil memekik, sedangkanSaksi berjalan mendekati Korban Idham, kemudian Terdakwa langsungmendekati Korban Idham dan berjongkok untuk menutup mulut KorbanIdham dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian tibatiba Korban Idhammenarik pisau yang melekat di perutnya dengan menggunaan
Register : 26-05-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 40/Pid.sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 30 September 2014 — Drs. H.M. HASANUDDIN,M.AP
6414
  • Oleh karenanya dalamDakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan menggunaan Pasal 2UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 ini, harus secara tegas mencantumkan /menguraikandalam rangkaian perbuatan sifat melawan hukumnya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan primair menerapkan Pasal2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 dengan mendasarkan bahwarangkaian
Register : 29-06-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 704/Pid.B/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MARTSITI,SH
Terdakwa:
JULIUS LOBIUA, SH. MH
18986
  • Utr22 Bahwa saksi menerangkan Kemudian Perjanjian tersebutdiperpanjang pada tanggal 21 September 2011 denganperjanjian Nomor :002ADD/SPJL/IX/2011, pada tanggal 29Oktober 2012 dengan perjanjian Nomor :001/SPJL/X/2012, danpada tanggal 23 September 2013 dengan perjanjianNomor:001/SPJL/IX/2013, dimana dalam perjanjian tersebutKSO Perkasa Abadi menggunaan jasa konsultan hukum JULIUSLOBIUA, SH., MH. & Rekan sebagai konsultan hukum tetapApartemen Paladian Park, dan kemudian pada tanggal 21Oktober 2013 antara
Register : 25-09-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN DONGGALA Nomor 252/Pid.B/2017/PN Dgl
Tanggal 18 Desember 2017 — Penuntut Umum:
1.MUHAMAD RUM DAHLAN, S.H.
2.DENI MULIAWAN,SH
Terdakwa:
NURSANDI alias MUMAN alias UMAN
6023
  • NUR Alias PAK IMAM dengan menggunaan batu namun saksi tidakmengetahui berapa kali, Kemudian selain melempar batu juga sdr Muh. Fandiberteriak teriak keluarkan kepala desa lerog. Saksi Zulkarnaim Alias Culu melakukan pelemparan batu kearahrumah saksi korban MUH.
Register : 30-06-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 7 Oktober 2014 — ANDRETY NOVERLIN TIDJA,SE alias DELIN Binti HERINGSTON TIDJA
5828
  • Oleh karenanya dalamDakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan menggunaan Pasal 2UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 ini, harus secara tegas mencantumkan /menguraikandalam rangkaian perbuatan sifat melawan hukumnya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan primair menerapkan Pasal2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 dengan mendasarkan bahwarangkaian
Putus : 17-03-2017 — Upload : 24-05-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kendari
Tanggal 17 Maret 2017 — HJ.SALAMA TUASIKAL
10430
  • penumpang pesawattetap dapat naik ke pesawat meskipun tidak membayar retribusi daerah;Menimbang, bahwa adapun ketentuan Sanksi Administrasi dalamPasal 52 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2012tentang Retribusi Jasa Usaha, yang berbunyi : Dalam hal Wajib Retribusitidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakansanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan daribesarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagihdengan menggunaan
Register : 25-09-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN DONGGALA Nomor 253/Pid.B/2017/PN Dgl
Tanggal 18 Desember 2017 — Penuntut Umum:
1.MUHAMAD RUM DAHLAN, S.H.
2.DENI MULIAWAN,SH
Terdakwa:
RAZIM Bin ASMAR alias RAZIM
6726
  • NUR Alias PAK IMAM dengan menggunaan batu namun terdakwatidak mengetahui berapa kali, kemudian selain melempar batu juga sdrMuh. Fandi berteriak teriak keluarkan kepala desa lerob. Saksi Zulkarnaim Alias Culu melakukan pelemparan batu kearahrumah saksi korban MUH.
Register : 11-08-2017 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 19-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 24 Oktober 2016 — SUHARTO NOH
13836
  • tujuh jutarupiah); Tahun 2016 sebesar Rp. 114.000.000, (seratus empat belasjuta rupiah);Bahwa pembuatan LPJ penggunaan dana BOS haruslah sesuaidengan ril/kenyataan atas penggunaan dana BOS baikkegiatannya maupun anggarannya dan tidak boleh adapencantumanpencantuman kegiatankegiatan yang fiktif dananggarananggaran yang tidak sesuai di dalam pembuatan LPJtersebut;Bahwa pihakpihak yang harus mengetahui implementasi ataspenggunaan Dana BOS adalah semua unsur sekolah danmasyarakat sebagai transparansi menggunaan
Putus : 06-04-2015 — Upload : 20-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 94/PID.B/2015/PN.Sby
Tanggal 6 April 2015 — ARJOKO PRAKUSUMA bin H. KOESLAL
11015
  • Simpang Darmo Permai selatan V/2 Surabaya atau setidaktidaknyapada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,orang yang melakukan menyuruh melakukan, serta turut melakukan perbuatan menyuruhmenempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta authentik tentang sesuatu kejadian yangkebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk menggunakan ataumenyuruh orang lain menggunaan akta itu seolaholah keterangannya itu cocok dengan halsebenarnya, jika
Register : 05-10-2011 — Putus : 25-01-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 11/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 25 Januari 2012 — ANWAR, CS
8017
  • formalitas dan materi dakwaan JaksaPenuntut Umum;Menimbang, bahwa mengenai alasan pembelaan tentang surat dakwaan bukanlahalasan pembelaan; akan tetapi merupakan alasan eksepsi;Menimbang, bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa penyerahan tanah olehPemda Solok pada Balitan adalah tidak sah; oleh karena yang berwenang memberikan hakatas tanah adalah BPN;Hlm. 105 Putusan Pidana No. 11/Pid.B/TPK/2011/PN PDG.106Menimbang, bahwa dalam pemberian hak atas tanah adalah kewenangan BPN;Bupati hanya berhak untuk menggunaan
Putus : 01-10-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 30/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM.
Tanggal 1 Oktober 2013 —
665
  • ., bin IMAM TAUHID Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan semuanya benar; Bahwa Perusahaan Daerah Kayuh Baimbai Utama (PDKBU) menggunaan dana APBDKota Banjarmasin 2007 untuk penyertaan modal senilai Rp. 1.500.000.000, Bahwa saksi selaku Karyawan Magang PDKBU berdasarkan SK Direktur Utama sejakJanuari s/d Maret 2008, Karyawan Kontrak berdasarkan SK Direktur Utama sejakMaret 2008 s/d Maret 2009, berdasarkan SK Direktur Utama PD.
Register : 10-03-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 380/PID.B/2014/PN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2014 — WELTY SINGARIMBUN
9418
  • NOVI COLINAWATY, ST menarik uang saksi HASANJOHNNY WIDJAJA dengan cara menggunaan' surat kuasa pengambilan uangyang tanda tangannya dipalsukan, hal tersebut disetujui oleh Saksi HJ.
Register : 09-06-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 13-04-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 29 Oktober 2015 — BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU VS BUPATI BANGKA BARAT
9343
  • Caranya dengan menggunaan sejenis miniatur perahu yang terbuatdari kulit kayu yang diisi dengan sesajian, kemudian dialirkan atau dihanyutkan di aliran Air Limau.Bahwa atas nilainilai sejarah tersebut dimaknai nilainilai yang di jaga oleh warga Desa Air Limau adalah :Hal 13 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUNPLG Tidak mengambil hak orang lain dalam hal ini warga Desa Air Limaumengambil manfaat ekonomi terhadap Tanah atau lahan yang beradadi kawasan Desa Air Limau sendiri secara
Register : 08-09-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 14 Januari 2016 — Pidana - BUDI ANTONI AL JUFRI alias TONI alias HBA - SUZANA BUDI ANTONI alias SUZANA -
26665
  • AKILMOCHTAR bersidang di Mahkamah Konstitusi dan saat itu saksimerekam sidang perkara Pilkada Kabupaten Empat Lawang diMahkamah Konstitusi atas perintah dari MUHTAR EPENDY; Bahwa benar saksi pernah merekam jalannnya persidangan perkarapermohonan keberatan hasil pilkada Kabupaten Empat Lawang diMahkamah Konstitusi dengan menggunaan Handycam. Saat itusaksi mengikuti persidangan dikarenakan atas permintaanMUHTAR EPENDY sekira bulan Juli tahun 2013 dan saksiHalaman 88 Putusan Nomor 109/Pid.Sus.
