Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, terhitung sejaktanggal 23 Agustus 2015sampai dengan tanggal 21 September 2015;Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, terhitung sejaktanggal 22 September 2015sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2015sampaidengan tanggal 7 November 2015;Penahanan olehKetua Majelis Hakim Tipikor

Perpanjangan Penahanan olehWakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, terhitung sejak tanggal 28 November2015sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;8. Perpanjangan Penahanan olehWakil Ketua Pengadilan Tinggi /TipikorPekanbaru, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal27 Februari 2016;9.

(lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu tigaratus enam puluh tiga rupiah).Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tipikor Tingkat Bandingsependapat dengan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, maka seluruhpertimbangan majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, diambil alih sertaHalaman. 79 dari 81 hal.

Put.No.24/PID.SUSTPK/2016/PT PBRdijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalammemutus perkara ini ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan Majelis HakimTipikor Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Bandingmemutus: menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor33/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tpg tanggal 22 Maret 2016 yang dimintakan bandingtersebut;Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, makadiperintahkan tetap dalam tahanan ;Menimbang bahwa

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor ke Il sejaktanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016Tahanan Rutan;7. Penetapan Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor sejaktanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;Hal. 1 dari 83 hal. Put. No. 1179K/Pid.Sus/20168. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20Maret 2016 ;9.

KH Agussalim No.17 Gampongle Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor BandaAceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini (Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RINo:153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), sebagai mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanHal. 2 dari 83 hal. Put.

No. 1179K/Pid.Sus/2016Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Acehatau Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini (Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RINo:153/KMA/SK/X/ 2011 tanggal 20 Oktober 2011), sebagai mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBanjarmasin, sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d tanggal 18 Februari 2015 ;5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Banjarmasin, sejak tanggal 19 Februari 2015 s/d tanggal 19 April 2015 ;6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin,sejak tanggal 20 April 2015 s/d tanggal 19 Mei 2015 ;Halaman 1 dari 76 halamanPutusan Nomor 22/PID.SUSTPK/2015/PT.BJM.7.

Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasinsejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 18 Juni 2015 ;8. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 11Juni 2015 s/d tanggal 10 Juli 2015 ;9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin,sejak tanggal 11 Juli 2015 s/d tanggal 8 September 2015 ;10.

W15.U1/395/Pid/Tipikor/VI/2015perihal mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa DR. H.SYAHRIANI, M.Si,bin SAHRAN dan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepadaPenasihat Hukum Terdakwa M. ADIWIRA SETIAWAN, SH. oleh Ketua PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 30 Juni 2015 No. W15.U1/396/Pid/Tipikor/VI/2015 atasnama terdakwa DR. H.SYAHRIANI M.Si, bin SAHRAN;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.

Reg.perkara : PDS03/B.B/Ft.1/12/2014, yang padapokoknya sSupaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBanjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa DR.H.

Diperpanjang dengan status Tahanan Kota ke 2 oleh Ketua PengadilanNegeri/PHI/Tipikor Bandung sejak tanggal 28 Januari 2011 sampai dengantanggal 26 Februari 2011 ;. Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 21 Februari 2011sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 yang kemudian jenis penahanannyadialinkan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung dari jenis Tahanan Kotamenjadi jenis Tanahan Rutan sejak tanggal 07 Maret 2011 sampai dengantanggal 22 Maret 2011;.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 23 Maret 2011sampai dengan tanggal 21 Mei 2011;6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Mei 2011sampai dengan tanggal 20 Juni 2011;Dalam Perkara ini, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama SRINURCAHYANI, SH.MH., Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat SRINURCAHYANI, SH.MH. & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Tambak No. 2Banyumas, Jalan MT.

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah).DEMIKIANLAH, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor Bandung pada hari SENIN, tanggal: 23 Mei, Tahun 2011, olehkami : R. AZHARYADI PRIAKUSUMA, SH. MH, selaku Hakim Ketua Majelis, H.RAMLAN COMEL.SH dan ISKANDAR HARUN, SH., masingmasing selaku HakimHakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari : SENIN, Tanggal 30 MeiTahun 2011, oleh kami R. AZHARYADI PRIAKUSUMA, SH.

., masingmasing advokat yang berkantordi Jalan Tarakan Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung KotaParepare, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Mei 2019, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar tanggal 27 Mei 2019, Nomor : 202/PID/2019/KB.Terdakwa HAJI SULTAN, SKM.S.ST, M.KES BIN HAJI AKSA tidakditahan sejak dari penyidik sampai dengan sekarang;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca ;1.

