G/2017/PA Mks dari pemohon.

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 05 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

473/PID.SUS/2021/PT MKS

Mks;

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 194 / Pdt.G / 2019 / PN Mks, tanggal 28 November 2019, yang dimohonkan banding ;- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

194/Pdt.G/2019/PN Mks

Mks dari penggugat ;

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan Pengeksekusi tersebut;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 166/Pdt.BTH/2016/PN Mks, tanggal 24 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut;- Menghukum Pembanding semula Terlawan Pengeksekusi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

166/Pdt.Bth/2016/PN MKS

Mks dari pemohon ;

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;---- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 48/G/2013/PTUN Mks., tanggal 16 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut; -------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----

cukupdipertimbangkan bahwa bukti tersebut pada hakekatnya merupakansatu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ;Mengingat ketentuanketentuan yang bersangkutan khususnyaUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 sertaperaturan perundangan lainnya yang terkait; MENGADILI:e Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;e Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 48/G/2013/PTUN Mks

Rp. 236.000,Jumlah Rp. 250.000,Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Halaman 15 dari 13 halaman Putusan No.50/B/2014/PTTUN Mks.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1803/Pdt.P/2022/PA.Mks,dari Penggugat;

2.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugatuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 352 /Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 9 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

312/PDT/2019/PT MKS

Putusan Nomor 312/PDT/2019/PT MKS Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2008.085, Tanggal28 Nopember 2011 Perjanjian Kredit Nomor 2009.123 , Tanggal 30 Juni 2009 Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2009.123, Tanggal30 September 2010 Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 2009.123, Tanggal28 Nopember 201124.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.atauex aequo et bono (mohon putusan yang seadiladilnya)Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut,Pengadilan Negeri Makassar telan menjatunkan putusan pada tanggal 9 Mei2019 Nomor 352/Pdt.G/2018/PN Mks yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI : Mengabulkan eksepsi Tergugat IV.Hal. 37 dari 49 Hal.

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim perkaraNomor 338/Pdt.G/PN MKS halaman 84 dan 85, menyatakan : Menimbang, bahwa mengenai Kuasa untuk beracara di persidangansebagaimana ketentuan yang termuat pada Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman53 pada angka 1 yangmenyebutkan :Q.

Menerima permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat tersebut;De Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor352 /Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 9 Mei 2019 yang dimohonkan bandingtersebut;3.

Putusan Nomor 312/PDT/2019/PT MKS

Masjid Nurul Amin; Sebelah Barat Jalan Gunung Latimojong; Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segalabiaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesarRp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut telan dikuatkan oleh PengadilanTinggi Makassar dengan Putusan Nomor 224/PDT/2016/PT MKS

Nomor 1437 K/Pdt/2017gugatan dengan petitum gugatan sehingga gugatan Penggugatmengandung cacat formil dan gugatan dianggap kabur (obscuur libel),sehingga berdasar hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung RepublikIndonesia yang memeriksa dan mengadili perkara in casu haruslahmenyatakan membatalkan putusan Nomor 224/PDT/2016/PT MKS.

Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassardalam putusannya Nomor 224/PDT/2016/PT MKS., tanggal 17 November2016 yang hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim PengadilanHalaman 22 dari 47 hal.

Tahir (Tamir), Bahri dan Syahril yang padapokoknya hanya mengetahui kejadian tukar menukar tanah tersebut dariketerangan pihak lain dan tidak menyaksikan sendiri tukar menukar tersebut(testimonium de auditu) adalah tidak benar;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalammemeriksa dan mengadili perkara Nomor 224/PDT/2016/PT MKS. tanggal 17Halaman 32 dari 47 hal. Put.

,M.M.), dan hal tersebut telah nyata bertentangan dengan hukum acara yangberlaku sehingga berdasar hukum Majelis Hakim Judex Juns Mahkamah AgungRepublik Indonesia, membatalkan Putusan Nomor 224/PDT/2016/PT MKS.,tanggal 17 November 2016 juncto Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN MIL.,Halaman 40 dari 47 hal. Put.

G/2013/PN Mks

G/2013/PN Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata dalamtingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawahini dalam perkara antara :PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT Tbk. (PT.

