Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1749 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — STEVEN OKTAVIANUS dan DANIEL NATANAEL VS DEDDY SETIAWAN, dkk
7039 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, Terlawan Il, dengan tegas menolak penempatan Para Ahli WarisAbdul Gani Alm dan Nyimas Manah Anah Alm, yaitu: Engkos Kosasih, dkk,ditempatkan/diposisikan sebagai Terlawan Il, dikarenakan Terlawan Iladalah merupakan sebagai pihak yang dirugikan (korban) atas adanyaPenetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 22/Pdt.Eks.G/2013/PN.BB. juncto Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.BB tersebut,sehingga dengan demikian seharusnya ditempatkan /diposisikan sebagaipihak Turut Terlawan, dengan resiko/sangsi
    diperintahkan untuk tunduk dantaat terhadap isi putusan, sedangkan kedudukan sebagai pihak Terlawan(Terlawan Il) sudah tentu harus ada sangsi hukum, dimana dalam perkaraperlawanan sekarang ini Terlawan Il sama sekali tidak dikenakan sangsihukum apaapa (dihukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu);4.
Register : 15-05-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 21-02-2018
Putusan PA GRESIK Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Gs
Tanggal 16 Januari 2018 — PENGGUGAT KONVENSI VS TERGUGAT KONVENSI
235
  • Apa yang disampaiakn Penggugat tersebut adalah memang benar, akantetapi Tergugat melakukan itu disebabkan kelakuan Penggugat sendiriyang sebelumnya telah membawa abak Tergugat ke Jakarta selama 7hari, yaitu pada tanggal 23 sampai 29 Desember 2016, padahal Tergugathanya memberi ijin selama 3 hari saja melalui istri Penggugat, sehinggaterpaksa Tergugat memberi sangsi pada Penggugat untuk hanyamemberikan kunjungannya menjadi satu kali dalam sebulan;HIm.5 dari 29 hlm.
    Jadi kalau PenggugatRekonvensi memberi sangsi karena kesalahan Tergugat Rekonvensi, makahal tersebut oleh Tergugat Rekonvensi di anggap wan prestasi;. Bahwa oleh karena pada kesempata ini Penggugat Rekonvensi perlusampaikan bila perselisinan antara Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi yang telah lama dan berlarutlarut ini baik langsung maupuntidak langsung telah berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak, karenaselalu menyaksikan kedu orangtuanya berselisih;.
Register : 04-06-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 24/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 25 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8949
  • Bahwa apabila memang Tergugat merasa Penggugat telahmelakukan Pelanggaran dalam melaksanakan tugas sebagai KepalaBidang Penyelenggaraan EGovernment pada Dinas Komunikasi,Informatika dan Persandian, seharusnya Tergugat memberikan teguranlisan, teguran tertulis bahkan sangsi lain berupa sangsi Ringan, sangsiSedang, sangsi Berat;7.
Register : 29-04-2017 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 29-03-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Mak
Tanggal 31 Januari 2017 — KALTINA TARRA (PENGGUGAT) VS DARMA SAALINO (TERGUGAT)
15460
  • bila mana istri menghabiskan hartaseperti di meja judi sisanya itu disebut Mapoli Petorak;Bahwa menurut saksi Mapoli Sisaling atau Mapolik Petorak artinya sama,artinya harta berkumpul di salah satu pihak, contohnya salah satu pihakmeninggal ;Bahwa menurut saksi Sisalu digunakan dalam perkawinan Adat, apabilaKapa diungkapkan;Bahwa menurut saksi ada suami istri mempersoalkan hartanya di PengadilanNegeri, karena dulu perkawinan dicatatkan dalam hukum Negara, mengenaiharta gono gini tu ada namanya Sangsi
    miliki harta gono gini, harta bawaan kembali ke asalnya;Bahwa menurut saksi Kalau perceraian tidak ada anak kandung tunamanya perceraian Sisalu itu artinya perceraian terjadi atas suka samasuka, tetapi kalau perceraian atas satu pihak saja itu tidak ada istilah sisalujadi harta diperhitungkan bukan kemauan kedua belah pihak, jadi hartadibayar harta, silaturahmi dibayar silaturahmi ;Bahwa menurut saksi Kalau secara Adat orang yang ditinggalkan itu berhakatas harta gonogini;Bahwa menurut saksi ada sangsi
    ataubibit, bebet dan bobot; Bahwa menurut saksi, saksi sebagai pemika adat diseluruh tanah Toraja; Bahwa menurut saksi, saksi sudah pernah jadi nara sumber Peneliti dari luarnegeri sebanyak 3 (tiga) kali; Bahwa menurut saksi, saksi pernah jadi Nara sumber peneliti dari Singapura; Bahwa menurut saksi, saksi Pernah jadi peneliti hukum Adat danpenterjamahnya; Bahwa saksi tidak mengetahui hukum Adatnya masih berlaku atau tidakapabila masalah sudah sampai di Pengadilan; Bahwa saksi tidak mengetahui sangsi
Putus : 22-08-2013 — Upload : 01-04-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 10/G/2013/PHI/PN.KPG
Tanggal 22 Agustus 2013 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk WILAYAH DENPASAR LAWAN - KRISTOFORUS UMBU YOGAR
8245
  • BRI(Persero), Tbk.Pada umumnya harus melewati tahapantahapan tersebut diatas, termasukkepada Tergugat; Namun dalam kenyataannya, ketika Tergugat terindifikasi14melakukan pelanggaran disiplin, ternyata Pengugattidak melakukan tahapantahapan sangsi/nukuman disiplin, sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal11 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Peringatan Tertulis, Pasal 12tentang hukuman disiplin berupa Turun Jabatan dan Pasal 14 tentangPemutusan Hubungan Kerja (PHK); Tetapi terhadap pelanggaran
    Semesti harus melewati tahapantahapan tersebutdiatas, termasuk kepada Penggugat Rekonvensi; Namun dalam kenyataannya,ketika Penggugat Rekonvensi terindikasi melakukan pelanggaran disiplin, ternyataTergugat Rekonvensi tidak melakukan tahapantahapan sangsi/nukuman disiplinsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) diatas yang kemudiandijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 11 tentang penjatuhan hukumandisiplin berupa Peringatan Tertulis, Pasal 12 tentang hukuman disiplin berupaTeguran
    berlaku;Menyatakan hukum bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah melakukanpelanggaran terhadap ketentuan Peraturan PerundangUndanganKetenagakerjaan yang berlaku;Menyatakan hukum bahwa tindakan SKORSING dan PEMUTUSANHUBUNGAN KERJA (PHK), yang dilakukan oleh Penggugat Konvensiterhadap Tergugat Konvensi adalah merupakan tindakan Melawan Hukumyang bertentangan dengan ketentuan Peraturan PerundangUndanganKetenagakerjaan yang berlaku;Menghukumdan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi untukmencabut kembali sangsi
Putus : 26-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 08/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PN.Bjm.
Tanggal 26 Mei 2014 — YOI BASORI Als. JOI BASORI Bin (Alm) Simon
7616
  • Tanah Laut No. 02/ PEM/SM/I/2007-2011 tanggal 11 Januari 2007 tentang Mekanisme Pemerintahan Desa, Besar Biaya Administrasi Pemerintahan Desa,Sangsi bagi warga yang melanggar Peraturan Desa yang ditandatangani sdr. Yoi Basori pada kolom Kepala Desa Sumber Mulia dan ditandatangani oleh Sdr. Sadariyah pada kolom Ketua BPD Sumber Mulia. Dikembalikan kepada Sdr SubarnoBarang bukti dari YOI BASORI sebagaimana penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin No: 39/PN.
    Tanah Laut No. 01/ PEM/ SM/XII/2011- 2007, tanggal 14 Januari 2012 Tentang mekanisme pemerintahan Desa, Besar Biaya Administrasi Pemrintahan Desa, Sangsi- sangsi bagi warga yang melanggar Peraturan Tentang Pasar Desa dan LSPBM;29. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Ketua Rt.
