No.2053 K/Pid.Sus/2012Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim AnggotaMajelis yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Prof.

Mohammad Askin, SH. tersebut harusdimuat dalam putusan perkara ini ;Menimbang, bahwa Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Prof.Dr. Mohammad Askin, SH., berpendapat bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi)telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :> seperti dikemukakan dalam memori banding yaitu pemilikan perusahaantersebut bukanlah kepemilikan sesungguhnya, namun kepemilikan didepan Notaris.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana SondangPandjaitan, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. ttd/Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.ttd/M.S. Lumme, SH.Hal. 23 dari 24 hal. Put.

Tipikor Smg. Sejak tanggal19 September 2011 s/d. tanggal 18 Oktober 2011 ;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang tanggal11 Oktober 2011 No. 63 / Pen. Pid. Sus. / 2011 / PN. TIPIKOR. Smg.Sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/d. 17 Desember 2011.Penetapan Pembantaran Hakim Pengadilan Tipikor Semarangtanggal 28 Oktober 2011 No. 74 / Peng.Pid / Sus. / H / 2011 / PN.TIPIKOR. SMG. dilakukan pembantaran sejak tanggal 31 Oktober2011 s/d 09 Nop. 2011 ;.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 8 Desember 2011 No. 106/Pen.Pid/TPK/2011/PT.Smg. Sejak tanggal 18 Desember 2011 s/d. 16 Januari 2012.5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor KE2 pada PengadilanTinggi Semarang tanggal 11 Januari 2012 No. 7 /Pen.Pid./TPK/2012/PT.Smg. Sejak tanggal 17 Januari 2012 s/d. 15 Pebruari 2012Terdakwa di persidangan didampingi oleh YOS BAMBANGSUHENDARTO, SH. MH., ARYO GARUDO WIDODO, SH.

Sumbing No.490 Cacaban Timur Magelang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2011 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang, di bawah Nomor 182/Pid/KKH/2011/PN.Smg ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tanggal 27 Juni 2011 No.50/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg. tentang Penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan.2.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tanggal O05 September 2011Nomor : 50/Pen.Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. tentang PerubahanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini.3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri 24 Juni 2011 Nomor : B538/0.3.13/Ft.1/6/2011 tentang pelimpahan perkara ini untuk diperiksa menurutacara pemeriksaan khusus .4.

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di PengadilanNegeri Semarang tertanggal 30 Juni 201 No. 50/Pen.Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. tentang penetapan hari persidangan perkara ini.5. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2011 NO.REG.PERKARA : PDS02/MGL/06/2011 .6.

Sayed Mahdar Bin Sayed Usman sekarang disebutPemohon Banding bukan merupakan balas dendam, namun dalamkesempatan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKORBanda Aceh untuk dapat memberi suatu putusan yang mempunyalkeadilan bagi pemohon Banding.Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kami PenasihatHukum Terdakwa Sayed Mahdar Bin Sayed Usman sangat keberatan atasPutusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon maka kami PenasihatHukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi/Tipikor

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Halaman 12 dari 17. Putusan Nomor 208/PID/2021/PT BNA.A.

+ x nacemtna + + ne canes cave x0 4 Rp. 80.000,PNBP Panggilan.... 02.02. cc ee ee ee ee RP. 5.000,REAKSI 0.0... ee ee ee ee ee eee ee ee RIP. 5.000,Meteral ...... 0.00.0 ccecec ccc cee een nee cee eases eaenenees Rp. 6.000,JUMIAN Loci ccc ccc nec cn cee enececeseeeeeeeteneeeneesanes Rp. 176.000,(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Dina Mardiana (Pemohon).Banda Aceh, 25 Oktober 2018PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR

Hafidh; (Pemohon).Banda Aceh, April 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATanwiman Syam, SH.NIP. 19610721 198203 1 004Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN/BnaHalaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN/Bna

Putusan No.227/PID/2019/PT MKSPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIL DAHLAN, SH NIP. 19651120 198903 2 004SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH NIP. 19570904 198401 2 001Halaman 9 dari 7 hal. Putusan No.227/PID/2019/PT MKSTURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARPANITERA,Halaman 10 dari 7 hal. Putusan No.227/PID/2019/PT MKSSINTJE TINEKE SAMPELAN, SH NIP. 19570904 198401 2 001Halaman 11 dari 7 hal. Putusan No.227/PID/2019/PT MKSHalaman 12 dari 7 hal. Putusan No.227/PID/2019/PT MKSHalaman 13 dari 7 hal.