Sidenreng Rappang atau setidaktidaknya di suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Makassar padaPengadilan Negeri Makassar telah, melakukan perbuatan secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi yangmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukanterdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan sistem Jaminan SosialNasional (JKN) bidang pelayanan kesehatan oleh BadanPenyelenggara

Sidenreng Rappang atau setidaktidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Makassarpada Pengadilan Negeri Makassar telah, Melakukan perbuatan Dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang adapadanya karena Jabatan atau Kedudukan yang Merugikan KeuanganNegara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengancara dan perbuatan sebagai berikut :Bahwa dalam rangka meningkatkan

Sidenreng Rappang atau setidaktidaknya di suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Makassar padaPengadilan Negeri Makassar, Pengawai Negeri atau orang selain PegawaiNegeri yang ditugas menjalankan suatu jabatan umum secara terusmenerus atau untuk sementara waktu, Dengan sengaja Mengelapkanuang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain,atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukanterdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut

terasa jikalau terdakwa selaku klien kami adalah orangyang Terzolimi, karena kebesaran jiwa dalam menghadapi kasus yangmenimpanya Serta dihadapai secara santun penuh kekeluargaan.Olehnya itu adalah adil dan bijaksana serta dilandasi dengan nilainilaikebenaran untuk menjatuhkan putusan terdakwa demi keadilan berdasarkanketuhanan Yang Maha Esa, kiranya Majelis hakim Tinggi yang muliaberkenan memutuskan ini sebagai berikut :1. menerima permohonan banding terdakwa.2. membatalkan putusan pengadilan tipikor

/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : SURANI Bin KIRAN (Alm) ;pee eg tgung ) mural, tahir ts 38 Tahun/12 Oktober 1973 ; lenis ielmin Lakilaki : ebangsaan sti ;:*SCS*CIndonesin Tempat tinggal jin.

Cipto Mangunkusumo RT.007 No.04 KelurahanSimpang Tiga Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur,2berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2011 ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kalimantan Timur tersebut ;Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurtanggal 13 September 2012 Nomor:21/Pid/Tipikor/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:21/Pid/Tipikor/ 2012/PT.KT.Smda dalam tingkat banding sertapenunjukan

Tipikor/2011/PN.Smda., memori banding Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurmempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;Menimbang,Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan banding dariPenasihat Hukum Terdakwa Nomor 1 s.d. 43, Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur66berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh PenasihatHukum Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin, tanggal 12November 2012 oleh WIMPIE SEKEWAEL, S.H., M.H., Hakim Tinggisebagai Hakim Ketua Majelis, ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, HakimTinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor84masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal13 September 2012 Nomor: 21/Pid/Tipikor

No. 1143 K/Pid.Sus/2015yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Tipikor dengan alasan dan pertimbangan sebagaiberikut:a.

,MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungmasingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra,Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 1143 K/Pid.Sus/2015S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum., ttd.

;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPKHal. 1 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKIPOMDAM Jaya Guntur sejak tanggal 30 Oktober 2015 s.d. tanggal 28 Desember2015;6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (pertama),di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK POMDAM Jaya Guntur sejak tanggal29 Desember 2015 s.d. tanggal 27 Januari 2016;7 Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 25 Januari 2016 No. 63/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI, sejaktanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 4 Februari 2016 No. 91/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI, sejaktanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;9 Permohonaan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI No.W10.U/1758/HK.07.11.2016 tanggal 29 Maret 2016, sejak tanggal 24 April

diri sendiriatau orang lain atau suatu Korporasi, Majelis Hakim telah mengabaikan faktaadanya Pemberian Uang sebesar Rp1.000.000.000, (satu. milyar rupiah)kepada terdakwa dari Muhamad Nazarudin melalui Mindo Rosalina Manulang;2 Tentang Pengembalian uang sebesar Rp.5.747.285.829, (lima milyar tujuhratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratusdua puluh sembilan rupiah) kepada terdakwa, bahwa menurut Penuntut Umum,pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Ny Raden Sukaesih maupun paraPenggugat telah beberapa kali meminta ganti rugi/ Kompensasi denganmenempuh berbagai upayaupaya baik secara lisan mupun dengan caratertulis guna menyelesaikan masalah ini seperti permohonanpenggantian rumah tahun 1968 yang di tujukan kepada Ketua YayasanRS ST Carolus dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tertanggal 14September 2006 dan Surat dari Dewan Pimpinan Pusat LembagaPengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPI TIPIKOR)tertanggal 07 November 2014 yang meminta

Caroulus mendalilkan status tanah JalanSalemba Raya No. 35 Jakarta melalui suratnya tertanggal 12 November2014 No. : 062/LPI TIPIKOR/Peng/PSC/XV/2014 Hal: Jawaban SOMASIyang ditujukan Kepada yth. : Bapak AIDIL FITRI, SH Ketua LPI TipikorGedung Perintis Kemerdekaan Lt. 5 Jl. Proklamasi No. 56, MentengJakarta 10320, Perhimpunan St.