Putus : 24-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 105/PID.SUS-LH/2018/PT PTK
Tanggal 24 Oktober 2018 — PO. SUMBER REZEKI Nomor Tanda Daftar Perusahaan : 14.35.5.47.00920
411115
  • Sumber Rezeki Ambawangdengan menggunaan Nota Angkutan yang ditandatangni oleh saksiALEXANDER tersebut di atas, selanjutnya dijual dan dikirim ke pembelidi Pulau Jawa dengan menggunakan Nota Angkutan yangditandatangani oleh HENDRA;Bahwa masyarakat yang menjual kayu di Sandai tersebut sebenarnyahanyalah sebagai calo kayu, bukan pemilik kayu sebenarnya, karenamereka tidak mempunyai dokumen untuk mengangkut kayu, sehinggamereka menggunakan bendera PO.
Putus : 22-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 45 / Pid.Sus - TPK / 2014 / PN.Bjm.
Tanggal 22 September 2014 — IMANDI, AMd bin ILAN (alm).
7133
  • BaritoKuala dengan menggunaan dana APBD;b. Barito Kuala Tahun 2010, untuk pengadaan pupuk bersubsidi bagi para Petani. Denganadanya dana tersebut petani tidak diberikan dana secara CumaCuma, namun para petanidiberikan dana Pinjaman Pupuk Bersubsidi Tanpa Bunga yang akan di bayar ataudikembalikan oleh para petani setelah musim panen dan ada waktu jatuh temponya (akhirBulan Oktober tahun berjalan);c.
Register : 26-10-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
APRIYONO SH
Terdakwa:
CANDRA GUNAWAN, S.Kom Bin ADNAN
15143
  • Terdakwa Candra Gunawan.Bahwa pada tahun 2016 di Pekon Sukamulya terdapat pembangunanfisik berupa :> Pembangunan Jalan Rabat Beton + Talud di Pemangku Sekoteng> Pembangunan Drainase di Pemangku Way Litak> Pembangunan Rabat Beton di Pemangku Panjelan.Bahwa untuk pembangunan fisik berupa Pembangunan Jalan RabatBeton + talud di Pemangku Sekoteng , Pembangunan Drainase diPemangku Way Litak, Pembangunan Rabat Beton di Pemangku Panjelantersebut menggunaan Dana dari Anggaran Pendapatan Dan BelanjaPekon
Register : 10-05-2017 — Putus : 29-09-2017 — Upload : 13-10-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk
Tanggal 29 September 2017 —
18535
  • ada pemasukan dan pengeluaran keuangan desa harusdituangkan dalam Peraturan Desa;Bahwa tidak ada kegiatan yang menggunakan uang kas desa yangtidak dituangkan dalam peraturan Desa karena setiap kegiatan desayang menggunakan keuangan desa harus dituangkan dalam peraturanDesa;Bahwa Peraturan yang disahkan oleh BPD berupa pungutan Desa,pengelolaan kekayaan Desa, RKPDesa/rencana kerja pemerintahdesa, pertanggungjawaban APDesa dan rencana pembangunanjangka menengah desa;Bahwa tidak ada kegiatan yang menggunaan
Putus : 17-12-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 757 K/PID.SUS/2014
Tanggal 17 Desember 2014 — TITIN INDRIANY
13870 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BDL sebagai debitur pada tanggal 28 Desember2010 juga telah memberikan jaminan selain dari SHGU 102, yangnilainya sesuai dengan ketentuan lebih besar dari nilai kredit yangdiberikan kepada BNI SKM Medan (Vide Bukti T46 s/d T55) ;Terlebih lagi saat ini dengan menggunaan alat penegak hukum M.Aka yang bertindak sebagai pribadi telan merekayasa untukmenguasai tanah dan SHGU 102 secara sendiri denganmengajukan Laporan Polisi ke Polda Aceh tertanggal 17 Maret 2011maupun Polda Sumatera Utara tanggal 16