Ditemukan 9042 data
Urut Berdasarkan
Putus : 06-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby Tanggal 6 Agustus 2018 — Kejaksaan Negeri Sidoarjo
Ir. HADI PUTRANTO
DENI HERDIAN
93 — 38
93 — 38
Perusahaan yang bersangkutan danmenegementnya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sangsi pidana serta semuapengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; Bahwa persyaratan yang Saksi sebutkan diatas, berdasarkan data yang di uploaddisistem dan juga berdasarkan data asli yang diserahkan oleh Mega Puspitasarikepada saksi selaku pihak ULP memang
Sinar Cemerlang yaitu Surat pernyataandukungan alat dan bahan, Surat penawaran harga, BQ (bill off quantity), Daftarharga bahan bangunan dan upah kerja, Surat pernyataan tunduk pada ketentuanyang ditentukan oleh Pokja, Surat pernyataan mengikuti Astek/ Jamsostek, Suratpernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil, Surat pernyataan perusahaan danManagementnya tidak dalam pengawasan Pengadilan/Tidak Pailit, kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan
Putus : 16-10-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 34/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Tjk Tanggal 16 Oktober 2014 — Drs.Suwondo
156 — 102
156 — 102
Pailit/Usahanya dihentikan.. Direksi dalam sanksi pidana/ Black List.456. Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir.7. Bukti Laporan Pajak 3 bulan terakhir Pasal 21.8. Bukti Laporan Pajak 3 bulan terakhir pasal 25/29.9. Bukti laporan pajak 3 bulan terakhir PPN.10.Surat keterangan Fiskal.11.Pengalaman 4 tahun terakhir, data pekerjaan yang sedang dilaksanakan.e Adapun hasil dari Evaluasi Kualifikasi tersebut adalah : yang memenuhisyarat /lulus adalah 2 penawaran yaitu :1 PT.
yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis, danharga tersebut.Panitia melakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawaran dari ketiga perusahaantersebut pada tanggal 17 s/d 20 November 2012 dengan cara memeriksa kelengkapansyarat kualifikasi yang terdapat pada dikumen penawaran masingmasing perusahaanapakah sudah lengkap sebagaimana syarat kualifikasi yang dicantumkan oleh panitiadidalam dokumen pengadaan/ dokumen pemilihan, yaitu:1 Surat Izin Usaha Perdagan gan (SIUP);Pengawasan pengadilan;Pailit
Register : 11-06-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 17/Pid.B/TPK/2013/PN PDG Tanggal 2 Oktober 2013 — FITRIZAL HIDAYANI, SE
50 — 9
50 — 9
menunjukan kualitas kelompok peminjamBahwa laporan tersebut dilaporkan atau disampaikan UPK kepada BKAN, PJOK(Kecamatan) baru selanjutnya disampaikan kepada Fasilitator Kabupaten (Faskab) ;Bahwa apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PNPMMP tersebut,maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan pola penanganan masalah yangterdapat dalam SOP Permasalahan atau PTO ;Behwa terhadap permasalahan di PNPMMP khusus kepada SPP yaitu:Kelembagaan (Kelompok SPP tidak abadi)Microfinance (Kelompok Usaha Pailit
Register : 23-10-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 646/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 11 Desember 2017 — Hj.CHAERONI >< INDRA GUNAWAN ALIAS ANDY LAU
73 — 37
73 — 37
Syarat dan Ketentuan Umum PemberianFasilitas Kredit yang merupakan lampiran yang tidak dapatdipisahkan dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati, dibuat danditandatangani oleh dan antara TERGUGAT Il selaku debitur danPemberi Hak Tanggungan dengan TERGUGAT IV selaku krediturdan Penerima Hak Tanggungan, mengatur ketentuan sebagaiberikut :"DEBITUR menyatakan dan menjamin kepada BANK bahwaDEBITUR : i) tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketaapapun juga ; li) tidak berada dalam keadaan pailit
Upload : 18-09-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi KOSTRA BALADHIKA, S.E., MBA.
306 — 652
306 — 652
Rapat UmumPemegang Saham kedua tersebut adalah sah inilah yang menurut hukum harusdinilai sebagai keterangan palsu, karena mengenai sahnya Rapat UmumPemegang Saham dengan agenda pengambilalihan saham seharusnyadilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan pasal 89 ayat 1UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 yang secara expressis verbismenyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui penggabungan,peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agarperseroan dinyatakan pailit
Putus : 23-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN MALANG Nomor 142/Pid.B/2013/PN.Mlg. Tanggal 23 Desember 2013 — dr.HARDI SOETANTO,MM
84 — 24
84 — 24
Hardlent pailit dan diganti dengan PT. Cahaya ; bahwa ketika PT Hardlent berdiri tahun 1994 saksi sudah menikahdengan terdakwa yaitu saksi menikah pada tanggal 20 Juli 1994 danPT berdiri November 1994 dari G and G dan pada saat pendirian PTTerdakwa tidak pernah memberi modal.
Register : 14-04-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PN MALANG Nomor 82/Pdt.G/2014/PN.MLG Tanggal 15 April 2015 — HANIF THALIB VS ABDUL LATIF CHALID,DKK
40 — 7
40 — 7
Mlge Bahwa dalam petitumnya PENGGUGAT meminta hak untuk mengelola secarakeseluruhan proyek BTC dan bukannya meminta lelang atau pailit, sehinggajelasjelas tidak dibutuhkan adanya team audit ataupunappraisal.e Bahwa dalam petitumnya dalam provisi poin ke tiga PENGGUGATmendalilkan agar dinyatakan hukum berhak melakukan pengelolaan atas BTCyang mana hal ini jelasjelas tidak ada hubungannya dengan gugatanpemenuhan kewajiban atas kerjasama yang diajukan oleh PENGGUGAT yangdidasarkan atas tidak terpenuhinya
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/Pdt.Sus.HKI/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — PT SANTOS JAYA ABADI VS 1. SOEDOMO MERGONOTO, DKK
325 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
325 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khususyang berada di bawah pengadilan umum yang diberi kewenangan untukmemeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaankewajiban pembayaran utang.
Register : 02-11-2015 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 29-08-2019
Putusan PA KRUI Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kr Tanggal 9 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 5
48 — 5
Padatahun 2009 usahanya pailit, oleh karena Mukhtar mempunyai hutangkepada Dudeng Diana, maka toko tersebut diberikan oleh Muktar kepadaDudeng Diana sebagai pembayaran hutang. Sejak tahun 2009 toko tersebutmenjadi milik Dudeng Diana, jadi toko tersebut bukan milik Tergugat dalamRekonvensi.Halaman 37 dari 154 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kr5.
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 29 Desember 2015 — Yusirwan (Terdakwa)
155 — 42
155 — 42
perusahaan peserta lelangPekerjaan Pembangunan Kebun Raya Batam di Batam TA. 2014 untuk dapatmelanjutkan proses lelang berikutnya adalah:1Form isian kualifikasi ditandatangani oleh direktur utamaatau pimpinan perusahaan.Memiliki izin usaha sesuai peraturan perundangundangan.Izin jasa konstruksi, Sertifikat Badan Usaha (SBU).Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajakterakhir.Menyampaikan pernyataan tertulis bahwa perusahaan yangbersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit
Sisa Kemampuan Paket(SKP) sebagai berikut :SKP = KPPKP =nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:a untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; danb~ untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.P= jumlah paket yang sedang dikerjakan.N= jumlah = paket pekerjaan terbanyak yang dapatditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima)tahun terakhir.a tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Putus : 29-04-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 4/Pid.Sus/2014/PN.Tip.Smg Tanggal 29 April 2014 — HARYOKO SEPUTRO bin HARJO SEPUTRO
62 — 18
62 — 18
Hal ini terjadi,karena untuk sawah yang disiapkan sebagai pengganti bengkoklurah telah dijual oleh ASFARI untuk biaya pengobatan kecelakaanlalulintas dan mengalami kerugian dalam usaha sebagaipemborong bangunan di Ciamis Jawa Barat, sehingga kamimengalami pailit keuangan.Bahwa data yang tertera di dalam Buku C Desa setahu saksiadalah tidak benar, karena saksi tidak pernah merasa membelitanah dari pak SUWARDI, karena pada tahun 1996 saksi belumlama tinggal di Desa Borowetan dan seingat saksi waktu
Register : 12-12-2017 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 1440/Pid.B/2017/PN Bdg Tanggal 21 Agustus 2018 — Drs. DAUD SETIAWAN, SH
358 — 156
358 — 156
Yayasan atau lembaga tersebut sudah pailit ;3.
Register : 24-02-2011 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 7 Februari 2012 —
151 — 90
151 — 90
Pemberian kuasa dari Tergugat Il kepada Turut Tergugat dan/atau TurutTergugat ll sesungguhnya dipersyaratkan oleh Pasal 1 angka 4Permenkumham 2011.Berikut kutipan ketentuan Pasal 1 angka 4 Permenkumham 2011:"Pemohon adalah calon pendiri bersamasama atau Direksi Perseroan yangtelah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubaratau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris".Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan oleh Para Tergugat di atas,maka jelas dan terbukti
Register : 09-02-2012 — Putus : 19-11-2012 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST Tanggal 19 Nopember 2012 — Jenny Irwan >< 1. Pemerintah Negara Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Koordinator Satgassus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi
135 — 60
135 — 60
piutang dan atau jaminanjaminannya tersangkut perkara hukum di Pengadilan (diPengadilan Negeri atau di Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri setempat), jika perkaranya dimenangkanBBO / BBKU, dilakukan eksekusi sesuai dengan danberdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkaranya yangtelah berkekuatan hukum tetap dan pasti (melalui eksekusilelang oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat atau melaluikewenangan pengelolaan/pencairan aset oleh Kurator didalam proses kepailitan nasabah debitor, denganmengajukan pailit
Register : 12-12-2017 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 1441/Pid.B/2017/PN Bdg Tanggal 21 Agustus 2018 — H. SAIFULLAH RUSYAD
209 — 25
209 — 25
Yayasan atau lembaga tersebut sudah pailit ;3.
Putus : 18-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/Pid.Sus/2014 Tanggal 18 Juni 2014 — Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE Bin MAâÂÂATENG
72 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan rumusan ketentuan tersebut,Negara akan turut bertanggung jawab terhadap kekayaan pihak swasta yangmemperoleh fasilitas pemerintah.Dengan demikian, apabila pihak swasta yang memperoleh fasilitas pemerintahdalam keadaan insolvensi, dan dinyatakan pailit, Negara harus turutbertanggung jawab atas utang swasta. Hal ini di sebabkan kekayaan pihak lainyang dimilikinya itu diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikanpemerintah.
Register : 10-10-2018 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 1117/Pdt.G/2018/PA.Kis Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
182 — 121
182 — 121
karena alasan tidak mampu disebabkanmuflis (pailit) atau karena ibra (pembebasan) dari Tergugat I;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah wanprestasi kepadaTergugat dan Penggugat telah meletakkan Hak Tanggungan atas akadnyadengan Tergugat , maka berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentangHak Tanggungan yang menyatakan, apabila debitor cidera janji, pbemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
Putus : 16-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 728/B/PK/PJK/2011 Tanggal 16 April 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUMBER INDAH PERKASA
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 728/B/PK/PJK/2011telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000,menyebutkan sebagai berikut:Pasal 32 ayat (1):"(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurutketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajakdiwakili, dalam hal:a. badan oleh pengurus;b. badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yangdibebani untuk melakukan pemberesan;c. sSuatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya,pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta
Putus : 25-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Gto Tanggal 25 Agustus 2015 — - TOTOK BACHTIAR, S.E.
97 — 36
97 — 36
Tidak dalam pengavasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahannyasedang tidak dihentikan, dan / atau direksi yang bertindak untuk danatas sebagai nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.e.
konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000. ( lima puluh juta rupiah );Bahwa sesuai dengan ketentuan persyaratan penyedia barang jasaberdasarkan kerppres No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasapemerintah dan perubahannya pasal 11 yang menyebutkan : Memenuhiketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan usaha/kegiatansebagai penyedia barang/jasa; Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuanteknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; Tidak dalampengawasan pengadilan, tidak pailit
Putus : 21-04-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/PID.SUS/2008 Tanggal 21 April 2011 — terpidana : Dr. TITIK PRISTIWANTI, terdakwa : Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM, dkk.
795 — 918 — Berkekuatan Hukum Tetap
795 — 918 — Berkekuatan Hukum Tetap
Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdataatau karena pailit dapat juga disita untuk kepentinganPenyidikan, Penuntutan dan Mengadili perkara pidanasepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) ;Selanjutnya, karena barang sitaan a quo hanya berfungsi sebagai"BORG" maka tindakan penyitaan terhadap barang sitaan a quoadalah tindakan SITA JAMINAN yang selama ini tidak dikenaldalam KUHAP dan hanya dikenal dalam Hukum Acara Perdata.Sedangkan untuk dapat dilakukan tindakan SITA JAMINAN224diperlukan adanya
Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdataatau karena pailit dapat juga disita untuk kepentinganpenyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana,sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) ;Bahwa selanjutnya dalam hal perkara sudah diputus, Pasal 46 ayat(2) KUHAP mengatur sebagai berikut :Apabila perkara sudah diputus, maka benda yangdikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang ataukepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut,kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampasuntuk