Ditemukan 9042 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Mei 2016 — H. IDIT MUJIJAT TULKIN, SE., M.SI.
94 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MANDALA DHARMAKRIDA;201) Surat Permohonan mengikuti Prakualifikasi Penyedia Barang / JasaPerum LPPNPI, tanggal 23 September 2013 (belum ditandatangani);202) Surat pernyataan kebenaran dokumen, tanggal 23 September 2013(belum ditandatangani);203) Surat pernyataan tidak berstatus pegawai negeri, tanggal 23September 2013 (belum ditandatangani);204) Surat pernyataan perusahaan tidak pailit, tanggal 23 September2013 (belum ditandatangani);205) Surat Kesiapan Peralatan, tanggal 23 September 2013 (belumditandatangani
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 174/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — Drg. RUSDIANTO KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
78 — 36
  • melaluimedia LPSE, syarat yang harus dipenuhi adalahSurat Ijin Usaha Perdagangan Kualifikasi kecil.Surat Penyaluran Ijin Alat kesehatan.Memiliki pengalaman pada bidang pengadaan sesuai di SIUP bagi perusahaanyang berdiri lebih dari 3 tahun.Memiliki tenaga teknis.Memiliki NPWP.Memiliki kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (tahun 2012).Memiliki laporan bulanan PPH pasal 21, PPH pasal 25 dan PPN 3 bulan terkhir(Agustus September Oktober tahun 2013).Perusahaan yang bersangkutan tidak dalam keadaan pailit
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 12-03-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 127/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 12 Maret 2012 —
56 — 24
  • itu ada program kemitraandengan lingkungan dan didaerah seorang direktur harus berbuatbaik dengan instansi Pemerintah, dan kita sinkronisasi jadi adakewajiban moral juga ada Perusahaan yang provit dan yangduava seperti Deltras;Bahwa Ahli bukan alih bahasa tidak bisa menjawab;74Bahwa Pemerintah Sidoarjo apakah dirugikan atau tidak itu harusada audit dan sebenanya badan pengawas juga ada audit dan jikaada kerugian seharusnya direktur mendapatkan sanksi, kalau rugimaka PDAM mungkin sudah dinyatakan Pailit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-11-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1975 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — Ir. NYOMAN SUWARJANA
219 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SRU danPemohon Kasasi secara pribadi sudah dipailitkan melalui PutusanNomor 34/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby tanggal 8 Januari 2013 danPutusan Nomor 04/tkpu/201 3/PN.Niaga.Sby tanggal 8 Julii 2013.4.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 26-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 99/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 15 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT Malioboro Ensu Sejahtera Diwakili Oleh : DWI HERU NUGROHO, S.H., C.P.L., C.P.C.L.E.
Terbanding/Penggugat : Erwin Nugroho Diwakili Oleh : Arfian Indrianto, s.H.
Terbanding/Turut Tergugat I : Daru Purwaningsih, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman .
Turut Terbanding/Tergugat II : PT Binare Indonesia Group.
