Ditemukan 971 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pekerjaan pengenaan pengnaan penetaan pedesaan pekejaan pekeraan pekerjan pebenaan pekeiaan pekeqaan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 25-06-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 388/ Pdt.G/ 2015/PN. JKT.Sel.
Tanggal 3 Februari 2016 — TOMOE ENGINERING CO, Ltd, Lawan PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk,
115 — 89
  • ini dikeluarkan dengan maksud supayaanda melanjutkan pekenaan teknik dan menyiapkan bahanbahan yangdibutuhkan, detail order pembelian akan dikeluarkan saat detail subjekdisetujui dengan spesification sheet/engineering drawng yang lebih detildan rencana pembayaran setiap mesin.Salam hormatdan Terima KasihS.A.Mokashi.Asia Pasific Fibers KarawangBerdasarkan LOI terjemahan tersebut dapat dilihat LOI bukan merupakan buktiPerjanjian Jual Beli melainkan baru pernyataan minat untuk membeli danmeminta untuk
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 16-02-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Smr
Tanggal 16 Februari 2016 — PT. ESCO MINING PRODUCTS MELAWAN MUKHLIS
71 — 14
  • Dan otomatis setelah pekerja tidak bekerja, maka hak untuk mendapatkanupah hapus dengan sendirinya, sebagaimana ditentukan dalan Pasal 93 UUNo. 13 Tahun 2003 tentang Pengupahan, yang menyatakan : No work No pay,yakni Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekenaan..Faktanya PENGGUGAT sudah tidak bekerja lagi sejak tanggal 24 Desember2014, mutatis mutandis, layaknya tidak ada upah untuk bulan Januari 2015.Akan tetapi Perusahaan masih berbaik hati dan memberikan pembayarankepada PENGGUGAT
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 27-12-2017 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat:
1.FAHMI
2.SUTEJO
3.M ASRARI
4.SURIANSYAH
5.ZULKIFLI
6.JAFRI FAHMI DIANUR
7.BUDIANSYAH
8.LUKMAN SEJATI
9.ANDI KHERUDDIN
10.SAHARUDDIN
11.MUH.ARIF
12.RUDIANTO
13.SAHARUDDIN DOMPA
14.SYAWALUDDIN
15.FATHUR RAHMAN
16.SYAMSU RIZAL
17.SUGIANTO
18.DEKA NOVIAN NATA
19.BAHTIAR
20.JUMADI
21.YUNUS
22.RAHMAN
23.MAHMUDDIN
24.ABU BAKAR
25.MUHAMMAD SUKMA
26.ANDRI NOVIAN
27.KHAIRIL ARIFIN
28.SYAIFUL ANWAR
29.HENDRA
30.SAHAR
31.MIKRAJUDDIN
32.NASRULLAH
33.M. MUNAWAR
34.JUMADI
35.BAHARUDDIN
36.MUNIF ARIANTO
37.ZULKIFLI
38.FAUZI RAHMAN
39.ABDUL HAFID
40.ALI YUSNI
41.ZAENAL MUSTAFA
42.HAMIDAN
43.TAUFIK AKBAR
44.JUMANSYAH
45.AMALIA ULFAH
46.MUHAMMAD IKHSAN
47.AMIRUDDIN DAPE
48.PARDI
Tergugat:
1.PT. NANYANG INTIDO
2.PT. VICO
110 — 20
  • SE04/2013);Bahwa dalam kontrak kerjasama Light Vehicle Service No. 575701tertanggal 18 Januari 2015 antara Tergugat dengan Tergugat Il(Kontrak No. 57570) pada Lampiran B Butir 3.9 (page 4 of 6) secarategas dinyatakan bahwa:Kontraktor wajib menjamin dan membebaskan Perusahaan darisetiap perselisihan yang mungkin timbul antara Kontraktor danKaryawan Kontraktor.Selanjutnya dalam Butir 7 (oage 2 of 3) Tambahan No. 1 pada LampiranB Kontrak No. 57570 juga dinyatakan bahwa:Kontraktor dalam melaksanakan pekenaan
    oleh perusahaan pemberi pekerjaan;c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan,artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukungdan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai denganalur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundangundangan;d. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinyakegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabilatidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekenaan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penggugat:
DEDI PRAMANA
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
49 — 21
  • Penggugat bekerja pada bagian Dryer.3) Bahwa pekerjaan sebagai Dryer merupakan bagian dari suatu prosesProduksi di tempat usaha Tergugat, yang mana pekerjaan tersebutmerupakan pekerjaan yang sifatnya terusmenerus, tidak terputusputus dantidak dibatasi waktu, sehingga merupakan pekerjaan yang bersifat tetap.4) Bahwa penjelasan Pasal 59 ayat (2) UndangUndang RI No. 13 Tahun 2003tentangKetenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat iniadalah pekenaan
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 12-12-2018 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 4600/Pdt.G/2018/PA.Sda
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
59 — 13
  • ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelishakim menilai besaran kesanggupan tergugat masih jauh dan rasa keadilandan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan dasar bagi Penggugat , pada saatPenggugat masih bekerja sebagai tenaga kontrak di BNI cabang Surabayapenghasilannya sebesar sekitar Rp.4.700.000, ( empat juta tujuh ratus riburupiah ) perbulannya , sedangkan saat ini di persidangan terungkap faktabahwa tergugat mempunyai pekenaan tetap sebagai dokter denganpenghasilan sekitar
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 17-09-2018 — Putus : 26-12-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 194/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 26 Desember 2018 — ASEP SOLIHPUDIN; Melawan; 1. PT. UNION TROPHY dan 2. PERUSAHAAN UNION PLATING;
156 — 34
  • berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang Undang No. 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan menyatakan Perjanjian kena waktu tertentu hanyadapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat ataukegiatan pekerjaanya akan selesai dalam waktu tertentu,Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 194/Pdt.SusPHI /2018/PN.Bdg15.16.17.18.19.20.21.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Undang Undang No. 13tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan Pernanjian kerja vwaktutertentu tidak bisa di adakan untuk pekenaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-10-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 935 B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JIDECO INDONESIA;
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU KUPantara lain diatur bahwa Wajib Pajak yang diperiksa wajib: memperlihatkan dan atau meminjamkan buku ataucatatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumenlain yang berhubungan dengan penghasilan yangdiperoleh, kegiatan usaha, pekenaan bebas WajyibPajak, atau objek yang terutang pajak; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atauruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan gunakelancaran pemeriksaan; memberikan keterangan yang diperlukan;d.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-08-2016 — Putus : 02-09-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 59/PID.SUS/2016/PT SBY
Tanggal 2 September 2016 — Dra. RORO SRI WANITARSIH SAYEKTI
62 — 73
  • Tahun 2012 tentangPedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsungdan Pengadaan BarangJasa, Pasal 78 ayat 1 yangberbunyi : Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen)sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/Jasa mengajukan surat tagihan pembayaran dan penyerahanpekeraan secara tertulis kepada Pejabat PembuatKomitmen (PPK)e Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya Nomor : 027/1598/436.6. 12/2012tanggal 13 September 2012, Pasal 3 ayat 2 huruf b yang berbunyi :melaporkan pelaksanaan pekenaan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 107/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penggugat:
HENDRA DERMAWAN
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
85 — 30
  • Penggugat bekerja pada bagian Dryer.3) Bahwa pekerjaan sebagai Dryer merupakan bagian dari suatu prosesProduksi di tempat usaha Tergugat, yang mana pekerjaan tersebutmerupakan pekerjaan yang sifatnya terusmenerus, tidak terputusputusdan tidak dibatasi waktu, sehingga merupakan pekerjaan yang bersifat tetap4) Bahwa penjelasan Pasal 59 ayat (2) UndangUndang RI No. 13 Tahun2003 tentangKetenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat iniadalah pekenaan
Pengadilan PN WAMENA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-01-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PN WAMENA Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Wmn
Tanggal 22 April 2020 — Penuntut Umum:
SYLVIA MARGARETH RUMBIAK, SH
Terdakwa:
TANRA
80 — 20
  • Pekenaan : SwastaTerdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1.2.Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena sejak tanggal 22 Agustus 2019sampai dengan tanggal 30 September 2019;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 1 Oktober2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19Nopember 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-03-2016 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PID.SUS/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — KEMAL PASHA MOPILI, S.E;