PUTUSANNOMOR : 788/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri/HAM/TIPIKOR/NIAGA/Hub.

No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMRnegara terhadap saksi ARDIANSYAH (selaku Ketua Panitia Pekan OlahragaPenyandang Cacat (PORPC) dan saksi TAUFIEQ SUSANTO selakuBendahara Panitia Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) (yang perkaranyasudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Samarinda dan masih upaya hukumbanding) dan saksi H. PRASETIANTO (selaku Ketua NPC Provinsi Kaltimyang penuntutannya dilakukan secara terpisah), yaitu terdakwaGUMANTORO, S.ST.

Bahwa dihubungkan sesuai dengan putusanMahkamah Konstitusi bernomor 25/PUUXIV/2016, Menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Dalam putusannya, Mahkamahmenilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsurmerugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanyaakibat (delik materil).

MenurutnyaAhli bekerya hanya bersumber pada pemberi data dalam hal ini pihakKantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tanpa melakukancroscek and balance.Bahwa audit seharusnya dilaksanakan secara professional dan independent.Bahwa sifat kerugian negara dalam pasal 3 UU Tipikor harus bersifatactuallose sehingga pemeriksaan kerugian negara tentunya harus akurat.

Dengan Demikian juga terdakwa tidak memiliki Kewenangan apapundalam pelaksanaan kegiatan PEPARNAS Riau 2012, sehingga tiada pidanatanpa kesalahan (geen straf zonder schuld), bagaimana terdakwa dapat dipidanatanpa ada perbuatan materiilnya.Sehingga unsur 3 UU Tipikor tidak terpenuhi.PENJELASAN UNSURUNSUR PASAL 15 UU TipikorSetiap orang yang melakukan percobaan, Pembantuan atau Pemufakatan JahatSebab dalam Pasal 15 Jo Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tipikor hanya dapatditerapkan dalam hal terjadi

Dengan demikian meeting of mind/kesepakatantidak pernah ada.Demikian juga terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil sementara mereka Ardiansyahadalah masyarakat sipil sehingga keduanya bukan Pegawai Negeri Sipil, tetapimemiliki kualitas yang berbeda sehingga subyek hukum pasal 15 UU Tipikor ini tidakterpenuhi.

Kancil No.01,Anduonohu, Kota Kendar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04Juli 2014 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Tipikor Pengadilan NegeriKendari pada tanggal 15 Juli 2014, dibawah Leg.

Nomor 186/tipikor/VII/2014/PN.Kdi;Pengadilan Tipikor tersebut;Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan penyidikan dan suratsuratyang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar pembacaan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;Telah mendengar pembacaan Pendapat penuntut Umum;Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan para saksi, ahli, saksi Ad Charge, ahliAd Caharge dan Terdakwa;Telah membaca dan meneliti buktioukti

Perkara :PDS05/RP3/Fd.1/06/2014, dibacakan dipersidangan Tipikor Kendari padatanggal 03 Nopember 2014, yang pada pokoknya memohon kepada MajelisHakim Tipikor Kendari agar Terdakwa di jatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan membebaskan Terdakwa Ir.

Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;Unsur ke1 : Setiap orang :Menimbang, bahwa yang dimaksudkan setiap orang dalam pasal iniadalah siapa saja yaitu baik orang perorangan maupun suatu korporasi yangmerupakan subjek hukum, dalam hal ini telah melakukan perbuatan pidanadan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ialakukan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah Ir.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimTindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari pada hari Kamis,tanggal 13 Nopember 2014, oleh kami oleh kami JARASMEN PURBA, SH.,sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL BAHRI, S.H. danKUSDARWANTO, S.H. S.E.

TPK /2014/PN.TjkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : YANTOTITIS Bin TITIS SANG RATUTempat lahir : MenggalaUmur / tgl.lahir : 43 Tahun /05 Februari 1971Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Cemara Komplek Pemda

RinaldiPendidikan : SD (tidak tamat)PENAHANAN :e Oleh Penyidik Polres Tulang Bawang TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN.e Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dengan jenis penahananRUTAN sejak tanggal 04 November 2014 sampai dengan tanggal 23 November2014.e Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala dengan jenispenahanan rutan sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan dilimpahkan kePengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.e Majelis Hakim Tipikor Tanjungkarang

sejak tanggal 11 Desember 2014 sampaidengan tanggal 09 Januari 2015e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 10 Januari 2015 sampaidengan tanggal 10 Maret 2015.e Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Tanjungkarang Sejaktanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015.e Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor TanjungkarangSejak tanggal 10 April 2015 Sampai dengan tanggal 09 Mei 2015.Terdakwa didamping oleh Penasehat Hukum yang bernama Oktonoventa, SH

April 2015 dengan susunan Majelis, MARDISON,SH. sebagai Hakim KetuaMajelis, SURISNO, SH, MH (Hakim Ad Hoc Tipikor) sebagai hakim anggotaI, danA.BAHARUDDIN NAIM,SH.MH.

TIPIKOR) Hakim anggota I3. ABAHARUDDIN NAIM SH. MH (Ad Hoc. TIPIKOR) Hakim anggota IIDarmawati Panitera Pengganti134135

TRIYANTO, M.Si127Bin HADI PRAMONO menyampaikan alasanalasan keberatan Para TerdakwaPara Pembanding atas Putusan Pengadilan Tipikor Nomor. 22/Pid.SusTPK/2014/PNYyk tanggal 20 Mei 2015 :A. Tentang Eksepsi1.Bahwa Para Terdakwa/Para Pembanding sangat berkeberatandengan putusan Pengadilan Tipikor yang menolak Eksepsi paraTerdakwa khususnya mengenai adanya masalah perdata yang masihharus diputuskan terlebih dahulu oleh Hakim Perdata.

Bahwa Para Terdakwa/Para Pembanding sangatberkeberatan dengan pertimbangan fakta yang oleh MajelisHakim Tipikor dianggap terbukti dalam persidangan karenatidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terungkapdalam persidangan, setidaknya mengenai halhal sebagaimanadikemukakan oleh para saksi dalam surat pernyataan yangterlampir dalam memori banding ini;.

(Sampaidengan halaman 306).Selanjutnya Majelis Hakim Tipikor menyebutkan,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat buku pepriksaan DesaBangunitapan (Bukti A2,A5) satusatunya buku untukmencatat peralihan hak atas tanah dan dapat digunakanuntuk membuktikan asal usul tanah di Desa BanguntapanBantul, meskipun formalnya berbeda dengan contoh dalamPerda tetapi fungsinya sama sebagaimana yang dimaksuduntuk mencatat peralihan hak atas tanah6.

(Bukti JPU Nomor Urut K.2) yang dalamPutusan Pengadilan Tipikor disebut Bukti Q (vide hal 279Putusan Pengadilan Tipikor).

Dalam pemeriksaan SaksiSuratman, Majelis Hakim Tipikor telah menyatakan ketiga131blanko tersebut haruslah dianggap sebagai kertas kosong saja.Sementara sesuai keterangan Suratman, halaman 280Putusan Pengadilan Tipikor, telah juga ditemukan Peta Persilyang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria DIY tertanggal 31Agustus 1982 dan berdasarkan peta tersebut terbukti adakekeliruan lokasi Persil 41, Persil 42 dan Persil 180sebagaimana tercantum dalam Berita Acara (Blangko) dandaftar yang ditandatangani R.

BJM (PENGADILAN TIPIKOR)

puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satuunit rumahnya;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 04/PIDTIPIKOR/2014/PTBNA tanggal 22 Juli 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan TerdakwaABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri / Tipikor

Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh yang telahmenjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalammemeriksa dan mengambil keputusan perkara telah melakukan kekeliruandengan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sehinggapidana yang dijatuhkan dan besar uang pengganti yang harus dibayar olehTerdakwa tidak memenuhi rasa keadilan, hal tersebut dapat dilihat daribanyaknya faktafakta di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Tinggi

/ Tipikor Banda Aceh, antara lain sebagai berikut :a.

