Ditemukan 895 data
138 — 57
Bersifat Final.Bahwa Ahli hukum Tata Usaha Negara yaitu Indroharto, S.H.dalam bukunya yang berjudul Usaha memahami undangundang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I,beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara,halaman 173174, mengatakan yang dimaksud dengan Finaladalah akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkandengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ituharus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif. .Bahwa Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata UsahaNegara yang
42 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 746 K/PID.SUS/2013kedudukan dan peranan hukum atas diri Terdakwa Amir Mahmud, S.H.dalam kafiatnya sebaga Ketua KPU Kabupaten Donggala, adalah"bertentangan" dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkanpertimbangan hukum dari Judex Facti sehubungan dengan pembuktianunsur "setiap orang" yang menjadi salah satu unsur dalam dakwaan primairdimaksud.
221 — 121
Philipbus M Hadjon, S.H.dalam bukunya yang berjudul PengantarHukum Administrasi Indonesia yangmenyatakan pada pokoknya bahwa:(i) Suatu keputusan yang dikeluarkan olehbadan pemerintahan harus dipersiapkandan diambil secara cermat ;(ii) sebelum mengambil suatu ketetapan,badan pemerintah dalam menerapkanasas kecermatan dimaksud harus menelitisemua fakta yang relevan danmemasukkan pula semua kepentinganyang relevan kepentingannya; daniii) kalau pemerintah secara keliru tidak memperhitungkankepentingan
KOPERASI SIMPAN PINJAM HARUM WISESA SUKSES
Tergugat:
1.PT. KITACIPTA SOLUSINDO
2.WAHYU GUNAWAN,SH., MH
3.KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULAR
4.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI
175 — 62
Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi kelima, penerbit Liberty Yogyakarta, 1998, halaman 42, menyatakan:Maka oleh karena itu, Penggugat harus merumuskan petitumdengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusive, ps8 RV). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berkibattidak diterimanya tuntutan tersebut.
71 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia, hal. 53, yangmenyatakan sebagai berikut:"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yangcukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hakitu oleh pengadilan guna diperiksa: point d'interet, point d'action."Selanjutnya, Prof. DR.
212 — 101
Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke5,Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 49 yang berbunyi sebagai berikut:Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukumyang cukup, merupakan syaratutamauntuk dapatditerimanyatuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point dinteret, pointdaction...Di dalam buku yang sama pada halaman 64, Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PT INDAH PESONA BOGOR
Terbanding/Tergugat II : PT. WADHE PUTRA NUSANTRA
128 — 57
Subekti, S.H.Dalam pasal 606 a RV. itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itutidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktumpenghukuman membayar sejumlah uang.Doktrin Hukum Lilik Mulyadi, S.H, M.H.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV Indonesia/ Pasal 61 la ayat (1)RV Belanda maka suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusanhakim yang berisi pembayaran sejumlah uang.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, telah menguraikan dengan terang danjelas bahwa pada
115 — 15
Widodo, S.H.dalam pembuatan 2 (dua) AJB sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah),dan untuk balik nama sertifikat hak milik di Kantor BPN Kabupaten KulonProgo Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan jasa Rp 100.000,00 (seratusribu rupiah). e Bahwa duaharikemudianpada haridantanggallupa di awaldi tahun2001,166saudaraSukarminahdatang dirumahsaksidi DusunKaligintungLor DesaKaligintung,KecamatanTemon,KabupatenKulon Progomengembalikan berkasyang terdiriSuratpermohonanperalihanhak atastanah daripemohon
152 — 90
Melanggar Kaidah Tata SusilaSehubungan dengan pengertian kaidah tata susila, Setiawan, S.H.dalam Bukunya tersebut di atas menyitir pendapat Ahli HukumAsser Rutten bahwa menurut hukum, kaidah tata susila dapatdiartikan sebagai kaidahkaidah moral yang diterima olehmasyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis.Sementara Prof.
68 — 26
Yahya Harahap, S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,him. 449, menjelaskan bahwa:Posita atau fundamentum petendi, tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yangmendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskandasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syaratformil.
77 — 25
Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Hlm. 59)mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindakpidana adalah seorang manusia sebagai oknum.
93 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abdulkadir Muhammad, S.H.dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 2010, halaman 238);Selanjutnya terhadap Perjanjian Kerjasama (PKS) berlaku ketentuanKUHPerdata sebagai berikut:Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata ditentukanmengenai perjanjian yang telah memenuhi syarat sah Perjanjian adalahmengikat dan berlaku sebagai undangundang bagi para pihak dan harusdilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat dibatalkan secarasepihak.
69 — 17
Yahya Harahap, S.H.dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Cetakan April 2008 halaman449451 yang diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta, yang antara lainmengatakan bahwa suatu objek sengketa dikategorikan tidak jelas apabilaobjek gugatan mengenai tanah tersebut: (1) batasbatasnya tidak jelas, (2)letaknya tidak pasti, (8) ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda denganHal. 84 dari 103 hal.
146 — 41
Sianturi, S.H.dalam bukunya Asas Hukum Pidana di Indonesiadan Penerapannya Penerbit Storia GrafikaJakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskanyang dimaksud dengan *melawan hukum berartibertentangan dengan hukum, atau tidak sesuaidengan larangan atau keharusan hukum, ataumenyerang suatu kepentingan yang dilindungioleh hukum (dalam hal ini hukum positif yangberlaku di Indonesia).Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa tanpa hak atau = wmelawanhukum harus ditafsirkan bahwa perbuatan
1078 — 1125
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, Penerbit: Sinar Grafika, 2017,halaman 119 dan 120Putusan Mahkamah Agung R.l. No.1555K/Pdt/2013 tertanggal 12 Desember2013Putusan Mahkamah Agung RI. No.676K/Pdt/2013 tertanggal 10 September2013Himpunan Yurisprudensi Hukum Perdata,Putusan Mahkamah Agung R.
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan.Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan Penerbit: Sinar Grafika, 2017,halaman 505 s.d. 514Print Out Putusan Mahkamah Agung R.1. No.2771 K/Pdt/2012 tertanggal 26 April 2013Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan olehMahkamah Agung R.I Putusan MahkamahAgung R.I.
Terbanding/Tergugat I : MARDJONO REKSODIPUTRO
Terbanding/Tergugat II : Ricky S Nazir
Terbanding/Tergugat III : EMIR NURMANSYAH
Terbanding/Tergugat IV : NAFIS ADWANI
Terbanding/Tergugat V : RITA TYASTUTI TAUFIK
Terbanding/Tergugat VI : AGUS AHADI DERADJAT
Terbanding/Tergugat VII : WOODY PANANTO
Terbanding/Tergugat VIII : CHANDRAWATI DEWI
Terbanding/Tergugat IX : LUKY I WALALANGI
Terbanding/Tergugat X : SAHAT M SIAHAAN
Terbanding/Tergugat XI : HERRY NURYANTO KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat XII : Nurdin Adiwibowo
Terbanding/Tergugat XIII : FREDDY KARYADI
Terbanding/Tergugat XIV : Yanny M. Suryaretina
Terbanding/Tergugat XV : Ayik Chandrawulan Gunadi
Terbanding/Tergugat XVI : KEVIN OMAR SIDHARTA
Terbanding/Tergugat XVII : Indra Setiawan
Terbanding/Tergugat XVIII : Miriam Andreta
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bangun Karya Pratama Lestari BKPL
Terbanding/Turut Tergugat II
828 — 2603
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, PenerbitSinar Grafika, 2015, halaman 732 (Bukti P59) dijelaskan sebagai berikut :Yang dimaksud pengakuan di luar sidang adalah lawan atau kebalikan daripengakuan dalam persidangan atau di muka hakim yang digariskan Pasal1925 KUHPerdata, Pasal 174 HIR.
180 — 89
Yahya Harahap, S.H.dalam uraiannya yang kami kutip di atas, qugatan terhadap Tergugat Ilsalahsasarankarena yang melakukan perbuatan melawanhukumadalah Tergugat , tetapi Tergugat Il ikut ditarik untuk membayar gantirugi atas perbuatan Tergugat tersebut.
117 — 49
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman291, yang menegaskan bahwa identitas barang yang dimohonkan sita jaminanharus lengkap. Hal tersebut dapat TERGUGAT KONPENS TERGUGAT IlKONPENSI dan TERGUGAT NM KONPENSI kutip, sebagai berikut:*Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik tergugat yanghendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutanidentitas barang secara lengkap, meliputi:i. Jenis atau bentuk barang;ii.
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman291, yang menegaskan bahwa identitas barang yang dimohorkan sita jaminanHal. 141 dari 189 haL Putusan No.480/PDT.G/20 12/PNJkt. Pstharus lengkap. Hal tersebut dapat TURUT TERGUGAT KONPENSI kutip,sebagai berkut:*Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik tergugat yanghendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitasbarang secara lengkap, meliputi:i.
225 — 134
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 439, yaitu: Apabilasuatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, danterhadapnya telah dijatunkan putusan, serta putusan tersebut telahmempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkaraHalaman 106 dari 123 Putusan Nomor 11/ PDT/2018/ PT PTKitu. tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untukmemperkarakannya kembali.6.9.
PT BINA MUTU SEJAHTERA
Tergugat:
1.FX BAMBANG TRI MARGONO
2.PT TOKYU LAND INDONESIA
3.PT TOKYU PROPERTY MANAGEMENT INDONESIA
831 — 457
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika,Jakarta: 2005, halaman 112 s.d. 113, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda Bukti T2 & T3 36;Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22Maret 1982, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T2& T3 37;Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29Desember 1998