Mks, dan telah diputuspada tanggal 2 Desember 2009 dengan amar putusan sebagai berikut :DALAMEKSEPSIMenolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 untukseluruhnya ;DALAMPOKOKPERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

TUN MKS, tanggal 15 juni 2010 yangmenguatkan Putusan pengadilan tata Usaha Negara Makassar No.38/G.TUN/2009/PTUN.

Mks, putus tanggal 2 Desember 2009 ;Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor27/B.TUN/2010/PT.TUN.

Foto copy salinan Putusan No. 27/B.TUN/2010/PT.TUN Mks , yangdiberi tanda T. s/d T.VI9;10.Foto copy Putusan No. 430 K/TUN/2010 , yang diberi tanda T.I s/dT.VI 10;11.

Mks berdasarkan amarputusannya Poin angka 10 Halaman 46 dari 47 tertanggal 30 Oktober 2017;Dalam Pokok PerkaraPRIMAIR:1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para pelawan yang Jujur;2.

Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekutorial berdasarkansuratAanmaning/Teguran nomor 872/PdtG.PA Mks tertanggal 14032019;atas bidang tanah tersebut yang tercamtum dalam petitum ke 2 diatas;5. Menghukum Para Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggungrentenguntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;6.

Mks Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diMakassar No. 19/B/2014/PTTUN. Mks ;3.Bahwa dalil Para Pelawan pada point 2 adalah menurut pengakuanPelawan IV dan V tanah tersebut diperoleh dengan cara membeliberdasarkan kwitansi pada tahun 2015 melalui FULANdimana FULANdiduga bekerja sama dengan TERLAWAN tanpa sepengetahuan TerlawanIl, dan tanah tersebut telah dibangun oleh Pelawan IV dan V di atas tanahsengketa ;4.

Mks Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diMakassar No. 19/B/2014/PTTUN. Mks ;8.

Mks Jo Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara di Makassar No. 19/B/2014/PTTUN.

Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telanh mendengar keterangan penggugat dan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2014yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor13056/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 19 Juli 2016 telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.

No. 1305/Pdt.G/2016/ PA Mks.2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggalbersama di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, KotaMakassar3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telahmencapai 2 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknyapasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri(bada dukhul) namun tidak dikaruniai anak4.

No. 1305/Pdt.G/2016/ PA Mks. Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suamiisteri karena penggugat adalah Saudara kandung saksi. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2013 dankeduanya pernah tinggal bersama sebgai suami isteri sekitar duatahun lebih dan belum melahirkan anak. Bahwa kini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonislagi karena selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percekcokandan saksi sering melihat kKeduanya bertengkar.

No. 1305/Pdt.G/2016/ PA Mks.

Anggoeya II Blok E No.5, RT. 015, RW. 006, KelurahanAnggoeya, Kecamatan Poasi, Kota Kendari, selanjutnya disebutsebagai Termohon.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannyatertanggal, 7 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor70/Pdt.G/2019/PA Mks

No.70/Pdt.G/2019/PA Mks Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah kawinpada tanggal 8 Juli 2017, pernah rukun damai; Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus; Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggalsejak bulan Januari 2018, selama itu kedua belah pihak tidakmelaksanakan kewajibannya dengan baik; Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan agar keduanyadapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkanbeberapa

No.70/Pdt.G/2019/PA Mks Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan dari padamenarik kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut telah terbukti dalildalil permohonan Pemohon, sehinggapermohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama.Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan ceraltalak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 UndangUndang Nomor 7 Tahun1979, patut Majelis Hakim memberi idzin Pemohon untuk mengikrarkantalak satu raji atas Termohon

No.70/Pdt.G/2019/PA Mks

pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Palleko, KecamatanPolongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagaiTergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telan mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal,2 Juni 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1008/Pdt.G/2020/PA Mks

No.1008/Pdt.G/2020/PA Mks Bahwa saksi mengetahui selaku keluarga Penggugat telahmenasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun denganTergugat;Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa

No.1008/Pdt.G/2020/PA Mks Penggugat dan Tergugat telah perjadi perselisinan; Bahwa Tergugat telah pisah tempat dengan Penggugat sejak bulanNovember 2019, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepadaPenggugat; Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, majelis hakim lebihlanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan

No.1008/Pdt.G/2020/PA Mks

pendidikanterakhir S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan BantaBantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebutsebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal,27 Juni 2019 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1474/Pdt.G/2019/PA Mks

No1474/Pdt.G/2019/PA Mks Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, mengetahuiPenggugat dan Tergugat, menikah pada tahun 2014 di Kota Makassar,setelah pernikahannya pernah serumah, rukun damai dan telahdikaruniai 1 (Satu) anak; Bahwa sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Penggugat danTergugat, sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan/cekcok teruS menerus, penyebanya karena Tergugat seringmengkomsumsi narkoba, sering marah dan berkata kasar kepadaPenggugat; Bahwa sekarang Tergugat

No1474/Pdt.G/2019/PA Mks Bahwa Tergugat telah pisah tempat dengan Penggugat sejakbulanSeptember 2017, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepadaPenggugat; Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, majelis hakim lebihlanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dimuka, terbuktibahwa salasatu

No1474/Padt.G/2019/PA Mks

Mks tanggal 9 Oktober 2020 dan tanngal 16Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugattersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidakberceral dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untukbercerai dengan Tergugat ;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun

No. 2323/Pdt.G/2020/PA Mks.

No. 2323/Pdt.G/2020/PA Mks.1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap ke persidangan tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);4.

sekarang tidak diketahui alamattempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah RepublikIndonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan para saksi di mukasidang.DUDUK PERKARABahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Juli 2021telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Makassar, dengan Nomor 1694/Pdt.G/2021/PA Mks

penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak Juni2019 sampai sekarang, tergugat yang meninggalkan tempat kediamanbersama setelah bertengkar; Bahwa tergugat sekarang sudah diketahui lagi kKeberadaannya,dan sudah ditelusuri namun tidak ada orang yang mengetahui tempattinggalnya di wilayah Republik Indonesia; Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati penggugat agarrukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidakberhasil:Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2021/PA Mks

penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak Juni2019 sampai sekarang, tergugat yang meninggalkan tempat kediamanbersama setelah bertengkar; Bahwa tergugat sekarang sudah diketahui lagi kKeberadaannya,dan sudah ditelusuri namun tidak ada orang yang mengetahui tempattinggalnya di wilayah Republik Indonesia; Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati penggugat agarrukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidakberhasil:Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2021/PA Mks

SukmawatiPerincian biaya perkara :1.Pendaftaran Rp 30.000,002.ATK Rp 50.000,003.Panggilanpanggilan Rp 420.000,004.PNBP Rp 20.000,005.Meterai Rp 10.000,006.Redaksi Rp 10.000,00 Jumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1694/Padt.G/2021/PA Mks

Pekerjaan wiraswasta, Alamat KelurahanBendo Mungal, Kecamatan Bangil, Kota Pasuruan,Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan para saksi di mukasidang.DUDUK PERKARABahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 November2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2639/Pdt.G/2021/PA Mks

antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugatkedapatan menjalin hubungan dengan perempuan lain (Selingkuh),tergugat sering meminum minuman yang memabukkan, tergugatpengguna Narkotika, tergugat sering melakukakan kekerasan fisikseperti, memukul bagian kepala dan paha, tergugat sering mengambildan menjual emas milik penggugat tanpa sepengetahuan penggugat,tergugat tidak memberikan nafkah, dan tergugat menikah lagi denganperempuan lain;Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2639/Pdt.G/2021/PA Mks

antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugatkedapatan menjalin hubungan dengan perempuan lain (Selingkuh),tergugat sering meminum minuman yang memabukkan, tergugatpengguna Narkotika, tergugat sering melakukakan kekerasan fisikseperti, memukul bagian kepala dan paha, tergugat sering mengambildan menjual emas milik penggugat tanpa sepengetahuan penggugat,tergugat tidak memberikan nafkah, dan tergugat menikah lagi denganperempuan lain;Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2639/Pdt.G/2021/PA Mks

JusmahPanitera Pengganti,Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MHPerincian biaya perkara :1.Pendaftaran Rp 30.000,002.ATK Rp 50.000,003.Panggilanpanggilan Rp 936.000,004.PNBP Rp 20.000,005.Meterai Rp 10.000,006.Redaksi Rp 10.000,00 Jumlah Rp 1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah).Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2639/Padt.G/2021/PA Mks