    .: 08 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm 15Administrasi Pemerintahan Desa,Sangsi bagi warga yangmelanggar Peraturan Desa yang ditandatangani sdr> Yoi Basoripada kolom Kepala Desa Sumber Mulia dan ditandatangani olehSdr. Sadariyah pada kolom Ketua BPD Sumber Mulia.Dikembalikan kepada Sdr SubarnoBarang bukti dari YOI BASORI sebagaimana penetapan dariPengadilan Negeri Banjarmasin No: 39/PN. PLH/TPK/2013, tanggal 22Februari 2013.1) 2 (Dua) Lembar SK.
    Pelaihari kab.Tanah Laut No. 01/ PEM/ SM/XII/2011 2007, tanggal 14 Januari2012 Tentang mekanisme pemerintahan Desa, Besar BiayaAdministrasi Pemrintahan Desa, Sangsi sangsi bagi warga yangmelanggar Peraturan Tentang Pasar Desa dan LSPBM;29) 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Ketua Rt.
    Pelaihari kab.Tanah Laut No. 01/ PEM/ SM/XII/2011 2007, tanggal 14 Januari 2012Tentang mekanisme pemerintahan Desa, Besar Biaya AdministrasiPemrintahan Desa, Sangsi sangsi bagi warga yang melanggarPeraturan Tentang Pasar Desa dan LSPBM;29) 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Ketua Rt.
    Tanah Laut No. 02/ PEM/SM/I/20072011 tanggal11 Januari 2007 tentang Mekanisme Pemerintahan Desa, BesarBiaya Administrasi Pemerintahan Desa,Sangsi bagi warga yangmelanggar Peraturan Desa yang ditandatangani sdr. Yoi Basoripada kolom Kepala Desa Sumber Mulia dan ditandatangani olehSdr. Sadariyah pada kolom Ketua BPD Sumber Mulia.Dikembalikan kepada Sdr SubarnoBarang bukti dari YOI BASORI sebagaimana penetapan dariPengadilan Negeri Banjarmasin No: 39/PN.
    Tanah Laut No. 01/ PEM/ SM/XII/2011 2007, tanggal 14Januari 2012 Tentang mekanisme pemerintahan Desa, BesarPutusan No.: 08 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm 16529.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.Biaya Administrasi Pemrintahan Desa, Sangsi sangsi bagiwarga yang melanggar Peraturan Tentang Pasar Desa danLSPBM;1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Ketua Rt.
Register : 09-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 64/Pid.B/LH/2017/PN Liw
Tanggal 20 Juni 2017 — M. RAMADHAN Bin ILYAS
7732
  • Pesisir Barat Terdakwamendapatkan keuntungan yakni berupa uang senilai Ro300.000,00 (tigaratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa kulit,tuouh dan bagianbagian lain yang tersangka tersebut adalah berasal dari satwa yangdilindungi;Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan kulit,tuobuh dan bagianbagian lain yang berasal dari satwa yang dilindungi tanpa dilengkapi jjindari pihak yang berwenang tidak diperbolehkan atau dilarang olehPemerintah dan mengetahui ada sangsi hukumnya sesuai
    Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2017/PN LiwPemerintah dan mengetahui ada sangsi hukumnya sesuai denganperaturan perundang undangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SATURNUS XAVIER, SP Anak dariMIGUEL QORBAFO dan dikuatkan dengn bukti surat yaitu LaporanPemeriksaan DNA dari Lembaga EJKMEN LAB DNA Forensik dengansurat Nomor 016/EIF/IV/2017 tanggal 05 April 2017, yang ditandatanganioleh dr. L.
    Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2017/PN LiwMenimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengetahui bahwakulit,tuobuh dan bagianbagian lain yang tersangka tersebut adalah berasal dari satwayang dilindungi dan juga mengetahui bahwa menyimpan kulit,tuobuh dan bagianbagian lain yang berasal dari satwa yang dilindungi tanpa dilengkapi ijin daripihak yang berwenang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Pemerintah danmengetahui ada sangsi hukumnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga dengan
Register : 12-07-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Mkd
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat:
PT BANK RAKYAT INDONESIBANK BRI PERSERO Tbk. Kantor Cabang Muntilan
Tergugat:
1.TRI MURTI NINGSIH
2.FAUZI PRIHARTONO
5022
  • Bahwa cara yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah katagoriperbuatan melawan hukum yang jelas merugikan banyak konsumen/debitur.Dengan tidak diberikannya semua salinan dokumen yang ditandatangani antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT mengakibatkanketidaktahuan sangsi sangi yang diberikan pada PARATERGUGAT/debitur .
    surat tugasnya yang hanyaditanda tangani oleh ketua cabang Muntilan sehingga PENGGUGATtidak mempunyai kapasitas menggugat .Menurut putusan MARIno:442/Sip/1973 tgl 8 oktober 1973 gugatan dari seseorang yang tidakberhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima .Ada unsur perbuatan melawan hukumnya dalampelaksanaan/prakteknya, akta perjanjian kredit/pengakuan hutang tidakdibuat dihadapan notaris,perjanjian di duga sudah dikonsep terlebihdahulu yang berisi lebih banyak aturanaturan/sangsi
Register : 17-01-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mks
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
Yayasan Pendidikan Sorowako
Tergugat:
Mastam Maharding, ST, M.Pd
13136
  • Tetapi karena ketua YPS saat itu Bapak Gunara Putusan No.02 /Pdt.SusPHI/2019 /PN.Mks Hal 18menunda kenaikan saya dengan alasan menunggu selesainyamasalah yang pengurus gugat.Saat itu pak Gunara mengatakan kepada saya dan hal ini sudahsaya sampaikan juga saat tripartite yaitu : " Pak Mastamsebenarnya diberi sangsi oleh pihak DSS ( telah diuraikan padakronologi) bahwa saya dikenai peringatan step V ataudikeluarkan, tetapi kalau pak Mastam mau menulis diatasSECARIK kertas bahwa hari ini saudara Eko
    Memberikan sangsi juga kepada sdr. Agustinus Eko Nugrohosebagai pimpinan saat itu karena :a. Melanggar kesepakatan Damai dari Kepolisian.b. Tidak mengindahkan permintaan bawahan sesuaiprosedur sehingga menimbulkan masalah.C. Tidak beritikat baik dalam proses penyelesaian bersamaFSPKEP dalam Biparti dan Triparti .3. Mencabut skorsing yang telah diberikan kepada saya dan AgarPengurus YPS mengembalikan Nama Baik saya MastamMaharding.
Putus : 31-03-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN MADIUN Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mad
Tanggal 31 Maret 2016 — - ASTUTI SYAM binti Almarhum SAMSUDIN BAHZAR
4210
  • ARNIDWI LESTARI adalah dibawah ratarata, dibawah 76.Bahwa unsur kesetiaan saudara ARNI DWI LESTARI didalam DP3nyakalau tidak salah 70, karena memang banyak catatancatatankepegawaiannya dan orangnya mau seenaknya sendiri tidak tahukewajibannya sebagai pegawai dan saudara ARNI DWI LESTARImenurut informasi dari pimpinan terdahulu kepada saksi, saudaraARNI DWI LESTARI adalah merupakan virus yang menjadi masalahdan beban di Kantor.Bahwa atas kejadian ini untuk Terdakwa dan saudara ARNI DWILESTARI ada sangsi