185 — 119
  • Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperticacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit olehpengadilan, dsb),Dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan olehhukum untuk membuat perjanjian adalah orang yangsudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun(Pasal 330 KUHPer), dan orang yang tidak sedang dibawah pengampuan. Bahwa syarat ketiga suatu hal tertentu maksudnyaadalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan(objek perikatannnya) harus jelas vide Pasal 1333.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 15-03-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 83/Pdt.G/2018/PN Byw
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
1.BEDY RITAWAN Bin BONARI EFENDI
2.SISWOKO Bin SIDIK
Tergugat:
1.PT. MAKARTI
2.Bupati Banyuwangi
3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.IKHWAN BUDI SANTOSO
5.NANIK FATONAH
6.SUPARNO WIJAYANTO
7.SUTRISNO
8.LENGGAR SUNARDI
9.SRI MURNI
10.SUTRISNO
11.MUSLIMIN
12.ANDI BUDI HANDOKO
13.M.TOHAR
14.BUDI PRASETYO
15.SLAMET WAHYUDI
16.AGUNG WIYOTO
17.TINING AYU WIDAYANTI
18.ISMAIL
19.ROHMAN KHIMIANI
20.IMAM MUSLEH
21.MAT SUYITNO
22.YULIADI
23.SUGIH WIRYO
24.ABDUL WAHID
25.SUPO
26.MOCH. LAZIM
27.EDI SURYONO
28.DWI TEGUH RAHARJO
29.BUDI ASTONO
30.RIVAL ADI NATA
31.BASUNI
32.SAIFUL HUDA
33.PURNOMO
34.GUNAWAN
35.M. KHOTIB
36.MUCH. JUPRI.S
37.SUGIYONO
38.NUR SALIM
39.MUSAWAROH
40.GATOT SUHARTONO
41.MISDIYANTO
42.MOCHMAD ALFAN
43.MUJIANAH
44.SUNAJI
45.ABD. WAHAB
46.SUYITNO
47.SUPREH SUPRIYADI
48.SUGIONO
49.AGUS PRAYOGI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi
68 — 23
  • Karena Tan Giok Ing dinyatakan Pailit,maka selaku walinya adalah Kantor Peninggalan Harta di Surabaya.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 14-11-2018 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 37/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 24 Juni 2019 — Penggugat:
2.IRLAN ORUWO
3.TORONEI POWANI
4.PATMOS SARARUPA
5.MAXILEMBA BALEBU
Tergugat:
1.Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Morowali
Intervensi:
PT SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA
524 — 885
  • kegiatan izin PT.PN XIV + 89.000 Ha untuk Kecamatan Mori Atas seluas+ 28.000 Ha.e Bahwa saksi mengetahui tidak ada ganti rugi terhadap tanah masyarakatyang terkena atas kegiatan perusahaan sebab tanah tersebut merupakantanah negara bebas.e Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan antara perusahaan denganmasyarakat desa lee terkait program plasma yang dilakukan secara tertulis.e Bahwa saksi mengetahui terjadi perubahan PT.PN XIV menjadi PT.SPNpada tahun 2012 hal itu disebabkan PT.PN XIV mengalami pailit
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 30-05-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 661/PID.B/2012/PN.SMDA
H. DJAUHARI, SH. M.Hum
97 — 170
  • prodak hukumdalam bentuk surat tadi itu punya etikat baik apakah ia punyaetikat buruk etikat tidak baik apakah ia punya etikat buruk atausudah mengarah pada etikat criminal kalau dia belum sampaimemuat etikat criminal biasanya ada lanjutannya tindakcriminal apa yang dialami itu kalau tidak sampai criminalmeskipun dia etikat buruk itu ranahnya didalam hukumperdata maupun hukum administrasi maka lahirlah apa yangsaya sebut kalau perdata biasanya perporit yang punya etikatburuk itu saja bisa dinyatakan pailit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 04-02-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/PDT.G/2013/PN JKT.PST
Tanggal 19 Desember 2013 — PT. PURI DHARMAWANGSA RAYA HOTEL (PT PDRH) >< PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. (BANK BNI)
288 — 122
  • Makanya itu, lubang si writeoff itu sudah ditutup obligasi, disitulah sebenarnya. kategori 3, 4, dan 5 ituwajib diserahkan ke BPPN, ada juga dari kategori 2, tetapi sudahdirestrukturisasi tetapi sifatnya tidak komersial, itu juga harus diserahkan;Bahwa katogori lima, itu yang sudah pailit dan siap mau dieksekusi. tinggal270 hari, yang artinya sudah jatuh tempo, sudah lebih dari 270 hari, mungkinsudah lebih dari 3 tahun;Bahwa maksudnya bukan dari segi jumlah piutangnya, artinya bisa saja debitur tersebut