Terdakwa yang berakibat tujuandimaksud tidak terpenuhi;Bahwa dengan mendasarkan pada program pemerintah yang sedang giatgiatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, di manaTerdakwa selaku Kepala Desa Pantan Reduk seharusnya memberikancontoh atau sebagai teladan yang baik bagi masyarakat, maka penjatuhanhukuman yang dijatunkan terhadap Terdakwa terlalu ringan belummemenuhi rasa keadilan masyarakat;Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan olehPengadilan Tinggi Tipikor

Banda Aceh yang lebih rendah dari putusanPengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh pada diri Terdakwa, maka jika dilihatdari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (Sesuai dengan bunyiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor471/K/Kr/1979) maka sebagai berikut :Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatunkan oleh PengadilanTinggi Tipikor Banda Aceh belum memberikan dampak positif gunamendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkarayang

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh pada hari : Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh kami: WAHIDIN, SH. M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Hj. HASMAYETTY, SH.

M.Hum dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Hakim anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 20 April 2015, Nomor : 54/Pen.Pdt/2015/PT- BNA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

d.t.o

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor

Kelolatama Putera Mandiridan hanya disebutkan bertindak atas nama PT dstnya...yang membuat tidak jelasapakah bertindak sebagai perusahaan atau Pengadilan Tipikor (PT) ? .Dan karena itu gugatan semacam ini sebagai gugatan yang tidak jelas formilnya.Seharusnya Penggugat bertindak atas Direktur P.T. Kelolatama Putera Mandiridan bukan atas nama P.T. Kelolatama Putera Mandiri. Dan karena itu gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima3.

Kelola Utama Putera Mandiri danhanya disebutkan bertindak atas nama PT dstnya... yang membuat tidak jelasapakah bertindak sebagai perusahaan atau Pengadilan Tipikor (PT) ? . Dankarena itu gugatan semacam ini sebagai gugatan yang tidak jelas formilnya.Seharusnya Penggugat bertindak atas Direktur P.T. Kelolatama Putera Mandiridan bukan atas nama P.T. Kelolatama Putera Mandiri. Dan karena itu gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima .3.

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 08 Juli2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Serang, sejak tanggal 07 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 05Oktober 2011 ; 2222222 n nn nnn nnn nnn nnn nnn ene9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten,sejak tanggal O6 Oktober 2011 s/d dengan tanggal 04 November 2011 ;10.

pada Pengadilan NegeriPadang dan Pengadilan tingkat Banding sama sekalii tidak memasukan haltersebut dalam pertimbangan hukumnya, malah sebaliknya MAJELISHAKIM TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI PADANG DANHAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT BANDINGMENYALIN SEMUA DAKWAAN SERTA TUNTUTAN DARI JAKSAPENUNTUT UMUM SEBAGAT DASAR PERTIMBANGAN;Bahwa untuk melihat KETIDAK BENARAN PENERAPAN PASAL olehHakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang dan hakim tingkat Banding,maka saya akan bahas kembali unsurunsur

dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18ayat (1) huruf b, Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Pembahasan tiaptiap unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut:Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriPadang yang di kuatkan oleh Hakim tingkat Banding terhadap unsurunsurdalam pasal primair tersebut yang termuat dalam Putusan Majelis HakimTipikor Pengadilan Negeri Padang yang di kuatkan oleh

Hakim tingkatBanding pada hal 132 sampai dengan halaman 141 adalah terlihat denganjelas Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang hanya menyalin semuaHal. 117 dari 128 hal.

No. 1944 K/Pid.Sus/2013118pembahasan unsurunsur dalam dakwaan primair dari Jaksa PenuntutUmum, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang sama sekalitidak menerapkan ketentuan yang sebagaimana mestinya, malah terkesanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang adalah perpanjangantangan atau mewakili kepentingan Jaksa Penuntut Umum, karena semuapertimbangan hukum dalam perkara a quo bersumber pada dakwaan dantuntutan Jaksa Penuntut Umum saja, sepertinya Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan

Tarminta, MM adalah subjek hukum yang dimaksud, ...dst "Kemudian Jaksa Penuntut Umum berpendapat dalam uraiannya bahwa Drs.Tarminta, MM adalah "Setiap orang" itu, dan Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Padang menyalin habis pendapat Jaksa Penuntut Umumtersebut;Sekarang mari kita uji apakah keyakinan atau pendapat Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut adalahbenar adanya;Terlepas dari faktafakta yang diuraikan Sdr Jaksa Penuntut Umum yangdisalin habis oleh

Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Oleh KPK Akan Tetapi LangsungDitetapbkan Sebagai Tersangka.a.Bahwa sebagaimana diketahui, penetapan Pemohon sebagaiTersangka dalam dugaan tindak pidana Suap terkait pemenangansengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 diMahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, tidak

Dengan demikiantindakan yang dilakukan oleh KPK dengan menjadikan PemohonTersangka dalam dugaan tindak pidana Suap terkait pemenangansengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 diMahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, dengan tanpa adanya pemeriksaan sebelumnyakepada Pemohon merupakan tindakan

proses hukum praperadilan inikami bertanyatanya proses hukum yang ditegakkan oleh KomisiPemberantasan Korupsi, apakah memang benarbenar penegakanhukum atau terdapat motif lain dalam penetapan TersangkaPemohon dengan dugaan tindak pidana Suap terkaitpemenangan sengketa Pemilinan Kepala Daerah (Pilkada) tahun2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor

No. 32 PK/PID.SUS/2016Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana, sampai dengan adanya Putusan Praperadilanberkekuatan hukum tetap. Akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsitidak menghargai proses hukum praperadilan yang akan berlangsung,yakni dengan melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon padatanggal O08 Juli 2015.

Bahwa rangkaian kegiatan penetapan Tersangka atas namaPemohon yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telahdiuraikan sebelumnya telah dilakukan sebagaimana ketentuandalam KUHAP, UndangUndang Tipikor maupun dalam UndangUndang KPK sehingga tidak ada kesewenangwenangan yangdilakukan oleh Termohon karena Termohon telah mempunyailebih dari 2 (dua) alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasaruntuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakanpenetapan

AsingBerBadan Hukum Indonesia ;Bahwa dengan kata lain, Disnaker Kota Bandung, yang mewakiliPemerintah NKRI Cq Pemerintah Kota Bandung, telah tidak melaksanakandengan baik Politik Hukum NKRI sebagaimana yang tersebut dalam pembukaanUUD NKRI Tahun 1945, alinea ke4 ;Bahwa melalui gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tentangPerselisihan Hak inilah, Penggugat selaku pekerja sekaligus pencari keadilaningin mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari PengadilanNegeri Hubungan Industrial/ TIPIKOR

aktifitas kerja yangdibekukan (frozen) secara sepihak oleh Tergugat I,IL,IIl menyebabkan Penggugatselaku pekerja (Haryanto Utomo pemegang ID 89151200), tidak berpenghasilanselama bulan: Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni, daripadadigantungkan tanpa penyelesaian, maka lebih baik Pekerja Haryanto Utomomengajukan, PHK Efisiensi dan menuntut seluruh hakhaknormatifpekerjaselama 15 tahun bekeria pada Terqugat 1,11,111.Bahwa sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan PerselisihanHubungan Industrial/ TIPIKOR

PETITUM:Berdasarkan halahal yang telah diterangkan dan diuraikan dalam Posita,mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Hubungan Industrial/ TIPIKOR, KelasIA Bandung, berkenan memutuskan:PRIMER:171. Menyatakan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial/ TIPIKOR, Kelas IABandung adalah Pengadilan yang berwenang mengadili;2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;3. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan mengenai Perselisihan Hakdengan Tergugat I,Il, Il;4.

Nasabah UMAR HS periode tanggal01/01/03 s/d 02/07/10;Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara atas nama Terdakwa AGUS AFRIDA;9 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta.Pid/2012/PN.PKP.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap

putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2012 dari kuasa Terdakwayang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebutberdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Agustus 2012 sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang pada tanggal 07 September 2012;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa

pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang padatanggal 07 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon

,MH.HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BambangAriyanto, SH.,MH.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.Ttd.44Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.Ttd.MS.