63 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AsuransiRamayana adalah merupakan uang Terdakwa yang dijaminkan didalam pelaksanaan pekenaan proyek tahap I pembangunanJembatan Monggupo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi para PemohonKasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:Terhadap Alasan TerdakwaBahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam Memori Kasasibutir 1 sampai dengan butir 35 tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidaksalah dalam menerapkan peraturan hukum dalam
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 96/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 27 April 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. JAYA TRI ISMAYA
Terbanding/Tergugat I : Gigih Retnowati
Terbanding/Tergugat II : Menteri Perhubungan Republik Indonesia cq Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai KPLP
Terbanding/Tergugat III : PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA
Terbanding/Tergugat IV : PT. SARIMAKMUR SULTAN NUSANTARA
Terbanding/Tergugat V : PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk
196 — 78
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per24/PB/2015. dan atas penyampaian dokumen yang tidak benar tersebut telahdilaporkan ke Bareskrim sebagaimana dalam Tanda Bukti LaporTBL/599/VIII/2016/BARESKRIM tanggal 22 Agustus 2016.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahanperubahannya, yang menyatakan sebagai berikut:PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:a. denda keterlambatan pelaksanaan pekenaan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 19-11-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 06-02-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 631/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 6 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat : TEGUH DWIJANTO R
Terbanding/Penggugat : PININTA RAKHMAWATI Diwakili Oleh : YOYOK SISMOYO
Terbanding/Turut Tergugat I : Bupati Tegal
Terbanding/Turut Tergugat II : Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala DPU Kabupaten Tegal
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ir SUHARMANTO
Terbanding/Turut Tergugat V : LASAM ST DKK
56 — 28
  • Telah diadakan pemeriksaan pekenaan yangdilaksanakan sesuai SPK/perubahannya, maka tidak dapatmengajukan serah terima pekerjaan pertama, dalam Lampiran BeritaAcara Fisik Lapangan.Halaman 6, Putusan Nomor 631/PDT/2019/PT SMG11.1.1.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 10-11-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 09/PID.SUS/2014/PT PTK
Tanggal 18 Desember 2014 — Pembanding/Terdakwa : Ir. TRI EDDY NURYANTO, MBA, MSC
Terbanding/Jaksa Penuntut : SAFRY ST, SH, MH
107 — 46
  • Sehingga dengan demikian patutlah dapat diduga telahterjadi kerugian keuangan negara/daerah, dengan rincian terkoreksi sebagai berikut : Prestasi pekerjaan berdasarkan hargaKontrak Yang Telah Dibayar 100 % Kerugian keuangan negara/daerahriil pembelian/pemesananUraian Sat Selisih volume Selisih kualitasNo is z Kwa i iwaj wantit larga larga Pekenaan ven = Jumlah n .
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 04-09-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 20/PID.TPK/2018/PT PDG
Tanggal 27 September 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ERIK ERIYADI,SH,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : SALMAN, ST Diwakili Oleh : LUKMAN ,SH
Terbanding/Terdakwa III : DASRIL, ST
Terbanding/Terdakwa II : DONNY ARDORIA, ST
210 — 81
  • Pessel menyebutkan :Pasal 1:Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) memberikan tugas kepada penyedia untukmelaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan pabrik es kapasitas 10ton per hari kegiatan fasilitas penguatan dan pengembangan pemasarandalam neger hasil perikanan.Pasal 3 ayat (2) :Penyedia wajib menyelesaikan semua tahapan pekeryaan yang telah disepakatidengan PPK dan meneliti dengan cermat tekhnis dan kualitas spesifikasi barangyang digunakan sebelum diserahkan kepada PPK tepat pada waktunyaPasal 4:Pekenaan
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat:
CHRISTIANTES
Tergugat:
PT. REZEKI KENCANA MILL
183 — 42
  • diajukanoleh pekera/buruh dengan alasan pengusaha melakukan sebagai berikut:menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh,Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama selamaproses persidangan berlangsungMajelis Hakim berpendapat tidak menemukanfakta yang dapat mendukung dan menguatkan dalil gugatan Penggugat yangmenununjukkan bahwa tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagaitindakan yang menghina Penggugat secara kasar melalui Wangtao kecualihanyakatakata... salah semua pekenaan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 23-05-2014 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Yyk
Tanggal 2 September 2014 — PT. SURYA MADISTRINDO lawan EKO SUBEKTI
76 — 22
  • dikabulkannya putusanPHK pada tanggal 2 September 2014;Menimbang, karena Tergugat terbukti sudah tidak melaksanakankewajibannya lagi sebagai pekerja setelah diberikan surat Pemutusan HubunganKerja oleh Penggugat (vide Bukti T7), maka Penggugat tidak lagi berkewajibanmemberikan upah Tergugat atau Tergugat tidak lagi berhak atas upah sebagaimanaketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang undang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang menyatakan Upah tidak dibayar apabila pekera/buruh tidakmelakukan pekenaan
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 20-08-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 35/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 10 Desember 2018 — Penggugat:
PT. MITRA AGUNG INDONESIA Diwakili oleh MAULUDDIN
Tergugat:
KEPALA DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG
260 — 731
  • penetapansanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang sekurangkurangnya memuat:Halaman 50 dari 57 HalamanPutusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNAa. identitas Penyedia Barang/Jasa, antara lain:1) nama Penyedia Barang/Jasa (nama perusahaan apabila berbentukbadan usaha atau nama yang menandatangani surat penawaran/suratpenanjian apabila berbentuk orang perseorangan);2) alamat Penyedia Barang/Jasa;3) nomor izin usaha (untuk Penyedia Barang/Jasa yang memiliki izinusaha); dan4) NPWP Penyedia Barang/Jasa;nama paket pekenaan
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Wanprestasi
Register : 28-01-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN MAUMERE Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mme
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
KUNGRADUS TERISNO, (Dirut PT.TIGA PUTRA SEJATI MANDIRI)
Tergugat:
1.WEMPY LAY,S.ST.M.Si Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyedia Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018
2.THOBIAS RESSIE,ST Pekerjaaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyedia Perumahan Satuan Kerja NVT Penyedia Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyedia Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019
3.Ir.SUHARTINI A.WELLO.M.SI Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selaku Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan TA.2018
4.YUBLINA D.BUNGA,ST.,MT. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Selaku Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan TA.2019
209 — 88
  • Consortium), yang mana dengan alasan sebagai berikut: Bahwadidalam pelaksanaan kontrak antara Penggugat denganTergugat I,terdapat SyaratSyarat Umum Kontrakdan SyaratSyaratKhusus Kontrakyang tidak terpisahkandari dokumen surat PerjanjianPekerjaan (Kontrak)Nomor KU.03/SNVT.PP.NTT/287/IV/2018tertanggal 16 April 2018 dan berdasarkan syaratsyarat umumkontrak tersebut, dalam Poin A Ketentuan Umum Nomor 14tentangPengawasan Pelaksanaan Pekerjaan, sebagaimana berisi 14.1Selama berlangsungnya pelaksanaan pekenaan
    Pengawas pekenaan berkewajiban untukmengawasi pelaksanaan pekerjaan. Bahwa selain itu diatur juga dalam Poin G mengenai PengawasanMutu dan point nomor 69 (enam puluh sembilan) didalam syaratsyarat umum kontrak, sebagaimana berisi 69. Pengawasan danPemeriksaan PPK berwenang melakukan pengawasan danpemeriksaan terhadap pelaksanaan pekeraan yang dilaksanakanoleh penyedia.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
EDI SUTOMO, SH.
Terdakwa:
DWI CAHYA FEBRIYANTO
153 — 61
  • Sampang , sedangkan terdakwa DWICAHYA FEBRIYANTO selaku Persero Komanditer CV.Hikmah Jaya tidakmelaksanaan kewenangan dalam kegiatan pekenaan tersebut dengan benarsehingga pekerjaan tersebut ambruk pada kontruksi atap hal ini disebabkan kayuusuk ukuran 30/50 mm2 yang mestinya sesuai RAB berukuran 50/70 mm2,kemudian kayu reng ukuran 15/30 mm2 yang mestinya sesuai RAB berukuran20/30 mmz2.Bahwa Pembayaran pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN Samaran 2 Kec.Tambelangan Kab.