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Permohonan
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 500/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Brt
Tanggal 26 April 2017 — 1. John Kosasih; 2. Tony Sukohardjo; 3. Syarifah Hanum; 4. Aris Sumarta; L a w a n; 1. Lam Tin Sing; 2. Lam Toi Lai; 3. Lam Wai Lai; 4. Nursalim Wing Sing;5. Liung Yuk Lan; 6. Rong Li Nursalim; 7. Wihartati Muslim; 8. Yenrielim Haryono; 9. Werielim; 10. Sheawrielim; 11. Suseng Lim; 12. Julie Haryono; 13. Tan Soo Phin; 14. Lim Fei Lee;15. D.K. Lim & Sons Investment Pte. Ltd.;
1191 — 537
  • rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian darijumlahseluruhsaham dengan hak suarahadir atau diwakilidalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujuipalingsedikit 2/3 (duapertiga) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorumkehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusanRUPS yang lebih besar.Pasal 89 ayat (1) UUPT: (1) RUPS untuk menyetujui =Penggabungan, Peleburan,Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonanagar Perseroan dinyatakan pailit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Upload : 10-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/PDT/2010
2698 — 2400 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (c) pendelegasian kewenangan pengadilan kepada kurator ataupengurus dalam perkara pailit atau penundaan pembayaran utang.Dalam perkara ini, ketentuan tersebut di atas telah terlanggar denganpengangkatan Auditor Erick dari JMT House oleh Pengadilan NegeriJakarta Selatan, karena:(a) Auditor Erick dari JMT House telah memeriksa dan mengadili suatukeadaan (apakah ada hubungan hukum dan masalahmasalah hukumdari hubungan hukum tersebut), yang pada hakekatnya merupakankewenangan dan fungsi pengadilan, untuk
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-04-2018 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 328/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
I Nyoman Ordi Sugita
Tergugat:
1.I Gusti Made Oka
2.I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH
3.I Gusti Ngurah Oka Budiana
4.Ersa Nur Arsiah
5.Nina Nurnaini
Turut Tergugat:
1.Ni Wayan Widastri, SH
2.Badan Pertanahan Nasional atau BPN kota Denpasar
3.Badan Pertanahan Nasional atau BPN Wilayah Provinsi Bali
4.Tim Likuidasi Bank Dagang Bali
163 — 112
  • Bahwa saksi tidak mengetahuiterkait dengan pinjaman apakah itu pinjaman atas nama Wayan Mustam danGede Dastra: Bahwa pada saat itu jabatan dariGusti Made Oka sebagai Direktur Bank Dagang Bali: Bahwa saksi tidak mengetahulkapan penyerahan uang secara riil dari pak Gusti Made oka ke WayanMustam: Bahwa sekarang Bank Dagang Ballsudah pailit dan saksi tidak mengetahui kapan dilikuidasinya: Bahwa saksi sudah berhenti bekerjadi Bank Dagang Bali sejak tahun 2004: Bahwa saksi tidak mengetahuikapan Bank Dagang
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 07-07-2021 — Putus : 07-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 11/Pdt.Bth/2021/PN Bbu
Tanggal 7 Januari 2022 — Penggugat:
1.KASTARI
2.SULAIKHA
3.MUHAMMAD NASIR
Tergugat:
1.SUHARTO
2.HANA ASTUTI
3.Kepala Kantor Cabang BANK RAKYAT INDONESIA Kota Bumi
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG/KPKNL METRO
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL WAY KANAN
2.Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung
90 — 40
  • Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT,Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan NilaiLimit paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);7. Bahwa berdasarkan PMK Lelang Pasal 45 huruf b tersebut,dikarenakan nilai masingmasing objek sengketa dalam perkara aquodibawah/kurang dari satu miliar rupiah, maka penetapan nilai limitdidasarkan atas laporan penaksiran oleh Penaksir sebagaimana amanatPMK Lelang Pasal 44 ayat (1).8.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 15-03-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 83/Pdt.G/2018/PN Byw