    administrasi, sangsi tersebut saat ini sedangdiproses.Bahwa Saksi melihat muka/wajah saudara ARNI DWI LESTARI,setelah ditendang Terdakwa dan waktu saksi melihatnya tidak ada lukadibibir atas dan bibir bawah dan tidak ada darahnya.Bahwa Saksi nyakin hanya kena pada pipi saudara ARNI DWILESTARI.Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa ketika melakukan tendanganterhadap saudara ARNI DWI LESTARI adalah sekitar 1,5 metersehingga jelas sekali.Bahwa Terdakwa menendang saudara ARNI DWI LESTARI 1 (satu)kali.Bahwa
Register : 26-09-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 147/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 13 Maret 2019 — Penggugat:
HENG HOK SOEI atau SHINDO SUMIDOMO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
216123
  • Nomor 3 Tahun 2016 tentang izin Pemakaian Tanah dan hakekatnya ada pada Walikota Surabaya ;Bahwa pencabutan IPT dan sudah diatur dengan jelas pada Peraturan Daerah ;Bahwa secara teoritis izin jangka waktu bila mana sudah habis masa berlakutidak perlu dilakukan pencabutan lagi dan berbeda dengan penerapan sangsikarena ada sebuah pelanggaran sehingga izin bisa dicabut ;Halaman 64 dari 89 halaman Putusan Perkara Nomor : 147/G/2018/PTUN.SBY.Bahwa demi kepastian hukum serta yang masuk dalam komulasi sangsi
    makaberakhirnya IPT harus perlu dilakukan pencabutan ; Bahwa pemberian sangsi terhadap pelanggaran bagi pemegang IPT yaituPemegang IPT melakukan pelanggaran, larangan serta kewajiban ;Bahwa diberikannya peringatan 1 sampai dengan 3 terhadap IPT yang sudahberakhir adalah merupakan suatu peringatan bahwa IPT yang sudah berakhirtersebut tidak bisa diperpanjang lagi karena Negara membutuhkan/untukkepentingan umum serta menyebutkan pula bahwa IPT tersebut akan dicabut ;Apa makna dari ketentuan Pasal
    pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) ;Halaman 65 dari 89 halaman Putusan Perkara Nomor : 147/G/2018/PTUN.SBY.Bahwa makna ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah secara teoritis bilamana IPT sudahberakhir dan tidak perlu adanya pencabutan, oleh karena faktor sosiologis dankepastian hukum jadi perlu dilakukan pencabutan ; Bahwa secara teoritis IPT yang sudah habis masa berlakunya tidak perludilakukan pencabutan, kecuali dalam hal penerapan sangsi
    Bahwa maksud adanya peringatan serta tanggapan yang bersama denganpemberian sangsi terakhir adalah merupakan penerapan sangsi, Sedangkan bilaperingatan tersebut ada suatu tindakan/kewajiban maka tidak akan diberikansangsi, dan keputusan tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum(vide.
Register : 09-06-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 1214/Pdt.G/2014/PA.Ba.
Tanggal 30 Oktober 2014 — Penggugat Melawan Tergugat
102
  • Bahwa ditempat bekerja Penggugat (Politeknik Banjarnegara) sudah adamasalah etika yang menyangkut Penggugat dengan pihak ketiga dan sudahada sangsi dari Direktur Politeknik Banjarnegara dan sudah menjadi rahasiaumum dilingkungan tempat kerjanya, namun sampai saat ini Penggugat danpihak ketiga makin jauh dan berani dalam hubungan;9.
Register : 24-07-2013 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PN BANJARBARU Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Bjb
Tanggal 5 Maret 2014 — H. HAIRANI, SEBAGAI PENGGUGAT MELAWAN H. RAHMADANI MANGIN, KK DSEBAGAI PARA TERGUGAT
6031
  • Rp.767.000.000, (dalil gugat penggugatpoint 3) ini pengertiannya Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;4 Bahwa kalau penggugat berargumen (dalil point 4) Tergugat I dan tergugat IIwaanprestatie karena janji yang menimbulkan hutang pada Penguggat, makaseharusnya :1 Berdasarkan surat perjanjian apa, tanggal berapa, siapa siapa subjek yangmembuat perjanjian, apa objek yang diperjanjiakan, kalau sewa barangjenis apa yang dipersewakan, berapa sewa perhari, atau perminggu,perbulan, apa resiko dan sangsi
Register : 06-01-2020 — Putus : 07-02-2020 — Upload : 07-02-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 1/PID/2020/PT BNA
Tanggal 7 Februari 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
2820
  • oleh terdakwa tersebut adalah beralamat di Desa Alue PapeunKecamatan Nisam antara Kabupaten aceh uTara dan pada saat terdakwabertamu kerumah tersebut tiba tiba ada beberapa pemudaGampong aluePapen untuk emnangkap terdakwa dan istri dikarenakan terdakwa dan sitrinyabelum diakui oleh warga kampung sebagai pasangan suami Istri sehinggaterdakwa dan istrinya yang bernama Yusra dibawa warga Gampong keatasMadrasah untuk disidang adat dikampong tersebut.Bahwa benar pada saat terdakwa akan diberi sangsi adat
Putus : 04-02-2014 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 10/PID.B/2014/PN.BDW
Tanggal 4 Februari 2014 — HOSIN Bin MISDARI Als P.ROSI
284
  • atau dengan katalain Majelis tidak melihat adanya alasan Pembenar maupun Pemaaf dalam diriTerdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atastelah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif (perbuatan pidana)maupun syarat subyektif (pertanggung jawaban pidana) sehingga dengan demikianTerdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telahdilakukannya tersebut dengan menerima sangsi
Register : 25-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 2720/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
131
  • Karena sangsi dengan berita tersebut pada tanggal 14Agustus 2020 Pemohon kembali mendatangi Termohon di tempatHim. 4 dari 14 hlm. Put. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdrkerjanya di kawasan Banjarpoh, Banjar Bendo Kec. Sidoarjo Kab.Sidoarjo.
Putus : 13-03-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 572 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 13 Maret 2012 — Kgs. IRWAN SANI ; PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, disingkat PT. PLN (Persero) WS2JB)
5940 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN (Persero) Wilayah S2JB Nomor: 139.K/47/GM S2JB/2005 adalahsah berdasarkan hukum ;Bahwa mengingat sampai dengan saat ini Tergugat masih tercatat sebagaipegawai Penggugat yang menyebabkan Penggugat harus membayar gajiTergugat secara penuh, sementara dapat dikatakan Tergugat melakukanpelanggaran disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkunganPT.PLN (Persero) mengenai penyalahgunaan uang rekening pelangganyang dapat dikenai sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk) ;Bahwa berdasarkan halhal
Register : 31-03-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1192/Pdt.G/2017/PA.Sda
Tanggal 18 Mei 2017 — PEMOHON & TERMOHON
142
  • kirakira tahun 2004;Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telahhidup layaknya suami isteri dikaruniai 1 orang anak bernama Anak , dansekarang tinggal bersama Termohon;Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon berselisin danbertengkar;Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya perpecahan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah memilikihubungan khusus dengan lakilaki lain bernama Viqi, yang dinas diKOBANGDIKAL TNI AL dan sekarang sudah dikenakan sangsi
Register : 29-10-2010 — Putus : 18-02-2013 — Upload : 13-07-2015
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 236-K/PM.II-09/AD/X/2013
Tanggal 18 Februari 2013 — PRATU MUCHADONI
9134
  • Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain makaMajelis akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadap perbuatanyang demikian oleh karena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwadikembalikan ke lingkungan militer setelah menjalani pidana pokoknya makaakan menggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Ma Secapaad danatau militer umumnya.5.
Register : 05-09-2011 — Putus : 19-10-2011 — Upload : 14-03-2012
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 232-K/PM II-08/AD/IX/2011
Tanggal 19 Oktober 2011 — Pratu Joko Putranto
5326
  • Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwaTerdakwa sebagai seorang Prajurit telah diikatdengan aturanaturan yang harus di taati danmempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehadirandan apabila hal tersebut dilanggar maka akan dikenakan sangsi tetapi Terdakwa tetap melakukanperbutan pelanggaran tindak pidana dan haltersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwamempunyai mental disiplin yang jelek.2.