Daalildalil Penggugat pada angka 24 Gugatan jelas merupakanupaya Penggugat untuk merekaya dan memelintir isi suratTergugat Nomor 062/LPI TIPIKOR/ Peng/PSC/XV2014 tertanggal12 November (Surat Tergugat Nomor 062), karena seluruhuraian dari Penggugat pada angka 24 Gugatan sangat jauhberbeda dengan isi Surat Tergugat Nomor 062 tersebut.Tindakan Penggugat tersebut merupakan itikad buruk dariPenggugat yang berupaya untuk merekayasa faktafakta yangada.

.: B109/N.1.21/Fd.1/01/2013 tanggal15 Januari 2013;Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d 12 Maret 2013 di RUTANBanda Aceh berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SPRINT169/ N.1.21/Ft.1/02/2013 tanggal 21 Februari 2013;Majelis Hakim TIPIKOR sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d 22 Maret 2013 diRUTAN Banda Aceh berdasarkan Penetapan No.: 08/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA tanggal 21 Februari 2013;Izin melayat kepemakaman orang tuanya oleh Majelis Hakim TIPIKOR sejaktanggal 07 Maret 2013 s/d

09 Maret 2013 berdasarkan Penetapan No.: 08/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA tanggal 07 Maret 2013;6 Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim TIPIKOR dari Tahanan RUTANmenjadi Tahanan Kota tanggal 20 Maret 2013 s/d 22 Maret 2013 berdasarkanPenetapan No. : 08/Pen.Pid.

/TPK/2013 Sus /PNBNA tanggal 20 Maret 2013;7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Banda Aceh sejak tanggal 23Maret 2013 s/d 21Mei 2013 berdasarkan Penetapan No. : 08/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/ PNBNA tanggal 21 Maret 2013;8 Pengalihan Penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Banda Aceh dari TahananKota menjadi Tahanan RUTAN sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d 21 Mei 2013berdasarkan Penetapan No. : 08/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/ PNBNA tanggal 15 Mei2013;9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi /IPIKOR Aceh

sejak tanggal 22 Mei2013 s/d 20 Juni 2013 berdasarkan Penetapan No. : 03/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.BNA tanggal 16 Mei 2013;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Ramli Husen, SH dan Kadri Sufi,SH, Advokat pada Kantor Advokat RAMLI HUSEN, SH. & ASSOCIATES berdasarkanPenetapan Majelis Hakim TIPIKOR No. : 08/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA tanggal 28Februari 2013;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Telah membaca:1 Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KlasI A Banda

Perk : PDS02/IDI/02/2013 tertanggal 10 Februari 2013 yang dibacakan di persidangan tanggal 28Februari 2013;Telah mendengar Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Atas Surat DakwaanPenuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan tanggal 7 Maret 2013:Telah mendengar Pendapat Penuntut Umum Atas Eksepsi Penasihat HukumTerdakwa yang dibacakan di persidangan tanggal 13 Maret 2013;Telah mendengar Putusan Sela Majelis Hakim TIPIKOR yang dibacakan dipersdangan tanggal 20 Maret 2013;2Telah mendengar keterangan

PekalonganPendidikan Sarjana (S.1) Terdakwa didampingioleh Tim Penasehat Hukumnya : SIDEMSRIRAHARJO,SH, dkk yang berhak berdasarkan surat kuasa khususbertanggal 11 Juli2012, dan/atau BAMBANG JOYOSUPENO,SH,MHum dkk.yang berhak berdasarkan surat kuasakhusus bertanggal25 JuliTerdakwa tidak ditahan:2012 (surat kuasa terlampir)PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor SemarangNo.75/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Smg tanggal 03 Juli 2012dan No.75/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Smg tanggal 04September 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim dan penggantian Majelis Hakim yang akan memeriksa danmengadili perkara ini;2. Putusan Sela No.75/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG tanggal 02Agustus 2012;3. Suratsurat lain yang berhubungan dengan berkas perkara;Telah mendengar:1. Pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umumdipersidangan;2.

Pasal 64 ayat (1)KUHPidana.Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dariPenuntut Umum tersebut diatas, oleh Penasehat Hukum Terdakwatelah mengajukan Nota Eksepsi atau keberatannya di persidangan,dan setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya, laluPengadilan TIPIKOR pada P.N.Semarang telah menjatuhkan putusansela tertanggal O02 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILI1. Menyatakan Eksepsi (Keberatan) Penasehat HukumTerdakwa tidak dapat diterima;2.