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
1.BEDY RITAWAN Bin BONARI EFENDI
2.SISWOKO Bin SIDIK
Tergugat:
1.PT. MAKARTI
2.Bupati Banyuwangi
3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.IKHWAN BUDI SANTOSO
5.NANIK FATONAH
6.SUPARNO WIJAYANTO
7.SUTRISNO
8.LENGGAR SUNARDI
9.SRI MURNI
10.SUTRISNO
11.MUSLIMIN
12.ANDI BUDI HANDOKO
13.M.TOHAR
14.BUDI PRASETYO
15.SLAMET WAHYUDI
16.AGUNG WIYOTO
17.TINING AYU WIDAYANTI
18.ISMAIL
19.ROHMAN KHIMIANI
20.IMAM MUSLEH
21.MAT SUYITNO
22.YULIADI
23.SUGIH WIRYO
24.ABDUL WAHID
25.SUPO
26.MOCH. LAZIM
27.EDI SURYONO
28.DWI TEGUH RAHARJO
29.BUDI ASTONO
30.RIVAL ADI NATA
31.BASUNI
32.SAIFUL HUDA
33.PURNOMO
34.GUNAWAN
35.M. KHOTIB
36.MUCH. JUPRI.S
37.SUGIYONO
38.NUR SALIM
39.MUSAWAROH
40.GATOT SUHARTONO
41.MISDIYANTO
42.MOCHMAD ALFAN
43.MUJIANAH
44.SUNAJI
45.ABD. WAHAB
46.SUYITNO
47.SUPREH SUPRIYADI
48.SUGIONO
49.AGUS PRAYOGI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi
97 — 12
  • Karena Tan Giok Ing dinyatakan Pailit,maka selaku walinya adalah Kantor Peninggalan Harta di Surabaya.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
649 — 294
  • Tentang : PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
  • korupsi dan tindak pidana beratlainnya;d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugasdan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;e. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia;f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yangberwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaranegara;g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangandan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;h. tidak sedang dinyatakan pailit
Pengadilan PN WONOGIRI Perdata
Register : 06-05-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN WONOGIRI Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wng
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
163 — 76
  • seketika tanpa somasi lagi mengakhiriPerjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketikadansekaligus lunas dari jumlahjumlah yang terhutang oleh DEBITURberdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena hutang pokok, bunga,provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atauHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pat.G/2020/PN Wngsuratsurat lain yang berkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukanlagi, bilamana DEBITUR dan / atau PENJAMIN: i) oleh PengadilanNegeri dinyatakan Pailit
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 17-11-2015 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 54/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 23 Mei 2016 — HANDOYO GUNAWAN, DKK MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, 2. INSINYUR MAYOR HARJUBLI PURBA
120 — 55
  • Peradilan Umumberdasarkan ketentuan Pasal 50 UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilanumum menyebutkan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, yang dalamhal ini keberadaan peradilan perdata bertujuan menyelesaikan sengketa yang timbuldiantara anggota masyarakat, diantaranya berkenaan dengan pengingkaran ataupemecahan perjanjian, perbuatan melawan hukum, sengketa hak milik, perceraian(non Muslim), pailit
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 27-12-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 634/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : SRI ENDANG PANGGABEAN, SE
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mega,Tbk Cabang Medan Maulana lubis
Terbanding/Tergugat II : Rukun Hendrik Panggabean disebut juga R. Hendrik Panggabean
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Negara Kota Medan
Terbanding/Tergugat IV : Polma Situmorang
Terbanding/Tergugat V : Badan Pertanahan Nasional Kota Medan
41 — 19
  • OlehPengadilan Negeri dinyatakan pailit ; (ii). Meminta penundaanpembayaran hutanghutangnya (Surseance van betaling) ; (iil). Meninggaldunia (bagi Debitur perorangan) ; (iv).
