Ditemukan 973 data
Terbanding/Penggugat : PT LINKEN MULTI KARYA
115 — 86
Bahwa mekanisme pemberian perintah kerja dari Tergugat kepadaPenggugat adalah : Tergugat meminta kepada Penggugat untukmenerbitkan penawaran harga (quotation) untuk pekenaan tertentu digalangan kapal miliknya, selanjutnya apabila Tergugat setuju denganpenawaran tersebut maka Tergugat memerintahkan Penggugat untukbekeryja serta menerbitkan perintah kenya berupa Work Order yangdikirim melalui Surat Elektronik (email), lantas Penggugatmelaksanakan serta menyelesaikan pekerjaan tersebut dibuktikanadanya
125 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
selanjutnya disebutdengan UU PPh) yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 9 ayat (1) huruf e:Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagiWayib Pajak dalam negen dan bentuk usaha tetap tidak bolehdikurangkan:e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaanatau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dankenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minumanbagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalandalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu danyang berkaitan dengan pelaksanaan pekenaan
243 — 133
menandatanganidokumen tersebut atas sepengetahuan Terdakwa Charles Benawan ;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengalihkanpelaksanaan pekerjaan kepada terdakwa Il, telah melanggar ketentuan pasal 87Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010 (Perpres No.54 tahun 2010)tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, yang berbunyi:Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamaberdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecualisebagai pekenaan
110 — 44
PancaDarma Puspawira, telah memberikankonsekuensi hukum atas porsitanggungjawab bersama berkaitan dengan : Pertanggungjawvaban pekenaan ; Konsekuensi terhadap kerugian dankeuntungan yang timbul ;Sehingga dengan demikianpertanggungjawaban yang timbul adalahpertanggungjawaban KSO, bukan atas namamasingmasing badan hukumnya, yakni PT.Panca Darma Puspawira dan PT. Agung DarmaIntra secara sendirisendiri.1.2.
239 — 69
(Vide Pasal 59 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yang berbunyi : Penanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat dibuatuntuk pekenaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaaannyaakan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:a. Pekeraan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;b. Pekeraan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lamadan paling lama 3 (tiga) tahun;c. Pekerjaan yang bersifat musiman; ataud.
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
menyelesaikan kewajiban Pemborongyang telah bekerja susah payah dan telah menghabiskan biayanya terusdengan seenaknya Pemohon Kasasi menyatakan bahwa tidak dapat dibayartanpa ada solusi apapun.Posisi Pemohon Kasasi ibarat buah simalakama tidak dibayar dilaporkanPemborong kemudian dicarikan solusi dibayar dituduh korupsi, padahalkeputusan ini diambil dalam upayanya sebagai pejabat publik untukmengambil keputusan administratif untuk sebuah penyelesaian pekerjaanyang menjadi tanggung jawab atas sebuah hasil pekenaan
106 — 56
Konirak tersebut, telah bertentangandenganketentuan pada :Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentangperubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan Dalam hal terdapat perbedaanantara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atauspesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersamaPenyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi :(huruf c) yaitu Mengubah spesifikasi teknis pekenaan
Pasal 51 ayat (2) butir 3 Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubahdan ditambah dengan Perpres 70 tahun 2012 yaitu Kontrak hargasatuan merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaianseluruh pekenaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, kemudianketentuan selanjutnya pada huruf c tentang kontrak harga satuan tersebut,pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volumepekenaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa. Bahwa ARIF MAHMUDIANTO, ST.
Pasal 51 ayat (2) butir 3 Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubahdan ditambah dengan Perpres 70 tahun 2012 yaitu Kontrak hargasatuan merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaianseluruh pekenaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, kemudianketentuan selanjutnya pada huruf c tentang kontrak harga satuan tersebut,pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volumepekenaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.Halaman 64 dari 140 Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 425 PK/Pdt/2015"semua material dan alat kena yang diperlukan sehubungan denganpelaksanaan pekenaan tersebut dalam Pasal 1 Surat PerjanjianPemborongan/Kontrak disediakan oleh Pihak Kedua dan merupakantanggung jawab Pihak Kedua". Hal ini menunjukkan rekanan tidak berhakmengajukan penyesuaian harga;Bupati Seruyan (H.M.
124 — 38
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaanyang bersifat tetap.Penjelasan ayat (2)Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalahpekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus putus, tidak dibatasiwaktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satuperusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekenaan yang tidak tergantung cuacaatau suatu kondisi tertentu.
SUPARTIN
Termohon:
Kepala Kepolisian Polisian Resort Lamongan
185 — 67
KalitengahKabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019tersangka SUPARTIN BIN (ALM) YADAM telah mencairkan uang bantuantersebut dan selanjutnya uang sebesar Rp. 120.000.000, (Seratus dua puluhJuta rupiah) dibawa oleh tersangka SUPARTIN BIN (ALM) YADAM dan sampaisekarang uang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (BKKPD)Desa Dibee tidak ada kegiatan pekenaan fisiknya dan Laporanpertanggungjawaban dalam penggunaan dana sebesar Ro 120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah
Terbanding/Terdakwa : LASARUS KRISBENI MAKING alias ARIS
252 — 172
, A.Md AliasTrio selaku Konsultan Pengawas dan Laporan Bulanan KeIlIl tertanggal12 Desember 2018 yang diperiksa oleh Saksi Agustinus Lima Doro, STAlias Agus selaku Konsultan Pengawas, sehingg pada waktu yang tidakdapat diingat lagi dengan pasti, saat Saksi Antonius Benifar Johannes, STAlias Beni bertemu dengan Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.)dilokasi Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + TimbunanKelurahan Ekasapta, Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Benimengatakan "Om Ayah pekenaan
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Schedule pekerjaan tersebut di atas.Bahwa Proses pengadaan barang dan jasa pada proyek tersebut tidakpernah dilakukan proses evaluasi dokumen penawaran, Aanswiljing,Undangan pemasukan dokumen atau proses lainnya.Bahwa pekerjaan Pembangunan pelapis tebing telah diserah terimakansesuai berita acara serah terima pertama (PHO) Nomor : 556//PHO/Parsenibud/KPH/2007 tanggal 18 Desember 2007 dan di dalamdokumen PHO tersebut terdapat hasil rapat panitia Tim PHO yangmenyatakan pekenaan telah dinyatakan selesai
Roda Group seuai kontrak Nomor 430/01/SPK/parsenibud/Kph/2007 tanggal 19 Juli 2007: dengan harga borongan pekenaan Rp422.900.000, untuk biaya perencanaan/pengawasan belum dapatdatanya;2. Pekerjaan pembangunan Gazebo setelah tender di menangkan oleh CV.CITRA INDAH dengan harga borongan Rp 133.100.000, sesuai SPKnomor 430/01/SPK/parsenibud/Kph/2007 tanggal 19 Juli 2007 dan biayaperencanaan/pengawasan belum dapat datanya.3.
1.Jamilah
2.Nurdiyah samsul
Tergugat:
1.Ny.Wiwin Wahyuni
2.Anton Hadi Munsyarief
3.Dina Ariany
4.Notaris Atik Rusmiati Supriyadi, SH.M.Kn
5.Notaris PPAT Rachmad Praptono, SH
Turut Tergugat:
1.Kantor badan pertanahan Nasional kabupaten malang
2.NANI KRISTINA
3.CAMAT PAKISAJI
4.KEPALA DESA KARANGDUREN
44 — 25
Agama Islam Pekenaan Wiraswasta.WNI Bertempat tinggal di Desa Pakisaji RT 010 / RW O02 Kel PakisajiKecamatan Pakisat Kabupaten Malang Status Perkawinan Ceral MatPekerjaan Pegagawai Negeri sipil (PNS) Selanjutnya disebut sebagai :Penggugat II> Bahwa setekah dibaca dan diteliti pihak Tergugat Il, TerggugatIll, Tergugat IV dan Tergugat V dengan Penggugat dan Penggugat Il,Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2020/PN Kpntidak saling kenal dan juga tidak pernah melakukan hubungan
478 — 324
Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 TentangPenyelenggaraan Jasa Konstruksi (PP No. 29/2000) menyatakan :Lingkup tahap perencanaan pekenaan konstruksi meliputiprastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, danperencanaan teknik.Bahwa Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat NV adalah individu atauoOrangperseorangan yang dipekerjakan oleh Tergugat sebagai perencanapekerjaan konstruksi untuk melaksanakan jasa konsultansi perencanaanpekerjaan konstruksi kepada Penggugat, dalam hal
142 — 32
BERMAN PAKPAHAN, pekenaan Wiraswasta, beralamat di Jalan TuankuTembusai No. 395 Pekan Baru, yang selanjutnya disebutTERGUGAT I;2. HELMY MARLAN PAKPAHAN, pekerjaan Pegawai Negeri , beralamat diJalan Pasar Ill No.119 Kota, Kelurahan Tegal RejoKecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, yangselanjutnya disebut TERGUGAT II ;3.
Muh. Faisal Idris, S.H.
Tergugat:
PT. SWADAYA SAPTA PUTRA
103 — 91
Memberikan pekeyaan yang membahayakan jiwa,keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruhsedangkan pekenaan tersebut tidak dicantumkan dalampenanyjian kerja;PENGGUGAT pada tanggal 23 November 2017 secara resmi mengirimkanPermohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Lembaga PenyelesaianHubungan Industrial dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan TransmigrasiKabupaten Kotawaringin Timur;Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 05/Pdt.SusPHI/2019/PN PIk24.
204 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
pelaksanaan pekerjaan;Bahwa alasan PPK memutuskan kontrak secara sepihakadalah dengan alasan pelaksanaan kontrak tidak bolehmelewati akhir tahun anggaran 2014 sebagai Conditio sinequanon* (alasan paling utama) dan dapat disimpulkan dariSurat PPK Nomor 22/PPK/DPUBMBM/XII2014 tanggal 22Desember 2014 yang dikutip sebagai berikut: Sesuaidengan Syaratsyarat Umum Kontrak bahwa kepadaPenyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekeraansampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masaberakhirnya pelaksanaan pekenaan
14 — 11
biaya penghidupan bagi Termohon berupa Uangmut'ah yang layak bagi Termohon yaitu satu buah rumah untuk menjadi tempattinggal Termohon dan Anak Pemohon dan Termohon mengingat selama perkawinanantara Pemohon dengan Termohon belum mempunyai rumah atau setidak tidaknyauang sebesar Rp. 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) yang nantinya digunakanoleh Termohon untuk membuka usaha selama Pemohon tidak Iagi menjadi suamidari Termohon mengingat Termohon tidak tamat SMA sehingga sulit untukmendapatkan pekenaan
118 — 34
Sehingga Berita AcaraPemeriksaan Kemajuan Pekenaan serta Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekenaan PT.Sumber Utama (Minggu XX) tanggal 15 Desember 2008 dengan kemajuan/progresspekerjaan mencapai 81,2136% (delapan puluh satu koma dua satu tiga enam persen)yang dibuat oleh terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa Norssca Wuisang(Manager Project PT.
Sehingga Berita AcaraPemeriksaan Kemajuan Pekenjaan serta Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekenaan PT.Sumber Utama (Minggu XX) tanggal 15 Desember 2008 dengan kemajuan/progresspekerjaan mencapai 81,2136% (delapan puluh satu koma dua satu tiga enam persen)yang dibuat oleh terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa Norssca Wuisang(Manager Project PT.
Sehingga atas permintaan saksi Jessy Suzanna Korah tersebut,terdakwa Norssca Maarschell Raunald Wuisang alias Onal membuat Berita AcaraPemeriksaan Kemajuan Pekenaan No. 01/EC/IX/2008 tanggal 20 September 2008 sertaLaporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan PT. Sumber Utama (Minggu VIII) tanggal 20September 2008 dengan kemajuan/progress pekerjaan mencapai 28,0034% (dua puluhdelapan koma nol nol tiga empat persen) yang ditandatangani oleh lelaki JohanisSinolungan, ST (Manager Project PT.
SYADIKIN, A.Md.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Intervensi:
ISMANTO
236 — 99
.: Setelah pekenaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4selesai, maka semua peta dan daftar isian yangbersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desaselama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yangberkepentingan mengajukan keberatankeberatan mengenaipenetapan batasbatas tanah dan isi daftardaftar isian itu.: Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yangdimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitiadianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupundaftar isian yang bersangkutan