;Menimbang, bahwa NUR BASUKI MINARNO dalambukunya "Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsidalam Pengelolaan Keuangan Daerah" hal. 35 menyebutkanbahwa "Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satubentuk dari onrechtmatige daad, Penyalahgunaan Wewenangmerupakan "species" dari :"genus nya onrechtmatige daad dengandemikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang mengadiliperkara ini, perbuatan penyalah gunaan wewenang merupakan salahsatu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan :"Secara

(lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2013, oleh kamiDOLMAN SINAGA,SH, Hakim Karir PN Tipikor Semarang sebagaiHakim Ketua dengan ROBERT PASARIBU,SH. dan AGOESPRIJADI,SH Hakim Adhoc Tipikor Semarang masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota sertadibantu oleh HARTOYO,SH, PaniteraPengganti

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

kontra memori banding tanggal : 14 Januari 2015dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dan Terdakwa II masingmasing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana CKorupsi padaPengadilan Tinggi Palembang Nomor 05/TIPIKOR/2013/PT.PLG., tanggal 31Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palembang tanggal 03 April 2012 Nomor 23/Pid.Sus/2012/PN.Plg;MENGADILI SENDIRIMenyatakan Terdakwa

Cahaya Abadi Konsultan tertanggal 01 Juli 2007.Bahwa baik dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1520 K/Pid.Sus/2014, tanggal 30 Maret 2015 jo. putusan Pengadilan Tinggi PalembangNomor 05/Tipikor/2013/PT.PLG., tanggal 31 Juli 2013 jo. putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PalembangNomor 23/Pid.Sus/2012/PN.Plg., tanggal O3 April 2013 tidak adaHal. 44 dari 59 hal.

penuh bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa danmengadili perkara ini dalam Peninjauan Kembali berkenanmempertimbangkan kembali faktafakta hukum terkait dengan novumtersebut;Telah terjadi kKekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;Bahwa menurut Pemohon Penijauan Kembali telah terjadi kehilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya terkaitdengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1520 K/Pid.Sus/2014 tanggal30 Maret 2015 jo. putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 05/Tipikor

Putusan Nomor 245 PK/PID.SUS/2016tanpa menyebutkan sebagaimana yang dituntut dalam dakwaansubsidair Jaksa Penuntut Umum;Bahwa didalam amar putusan Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Palembang Nomor 05/Tipikor/2013/PT.PLG., tanggal31 Juli 2013 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RINomor 1520 K/Pid.Sus/2014, tanggal 30 Maret 2015, tidak menyebutkansecara jelas dan terang bahwa Terdakwa II/Pemohon terbukti secarasah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG tanggal 12April 2012, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi padang Nomor: 13/TIPIKOR/2012/PT.PDG tanggal 28 Juni 2012dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 1872 K/Pid.Sus/2012 tanggal 24oktober yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersamasamamelakukan korupsi sehingga dijatuhi hukuman

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang Nomor 13/TIPIKOR/2012/PT.PDG tanggal 28 Juni 2012;3.

(fotokopi Sesuai dengan asli);Petikan Putusan No : 17/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG,tanggal 16 April 2012, Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Padang (fotokopi sesuai denganfotokopi yang disahkan);Petikan Putusan Mahkamah Agung RI, Pasal 226 KUHAP,Nomor : 1872 K/Pid.Sus/2012, tanggal 24 Oktober 2012.(fotokopi sesuai dengan fotokopi yang disahkan);Surat Plt.

pidanaumum;Cc. menjadi anggota ...dstnya; ataud. dipidana dengan pidana peryara ...dstnya.Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P1 dan Bukti T17 makadiperoleh fakta hukum yang menunjukkan, Penggugat diberhentikan dengantidak hormat karena telah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkanPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IAPadang No.: 17/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG tanggal 16 April 2012, PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi PadangNo.13/TIPIKOR

PTUN.PDGCc. menjadi anggota ...dstnya; ataud. dipidana ...dstnya.Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P1, Bukti T17, dan BuktiT22, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:Pertama :bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karenatelah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKelas IA Padang No.: 17/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG tanggal 16April 2012, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang No.13/TIPIKOR

Redaksi : Rp. 10.000,Jumlah : Rp.166.000,Terbilang : Seratus enam puluh enam ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 11 (Sebelas) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 11 dari Halaman 11Penetapan Nomor : 431/Pdt.P/2019/PN Bgl

Panitera,PANITERA MUDA TIPIKOR H. SYAHRIR DAHLAN, SH.Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 633/PID SUS/2019/PT MKS10NIP.19651120 198903 1 004.Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 633/PID SUS/2019/PT MKS