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perjanjian
Upload : 14-06-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 53/PDT/2016/PT.BTN
TERGUGAT PT. HALMAHERA SHIPPING, Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 18 Maret 2008, dibuat dihadapan Bonardo Nasution, SH, Notaris di Jakarta dan berkedudukan di Jakarta yang saat ini beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok F-1-11, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan; Dalam hal ini di wakili oleh Direktur Utama ASKAN NAIM Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pengadegan Utara Nomor 38, Rt.003/Rw.008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI; Dalam hal ini menguasakan kepada Fransisco Soarez Pati, SH dan Narjo Jhon Hasyim, SH. Advokat & Pengacara pada Law Firm “FRANSISCO SOAREZ PATI, SH & PARTNERS, beralamat di Lingga Dharma Building Lantai 2, Jl. Warung Buncit Raya Nomor 17, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2014; MELAWAN: 1. PT. BANK PERMATA, Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 27, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-I semula TERGUGAT-I / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-I; 2. PT. BANK PERMATA, Tbk KANTOR CABANG MENARA JAMSOSTEK, berkedudukan di Menara Jamsostek Lantai 1, Jln. Gatot Subroto, Kavling 38, Jakarta Selatan; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-II semula TERGUGAT-II /TURUT TERGUGAT INTERVENSI-II; 3. PT. BANK PERMATA, Tbk, DIVISI CONSUMER LOAN COLLECTION, berkedudukan di Permata Bank Tower 3, Jalan M.H.Thamrin Blok B1, Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya, Sektor VII, Tangerang; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-III semula TERGUGAT-III / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-III; 4. PT. BALAI LELANG PRATAMA, Berkedudukan di Wisma Korindo Lantai 5, Jalan M.T. Haryono, Kavling 62, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-IV semula TERGUGAT-IV/TURUT TERGUGAT INTERVENSI-IV; TERBANDING-I semula TERGUGAT-I / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-I, TERBANDING-II semula TERGUGAT-II / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-II, TERBANDING-III semula TERGUGAT-III / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-III, TERBANDING-IV semula TERGUGAT-IV / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-IV memberi Kuasa kepada FX. Tri Sumaryanto,SH.MH.JP, Renanto Hasibuan, SH dan Chatarina Mundi Budi Swarsi,SH. Para Advokat dari Law Offices SGS Mandiri, alamat Wisma Korindo Lantai 5, Jl. MT. Haryono, Kav. 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2014; 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG, berkedudukan di Jalan Pahlawan Seribu, Ruko Golden Boulevard, Blok S No. 52-53, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-V semula TERGUGAT-V / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-V; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Agustin Rahayu, SE dan Sri Mastuti Pejabat/Pegawai pada Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok S No. 52-53 Jalan Pahlawan Seribu, BSD-Serpong Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2014; 6. JUNIATI TEDJAPUTERA, SH, dalam kedudukan Hukumnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Tangerang Selatan, beralamat di Alam Sutera Town Center 10 B Nomor 20 Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-VI semula TERGUGAT-VI / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-VI; JUNCTO: Bp. RIANTO, SH.,CH, laki-laki, usia 47 tahun, bertempat tinggal di KH. Mas Mansyur 25A Blok 52-4-1, RT/RW. 010/011, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT INTERVENSI; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadi Waluyo,SH.MH, Wahyu Baskoro, SH.,MH dan Rio Arif Wicaksono, SH., Para Advokat/Penasihat pada Kantor Hukum WALUYO, BASKORO & REKAN beralamat di Jl. Aria Jaya Sentika, No. 38 Cibadak, Cikupa, Tangerang Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2014; MELAWAN 1. PT. HALMAHERA SHIPPING, sebuah Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 18 Maret 2008, dibuat dihadapan Bonardo Nasution, SH, Notaris di Jakarta dan berkedudukan di Jakarta yang saat ini beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok F-1-11, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan Pekerjaan Swasta, beralamat diJalan Pengadegan Utara No.38, Rt.003 Rw.008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan di wakili oleh Direktur Utama Askan Naim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransisco Soarez Pati, SH dan Narjo Jhon Hasyim, SH, Para Advokat & Pengacara pada Law Firm “FRANSISCO SOAREZ PATI, SH & PARTNERS, beralamat di Lingga Dharma Building Lantai 2, Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2014; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT/ TERGUGAT INTERVENSI; 2. PT. BANK PERMATA, Tbk, berkedudukan di Jln. Jend. Sudirman Kavling 27, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-I semula TERGUGAT-I / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-I; 3. PT. BANK PERMATA, Tbk KANTOR CABANG MENARA JAMSOSTEK, berkedudukan di Menara Jamsostek Lantai 1, Jalan Gatot Subroto, Kavling 38, Jakarta Selatan; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-II semula TERGUGAT-II / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-II; 4. PT. BANK PERMATA, Tbk, DIVISI CONSUMER LOAN COLLECTION, berkedudukan di Permata Bank Tower 3, Jalan M.H. Thamrin Blok B1, Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya, Sektor VII, Tangerang; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-III semula TERGUGAT-III / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-III; 5. PT. BALAI LELANG PRATAMA, Berkedudukan di Wisma Korindo Lantai 5, Jalan M.T. Haryono, Kavling 62, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-IV semula TERGUGAT-IV/TURUT TERGUGAT INTERVENSI-IV; Dalam hal ini Turut Tergugat Intervensi-I, Turut Tergugat Intervensi-II, Turut Tergugat Intervensi-III dan Turut Tergugat Intervensi-IV memberikan Kuasa kepada FX. Tri Sumaryanto, SH.,MH.,JP., Renanto Hasibuan, SH dan Chatarina Mundi Budi Swarsi, SH., Para Advokat dari Law Offices SGS Mandiri, beralamat di Wisma Korindo Lantai 5, Jl.MT. Haryono, Kav. 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2014; 6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG, berkedudukan di Jalan Pahlawan Seribu, Ruko Golden Boulevard, Blok S Nomor 52-53, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-V semula TERGUGAT-V / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-V; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Agustin Rahayu, SE dan Sri Mastuti Pejabat / Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok S Nomor 52-53 Jalan Pahlawan Seribu, BSD-Serpong Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2014; 7. JUNIATI TEDJAPUTERA, SH, dalam kedudukan Hukumnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Tangerang Selatan, beralamat di Alam Sutera Town Center 10 B No. 20 Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-VI semula TERGUGAT-VI / TURUT INTERVENSI-VI;
136 — 49
  • jaminan yang dilakukanlangsung oleh kreditur dengan bantuan Kantor Lelang Negara tanpapersetujuan pemilik benda jaminan dan tidak perlu meminta fiateksekusi dari pengadilan disebut PARATE EKSEKUSI;Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tanggal23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan bahwa"Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang EksekusiPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang EksekusiPengadilan,Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 85/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 23 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Nancy Cristiani Diwakili Oleh : Anut Putradjaja, S.H.
Pembanding/Penggugat : Nancy Cristiani Diwakili Oleh : Anut Putradjaja, SH
Terbanding/Tergugat I : PONG VALENCIA HANNY GUNAWAN
Terbanding/Tergugat II : DANIEL CRISTINUS GUNAWAN
Terbanding/Tergugat III : PT. BANK MAYAPADA INTERNASIOAL
Terbanding/Tergugat IV : DENNY HANDOKO
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
154 — 170
  • Sehingga,asumsinya, semua akan berjalan baik.39.Bahwa Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan /penetapan pengadilan atau dokumendokumen lain, yang sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu,dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang EksekusiPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan,Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal6 Undangundang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi